Channel9.id. Pemerintah Amerika Serikat (AS) tengah bersiap-siap untuk mengecek bagaimana perusahaan teknologi menggunakan kecerdasan buatan (AI) dalam memantau dan mengelola pekerja.
Melansir Bloomberg, Pemerintah AS akan mengundang para pekerja dan meminta mereka untuk berbagi pengalamannya terkait bagaimana AI digunakan di tempat kerja mereka.
“Meskipun teknologi ini bisa menguntungkan pekerja dan pemberi kerja dalam beberapa kasus, teknologi ini juga bisa menimbulkan risiko serius bagi pekerja,” tulis perwakilan dari pemerintah AS. “Pelacakan kinerja secara ajeg akan memecut pekerja untuk bergerak begitu cepat, yang kemudian berisiko terhadap keselamatan dan kesehatan mental mereka.”
Pemerintah AS juga menambahkan bahwa AI telah digunakan untuk membatasi pekerja mengatur tempat kerja mereka, bahkan memungkinkan pelanggengan diskriminasi upah.
Pemerintah AS turut meminta masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk peneliti, kelompok advokasi, dan bahkan pemberi kerja. Secara khusus, pemerintah AS juga ingin mengetahui peraturan dan tindakan penegakan seperti apa yang harus diterapkan pemerintah federal untuk mengatasi “dampak ekonomi, keselamatan, fisik, mental, dan emosional” dari teknologi pengawasan tempat kerja.
Sebagai infomasi, dilansir dari Engadget, itikad Pemerintah AS itu diutarakan setelah sejumlah negara bagian mengesahkan undang-undang yang melarang perusahaan mematok produktivitas yang tak masuk akal.
Diketahui, salah satunya, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Gudang New York memberikan hak kepada pekerja untuk meminta informasi tentang kuota bekerja mereka kapan saja. Aturan ini juga melarang perusahaan untuk memaksakan tuntutan produktivitas yang mengganggu istirahat makan dan waktu ke kamar kecil—yang sudah diamanatkan oleh negara.
