Connect with us

Politik

PDIP Sodorkan Nama untuk Duduki Menteri Investasi

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Isu reshuffle dalam Kabinet Indonesia Maju kembali mengemuka saat DPR mengesahkan permohonan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melebur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), serta membentuk Kementerian Investasi.

Komisaris Utama Pertamina yang juga kader PDIP, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pun diisukan menjadi calon kuat Menteri Investasi.

Namun, PDIP justru meminta Presiden Jokowi untuk memilih Bahlil Lahadalia untuk menduduki posisi tersebut. Saat ini, Bahlil adalah Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal (BPKM).

Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi VI DPR RI dari PDIP, Darmadi Durianto. Menurut dia, Kementerian yang baru dibentuk tersebut harus diisi oleh sosok yang sarat prestasi dan pengalaman di sektor investasi. Apalagi, Kementerian Investasi harus membutuhkan leadership yang mampu membawa perubahan dan terobosan out of the box.

“Artinya tidak hanya sekadar bekerja berbasis birokrasi belaka, tapi mampu menghadirkan ide-ide kreatif, inovatif. Sebagaimana dikatakan Joseph Alois Schumpeter dalam sejumlah bukunya seperti Theory of Economic Development, kreativitas dan inovasilah yang akan memantik revolusi ekonomi (creative destruction),” kata Darmadi dalam keterangannya, Rabu (21/4).

Menurut dia, kriteria tersebut sudah ada dalam diri Bahlil, bukan Ahok.

“Pak Bahlil saya kira cukup capable karena punya rekam jejak yang cukup bagus (sebagai Kepala BKPM) di tengah hantaman ekonomi global imbas pandemi Covid-19. Modal ini saya kira bisa jadi poin penting untuk isi jabatan Keminves,” lanjut Bendahara Umum Megawati Institute ini.

Di mata Darmadi, Bahlil mampu membangun sistem komunikasi yang luwes dan berani mendobrak ego sektoral yang selama ini jadi kendala dan dikeluhkan para investor.

“Namun sekali lagi soal siapa yang pantas jadi Menteri Investasi tentunya itu hak penuh Pak Presiden Jokowi. Tapi jika boleh mengusulkan, sosok Bahlil cukup memadai jika dilihat dari sisi capaian dan sejumlah indikator lainnya,” tandasnya.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Komisi IX DPR Pertanyakan Izin Masuk TKA Cina

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengkhawatirkan pemberian izin masuk TKA Cina dapat menjadi pintu masuk bagi Covid-19. Terlebih, yang menjadi pertanyaan Saleh ialah mengapa harus TKA Cina yang dipekerjakan, bukan justru rakyat sendiri.

“Apa sih jenis pekerjaan yang mesti membutuhkan TKA Cina? Kementerian tenaga kerja perlu terbuka terkait masalah ini,” kata Saleh, Senin (17/5).

Saleh juga menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai abai, padahal di satu sisi masyarakat sudah melakukan penolakan terhadap kedatangan ratusan TKA Cina.

Baca juga: Anggota Komisi III DPR Minta Pemerintah Perhatikan Isu 500 TKA Asal China

Saleh berujar pemerintah perlu mengkalkulasi untung rugi memperkejakan TKA Cina. Sebabnya kata Saleh sejauh ini belum pernah mendengar bahwa kedatangan TKA Cina dapat meningkatkan pemasukan negara.

“Setidaknya, saya belum pernah membaca laporan bahwa mereka berkontribusi dalam meningkatkan APBN. Kalau kontribusinya tidak signifikan, ya dihentikan saja dulu sementara, ini demi keamanan warga masyarakat. Apalagi, belakangan ini peningkatan jumlah yang terpapar Covid-19 semakin tinggi,” tutur Saleh.

Diketahui, sebanyak 170 Warga Negara Cina kembali masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu (15/5/2021). Video kedatangan mereka viral di media sosial disebarkan oleh akun instagram @warung_jurnalis, dalam video itu tampak beberapa penumpang tengah menunggu bagasi, namun mereka mencolok perhatian karena menggunakan baju hazmat.

Berdasarkan manifest terdapat 170 penumpang yang terdiri dari 158 WNA Cina dan 12 orang WNI.

Kemudian, ratusan orang ini menjalani pemeriksaan ketat baik keimigrasian maupun pemeriksaan kesehatan di Bandara Soetta, lalu dikarantina sesuai dengan aturan penerbangan internasional selama pandemi Covid-19.

“Mereka menggunakan pesawat Carter dari Guangzhou, padahal Menhub masih memberlakukan larangan penerbangan pesawat carter hingga 17 Mei 2021. Ratusan Warga Negara Cina tiba di bandara Soetta dengan pesawat carter China Southern CZ 387 Sabtu (15/05/21) pagi,” tulis @warung_jurnalis, Minggu (16/5/2021).

