Connect with us

Opini

Persepsi Sesat Tentang Perpres No. 10 Tahun 2021

Published

on

Oleh: Dr. Usmar. SE.,MM

Channel9.id – Jakarta. Trending topik yang menghebohkan jagad media di Indonesia dalam beberapa hari ini adalah tentang Perpres No.10 Tahun 2021 yang ditanda tangani Presiden Jokowi pada tanggal 2 Februari 2021 lalu, Dan akan efektif berlaku pada tanggal 4 Maret 2021.

Apa dan bagaimana sebenarnya Perpres No.10 Tahun 2021 itu, sehingga melahirkan opini Pro dan Kontra di masyarakat ?

Perpres No.10 tahun 2021 itu sebenarnya adalah Peraturan Presiden (Perpres) tentang “BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL”.

Perpres tersebut sebagai turunan dari UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam rangka untuk mendorong Investasi, maka ditindaklanjuti dengan Perpres ini.

Dalam Perpres No.10 tahun 2021 ini, dari 515 bidang usaha yang tertutup berdasarkan Perpres No.44 Tahun 2016, tersisa enam bidang saja yang tetap ditutup, yaitu:

1. Budi daya/Industri narkoba
2. Segala bentuk perjudian
3. Penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix/CITES
4. Pengambilan / Pemanfaatan koral alam
5. Industri senjata kimia
6. Industri bahan kimia perusak ozon

Persespi Sesat

Banyaknya bidang usaha yang diatur dalam Perpres ini, sebenarnya untuk mendorong Investasi dalam upaya mengatasi kontraksi ekonomi yang dialami Indonesia selama kurun waktu tahun 2020 lalu sebagai dampak Pandemi Covid yang melanda di seluruh dunia.

Jika upaya ini berhasil dilakukan Pemerintah, maka kita dapat berharap dalam pertumbuhan ekonomi kwartal pertama tahun 2021 nanti, tidak lagi terjadi kontraksi ekonomi seperti di kwartal ketiga tahun lalu yang mencapai minus 2,9 persen.

Hanya saja memang dari banyaknya bidang usaha yang diatur tersebut, terdapat pengaturan tentang penjualan minuman berakohol untuk wilayah dan tempat tertentu sebagaimana terdapat dalam lampiran III dalam Perpres No.10 tahun 2021 ini.

Karena itulah dari kelompok yang kontra Perpres ini menyebutnya “Perpres Miras”. Sehingga dampaknya adalah, upaya mengatur dan mendorong investasi di banyak bidang lainnya, seolah terkubur oleh opini yang berkembang bahwa perpres ini adalah dan hanyalah “Perpres Miras”.

Kalau kita sempat membaca dengan seksama, sebenarnya dalam Perpres ini, juga mengatur tentang penjualan minuman beralkohol, sebagaimana seperti kalau kita lihat PP No.74 Tahun 2013 yang lalu.

Adapun ketentuan yang mengatur tentang penjualan minuman beralkohol dalam Perpres No.10 Tahun 2021, adalah sebabai berikut :

1. Pelaku usaha hanya bisa berinvestasi di empat daerah Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua.

2. Pelaku usaha juga harus memperhatikan budaya dan kearifan setempat.

3. Penanaman Modal diluar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.

4. Penanam Modal asing hanya dapat melakukan kegiatan usaha pada Usaha Besar dengan nilai investasi lebih dari Rp 10 miliar di luar nilai tanah dan bangunan.

5. Memiliki jaringan distribusi dan tempat khusus.

Target Pasar Minuman Beralkohol

Kalau melihat daerah yang dapat diperkenankan untuk investasi minuman beralkohol tersebut, adalah daerah-daerah Wisata yang banyak dikunjungi oleh para touris manca negara, yang karena kondisi alam dan sosial di negara mereka memperbolehkan minuman beralkohol, maka kebjakan tersebut tentunya lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan asing ini, bukan dilihat hal lainnya.

Upaya ini dilakukan sebagai satu kesatuan dalam gerak upaya mendorong roda perekonomian dari sisi pariwisata, yang sebetulnya dalam PP.74 tahun 2013 tentang minuman berakohol juga sudah diatur.  Jadi bukan hal baru ada pengaturan minuman beralkohol di Perpres No.10 tahun 2021 ini, yang kemudian menjadikan seolah-olah para elit politik kaget.

