Connect with us

Techno

Penggelaran 5G Sedang Direncanakan

Published

on

Penggelaran 5G Sedang Direncanakan

Channel9.id-Jakarta. Januari lalu, hasil lelang frekuensi 2,3 GHz dibatalkan. Hal ini menyurutkan harapan untuk menghadirkan 5G di Indonesia. Meski demikian, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tetap akan menyusun penggelaran 5G.

“Sedang diupayakan secepatnya,” ujar Juru Bicara Kominfo Dedy Permadi, Kamis (4/2).

Namun, Kominfo belum bisa memastikan kapan 5G bisa gelar. “Upaya penggelaran 5G sedang dipersiapkan secepatnya,” lanjut Deddy.

Sebelumnya, Kominfo mengatakan layanan 5G di Indonesia semakin dekat. Hal itu disusul dengan dibukanya lelang frekuensi 2,3 GHz, yang akan dimanfaatkan untuk transformasi digital hingga penggelaran 5G. Namun, lelang ini dibatalkan dan belum lama ini, Menkominfo Johnny mengatakan bahwa frekuensi 2,3 GHz sejatinya bukan untuk 5G.

Baca juga : Lelang Frekuensi 5G Dibatalkan

Dedy menegaskan bahwa pembatalan lelang frekuensi 2,3 GHz bukan berarti menghentikan 5G di Indonesia. Ia melanjutkan, lelang dibatalkan ini karena operator sendiri telah diberi kemudahan untuk mengimplementasikan teknologi terbaru, termasuk 5G.

Ia yakin kebijakan netral teknologi di seluruh pita frekuensi untuk keperluan seluler—seperti pita frekuensi 900 MHz, 1.800 MHz, 2,1 GHz dan sebagainya, masih bisa mengimplementasikan 5G di Indonesia.

“Terlebih kami di Kementerian Kominfo saat ini sedang dan terus berupaya keras untuk mempercepat penyiapan seleksi ulang di pita frekuensi 2,3 GHz. Penggelaran layanan 5G secara komersil sebagai sebuah showcase kepada publik akan kembali dimasukkan sebagai kewajiban di dalam seleksi ulang pita frekuensi 2,3 GHz ke depannya,” jelas Dedy.

(LH)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Techno

BPPT Diminta Pulihkan Ekonomi RI Lewat Teknologi

Published

on

By

BPPT Diminta Pulihkan Ekonomi RI Lewat Teknologi

Channel9.id-Jakarta. Presiden RI Joko Widodo meminta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menjadi corong pemulihan ekonomi nasional. Ia mengatakan bahwa Indonesia harus beralih dari ekonomi berbasis komoditi menuju ekonomi berbasis inovasi dan teknologi.

“Ada beberapa hal penting yang harus dilakukan BPPT agar bisa menjadi otak pemulihan ekonomi secara extraordinary,” ungkap Jokowi di ‘Pembukaan Rapat Kerja Nasional Penguatan Ekosistem Inovasi Teknologi BPPT 2021 pada Senin (8/3).

Pertama, Jokowi meminta BPPT berburu inovasi dan teknologi untuk dikembangkan, juga siap diterapkan. Ia yakin banyak peneliti dan inovator, serta lembaga penelitian pemerintah dan swasta yang punya banyak temuan.

Kedua, Jokowi meminta BPPT menjadi lembaga akuisisi teknologi maju dari mana pun. Ia mengakui teknologi yang dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi belum diproduksi di dalam negeri, padahal laju perkembangan teknologi global maju. “Jadi strategi akuisisi teknologi dari luar negeri menjadi kunci percepatan pembangunan ekonomi,” imbuhnya.

Jokowi mengatakan BPPT harus mempersiapkan strategi tersebut, lantaran sangat bermanfaat dan bisa diimplementasikan secara cepat. Ia pun berharap Indonesia tak sekadar membeli teknologi.

“Sering kita hanya terima kunci, terima jadi. Akhirnya berpuluh-puluh tahun kita tak bisa membuat teknologi itu. Jadi jangan sekedar membeli mesin jadi sekaligus bersama seluruh ahlinya, tapi kita harus membuat kerjasama teknologi di Indonesia,” ujarnya.

Untuk itu, Jokowi mengatakan BPPT dan kementerian lain harus bekerja sama, pun melibatkan para peneliti Indonesia.

Terakhir, Jokowi meminta BPPT menjadi pusat kecerdasan teknologi Indonesia. Menurutnya, Indonesia sedang ada di tengah peperangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Jika tak menguasai AI, lanjutnya, Indonesia tak bisa menguasai dunia.

“Siapa yang menguasai AI, dia yang akan berpotensi menguasai dunia,” kata dia.

Jokowi juga berharap BPPT bisa memproduksi teknologi sendiri agar Indonesia kuat dalam peperangan AI. Dalam hal ini, ia meminta BPPT mensinergikan seluruh talenta dalam dan luar negeri guna memfasilitasi inovator dan peneliti, hingga kecerdasan komputer dan manusia. Dengan demikian, harapan untuk pemulihan ekonomi melalui cara tak konvensional bisa terwujud.

“Saya berharap BPPT bisa menjadi lembaga yang extraordinary, terus menemukan cara-cara baru, cara-cara kreatif dan inovatif, dan menghasilkan karya nyata yang kontributif untuk kemajuan bangsa,” lanjut Jokowi.

(LH)

Continue Reading

Techno

Facebook Diselidiki Atas Tuduhan Diskriminasi Rasial

Published

on

By

Facebook Diselidiki Atas Tuduhan Diskriminasi Rasial

Channel9.id-Jakarta. Facebook diduga bias rasial dalam perekrutan pegawai di perusahaannya. Mengenai dugaan ini, Komisi Kesempatan Kerja Setara (Equal Employment Opportunity Commission/EEOC) tengah menyelidiki kasus ini, yang diyakini terjadi secara sistematis.

Pada Juli lalu, pegawai berkulit hitam di Facebook yang bernama Oscar Veneszee, Jr. mengajukan keluhan kepada EEOC. Ia menyebut dua orang kulit hitam yang akan direkrut olehnya tak dipekerjakan oleh Facebook. Atas dasar hal ini, ia menilai Facebook melakukan diskriminasi terhadap pelamar dan pegawai kulit hitam, serta melanggengkan stereotip rasial.

Kepada NPR, Veneszee memberi tahu bahwa Facebook memiliki “masalah” dengan orang kulit hitam. Ia menyebut perusahaan gagal mengondisikan situasi guna mempertahankan pekerja kulit hitam.

Reuters mengatakan bahwa EEOC tak mengajukan tuduhan terhadap Facebook terkait masalah tersebut. Investigasi mereka pun mungkin tak menemukan kesalahan Facebook, hal ini sebagaimana laporan Reuters yang menyebut masalah ini terjadi secara ‘sistemik’. Meski demikian, EEOC mungkin mencurigai kebijakan perekrutan Facebook memperluas diskriminasi, yang bisa membuka jalan untuk digugat secara hukum.

Menanggapi tudingan diskriminasi rasial, Facebook mengaku bersedia untuk serius dan menyelidiki kasus tersebut.

“Kami percaya bahwa penting untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan hormat kepada semua pegawai. Kami menanggapi tuduhan diskriminasi dengan serius dan menyelidiki setiap kasus,” ujar juru bicara Facebook, dikutip dari The Verge, Sabtu (6/3).

Keluhan serupa pernah terjadi di 2018. Di tahun tersebut, manajer kemitraan Facebook Mark Luckie, di masa akhir kerjanya, mengirim memo internal kepada rekan kerjanya. Pada memo tersebut ia menulis bahwa apa yang dilakukan perusahaan terhadap pegawai kulit hitam tidaklah benar.

“Di beberapa gedung, terlihat lebih banyak poster ‘Black Lives Matter’ daripada jumlah orang kulit hitam yang sebenarnya,” kata Luckie.

“Facebook tak bisa mengklaim bahwa mereka berhubungan dengan komunitas, jika komunitas tersebut tak terwakili secara proporsional dalam di staf perusahaan,” lanjutnya.

Diketahui, pada 2020, laporan keberagaman Facebook menunjukkan bahwa perusahaan belum mencapai target untuk memiliki 50% pegawai dari kelompok yang kurang terwakili pada 2024. Namun, persentase ini naik tipis dari 43% pada 2019 menjadi 45,3% pada 2020.

Juni lalu, pegawai Facebook melakukan pemogokan virtual karena perusahaan tak mengambil tindakan terhadap unggahan mantan Presiden Trump, termasuk unggahan yang mencantumkan kalimat “saat kerusuhan dimulai, penembakan dimulai”—yang dinilai sebagai ancaman terhadap demonstran yang memprotes kekerasan rasial.

(LH)

Continue Reading

Techno

Jangan Sembarangan Unggah Sertifikat Vaksin di Internet

Published

on

By

Jangan Sembarangan Unggah Sertifikat Vaksin di Internet

Channel9.id-Jakarta. Vaksinasi COVID-19 gencar dilakukan di Indonesia sejak bulan lalu. Di tengah jalannya program ini Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengimbau agar masyarakat tak mengunggah dan memamerkan sertifikat vaksin COVID-19 ke media sosial.

Diketahui, sejumlah orang membagikan sertifikat sudah divaksin COVID-19 ke media sosial, dalam bentuk foto maupun video dan tanpa edit. Mereka tak mempertimbangkan efeknya setelahnya.

“Terkait privasi data, masyarakat agar tak sembarangan membagikan sertifikat vaksin COVID-19 atau tiket vaksinasi yang mengandung kode QR ke media sosial,” kata Johnny, dikutip dari Antara, Kamis (4/3).

Berpacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ada 26 hal yang termasuk data perseorangan. Tiga di antaranya ialah nama lengkap, nomor induk kependudukan (NIK) dan tanggal lahir, yang tertera pada sertifikat vaksin.

Bagi orang dengan keahlian khusus, ketiga data dari sertifikat itu cukup untuk mengidentifikasi seseorang. Misalnya melacak nomor ponsel pemilik sertifikat. Apalagi data krusial semacam nomor induk kependudukan atau NIK terlihat.

“Pada prinsipnya, informasi terkait kesehatan seperti informasi penyakit yang diderita, riwayat kesehatan, adalah informasi pribadi. Maka, informasi ini selayaknya tak dipublikasikan secara tak perlu,” kata Johnny. Demikian pula untuk hasil tes kesehatan, seperti hasil swab antigen, rumah sakit, yang mengandung sejumlah informasi pribadi.

Tiket vaksinasi COVID-19 pun sebaiknya tak dibagikan ke media sosial, karena ada kode QR yang menjadi tautan untuk informasi pengguna di aplikasi PeduliLindungi.

“Oleh karena itu, demi keamanan dan kerahasiaan data, hanya pergunakan sertifikat tersebut untuk kepentingan yang sudah diotorisasi, seperti laporan kesehatan karyawan di sebuah perusahaan atau ketika menggunakan layanan kesehatan atau transportasi umum,” tandasnya.

(LH)

Continue Reading

HOT TOPIC