Channel9.id, Jakarta. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp1,2 triliun untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) bagi masyarakat yang terdampak bencana alam sepanjang 2026.
Anggaran tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi dalam kondisi bencana dan keadaan darurat.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) dapat menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan CPP kepada masyarakat terdampak bencana. Di luar anggaran khusus bencana, pemerintah juga telah mengalokasikan Rp17,5 triliun untuk program bantuan pangan beras tahap kedua periode Juli-September 2026.
Kedua skema tersebut dapat berjalan beriringan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di wilayah terdampak bencana.
Salah satu penyaluran terbesar saat ini dilakukan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemerintah telah mengalokasikan sekitar 6.800 ton beras untuk lima kabupaten terdampak, yang berasal dari kombinasi program bantuan bencana dan bantuan pangan beras reguler.
Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengatakan total bantuan tersebut jika dikonversikan dengan harga beras sekitar Rp14.000 per kilogram memiliki nilai mencapai Rp95,2 miliar.
“Jadi sudah ada anggarannya di 2026. Khusus untuk bantuan bencana alam NTT itu yang terdampak 5 kabupaten. Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Sika, dan Nagekeo. Kemudian jumlah semuanya itu ada 6,8 ribu ton. Kalau dikalikan Rp14.000 per kilogram, ketemu sekitar Rp95,2 miliar,” ujar Sarwo Edhy di Jakarta, dikutip Senin (24/8/2026).
Berdasarkan penetapan Bapanas per 19 Agustus 2026, total 6.800 ton beras tersebut terdiri dari 990,3 ton bantuan khusus bencana dan 5.810 ton bantuan pangan beras reguler.
Rinciannya, Kabupaten Manggarai mendapatkan 81,63 ton bantuan bencana dan 1.790 ton bantuan pangan reguler. Kabupaten Manggarai Timur memperoleh 153,78 ton bantuan bencana dan 1.660 ton bantuan pangan reguler.
Kemudian, Kabupaten Ngada mendapatkan 86,88 ton bantuan bencana dan 444,21 ton bantuan pangan reguler. Kabupaten Sikka memperoleh 6,88 ton bantuan bencana dan 1.280 ton bantuan pangan reguler.
Sementara itu, Kabupaten Nagekeo menjadi daerah dengan alokasi bantuan bencana terbesar, yakni 661,18 ton. Daerah tersebut juga memperoleh 625,14 ton bantuan pangan beras reguler.
Pemerintah Pastikan Stok Beras Aman
Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya meninjau langsung kondisi masyarakat terdampak gempa di Manggarai, NTT, pada 19 Agustus 2026.
Dalam kunjungan tersebut, Amran menegaskan bahwa penyaluran bantuan pangan bagi korban bencana harus dilakukan secara cepat dan taktis. Pemerintah memberikan ruang bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengambil bantuan terlebih dahulu dalam kondisi mendesak, sementara proses administrasi dan persetujuan dapat menyusul.
“Ini perintah Bapak Presiden Prabowo. Kita harus bergerak cepat. BNPB bisa ambil duluan, proses izinnya persetujuannya belakangan,” kata Amran.
Menurutnya, beras menjadi kebutuhan paling mendasar bagi masyarakat ketika terjadi bencana. Karena itu, pemerintah memastikan ketersediaan stok tidak hanya mencukupi kebutuhan saat ini, tetapi juga memiliki cadangan untuk menghadapi kondisi darurat ke depan.
“Karena masalah beras yang paling penting. Perintah Bapak Presiden agar bergerak cepat, menyelesaikan masalah. Dan alhamdulillah, kami sudah cek langsung. Kami sudah hitung kekuatan kita di sini sampai 1 tahun aman bahkan lebih. Jadi insya Allah aman,” ujarnya.
Dengan dukungan anggaran khusus bencana sebesar Rp1,2 triliun serta program bantuan pangan reguler, pemerintah memiliki dua instrumen untuk menjaga ketersediaan pangan masyarakat ketika terjadi bencana maupun kondisi darurat sepanjang 2026.