Respon Yang Ideal

Melihat opini yang berkembang, sudah seharusnya Pemerintah merespon dengan baik dinamika yang terjadi di masyarakat, dengan melakukan penjelasan secara utuh dan komprehensif, serta pemberian penjelasan disertai dengan membuka ruang dialog publik yang luas, sehingga tidak perlu terjadi kegaduhan yang kontra produktif hingga menyita energi anak bangsa yang semestinya untuk mendorong investasi di bidang lainnya yang diatur dalam Perpres No.10 tahun 2021 ini. Malah terjebak dalam retorika semu tentang suatu keadaan.

Begitu juga kita berharap kepada semua tokoh masyarakat, para elit politik dan tokoh publik lainnya, dan tentunya peran Pers juga dapat memberikan penjelasan yang objektif dan sebagaimana sebenarnya isi Perpres No.10 tahun 2021 yang mereka pahami.

Jadi ketika para elit yang mungkin sebenarnya sangat paham esensi Perpres ini, namun tetap berteriak “Cabut” Perpres tersebut, sangatlah disayangkan. Sebab mengeluarkan pernyataan dari sudut yang sempit, tentu tidaklah membantu mendorong edukasi literasi pada masyarakat.

Penulis: Kepala Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat Universitas Moestopo (Beragama) Jakarta dan Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Nasional

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

Meneliti Bubarnya Kemenristek

Published

on

By

Oleh: Dr. Usmar.SE.,MM

Channel9.id – Jakarta. Berdasar Surat Presiden (Surpres) dengan Nomor R-14/Pres/03/2021 kepada DPR RI, tentang pertimbangan pengubahan kementerian, yang kemudian ditindak lanjuti oleh DPR RI dalam rapat paripurna DPR RI pada tgl 9 April 2021 sepakat menyetujui isi surat presiden tersebut.

Dengan demikian secara prinsip terbentuknya kementerian baru yaitu Kementerian Investasi, dan kembali digabungnya Kemenristek kedalam Kemendikbud, maka berakhir sudah keberadaan Kemenristek di era Pemerintahan Presiden Jokowi di periode ke dua ini.

Adapun pembahasan dalam tulisan ini, hanya menyoroti tentang kembali digabungkannya Kemenristek ke dalam Kemendikbud.

Sekedar untuk merefresh ingatan kita, bahwa sebelumnya di awal pemerintahan Presiden Jokowi tahun 2014 sempat dilakukan perubahan dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan memindahan Ditjen Pendidikan Tinggi ke Kementerian Riset dan Teknologi menjadi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

Adapun pertimbangannya, pemisahan antara pendidikan dasar dan tinggi pada saat itu untuk menunjukkan bahwa pemerintah fokus terhadap dunia pendidikan, dan pemisahan yang dilakukan dengan tujuan dan harapan agar mampu meningkatkan pemerataan sumber daya manusia, di seluruh pelosok negeri, tidak hanya di kota besar saja.

Namun selanjutnya ada keputusan penggabungan kembali, yang diawali, dengan dikembalikanya DIKTI ke Kemendikbud pada bulan Desember 2019 melalui Perpres No.82 Tahun 2019 yang merevisi Perpres No.72 Tahun 2019 yang dikeluarkan pada Oktober 2019.

Dan pada pengubahan terbaru yag telah mendapat persetujuan DPR RI pada tanggal 9 April 2021 lalu, adalah mengembalikan persoalan RISTEK ke dalam Kemendikbud.

Dalam dinamika menjalankan pemerintahan, pembentukan, perubahan, dan bahkan pembubaran sebuah kementerian/organisasi adalah suatu keniscayaan.

Namun terhadap pergantian dan pengubahan Kementerian tersebut, tentu akan menjadi diskursus yang multi tafsir, tergantung bagaimana tindakan pemerintah dalam merespon perubahan itu.

Munculnya beragam pertanyaan wajar di masyarakat tentang kelanjutan terhadap penggabungan dikembalikanya Ristek ke dalam Kemendikbud, apakah di akibatkan tak terpenuhinya harapan pemerataan Kualitas SDM di seluruh pelosok negeri seperti alasan dan pertimbangan awal pemisahan di tahun 2014 ?

Ataukah memang ada pertimbangan lain yang merespon peubahan zaman ? Dan pertanyaan selanjutnya bagaimanakah keberadaan BRIN setelah ada penggabungan ini ?

Kewajiban di Perguruan Tinggi

Memang dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa perguruan tinggi itu memiliki tiga peran yang diatur dalam Tri Dharma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, pengabdian kepada masyarakat, serta penelitian dan pengembangan.

Merujuk kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi yang melekat pada perguruan tinggi, tentu secara tupoksi, dikembalikannya Ristek kedalam Kemendikbud, sudah tepat. Tetapi kalau hanya berhenti sekedar mencocokan tupoksi tersebut, tanpa melakukan perubahan yang mendasar dari semangat Ristek itu sendiri, hanyalah sebuah gerakan tari poco-poco saja, yang memang bergerak tapi tak beranjak.

Kita semua mungkin mengetahui, bahwa Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dilakukan oleh seorang Dosen di perguruan tinggi, adalah sebuah kerja yang luar biasa jika dibandingkan dengan lembaga di luar Perguruan Tinggi.

Di lembaga Lain, masing-masing peran tersebut menjadi kewajiban yang tak tunggal melekat pada personelnya.

Ada Lembaga yang memang bergerak di bidang Pendidikan dan Pengajaran, dan itu dilakukan oleh seorang guru/Mentor/Pelatih. Ada Lembaga yang bergerak di bidang jasa Riset dan Penelitian, yang dilakukan oleh para penelitinya. Dan ada Lembaga yang bergerak di bidang Pengabdian pada Masyarakat, yang dilakukan personelnya yang memang mengetahui tupoksi organisasinya adalah pelayanan filantropi.

Seorang Dosen di Perguruan Tinggi dengan ketentuan Tri Dharma yang melekat pada dirinya memang membutuhkan semangat lebih dan kemampuan multi talent.

Karena selain menghadapi kewajiban Tridharma tersebut, juga berhadapan dengan regulasi yang menyibukkan dengan urusan-urusan administrasi, yang dipadu dengan pendekatan ancaman remunerasi yang bakal diterima, dengan prosedur persyaratan berlapis dan rumit saat hendak mengurus kenaikan jabatan fungsional, adalah juga tantangan yang harus mampu diatasi seorang Dosen.

Tindakan Setelah Penggabungan Kementerian

Jika kita melihat dan belajar dari pengalaman masa lalu, penggabungan atau pemisahan kementerian selalu memiliki masalah restrukturisasi dan konsolidasi. Contohnya, saat DIKTI dipindahkan ke Kemenristek yang kemudian menjadi Kemenristekdikti, butuh waktu sekitar setahun untuk melakukan penataan organisasi, pembentukan nomenklatur baru untuk eselonya yang menggambarkan tupoksi, dan target program prioritas kementerian perpaduan ristek dan pendidikan tinggi, begitu juga dari sisi anggaran maupun personelnya.

Nah jika melihat Periode kedua Presiden Jokowi ini, yang akan berakhir tahun 2024, tentu secara efektif waktu kerja kabinet hanya tinggal sekitar 2 tahun lagi. Karena itu menuntaskan akibat dari pengubahan ini, kerja cepat dan tepat adalah suatu keharusan, agar tidak terjebak pada tindakan perubahan yang tidak berubah.

Persoalan Ristek

Menurut Menteri Riset dan Teknologi (Menristek)/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bambang P.S Brodjonegoro, ada 5 isu strategis pengembangn Iptek dan inovasi yang kita hadapi saat ini, yaitu: 1.Pemanfaatan Iptek sebagai penghela pertumbuhan ekonomi yang bekelanjutan, dimana pemerintah telah membuat target pertumbuhan ekonomi pada range 5,4 hingga 6 persen per tahun.

2. Peningkatan efektivitas pemanfaatan dana Iptek dan inovasi. Saat ini pendanaan bank pemerintah di Indonesia masih di kisaran 0,25 persen dari PDB. Lalu 84 persen di antaranya berasal dari anggaran pemerintah, dan hanya 8 persen yang berasal dari industri. Dan juga anggaran pemerintah ini tersebar pada berbagai unit Litbang, kementerian dan lembaga. Sehingga memungkinkan terjadinya duplikasi dan in-efesiensi.

3. Rendahnya kapasitas adopsi Iptek dan cipta inovasi di Indonesia. Dimana pada tahun 2019 Indonesia saat masih berada di peringkat ke 85 dari 129 negara dengan score Global Innovation Index 29,72 dari skala 0 sampai 100. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya belanja litbang terhadap PDB, rendahnya jumlah paten, serta rendahnya publikasi sains dan teknik di tingkat global. Selain itu, infrasturuktur Litbang masih terbatas, jumah SDM di bidang Iptek hanya sekitar 14,08 persen, di antaranya yang berkualifikasi doktor atau S3.

4. Persoalan ekosistem inovasi yang belum sepenuhnya tercipta. Kondisi demikian membuat proses hilirisasi dan komersialisasi hasil Litbang masih terhambat. Ditambah kolaborasi triple helix antara pemerintah, dunia penelitian dan dunia usaha, belum didukung atas lembaga Litbang dan perguruan tinggi yang memadai sebagai sumber inovasi teknologi.

5. Dalam konteks transformasi ekonomi, Kemenristek/BRIN akan fokus Litbang dan hilirisasi yang menghasilkan teknologi tepat guna, subtitusi impor, sekaligus peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), peningkatan nilai tambah, dan penguasaan teknologi baru. Untuk itu Kemenristek/BRIN akan mendorong implementasi program riset nasional dan memastikan setiap aktor riset dan inovasi memahami apa yang harus menjadi fokus dan apa yang harus dikerjakan.

Apakah dengan digabungkannya Ristek ke dalam Kemendikbud, kelima isu sentral yang strategis ini akan dijalankan dan dituntaskan oleh Kemendikbud ? ataukah akan mencari kesibukan baru lagi dan membiarkan kelima isu strategis ini berhenti sebagai wacana dan diskursus semata ?

Disisi lain kita juga mengetahui bahwa Kemenristek/BRIN untuk tahun anggaran 2021, memberikan Dana Penelitian untuk 12 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) sebesar Rp400 Miliar. Yaitu;
– Universitas Indonesia Rp 45,9 miliar,
– Universitas Gadjah Mada Rp 40,7 miliar,
– Institut Teknologi Bandung Rp 40,4 miliar,
– Universitas Airlangga Rp 39,2 miliar,
– Universitas Diponegoro Rp 38,9 miliar,
– Institut Pertanian Bogor Rp 33,4 miliar,
– Universitas Padjadjaran Rp 32,5 miliar,
– Universitas Sumatera Utara Rp 30,6 miliar,
– Universitas Hasanuddin Rp 30,0 miliar,
– Institut Teknologi Sepuluh Nopember Rp 28,8 miliar,
– Universitas Pendidikan Indonesia Rp 24,3 miliar, dan
– Universitas Sebelas Maret sebesar Rp 15,3 miliar.

Bagaimana Nasib BRIN ?

Masih segar dalam ingatan kita tentunya, dalam Rakornas Kemenristek/BRIN 2020, Presiden Jokowi mengatakan bahwa: BRIN sebagai Konsolidator kegiatan riset dan inovasi perlu fokus dalam pengembangan prioritas riset yang strategis, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjawab permasalahan bangsa serta memanfaatkan peluang global bagi kemajuan negara indonesia.

Selanjutnya Presiden mengatakan bahwa: “BRIN perlu mendeteksi dan mengidentifikasi topik-topik riset yang strategis dan inovatif, sesuai dengan kebutuhan bangsa. Birokrat-birokrat harus turun mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dari hulu sampai hilir dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang ada lewat riset dan inovasi. BRIN harus menjadi badan intelijen inovasi bangsa.”

Merujuk dari apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di atas, kita jadi tahu betapa penting dan strategisnya keberadaan BRIN untuk kemajuan bangsa.

Namun dengan di likuidasinya Kemenristek masuk ke dalam Kemendikbud, bagaimanakah keberadaan BRIN selanjutnya ? karena belum ada penjelasan detail dari pemerintah tentang BRIN tersebut kedepan.

Inilah beberapa hal-hal dan persoalan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama masyarakat agar jangan sampai terjadi peristiwa pengubahan dan penggabungan sekedar dibaca ada semangat untuk melakukan perubahan di bidang Ristek, tetapi sejatinya hanya berlindung di balik proses hingga jelang ujung berakhirnya era Pemerintahan ini.

 

Penulis adalah Ketua LPM Universitas Moestopo (Beragama) Jakarta/Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Nasional

Continue Reading

Opini

Menyambut Tamu Agung

Published

on

By

Oleh: Dr. H. Uswadin, M.Pd.

Channel9.id – Jakarta. Kehadiran tamu agung yang ditunggu umat muslim sedunia sebentar lagi akan datang di rumah-rumah dan lingkungan kita serta akan membersamai sebulan lamanya. Kita tentunya sudah mempersiapkan hadirnya tamu agung dengan memantas-mantaskan pribadi dan hati serta lingkungan tempat tinggal dan tempat ibadah kita.

Sebagaimana akan datangnya orang terpenting di dunia maka segala sesuatu akan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk menyambut kehadirannya. Apalagi tamu yang akan datang ini banyak memberikan hadiah dan kebaikan-kebaikan bagi yang menyambutnya.

Pribadi muslim yang baik pasti sangat menanti datangnya tamu agung tersebut, tamu yang sangat istimewa, yang dapat merubah amal biasa semua menjadi pahala, dan yang pahala akan dilipatganda, bahkan dalam satu malamnya bisa seribu bulan lebih kebaikannya.

Ramadhan, tamu agung yang didamba umat, ditunggu datangnya dan disemarakkan kehadirannya dengan kesibukan umat untuk lebih mendekat kepada Rabb-nya. Magnet Ramdhan yang sangat luar biasa sehingga menarik hamba-hamba untuk mudah dan ringan kaki melangkah menuju rumah ibadah, yang pada saat di luar Ramadhan sangat berat dan susah untuk melangkah. Kebaikan-kebaikan umat pun tersebar dan bergerak serentak seolah ditiup dan didorong oleh angin kebaikan untuk berbagi dan peduli kepada sesama.

Inilah Ramadhan, tamu agung yang membawa keistimewaan dan kebaikan bagi orang-orang yang mau dan mampu berinteraksi secara baik dengannya. Menyambutnya pun sudah merupakan pahala yang besar apalagi dengan menghidupkan syiar-syiar Ramadhan 1442 H. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An Nasa’i dinyatakan bahwa: Barang siapa yang bergembira akan hadirnya bulan Ramadhan, maka jasadnya tidak akan tersentuh sedikit pun oleh api neraka.” (HR An Nasa’i)

Bergembira menyambut Ramadhan sudah mendapat ganjaran yang besar, yaitu akan dijauhkan dari api neraka. Apalagi setelah menyambut kita membersamai selama satu bulan akan mendapat kebaikan yang lebih banyak. Salah satu amalan ibadah yang datang bersamaan dengan Ramadhan adalah puasa wajib sebagai salah satu pilar dari rukun Islam yang lima. Dalam surat Al Baqarah ayat 183, berfirman yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (QS: 2 : 183)

Goal atau tujuan dari puasa adalah mencapai derajat taqwa sebuah derajat tertinggi yang Allah akan berikan kepada hamba-hambaNya. Allah berfirman bahwa “Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu” (QS 49: 13). Sehingga idealnya setelah melalui pendidikan/kuliah di kampus Ramadhan, maka umat Islam pada Idul Fitri akan diwisuda sebagai hamba yang bertakwa. Menjadi pribadi yang lebih dan berkualitas daripada sebelumnya.

Ramadhan selain bulan penuh kebaikan, Ramadhan adalah bulan yang sangat penuh dengan ujian. Ujian kesabaran, ujian keimanan, ujian kelaparan, ujian kehausan, dan berbagai ragam ujian lainnya.

Pada masa pandemi Covid-19 ini Ramadhan akan lebih bermakna karena kita semua sedang mengalami ujian sesungguhnya. Kita harus memakai masker, sebagai isyarat agar kita tidak berkata-kata yang kotor atau menyakiti hati orang lain. Menjaga jarak, agar kita memaknai tidak mudah bergunjing dengan sesama di bulan Ramadhan serta sering mencuci tangan, yang mengandung makna agar tangan kita selalu terjaga dari perbuatan-perbuatan kotor dan tercela.

Pandemi mengajari agar kita benar-benar melaksanakan ibadah dengan baik dan memberikan dampak yang baik bagi yang menjalankannya. Karena banyak orang yang berpuasa, namun dampaknya hanya merasakan lapar dan haus semata. Tidak ada dampak sosial yang signifikan untuk kebaikan masyarakat atau lingkungannya yang muncul karena kesalehan diri setelah berpuasa. Rasulullah SAW dalam suatu hadits bersabda, “Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga.” (HR. Thabrani).

Berpuasa Ramadhan di masa Pandemi akan lebih melatih kita untuk benar-benar memanfaatkan waktu dengan baik dan bermanfaat. Kita tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat selama menjalankan ibadah di bulan Ramadhan, selain dapat meningkatkan imunitas tubuh juga bermanfaat untuk meningkatkan kualitas puasa ramadhan kita. Surat Al Muminun ayat 3 mengingatkan kita agar kita meninggalkan hal-hal yang tidak baik “dan orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna” (QS 23: 3).

Mari kita sambut bulan Ramadhan sebagai tamu agung kita semua dengan mengisi dan menghidupi serta membersamai dengan amal-amalan terbaik kita dalam rangka memperkuat hablun minnas dan hablun minallah sehingga kita dapat bersama-sama menghadapi Ujian Pandemi Covid-19 ini dengan baik dan tentunya dengan disertai doa-doa berupa ikhtiar batiniah disamping ikhtiar lahiriah agar dunia dapat kembali normal. Pemerintahpun telah memberikan kesempatan kepada umat Islam Indonesia untuk menyemarakkan dan mensyiarkan Ramadhan,  tentunya dengan menggunakan syarat-syarat dan protokol kesehatan yang ada.

Semoga tamu agung yang akan datang dan akan kita sambut bersama membawa keberkahan dan keselamatan serta kebaikan untuk umat manusia di dunia.

Wallahualam bi shawab

Penulis adalah Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan PW ISNU DKI Jakarta

Continue Reading

Opini

Selamat Datang Kementerian Baru

Published

on

By

Oleh: Dr. Usmar.SE.,MM

Channel9.id – Jakarta. Dalam Rapat Paripurna DPR RI pada hari Jumat tangal 9 April 2021, telah disetujui terbentuknya Kementerian baru yaitu Kementerian Investasi dan penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Keputusan penting ini, sebagai respon diterimanya Surat Presiden (Surpres) dengan Nomor R-14/Pres/03/2021 kepada parlemen, dimana isi surat itu adalah pertimbangan pengubahan kementerian.

Dan hal ini sudah benar, jika kita melihat Undang-Undang No.39 Tahun 2008, dalam Pasal 19 ayat 1, yang berbunyi Pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan Kementerian dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Untuk pembahasan tulisan kali ini, penulis hanya membahas tentang dibentuknya Kementerian Baru yaitu Kementerian Investasi.

Sebetulnya wacana pembentukan Kementerian Investasi, sudah digulirkan Presiden Jokowi pada tanggal 14 Agustus 2019 lalu saat menang Pilpres 2019. Dimana beliau mengatakan bahwa tengah menyusun nomenkelatur dan menteri baru, yaitu bakal membentuk Kementerian Investasi untuk menggenjot investasi dan nantinya BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) akan menjadi salah satu portofolio dalam kementerian itu,”.

Memang dalam rapat paripurna tanggal 9 April 2021 kemarin, secara prinsip DPR RI sudah menyetujui tentang rencana kementerian baru tersebut, tapi masih ada tahapan berikutnya yang akan dilakukan dalam melengkapi dan menyiapkan regulasi keberadaan Kementerian baru tersebut yang rencananya DPR RI akan kembali bersidang pada tanggal 5 Mei 2021, setelah masa reses selama 1 bulan yang sedang di jalani saat ini.

Karena itu dalam rentang waktu saat reses ini, perlu kiranya publik memberikan masukan dan saran, tentang keberadaan kementerian baru tersebut, mengingat rencana pembentukan kementerian baru ini, meski sudah diwacanakan sejak tahun 2019, tapi tidak didahului dengan masukan dan uji publik.

Idealnya pembentukan lembaga ataupun kementerian baru, adalah sebuah upaya untuk mendorong dan meningkatkan kinerja pemerintah, dalam konteks kewenangan dari lembaga ataupun kementerian baru tesebut. Jika tidak terjadi perbaikan dan peningkatan yang signifikan, maka sesungguhnya adalah suatu ke sia-sian.

Keberadaan Kementerian Investasi

Dari nama kementerian ini, maka kita dapat membayangkan bahwa dibentuknya kemeneterian investasi ini, adalah bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan jumlah investasi baik dalam skala kuantitas maupun kualitas.

Dalam kondisi pandemi Covid-19 yang sedang terjadi saat ini, diseluruh dunia terjadi kontraksi ekonomi, dan bahkan dalam konteks indonesia telah terjadi hattrick kontraksi ekonomi dalam 3 triwulan terakhir 2020 lalu, bahkan kemungkinan masih berlanjut dalam triwulan 1 tahun 2021 ini, yang berarti secara teoritis Indonesia telah masuk dalam Resesi Ekonomi dengan tekanan ekonomi yang sangat berat.

Dapat dipahami dan dimengerti, jika harapan besar tentunya digantungkan pada eksistensi dan kinerja Kementerian Investasi ini.

Untuk itu, pertanyaan yang harus digulirkan dalam diskursus publik adalah apa dan bagaimana upaya dan strategi yang akan dilakukan oleh Kementerian Investasi ini ? Dan seperti apa nantinya Status Kementerian Investasi ini, apakah sebatas Kementerian Negara ataukah ditingkatkan menjadi Kementerian Teknis ? serta nanti keberadaannya, apakah dibawah Koordinasi Menko Ekuin atau Menko Maritim dan Investasi ?

BKPM Hilang Kementerian Investasi Datang

Sesuai dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi pada 14 Agustus 2019 lalu, bahwa “BKPM akan menjadi salah satu portofolio dalam kementerian itu,”.

Artinya secara fungsi dan kewenangan Kementerian Investasi adalah sama dengan tupoksi dari BKPM. Hanya saja ketika kelembagaanya masih sebatas Badan, maka akan ada kesulitan dan hambatan koordinasi dan eksekusi implementasi investasi ditengah meningkatnya arogansi kelembagaan sektoral, baik di tingkat kementerian maupun dengan Pemda dalam konsepsi otonomi daerah.

Inilah tugas pertama yang harus mampu diatasi Kementerian Investasi, yang selama ini kesulitan dilakukan oleh BKPM. Karena itu, menurut saya Kementerian Investasi ini jangan dibentuk dalam pengertian Kementerian Negara, tapi sebaiknya menjadi Kementerian Teknis.

Sebab dengan meningkatnya status Kementerian Teknis, berarti terjadi peningkatan kewenangan, dan ini lebih memudahkan mengatasi tugas pertama, yaitu minimalisr arogansi koordinasi sektoral.

Dengan demikian kita dapat berkata BKPM hilang Kementerian Investasi Datang, bukan BKPM tenggelam, Kementerian Investasipun diam, yang dalam bahasa pesimis dalam pembentukan organisasi sering disebut “Tukiyem”, habis dibentuk lalu diem.

Peringkat Investasi Indonesia

Berdasar Indeks yang dibuat oleh Bank Dunia, yang tercantum dalam Kemudahan Berbisnis atau Ease of Doing Business, Indonesia masih berada di urutan 73 di dunia dan peringkat 6 di ASEAN. Namun, jumlah investasi asing atau Foreign Direct Investment (FDI) ke Indonesia, yang secara tidak langsung dipengaruhi Indeks Kemudahan Berbisnis, adalah yang terbesar nomor dua di ASEAN.

Ada 10 (sepuluh) indikator untuk mengukur kemudahan berbisnis atau yang juga dikenal dengan istilah Ease of Doing Business itu, yaitu sbb:
1. Pengurusan berbagai perizinan yang perlu dilakukan untuk memulai usaha.

2. Izin mendirikan bangunan untuk kegiatan usaha.

3. Pendaftaran tanah sebagai kepastian dan perlindungan hukum pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain.

4. Pembayaran dan jumlah pajak kepada perusahaan sesuai aturan perpajakan yang berlaku.

5. Hak legal peminjam dan pemberi pinjaman terkait dengan transaksi yang dijamin dan kedalaman informasi kredit.

6. Biaya dan waktu dalam penyelesaian perselisihan perdagangan dan kualitas proses hukum.

7. Perihal prosedur, waktu dan biaya dalam memperoleh koneksi jaringan listrik, pengadaan listrik yang baik, dan biaya konsumsi listrik.

8. Kemudahan dalam mengekspor barang dari perusahaan yang memiliki keunggulan komparatif dan impor suku cadang.

9. Kemudahan dalam tingkat pemulihan dalam hal kebangkrutan komersial dan kekuatan kerangka hukum kepailitan.

10. Perlindungan bagi pemegang saham minoritas di suatu negara.
Peringkat yang tinggi menunjukkan peraturan untuk berbisnis yang lebih baik (biasanya yang lebih sederhana), dan kuatnya perlindungan atas hak milik.

Ddlalam konteks Indonesia, sebagai tindak lanjut dari lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang diharapkan dapat mendorong kemudahan berusaha dan berinvestasi, sebagai upaya mempercepat pemulihan ekonomi, maka Kementerian Investasi ini dibentuk sudah sangat tepat.

Mungkinkah Terjadi Peningkatan Investasi ?

Berdasar rilis dari BKPM capaian investasi Indonesia di tahun 2020, realisasi investasi Q4-2020 tumbuh 3% (yoy) menjadi Rp 214 Triliun dengan PMA tumbuh 5,5% menjadi Rp 111,1 Triliun sehingga total pencapaian investasi 2020 mencapai 101,1% dari target pemerintah.

Sedangkan untuk tahun 2021 ini, World Bank memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal tumbuh positif 4,4 persen untuk PDB riil dan 5,5 persen untuk government budget balance. Angka ini lebih rendah dibandingkan perkiraan sebelumnya yakni 4,7 persen.

Ini sejalan dengan perbaikan ekonomi global yang diperkirakan terus berlanjut dengan tumbuh pada tahun 2021, setelah terkontraksi 3,8 persen pada tahun 2020.

Prediksi pertumbuhan ini dipicu peningkatan mobilitas yang terjadi di berbagai negara dan dampak stimulus kebijakan yang berlanjut yang ada di USA dan China yang dapat dilihat dari Perkembangan kenaikan Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur dan jasa berlanjut di AS dan Tiongkok.

Adapun target investasi yang masuk ke Indonesia tahun 2020 adalah sebesar Rp817,2, sedangkan realisasinya tahun 2020 sebesar Rp 826,3 triliun atau naik 10,1 persen dari target yang dicanangkan.

Sedangkan target investasi yang masuk ke Indonesia di 2021 ini sebesar Rp 900 triliun atau naik sekitar 8,96 persen dari realisasi tahun 2020 lau, tentu ini tidaklah mudah.

Sebagai orang yang lebih suka melihat dan berbicara dari perspektif positif dialektika saya hanya ingin mengatakan, “Memang tidak ada yang mudah dalam hidup, tapi tidak ada yang tidak mungkin”.

Yang penting kita berharap Pemerintah mau membuka data apa adanya. Dan harus dihindar menggunakan strategi dalam ilmu statistik, yang disebut teknik “cherry picking”, yaitu teknik hanya memilih data yang pas agar hasilnya bagus sesuai keinginan, sementara data yang tidak pas tidak dipilih.

Karena kalau itu yang dilakukan, maka adagium dari negatif dialektika tentang statistik yang mengatakan bahwa, “Di atas bohong ada dusta, di atas dusta ada Statistik”, tak dapat kita hindari.

 

Penulis adalah Ketua LPM Universitas Moestopo (Beragama) Jakarta/Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Nasional

Continue Reading

HOT TOPIC