IG

Continue Reading

Politik

DPR Minta Masyarakat Hargai Kerja Polisi

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Anggota Komisi III DPR Andi Rio Idris Padjalangi meminta masyarakat hargai kerja polisi yang sedang berjaga di titik penyekatan mudik di berbagai wilayah.

“Masyarakat harus hargai aparat kepolisian yang bertugas, mereka menjalankan tugas sesuai anjuran pemerintah,” kata Andi Rio dalam keterangannya, Senin 17 Mei 2021.

Pernyataan itu disampaikan pasca terjadinya seorang pengendara yang menolak untuk melakukan putar balik dan memaki-maki polisi yang berjaga di titik penyekatan di wilayah Bogor, Jawa Barat dan Anyer, Banten.

Menurut Andi, para polisi sejujurnya juga ingin sekali bertemu dan berkumpul bersama orang tua, anak, istrinya serta keluarganya di Hari Raya Idul Fitri.

“Namun karena harus menjalankan tugas, mereka rela hanya bertemu dan berkomunikasi melalui video call dan telepon,” ujarnya.

Baca juga: Komisi III DPR Minta Polisi Persuasif Tegakkan Larangan Mudik Lebaran

Dia menjelaskan, larangan mudik yang dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya penyebaran Covid-19 di lingkungan keluarga. Jangan sampai kehadiran sanak keluarga justru membawa sebuah petaka dan akhirnya membuat semua menderita.

“Mari kita bantu pemerintah untuk menanggulangi dan mencegah penyebaran Covid-19. Semoga pandemi covid 19 dapat segera hilang dan masyarakat dapat kembali bersilaturahmi secara normal bersama sanak keluarga seperti dulu lagi,” katanya.

Dia pun mengapresiasi langkah Polri yang selalu mengedepankan langkah persuasif kepada masyarakat dalam memberikan penjelasan di berbagai titik penyekatan di berbagai wilayah.

:Langkah tersebut merupakan hal yang luar biasa dan bukti bahwa Polri selalu dekat dengan masyarakat,” pungkasnya.

HY

Continue Reading

Politik

DPR: Masalah Azis Syamsuddin Dibahas Selasa Besok Saat Pleno

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menyampaikan bahwa aduan dan masalah yang menjerat Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin akan dibahas Selasa (18/5) besok. Pembahasan akan dilakukan saat MKD dan DPR menggelar rapat pleno.

Hal tersebut diutarakan Ketua MKD DPR Habib Aboe Bakar Alhabsy di  di Kantor DPP PKS, Jakarta, Minggu (16/5).

“Bagaimana menyangkut masalah Azis pada tanggal 18 besok. Rapat pleno antara pimpinan dan anggota, lima pimpinan (DPR) dengan 12 anggota dewan, 17 semuanya,” ujarnya.

Baca juga: MAKI Laporkan Azis Syamdussin ke MKD DPR

Aboe menambahkan, rapat pleno juga akan membahas tiga laporan aduan terhadap Azis yang sudah masuk ke MKD. Nantinya, MKD akan terlebih dahulu mengklarifikasi laporan aduan yang masuk dalam rentang waktu dua pekan.

“MKD tidak bisa secepat itu bergerak. Dia harus mendapatkan rapat pleno dan dia harus dulu klarifikasi dari surat-surat masukan sesuai tata beracara di MKD,” tuturnya.

Ditanya kapan MKD akan memanggil Azis, Aboe menjawab pihaknya terlebih dahulu harus menggelar rapat pleno. Namun ia tak mengungkapkan lebih detail, bagaimana proses selanjutnya setelah rapat tersebut.

“Bukan (pemanggilan Azis). Kita baru rapat pleno untuk membahas soal bagaimana soal Azis Syamsudin, karena sudah ada tiga pengaduan itu saja,” ujar anggota Komisi III DPR itu.

MKD telah menerima tiga laporan terkait dugaan pelanggaran etik Azis Syamsuddin. Nama politikus Partai Golkar tersebut terseret kasus dugaan suap penanganan perkara di Pemerintah Kota Tanjungbalai, Sumatra Utara.

Azis diduga menjadi perantara yang mengenalkan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial dengan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) AKP Stepanus Robin Pattuju. KPK menduga pertemuan keduanya terjadi di rumah dinas Azis di Jakarta Selatan pada Oktober 2020.

KPK sendiri telah melakukan pemanggilan terhadap Azis pada Jumat (7/5) pekan lalu. Namun, yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan KPK.

Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK bidang Penindakan Ali Fikri mengaku Azis telah mengonfirmasi tak bisa memenuhi pemanggilan KPK. “Informasi yang kami terima yang bersangkutan hari ini konfirmasi secara tertulis bahwa tidak bisa hadir,” kata Ali Fikri di Jakarta, Jumat (7/5) lalu.

Ali mengatakan, Azis mengaku tidak bisa memenuhi panggilan karena masih ada agenda kegiatan yang dilakukan. “Untuk itu KPK akan kembali memanggil yang bersangkutan dan mengenai waktunya akan kami informasikan lebih lanjut,” kata Ali.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC