Connect with us

Opini

Pilkada Serentak 2020 dan Problem Akut Demokrasi

Published

on

Oleh: Vikri Ahmed*

Channel9.id-Jakarta. Dalam kehidupan politik ada berbagai pilihan sistem. Salah satu dari pilihan itu adalah demokrasi.  Demokrasi merupakan pilihan Indonesia sebagai negara Republik sejak proklamasi kemerdekaan 75 tahun silam.

Demokrasi menjamin kebebasan berpendapat termasuk di media massa atau media sosial (medsos) tetapi kebasan tersebut haruslah disertai dengan tanggung jawab. Sedangkan pemilu adalah konsekuensi logis dari demokrasi.

Demokrasi dari zaman ke zaman tentu akan menemukan problemnya yang berbeda. Berkat akselerasi teknologi informasi yang sangat canggih dengan penggunaan media sosial sebagai platform komunikasi digitalnya, manusia menyebut dunia seperti global village (perkampungan global) dengan tiga kata kunci; konektivitas, keterhubungan dan kecepatan.

Dampaknya terhadap kehidupan demokrasi adalah mudah tersebarnya hoaks atau fakenews (kabar bohong) atas nama kebebasan.

Karena itulah kita saat ini masuk ke era pasca-kebenaran (post-truth) yang menurut Kamus Oxford post-truth dapat didefnisikan sebagai kondisi dimana fakta tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk opini publik dibanding emosi dan keyakinan personal. Disinilah kualitas demokrasi jadi taruhan.

Masyarakat Telematika Indonesia menegaskan bahwa hoaks dan politik berjalan berkelindan. Dalam hasil surveinya  tahun 2017 melaporkan bahwa 91 persen responden sering mendengarkan informasi hoaks terkait isu sosial-politik dan 82 persen responden mendapatkan berita yang memuat SARA. Artinya hoaks sangat membahayakan kehidupan sosial-politik Indonesia.

Berdasarkan laporan kemenkominfo sejak Agustus 2018 – 31 Maret 2020 hoaks mencapai 5.156. Kategori politik menempati terbanyak pertama dengan total 1.025 hoaks, kategori pemerintahan menempati terbanyak kedua sebanyak 922 hoaks, sedangkan kesehatan menempati urutan terbanyak ketiga dengan jumlah 853 hoaks.

Mudahnya akses informasi dan adanya berbagai flatform media sosial (medsos) membuat hoaks dari tahun ke tahun tetap diproduksi oleh tangan-tangan tak bertanggung jawab sesuai dengan kepentingannya. Pada bulan diselenggarakannya pilpres yaitu April 2019, hoaks mencapai 501 hoaks dan jumlah tersebut merupakan jumlah terbanyak dibanding bulan lainnya (Agustus 2018 – Maret 2020).

Secara berturut-turut Januari hingga puncak hoaks April 2019 mengalami peningkatan. Pada bulan Januari 2019 hoaks berjumlah 175 hoaks, 353 hoaks pada Februari, 2019, 453 hoaks pada Maret, 2019 dan 501 hoaks pada April, 2019.

Kemudian jumlah hoaks pada bulan berikutnya melandai. Prediksi penulis, pola menjamurnya hoaks pada pilkada serentak Desember 2020 sama seperti pola merebaknya hoaks pada pilpres 2019 dengan puncak penyebaran hoaks akan terjadi pada bulan Desember 2020. Komisioner KPU, Viryan Aziz khawatir bahwa hoaks akan mewarnai pilkada serentak 2020 dengan potensi konflik horizontal yang besar seperti yang dilansir detik.com, 20 Agustus 2019.

Hoaks perlu diwaspadai karena hoaks bukan hanya menyebarkan berita bohong belaka. Hoaks dijadikan pembentukan opini publik dengan judul yang bombastis, bahkan menjadi alat propaganda dan provokasi dalam strategi kampanye untuk menjatuhkan lawan politiknya. Ini yang akan berpotensi memicu perpecahan dan konflik horizontal.

Hoaks sangat mudah tersebar apabila disebarkan oleh influencer (pempengaruh) dan buzzer (pendengung/tentara siber).

Bagi mereka yang memiliki nalar kritis tentu bisa menilai sebuah informasi yang diterimanya. Namun, bagi mereka yang awam, hoaks gampang dipercaya karena kurangnya informasi yang berdasarkan fakta serta kondisi emosi yang berlebihan hingga mengabaikan rasio.

Buzzer yang menyebarkan hoaks lebih banyak daripada penggerak anti-hoaks. Kenapa? Karena menjadi buzzer layaknya sebuah pekerjaan profesional.

Salah seorang teman saya di Jakarta dengan bangga mengaku bekerja sebagai tim buzzer untuk salah satu pasangan calon sebuah provinsi di daerah pada Pilkada serentak 2018 silam, ia digaji dengan bayaran yang cukup untuk biaya hidup di Jakarta.

Tim buzzer tersebut menggunakan facebook, ia sendiri memegang sampai sepuluh akun anomim, masuk ke berbagai grup, ia dengan luwes berganti kepribadian dari satu akun ke akun lainnya dan tak segan-segan menyebarkan hoaks. Jadi, banyaknya hoaks merupakan pesanan salah satu tim pasangan calon dan itu menjadi lahan bisnis.

Upaya melawan hoaks pun digalakkan. Mulai dari instansi pemerintah seperti direktorat siber Polri, KPU menyediakan klarifikasi terhadap hoaks dan e-pelaporan Kemenkominfo hingga portal media turut menyediakan kanal anti-hoaks.

Upaya itu patut diapresiasi dan dimaksimalkan dengan baik. Namun, itu tak ubahnya seperti memotong ranting bukan mencabut pohon sampai ke akar-akarnya.

Artinya, upaya tersebut hanya menyampaikan sebuah informasi yang ternyata hoaks dan polisi menangkap penyebarnya, tetapi ada potensi untuk tumbuh kembali merebaknya hoaks karena ada orang dibalik layar penebar hoaks.

Kampanye anti-hoaks saja tidak cukup. Perlu gerakan yang kongkrit untuk mengonter hoaks dengan cara yang benar, baik dan tepat sasaran. Pertama, edukasi literasi digital.

Peran aktif pemerintah, tokoh masyarakat, agama, komunitas dan organisasi sangat dibutuhkan untuk pendidikan literasi digital secara sitematis dan berkesinambungan terhadap seluruh elemen masyatakat.

Kedua, tindakan hukum. Selama ini tindakan hukum yang tegas hanya mengarah kepada para penyebar hoaks tetapi tidak kepada pemesan (para elit) yang memesan isu hoaks dan buzzer, sebagaimana sudah saya bahas di atas.

Ketiga, cermat, teliti dan hati-hati. Cermati situs atau website, teliti kebenaran fakta dan foto/gambar pada sumber yang asli, berhati-hatilah membaca berita yang berjudul bombastis apalagi bermuatan provokatif serta jangan asal share informasi atau berita yang didapatkan.

Keempat, nalar kritis. Nalar kritis harus tetap menyala dalam membaca informasi atau berita dari berbagai media. Artinya, rasio kita jangan sampai terbawa arus informasi atau berita hingga yang tersisa hanya emosi.

Selama manusia berpikiran waras, tentu ada metode kampanye digital yang baik dan benar untuk mempengaruhi pemilih saat kampanye.

Artinya, jalan tersebut bukan jalan pintas dengan cara menebar hoaks yang bermuatan kebohongan, kebencian dan fitnah terhadap lawan politiknya.

Misalnya, dengan sentuhan kreatifitas, membuat konten video atau musik yang mengajak masyarakat memilih pasangan calon tertentu dengan menunjukkan prestasi, reputasi, pengalaman, visi, misi, menghindari SARA dan alasan rasional lainnya agar masyarakat terlatih nalarnya dalam berdemokrasi serta mengajak masyarakat agar jangan golput.

Kampanye digital seperti itulah juga menjadi solusi kampanye di masa adaptasi kebiasaan baru untuk menghindari kerumunan massa.

Terakhir, penulis ingin mengajak kita semua untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara dengan mensukseskan Pilkada Serentak 2020.

Mengingat Pilkada adalah momentum kita sebagai sebuah bangsa untuk bangkit, gotong royong dengan solidaritas persaudaraan yang tinggi untuk melawan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya.

Jika Pilkada sukses, sehat, demokratis dan aman Covid-19, tentu saja bangsa kita akan rebound menekan angka penyebaran Covid-19 dan ekonomi segerah pulih.

Mengingat Pilkada diikuti 270 daerah yang mencakup partisipasi sekitar 105 juta pemilih atau hampir setengah penduduk Indonesia.

*Ketua Bidang Eksternal BKMM (Badan Koordinasi Mahasiswa Minang) Jawa Barat

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

‘Nalar Keindonesiaan’ Versus ‘Polusi Nalar’

Published

on

By

Oleh: Soffa Ihsan

Channel9.id – Jakarta. Kegaduhan demi kegaduhan tengah membisingkan negeri ini. Ucapan kotor dan penuh caci maki disertai sikap dan tindakan kekerasan terus meluberi ‘polusi nalar’ yang mencemari kehidupan khalayak. Belum reda, aksi teror nan sadis dari Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso barusan berselang kian meneror ketenangan masyarakat.

Penangkapan demi penangkapan oleh Densus 88 tak memudarkan militansi kelompok terorisme untuk beraksi. Masih bersemayam sel-sel teroris yang terus menggeliat. Kelompok ini masih membiak dan memiliki jejaring yang cukup kuat disamping dukungan masyarakat sekitar.

Di sebelah fakta lain, mengerasnya identitas. Disini yang terbangun dan bermunculan di banyak wilayah di Indonesia memperlihatkan kecenderungan dua pola, yaitu positif dan negatif atau bahkan destruktif. Untuk pola yang kedua tampak pada kelompok-kelompok keagamaan yang mengukuhkan identitasnya dengan menafikan, menyingkirkan, dan memberantas yang lain. Logika seperti ini dikembangkan berdasarkan apa yang disebut Jacques Derrida sebagai prinsip ”oposisi biner” atau Michel Foucault sebagai ”logika strategis” seperti modern-tradisional, superior-inferior, mayorita-sminoritas, Barat-Timur, dan Islam-kafir (sesat).

Tak pelak, terjadilah pengerasan identitas primordial dan sentimen sektarian. Fakta ini sesungguhnya adalah salah satu permasalahan kebudayaan yang mengemuka hampir merata di tiap daerah. Dimana-mana merebak konflik sosial berbasis etnis, keagamaan atau perbedaan cara dan orientasi hidup. Konflik-konflik itu kerapkali juga diwarnai oleh sentimen yang menolak kepentingan kebangsaan dan lebih mengunggulkan kepentingan kelompok atau golongan sendiri.

Medan Pertarungan

Ruang publik seringkali disengketakan. Klaim atas kepemilikan ruang publik pada ranah praksis menyebabkan banyaknya konflik yang mengarah, tidak hanya pada potensi disintegrasi, tetapi juga sampai pada tataran penggerusan nilai-nilai dasar kemanusiaan. Kelompok-kelompok sedemikian rupa bersaing dalam masyarakat sehingga kelompok yang tidak berafiliasi pada kelompok dengan keyakinan tertentu kurang mendapatkan perhatian.

Kondisi kehidupan keagamaan di Indonesia dewasa ini adalah contoh nyata dari perebutan atas ruang publik. Demikian juga kondisi ini merupakan aplikasi dari ketidakteraturan gagasan dalam penataan ruang publik yang damai bagi masyarakat plural seperti Indonesia.

Fakta radikalisme yang memunggungi dan bahkan menolak kebinekaan tentu mengejutkan banyak pihak. Indonesia yang selama ini dikenal dengan masyarakatnya yang moderat, multikultur, dan menyimpan jamak kearifan lokal harus menerima ‘nasib’ diterpa oleh tumbuh kembang radikalisme yang memekakkan.

Bagaimana memahami cuaca kultural bangsa ini yang sedang ditandai oleh berbagai gejala seperti fanatisme dan radikalisme, yang persis merupakan penghalang kemungkinan membentuk masyarakat yang pluralis dan multikultur?

Menyitir ungkapan dari Karlina Supelli (2011) dalam merebaknya berbagai gejala tersebut, apa yang rupanya terjadi adalah kecenderungan pemutlakan, yang mengarah pada dogmatisasi pengetahuan melalui penyingkiran ciri antropologis yang intrinsik pada actus mengetahui itu sendiri. Peluang bagi dialog antara sains, filsafat, dan agama akan terbuka jika dan hanya jika ciri antropologis pengetahuan dihargai secara memadai.

Nalar Filosofis Keindonesiaan

Setelah Indonesia merdeka, keinginan untuk menjadi bangsa yang bangkit dan mandiri terus dikumandangkan oleh pemimpin nasional saat itu. Soekarno senantiasa membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk menjadi bangsa yang mandiri dengan ajakan berdikari, yaitu “berdiri di atas kaki sendiri”.

Ajakan untuk menjadi bangsa yang mandiri ini dilanjutkan dengan “Trisakti”, yaitu kemandirian di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Semangat untuk menjadi bangsa yang berkarakter dan mandiri ditegaskan lagi dengan pencanangan “Nation and Character Building” dalam rangka membangun dan mengembangkan karakter bangsa Indonesia guna mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Secara spesifik, amanat ini berfokus tentang pentingnya karakter ini sebagai “mental investment”.

Demikianlah, para founding-fathers bangsa kita sedari awal kemerdekaan menyadari betul pentingnya dimensi kesadaran kolektif-spiritual dari kata bangsa itu. Pancasila muncul antara lain sebagai upaya untuk menegaskan kembali ikatan spiritual bangsa Indonesia yang secara historis sebenarnya telah terbentuk sejak berabad-abad lalu.

Indonesia menjadi sebuah negara yang merdeka tidak instan, Indonesia berdiri sendiri atas perjuangan bangsa Indonesia yang kritis, rasional dan bertumpah darah. Dan filsafat menjadi ujung tombak perjuangan bangsa Indonesia. Para founding father kita membaca karya-karya filsafat dari para filsuf dunia. Bung Karno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka, Sutan Takdir Alisyahbana, dan lainnya merupakan cetakan filsafat.

Walaupun mereka tidak membidangi filsafat dibangku sekolah. Soekarno dalam karya-karyanya seperti Indonesia Menggugat dan Di bawah Bendera Revolusi, sangat dipengaruhi oleh Plato dalam karyanya “The Republic” dan Karl Marx dalam karyanya “Das Capital”.

Tidak hanya itu, Hatta turut menganalisis dalam filsafat ekonomi Keynesian dan Adam Smith yang beraliran kapitalisme. Hatta sangat anti terhadap kapitalisme yang menjadikan Indonesia objek dari eksploitasi sumberdaya alam dan manusia demi income dari negara penjajah.

Inilah sebabnya mengapa para pahlawan kita disebut sebagai founding father, karena mereka bukan hanya berjiwa pejuang, tetapi juga pemikir. Dan ini dilalui dengan landasan berfikir kritis serta prinsip bahwa filsafat mampu merubah dunia.

Belakangan, dengan kita saksikan munculnya berbagai konflik, menunjukkan masyarakat kita tidak atau belum bisa menerima adanya perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat, ideologi, agama, suku, dan budaya sering menjadi sumber konflik sosial maupun politik. Perbedaan nilai dan norma tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mencapai kepentingannya dengan menciptakan konflik sosial maupun konflik politik.

Cara berpikir diagonalistik seperti saat ini sangat potensial menjadi sumber konflik, bila ada yang memprovokasi akan mudah meluap terutama pada saat menjelang kontes politik. Masing-masing pendukung partai memandang pendukung partai lainnya sebagai lawan yang harus dihancurkan, termasuk dengan kekerasan. Konflik antar pendukung calon dalam Pilkada yang terjadi di berbagai daerah sepanjang ini juga disebabkan oleh paradigma berpikir diagonalistik.

Disinilah perlunya mengemukakan kembali cara berfikir filosofis. Filsafat sejatinya adalah suatu tindakan, suatu aktivitas. Filsafat adalah aktivitas untuk berpikir secara mendalam tentang pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup manusia, semisal apa tujuan hidup, apakah Tuhan ada, bagaimana menata organisasi dan masyarakat, serta bagaimana hidup yang baik serta mencoba menjawabnya secara rasional, kritis, dan sistematis.

Tak terelakkan, filsafat menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Secara ilmiah, filsafat diakui sebagai induk dari segala ilmu pengetahuan. Filsafat merupakan landasan untuk mengembangkan pengetahuan yang sangat berguna bagi peradaban manusia.

Menekuni filsafat akan mengantarkan manusia mencapai kebijaksanaan yang akan membuat kualitas hidup menjadi lebih berarti. Filsafat sejak dulu berada di balik semua gerakan sosial yang terjadi pada masyarakat. Filsafat telah menggariskan idea bagi manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, selain fungsi akademis dalam menafsirkan kosmos dan mengarahkan manusia kepada kemajuan. Daya berpikir tingkat tinggi selalu menjadi patokan utama dalam filsafat, inilah manusia dengan entitas ekstrim dalam berpikir.

Bagaimana dengan filsafat Indonesia?

Filsafat Indonesia adalah filsafat yang diproduksi oleh semua orang yang menetap di wilayah yang bernama Indonesia, yang menggunakan bahasa-bahasa di Indonesia sebagai mediumnya, dan yang isinya memiliki segi distingtif bila dibandingkan dengan filsafat lainnya, seperti filsafat Barat dan filsafat Timur.

Menarik untuk mencuplik apa yang pernah dirasakan oleh Tan Malaka. Dalam beberapa kesempatan, ia mengeluhkan minimnya buku filsafat dapat dijumpai di Indonesia, selang beberapa saat dia kembali ke tanah air dari pelariannya. Tan Malaka yang membutuhkan referensi buku filsafat untuk menuliskan banyak pemikiran dan gagasannya tentang Indonesia, kemudian menyadari betapa miripnya tanah kelahirannya dengan negeri penjajahnya, Belanda. Filsafat merupakan hal yang tidak populer di Belanda. Itulah sebab mengapa politik Belanda demikian rumitnya, dipenuhi banyak partai politik, senang mempersoalkan hal yang remeh temeh, namun melupakan hal substansial.

Bahkan Tan menyebut, di Belanda terdapat puluhan partai politik yang saling berkelahi sendiri saat pasukan Panser Jerman menggulung Belanda hanya dalam hitungan jam pada Perang Dunia II.

Sebagai suatu tradisi pemikiran abstrak, menurut studi Mochtar Lubis dalam Indonesia: Land under The Rainbow (1990), filsafat Indonesia sudah dimulai oleh jenius lokal Nusantara di era neolitikum, sekitar tahun 3500–2500 SM. Tapi, sebagai nama kajian akademis diantara kajian-kajian akademis yang lain, seperti kajian Filsafat Timur atau Filsafat Barat, Filsafat Indonesia merupakan kajian akademis baru yang berkembang pada dasawarsa 1960-an, lewat tulisan rintisan M. Nasroen, Guru Besar Luar Biasa pada Jurusan Filsafat di Universitas Indonesia, yang berjudul Falsafah Indonesia (1967).

Kehadiran ilmu filsafat di Bumi Pertiwi memang masih berusia muda bila dibandingkan dengan usia kelahiran ilmu ini di Yunani pada sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Filsafat sebagai kajian akademis baru hadir di Indonesia pada abad ke-20. Berbagai ide filosofis bisa kita tengarai kehadirannya sepanjang sejarah pergulatan menuju kemerdekaan.

Namun, bila istilah filsafat tidak kita batasi sebagai kajian akademis, melainkan merujuk pada cara berpikir khas di Nusantara, kita bisa menunjukkan teks-teks sastra Jawa pada abad ke-11-12 M, atau bahkan pada mitos-mitos yang kita tidak tahu persis dari abad berapa muncul di Bumi Pertiwi.

Dalam khazanah filsafat di Indonesia kita menyebutkan adanya “individu-individu hebat” semisal Mpu Kanwa dengan Arjunawiwaha-nya di abad ke-11, Mpu Sedah dan Panuluh dengan Bharatayudha-nya di abad ke-12, Mpu Tantular dengan Arjunawijaya-nya di abad ke-13, Yosodipura yang menyadur Dewaruci di abad ke-18, serta Mangkunegara IV dengan Pakem Pedalangan dan Ronggowarsito dengan Serat Pustaka Rajapurwa-nya.

Secara umum, banyak orang berpendapat bahwa ada perbedaan antara Barat dan Timur. Dalam buku To Thi Anh, Eastern & Western Cultural Values: Conflict or Harmony (1975) berbicara dengan lebih mendalam mengenai hal ini. Perbedaan yang dimaksud bukanlah klise bahwa Barat adalah “actif, progressif materialistik” dan Timur adalah “passif, traditionalis, spiritual”. Rasanya buka rahasia lagi bahwa orang Timur pun bisa sangat aktif seperti orang Jepang atau orang Korea, bisa sangat progresif semisal lahirnya Revolusi China dan juga bisa sangat tidak spiritual sebagaimana terlihat kebanyakan anak muda Asia sekarang yang sama sekali tidak spiritual

Ideal hidup orang Barat dipengaruhi oleh konsepsi judeo-kristiani yang meletakkan manusia sebagai “actor” pusat dalam pembentukan dunia dan sejarahnya. Visi judeo-kristiani yang digabungkan dengan “greek intellectual search” telah memunculkan penemuan-penemuan ilmiah yang mengandaikan penaklukan alam. Sementara di Timur, meski cara hidup orang Asia menganjurkan keterlibatan pada hidup bermasyarakat, ideal orang Timur adalah “non interference, moderation, humanity, and patience”. Oleh karena itu, orang Timur lebih mengidealkan hidup yang: “sederhana, tenteram, mencukupkan diri dengan kebutuhan yang seperlunya berkat pekerjaan yang menurutnya cocok untuk itu.

Ideal orang Timur adalah hidup yang bebas dari pencarian nilai-nilai duniawi: kenyamanan, keterkenalan, kekuasaan, dan kekayaan.

Nah, disinilah ada kebutuhan perlunya mengkaji filsafat Indonesia. Studi filsafat Indonesia belum disentuh oleh para cendikia Indonesia. Saat ini, banyak peneliti dari negara lain mempelajari objek material budaya Indonesia, akan tetapi pribadi masyarakat Indonesia belum dipahami oleh para peneliti dari negara lain tersebut sehingga studi yang dilakukan dangkal dan kering karena belum menyentuh pada nilai-nilai luhur dari bangsa Indonesia

Secara kepentingan praktis, studi kefilsafatan Indonesia ini dapat dikemas semenarik mungkin sehingga dapat disosialisasikan dan dapat menjadi orientasi terutama bagi pembangunan visi keindonesiaan yang berkarakter (national character building). Sedangkan misi paradigmatik yang diemban adalah merekontruksi pemikiran Filsafat Indonesia dimana saat ini ada asumsi-asumsi yang harus dibangun kembali.

Disis lain, ada pemikiran bahwa filsafat Indonesia identik dengan filsafat Pancasila. Pancasila adalah bagian dari kenusantaraan yang secara ilmiah harus dibedakan. Dalam mencetuskan pikiran ataupun budaya Indonesia, keduanya berdialektika menjadi civillization. Local genius merupakan penanda yang menunjukan identitas yang berbeda dengan suku bangsa yang lain.

Sistematika pemikiran Filsafat Indonesia bisa diklasifikasikan dalam 3 pilar jati diri, yaitu, pertama, Pilar Ontologis. Pilar ontologis disini adalah manusia Indonesia yang terdiri atas jiwa dan raga keindonesiaan. Penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang diakui secara formal, mempunyai tradisi yang khas Indonesia, mempunyai karakter-karakter manusia Indonesia yang tercermin dalam objek materialnya. Kerangka ontologis ini tercermin misalnya dari karya-karya sastra Indonesia. Misalnya, karya Hamzah Fansuri mengenai tasawuf Aceh yang jelas berbeda dengan tasawuf Arab.

Kedua, Pilar Aksiologis. Pilar aksiologis adalah nilai-nilai luhur Indonesia seperti ramah-tamah, gotong-royong, nilai estetik Indonesia yang khas yang membedakan dengan bangsa lain. Misalnya seni tradisi reog, nilai-nilai yang melatarbelakanginya berasal dari nilai bangsa Indonesia yang berbeda dengan Malaysia. Ketiga, Pilar Epistemologis. Pilar epistemologis mencakup pengetahuan dan sejarah asal-muasal terbentuknya budaya tersebut.

Dalam mendiskusikan soal “filsafat asli”, Zoetmulder (2000) menghindarkan kita untuk berpikir bahwa “filsafat” haruslah berwujud sistem berpikir yang penuh dan utuh sebagaimana berkembang dalam tradisi rasionalisme atau empirisme di Barat. Bagi Zoetmulder, filsafat secara umum dapat didefinisikan sebagai “suatu pencarian dengan kekuatan sendiri tentang hakikat segala wujud (fenomena) yang bersifat mendalam dan mendasar”. Manakala dalam unsur-unsur kebudayaan, misalnya Jawa, ditemukan pencarian semacam itu, maka jelas bahwa sebuah filsafat juga bisa ditemukan di situ. Memang benar bahwa pencarian itu belum terwujudnyatakan dalam sebuah sistem berpikir yang utuh. Namun, bila kita menilik karya-karya sastra di Jawa, atau mengamati cara hidup rakyat biasa, menurut Zoetmulder, kita bisa menemukan “kecintaan mereka (rakyat) terhadap renungan filsafat.”

Dengan istilah “asli,” Zoetmulder juga tidak memaksudkan seolah-olah filsafat harus murni bertumbuh dari bumi Indonesia. Sebab, yang disebut Filsafat Barat pun asalmuasalnya tidak dari Barat, melainkan dari daerah Mediterania (Yunani). Kisah-kisah pewayangan yang sangat hidup dalam imajinasi rakyat misalnya tokoh Werkudara atau Bima yang mencari air hidup untuk mendapatkan ilmu sejati, jelas berasal dari epos Mahabharata. Meskipun berasal dari India, kisah ini sangat hidup dan berkembang di kalangan umum rakyat Jawa, bisa menjadi bahan untuk direnungkan dimensi filosofisnya.

Penegasan Kembali

Zoetmulder sepakat bahwa pendidikan filsafat—entah itu yang asli sini atau Barat—harus diberikan supaya para siswa memiliki sikap kritis. Dengan mempelajari kebijaksanaan yang tumbuh dari akar budayanya sendiri, siswa bisa hormat dengan milik bangsa sendiri.

Sementara dengan mempelajari Filsafat Barat, para siswa bisa paham dengan berbagai pandangan yang bertumbuh pada bangsa lain, apalagi kalau paham-paham itu telah merasuki ke bangsa kita juga.

Penegasan adalah sebuah pengingatan atau upaya untuk mengingat kembali, sebuah upaya untuk kembali menyatukan diri. Yang mau ditegaskan, diingat, disatukan kembali adalah dasar yang memungkinkan masing-masing kita bisa hidup, berpikir, bersuara, bekerja dan terlibat sebagai warga di dalam komunitas bangsa yang khas, dalam hal ini adalah Indonesia. Tetapi, setiap penegasan dan pengingatan memang akan selalu dibayang-bayangi oleh kemungkinan pelupaan dan ketidakpedulian. Hanya jika manusia bisa melupakan, maka ia bisa mengingat. Demikian juga setiap ingatan selalu dibangun di atas dasar pelupaan.

Akhirnya, berangkat dari sinilah terasa pentingnya untuk ‘kembali ke akar’, yakni dengan mengembalikan jati diri manusia Indonesia untuk mau dan mampu berfikir secara mendalam dan komprehensif. Pendangkalan pemikiran yang terjadi selama ini telah membuat banyak implikasi yang berbahaya bagi kelangsungan keindonesiaan. Situasi bangsa kita tampaknya memerlukan perhatian serius, tak hanya pada sistem dan praktik, melainkan konsepsinya.

Pengayaan konseptual pada elit bangsa, sekaligus penyadaran pada masyarakat yang selama ini cenderung menjadi objek semata, merupakan sebuah keniscayaan. Perenungan filosofis atas situasi objektif akan mampu melahirkan konsepsi yang membumi, sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia saat ini. Sehingga diharapkan dapat membawa bangsa ini melewati kebuntuan-kebuntuan dalam membangun peradaban keindonesiaan yang lebih baik dan indah.

Penulis adalah Marbot Lembaga Daulat Bangsa (LDB) dan Rumah Daulat Buku (Rudalku).

Continue Reading

Ekbis

Misteri Angka Rasio Utang Pemerintah Atas PDB

Published

on

By

Oleh: Awalil Rizky*

Channel9.id-Jakarta. Utang Pemerintah telah mencapai Rp5.877,71 triliun pada akhir Oktober 2020. Berdasar perhitungan atas pos pembiayaan utang pada Perpres No.72/2020, maka masih akan bertambah sekitar Rp250 triliun lagi hingga akhir tahun. Posisinya diprakirakan di kisaran Rp6.125 triliun.

Posisi utang dimungkinkan menjadi lebih besar dari itu, jika pendapatan negara tidak sesuai dengan harapan, yang melebarkan defisit APBN melampaui rencananya. Sedangkan belanja dan pengeluaran pembiayaan tetap digenjot dengan alasan pemulihan ekonomi. Tambahan pembiayaan utang berpeluang menjadi lebih besar dari rencananya.

Lonjakan utang pemerintah pada tahun 2020 harus diakui terutama sebagai dampak pandemi covid-19 atas APBN. Posisi utang Pemerintah memang tiap tahun selama ini cenderung meningkat, namun tahun 2020 meningkat secara luar biasa. Belanja dan pengeluaran pemerintah terpaksa bertambah lebih banyak dari rencana sebelumnya. Padahal, pendapatan justru dipastikan menurun.

Baca juga: Misteri Nilai Aset Pemerintah yang Melonjak 

Sebelum pandemi, Pemerintah sering menjelaskan tentang kondisi aman utangnya berdasar porsi atau rasio dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam khasanah kajian akademis, rasio serupa itu memang menjadi salah satu indikator analisis, terutama dalam kaitannya dengan risiko. Undang-undang keuangan negara juga memberi batas rasio yang diperbolehkan, yaitu sebesar 60%. Batas ini sering diklaim Pemerintah sebagai batas aman.

Rasio utang diakui oleh pemerintah sebagai telah mencapai 37,84% pada akhir Oktober 2020. Pemerintah sendiri memang telah memprakirakan rasionya di kisaran 38% pada akhir tahun nanti. Meningkat drastis, yaitu sekitar 7,8% dari rasio akhir tahun 2019 yang masih sebesar 30,23%. Selama periode tahun 2016-2019, rasio utang memang masih relatif terjaga di kisaran 30%.

Nota Keuangan dan APBN tahun 2021 tidak menyebut target besaran rasio utang yang definitif pada tahun 2021. Hanya disebutkan bahwa rasio akan dijaga dalam batas aman. Adapun yang dinyatakan secara eksplisit hanya berupa kisaran, yaitu rasio utang hingga akhir 2024 sebesar range 38-43%.

Perhatikan, yang dinyatakan adalah rasio utang hingga akhir 2024, bukan khusus untuk tahun 2021.

Sementara itu, proyeksi WEO edisi Juni 2020 dari IMF tentang rasio utang pemerintah Indonesia pada tahun 2020 adalah sebesar 37,7%. Diproyeksikan meningkat menjadi 40,3% pada tahun 2021.

Penulis menilai pemerintah sendiri sebenarnya tidak memiliki keyakinan yang cukup tentang berapa rasio utang tahun 2021. Bahkan, kemungkinan untuk tahun 2020 yang akan segera berakhir pun, prakiraan Pemerintah tampaknya akan meleset.

Sebenarnya besaran posisi utang akhir tahun 2020 sudah hampir dapat dipastikan, dilihat dari posisi hingga akhir Oktober dan sisa pembiayaan utang yang akan direalisasikan. Prakiraan posisi akhir tahun 2021 pun telah diperhitungkan dengan besaran pos pembiayaan utang pada APBN 2021. Akan tetapi, nilai PDB nominal tahun 2020 masih cukup lebarnya kisaran kemungkinannya. Apalagi nilai PDB tahun 2021 nanti.

Perlu dimengerti bahwa rasio utang dan rasio defisit yang dinyatakan dalam dokumen seperti Nota Keuangan dan APBN untuk tahun 2020 dan tahun 2021 sepenuhnya bersifat asumsi.

Sebagai contoh, defisit sebesar Rp1.039,22 triliun dalam Perpres No.72/2020 disebut sebagai 6,34% atas PDB. Artinya PDB nominal atau atas dasar harga berlaku tahun 2020 diasumsikan sebesar Rp16.391,44 triliun.

Asumsi nilai PDB demikian nyaris mustahil akan dicapai. Nilainya selama 3 triwulan tahun 2020 hanya sebesar Rp 11.505,12 triliun. Dibutuhkan capaian sebesar Rp4.886,32 triliun pada triwulan IV agar asumsi tersebut terpenuhi. Sebagai perbandingan, nilai PDB triwulan IV tahun 2019 hanya sebesar Rp4.018,84 triliun. Padahal, nilai PDB selama 3 triwulan tahun 2019 justru lebih besar dari tahun 2020, mencapai Rp11.629,27 triliun.

Seandainya memang telah terjadi pemulihan ekonomi yang sangat signifikan pada triwulan IV 2020, maka PDB triwulan ini bisa mencapai Rp4.250 triliun. Artinya PDB nominal tahun 2020 hanya akan sebesar Rp15.755 triliun. Penulis sendiri beranggapan akan sedikit di bawah itu.

Untuk menghitung rasio utang, maka perlu diprakirakan posisi utang pada akhir tahun 2020 nanti. Sebagaimana disampaikan di atas, posisi utang pada akhir Oktober telah mencapai Rp5.878 triliun. Berdasar rencana pembiayaan utang pada Perpres No.72/2020 dan realisasi APBN hingga akhir Oktober, maka posisi utang akan di kisaran Rp6.150 triliun. Itu pun dengan asumsi, kurs rupiah masih terjaga pada tingkat setara akhir Oktober.

Dengan demikian, rasio utang Pemerintah pada akhir tahun 2020 sebenarnya akan mencapai 39%. Lebih tinggi dari proyeksi WEO Juni 2020 dan prakiraan Pemerintah dalam Nota Keuangan dan APBN 2021.

Penulis merasa perlu mengingatkan pembaca agar tidak terburu-buru memastikan soalan rasio ini. Ada angka-angka yang bersifat sementara tentang posisi utang akhir tahun dan dengan nilai PDB yang sebenarnya asumsi. Posisi utang pemerintah yang sebenarnya mesti diambil dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diaudit oleh BPK, yang biasanya baru diketahui pada akhir Mei. Sedangkan nilai PDB biasanya diumumkan oleh BPS pada awal Februari.

Sebagai contoh, APBN Kita edisi Januari 2020 dan berbagai keterangan Pemerintah pada awal tahun lalu menyebut posisi utang pemerintah akhir tahun 2019 sebesar Rp4.778 triliun dengan rasio sebesar 29,8%. Memang disebut sebagai angka sementara, namun besaran itu beredar di media dan banyak diskusi akademis selama berbulan-bulan.

Nah, PDB dalam rasio tersebut sebenarnya masih diasumsikan sebesar Rp16.034 triliun. Sekitar sebulan kemudian, BPS mengumumkan bahwa PDB nominal hanya Rp15.834 triliun. Dan posisi utang setelah diaudit BPK sedikit bertambah menjadi Rp4.787 triliun. Rasionya pun melesat menjadi 30,23%.

Perlu pula diperhatikan bahwa APBN Kita edisi Nopember 2020 yang menyajikan data posisi utang pada akhir Oktober sebesar Rp5.878 triliun di atas, mengatakan rasionya atas PDB sebesar 37,84%. Artinya PDB telah diasumsikan sebesar Rp15.534 triliun. Sangat jauh di bawah asumsi dalam Perpres No.72/2020 yang sebesar Rp16.391 triliun.

Tentu dapat dijelaskan bahwa PDB nominal yang dimaksud adalah yang telah direalisasi, berarti setahunnya mulai dari triwulan IV 2019 sampai dengan triwulan III 2020. Nilainya memang sebesar Rp15.524 triliun.

Bagaimana dengan prakiraan tahun 2021?

APBN 2021 yang merencanakan defisit sebesar Rp1.006,38 triliun dinyatakan sebagai 5,70% atas PDB. Artinya PDB diasumsikan akan sebesar Rp17.655 triliun. Asumsi yang sangat tidak realistis jika ternyata PDB tahun 2019 hanya di kisaran Rp15.755 triliun. Dibutuhkan pertumbuhan ekonomi hampir 10% untuk mencapainya. Kecuali inflasi meningkat mendekati 2 digit, terutama inflasi yang dihadapi produsen sebagai basis perhitungan PDB nominal.

Jika Pemerintah dan Bank Indonesia masih berhasil mengendalikan inflasi pada tahun 2021, maka PDB nominal yang realistis adalah di kisaran Rp17.000 triliun.

Sedangkan posisi utang pemerintah akhir tahun 2021 dapat diprakirakan dari rencana pembiayaan utang dalam APBN. Pembiayaan utang merupakan rencana penambahan utang karena pengelolaan APBN, yaitu sebesar Rp1.177,35 triliun.

Seandainya kurs rupiah tetap terjaga stabil sampai dengan akhir tahun 2021, sehingga faktor ini tidak menambah posisi utang secara berarti, maka posisi utang akan di kisaran Rp7.327 triliun. Hasil dari penambahan prakiraan posisi akhir tahun 2020 (Rp6.150 triliun) dengan rencana pembiayaan utang tadi.

Nah, rasionya atas PDB pun akan mencapai 43% pada akhir tahun 2021.

Pemerintah tidak salah dengan menyebut rasio utangnya akan berada pada range 38-43% hingga tahun 2024. Tetapi mengapa menyebut tahun 2024, bukan tahun 2021 telah sangat mungkin mencapainya. Dan merupakan perjuangan mengelola fiskal yang amat berat jika ingin rasio itu bertahan hingga tahun 2024.

Penulis hanya berharap, Pemerintah lebih terbuka dan fair menjelaskan soalan semacam ini. Utang Pemerintah merupakan urusan seluruh komponen bangsa. Semua berhak mengetahui dan mengerti secara lebih baik akan beban fiskal di masa mendatang.

*Kepala Ekonom Institut Harkat Negeri

Continue Reading

Opini

Revolusi Apa Tanpa Perancis?

Published

on

By

Oleh: Indra J Piliang*

Channel9.id-Jakarta. Sejumlah pesohor Indonesia dengan mudah menisbikan Perancis. Hanya akibat perilaku dan penilaian sebagian warga mereka, termasuk Presiden Emmanuel Macron, terhadap Islam, lantas membuat banyak pihak gelap mata. Cara yang ditempuh luamayan kuno dan berulang: boikot produk Perancis.

Dengan cara memboikot, terbukti selama ini ummat Islam Indonesia sama sekali tidak memiliki kemandirian dalam bidang ekonomi. Sebab, ancaman boikot bukan sekali ini saja, dan tidak hanya negara Perancis. Hampir seluruh negara yang dianggap memiliki masalah dengan ummat Islam Indonesia, ummat Islam di negara mereka sendiri, dan atau ummat Islam di seluruh dunia, selalu beri ajian pamungkas: boikot!

Ambil contoh negara Myanmar, India, atau China. Ketiga negara yang mayoritas berpenduduk Hindhu dan Budha itu juga diakhiri dengan kata boikot. Myanmar untuk masalah Rohingnya, India untuk kebangkitan kaum Hindu nasionalis di bawah Partai Baratya Janata, serta China bagi persoalan Uighur. Tak ada komite evaluasi pemboikotan. Dan apakah para pesohor yang berada di depan tetap pada komitmen pemboikotan itu.

Bagaimana yang terjadi terbalik? Keempat negara tadi melakukan boikot produk-produk mereka terhadao negara-negara muslim? Industri militer dan intelektual Perancis, sebagai contoh. Atau produk murah yang berasal dari China atau India? Serta pelbagai perkembangan destinasi wisata bagi kaum muslim kelas menengah yang terdapat di Myanmar, Vietnam, Thailand, hingga Vietnam? Pembatasan makanan halal dan restoran Muslim, misalnya?

Saya tidak bisa membayangkan, kalau Perancis menyusul Inggris, keluar dari Uni Eropa. Langkah dalam membendung kaum migran asal dunia Arab, akibat konflik dalam pengaruh kebiadaban ISIS. Setengah pesepakbola Perancis beragama Islam, termasuk legendaris Zinedine Zinade. Berapa banyak pula yang kudu mengembalikan status kewarganegaraan mereka, jika konflik perbedaan identitas berkelanjutan?

Jika kita menimba mata air sejarah, seberapa banyak yang mendapat pengaruh dari Perancis dalam menjalankan revolusi? Bisa jadi sebagian besar negara yang melakukan revolusi nasional dalam abad ke 20. Pengaruh, dalam arti pergulatan pemikiran yang mereka alami selama menetap, melarikan diri, atau berpetualang di Perancis.

Bahkan kemunculan abad pencerahan atau auflarung di Eropa hampir identik dengan Perancis. Yakni kehadiran café atau kedai-kedai kopi tempat banyak orang bertemu. Pertemuan yang berujung kepada pertukaran ide dan ilmu. Banyaklah istilah yang dipakai merujuk bahasa Perancis.

Terdapat empat bentuk atau jenis revolusi paling legendaris yang mendapat pengaruh dari Perancis. Yakni Revolusi Amerika Serikat dan Revolusi Perancis (abad 18), Revolusi Industri (abad 18-19) dan Revolusi Iran (abad 20). Bisa jadi, revolusi Bolshevic (1917) saja yang tidak mendapatkan pengaruh dari Revolusi Perancis.

Revolusi yang terjadi di pelbagai belahan dunia, termasuk revolusi kemerdekaan di Indonesia, revolusi di China dan bahkan Indo China, sudah bisa “ditebak” direguk dari anggur yang terhidang dari pikiran filsuf hingga kaum revolusioner asal Perancis.

Upaya membangun “kebencian” kepada Perancis dalam konteks demonstratif ala boikot-boikotan sungguh tak punya nalar yang kuat. Ketergantungan  sejumlah negara Arab dan Afrika terhadap persenjataan moderen asal Perancis sungguh besar. Bagaimana “jihad” dengan cara boikot bekerja dalam tataran industri pertahanan ini?

Atau dalam praktek yang lebih membius. Yakni penggunaan parfum asal Perancis. Memang ada parfum selain dari Perancis? Bahan wewangian itu bukannya tersibak dari setiap sapuan kafiyeh petinggi-petinggi agama yang “berperang” melawan bau keringat dari kegiatan mereka? Wewangian yang berlabel halal ataupun minimal berbahasa Arab, bukannya baru muncul belakangan di dunia selebritas Indonesia? Itupun diampu artis-artis yang naik tangga popularitas dari industri sinetron yang sulit dilepaskan dari keluarga Punjabi yang Hindu itu.

Semula, revolusi ditasbihkan kepada perubahan radikal (sampai ke akar) dalam sistem pemerintahan. Yakni dari monarki ke republik. Monarki yang ditopang oleh teokrasi dan kelompok feodal. Itulah yang menjadi dasar betapa revolusi Perancis disebut lebih dulu, ketimbang revolusi yang lain. Belakangan, revolusi dikaitkan dengan pembebasan nasional. Atas dasar itu, Amerika Serikat pun menyebut diri sebagai kekuatan revolusioner, tatkala membebaskan diri dari Inggris. Jejak Perancis jelas ada dalam revolusi Amerika, sekalipun revolusi di Perancis terjadi limabelas tahun setelah kemerdekaan Amerika Serikat.

Dari kilas lintas itu, terlihat betapa rapuh dan konyolnya istilah revolusi moral dan lain-lain yang dihembuskan di Indonesia belakangan. Mau mengubah republik menjadi monarko atau teokrasi? Dengan mencimooh Perancis, semakin tak ada bangunan logika sekecil apapun dalam seluruh pergerakan massa yang disebut jutaan itu.

Saya tidak begitu memahami apa yang dijelaskan oleh Pak Jusuf Kalla ketika menyebut demokrasi Indonesia seperti kehilangan daya tampung atas fenomena Rizieq Shihab. Setahu saya, bahkan tokoh-tokoh yang memiliki kedekatan dengan Rizieq Shihab adalah para pemilih dalam pemilu dan pilkada. Mereka bukanlah tokoh-tokoh yang meneriakkan golongan putih atau revolusi putih. Mereka pemilih. Suara mereka sudah ditampung dalam kotak-kotak demokrasi di tempat-tempat pemungutan suara.

Sudah lama muncul kajian di negara-negara Skandinavia, betapa satu orang warga memiliki lebih sari satu organisasi. Pun dalam sistem politik Indonesia, satu warga bisa saja pendukung Rizieq Shihab, tetapi sekaligus pendukung pasangan tertentu dalam pilpres atau pilgub. Pimpinan mereka juga orang-orang yang jelas-jelas berpartai. Dalam fenomena 212, massa partai politik jelas hadir di lapangan, pun sesudahnya, termasuk dalam jumlah mayoritas dari luar Jakarta.

Cek saja arus pemberitaan sepanjang 212. Arus massa berasal dari mana? Bis, pesawat, sampai kendaraan pribadi itu apa ditumpangi oleh warga Jakarta? Begitu juga dengan pesaing-pesaing mereka, juga berbaris dari luar Jakarta. Pemindahan tugas Kapolda Jawa Barat pascaperistiwa 212 jelas-jelas berdasarkan pertimbangan ketidak-mampuan menahan arus massa yang masuk ke Jakarta.

Berapa hari santri-santri asal Ciamis berjalan kaki?

Pun pihak-pihak yang melakukan “pembelaan” terhadap penumpukkan massa dalam mengarak Rizieq Shihab berasal dari tokoh-tokoh politik. Mereka yang berpidato di dalam mobil komando juga anggota-anggota parlemen nasional yang sebagian besar bukanlah legislator asal DKI Jakarta. Kemacetan luar biasa yang terjadi di Jakarta setiap aksi mobilisasi massa dilakukan, juga bukan terjadi dalam jalanan kampung. Tetapi di jalanan utama. Arus massa hilang juga tak masuk ke perumahan warga, melainkan bermuara di daerah-daerah penyangga hingga luar Jawa.

Dalam soal-soal seperti ini, Ali Syariati layak dikenang. Walau bukan pemimpin revolusi Iran, tetapi keberadaannya di Paris mampu menyusun lapisan intelektual yang secara konsisten mendukung penumbangan Syah Rezha Pahlevi. Kaset-kaset ceramah Imam Khomeini mereka sebarkan ke seluruh Iran, terutama Teheran. Siapapun yang mengaku kaum intelektual, tak bakal berkhianat kepada kehadiran sosok Ali Syariati ini.

Ketika revolusi sedang diteriakkan di Indonesia, siapa Ali Syariati-nya? Itu yang kabur gambarnya. Sehingga yang muncul ke permukaan lagi-lagi ampas, sampah, plus klaster baru Covid 19.

*Ketua Umum Perhimpunan Sang Gerilyawan Nusantara

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC