Hukum
Polda Banten Ungkap Bisnis Madu Palsu, Raup Untung Hingga Rp8 Miliar
Channel9.id – Jakarta. Polda Banten berhasil mengungkap bisnis pembuatan madu palsu di wilayah Joglo, Jakarta Barat, yang kerap diedarkan di wilayah Kabupaten Lebak, Banten.
Dirkrimsus Polda Banten Kombes Nunung menyampaikan, informasi itu berawal dari laporan masyarakat adanya dugaan penjual madu palsu di Kabupaten Lebak.
“Setelah diselidiki berhasil menangkap 30 botol yang diduga madu palsu dan kami menangkap satu tersangka AS di wilayah Lebak,” kata Nunung, Selasa (10/11).
Polisi langsung melakukan pengembangan ke rumah kontrakan milik tersangka MS yang dijadikan pabrik produksi madu palsu.
“Di pabrik itu kami tangkap tersangka MS pemilik dan satu pegawainya TM peracik madu. Mereka menggunakan bahan Molase (ampas tebu), Glukosa dan Fluktosa (pemanis buatan),” kata Nunung.
Dari pengakuan tersangka, mereka beroperasi selama 11 bulan dengan memanfaatkan momentum pandemi covid-19. Madu diyakini masyarakat dapat meningkatkan imun tubuh. Dari menjual madu palsu tersebut, tersangka meraup keuntungan hingga Rp8 miliar selama hampir satu tahun.
“Mereka sudah hampir satu tahun, mereka menjual dari harga Rp150 ribu sampai Rp250 ribu di pasaran. Dan mereka sehari bisa memproduksi satu ton madu palsu,” ungkapnya.
Nunung menjelaskan, para tersangka mengirimkan madu palsu menggunakan kendaraan losbak dalam kemasan dirigen kepada penjual di Kabupaten Lebak, lalu dikemas dengan botol baru diedarkan kembali.
“Kami juga masih mengembangkan apakah masih ada tersangka lainnya. Sementara ini kami bekerjasama dengan BPOM dan Dinkes untuk pengawasan, karena madu ini sudah beredar,” katanya.
Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, yakni 30 botol madu palsu siap edar, dirigen, ratusan botol, alat pembuatan madu, tiga tong besar yang digunakan untuk mengolah serta bahan bahan pembuatan madu.
Tersangka dikenakan Pasal UU 18 tahun 2012 Tentang pangan dengan ancaman 2 tahun penjara dan denda Rp4 miliar.
HY
Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah uang dalam operasi tangkap tangan (OTT) pejabat Kementerian Sosial (Kemensos).
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengungkapkan, uang tersebut berada di dalam kardus.”KPK amankan uang di dalam kardus,” kata Nurul, Sabtu (05/12).
Namun, Ghufron belum merinci jumlah uang di dalam kardus itu, lantaran penyidik KPK masih menghitung secara rinci dari barang bukti yang diamankan. “Masih dihitung,” ujarnya.
Baca juga: Pejabat Kemensos Ditangkap, Firli Terkait Bansos
Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, OTT terjadi pada Jumat malam 4 Desember 2020 hingga Sabtu dini hari 5 Desember 2020. Dugaan tindak pidananya adalah dilakukan adalah rasuah terhadap bantuan sosial program penanganan Covid-19.
“Pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 jam 23.00 sampai dengan Sabtu tanggal 5 Desember 2020 jam 02.00 dini hari KPK telah melakukan tangkap tangan terhadap PPK pada Program Bansos di Kemensos RI,” kata Ketua KPK, Firli Bahuri, Sabtu (5/12).
KPK memiliki waktu 1×24 jam guna menentukan status hukum pejabat Kemensos yang terjerat OTT. “Dugaan korupsi PPK telah menerima hadiah dari para vendor PBJ bansos di Kemensos RI dalam penanganan Pandemic Covid-19,” tandas Firli.
Terbukti Bantu Pelarian Djoko Tjandra, Anita Kolopaking Dituntut 2 Tahun Bui
Channel9.id-Jakarta. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Anita Kolopaking dengan pidana dua tahun penjara atas kasus pemalsuan sejumlah surat untuk kepentingan buronan korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra.
Jaksa menilai Anita yang merupakan pengacara Djoko Tjandra bersalah dalam kasus pembuatan surat jalan, surat keterangan pemeriksaan Covid-19, dan surat rekomendasi kesehatan.
“Menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa Anita Dewi A.Kolopaking dengan pidana penjara 2 tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan,” ucap Jaksa YeniTrimulyani saat membacakan surat tuntutan, Jumat (4/12).
Dalam pertimbangannya, jaksa menyebut hal yang memberatkan Anita adalah berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit persidangan.
Baca juga: Brigjen Prasetijo Dituntut 25 Tahun Penjara
Selain itu, Anita sebagai praktisi hukum atau pengacara yang mengetahui hukum justru melakukan perbuatan melanggar hukum. Sementara itu, hal yang meringankan yaitu Anita belum pernah dihukum sebelumnya.
Jaksa menekankan bahwa Anita terbukti membantu pelarian buronan Djoko Tjandra.
“Dan melakukan tindak pidana dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri orang yang ditahan atas keputusan hakim,” kata jaksa.
Atas perbuatannya itu, Anita disebut melanggar Pasal 263 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 223 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
Sementara itu, Djoko Tjandra sendiri juga dituntut pidana dua tahun penjara, dan mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prasetijo Utomo, dituntut pidana 2,5 tahun penjara.
IG
Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) terkait program bantuan sosial (Bansos) dalam penanganan Covid-19.
“Betul, pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 jam 23.00 sampai dengan Sabtu tanggal 5 Desember 2020 jam 02.00 dini hari KPK telah melakukan tangkap tangan terhadap PPK pada Program Bansos di Kemensos RI,” kata Ketua KPK, Firli Bahuri, Sabtu (5/12) dikutip CNNIndonesia.
Baca juga: Pejabat Kementerian Sosial Terjaring OTT KPK
Saat ini, para pihak yang diamankan sedang menjalani pemeriksaan intensif di Kantor KPK.
“Para terperiksa sudah dibawa ke Gedung Merah Putih untuk pemeriksaan. Tolong beri waktu kami bekerja dulu, nanti pada saatnya KPK akan memberikan penjelasan,” katanyaa.
OTT KPK terhadap pejabat Kemensos diduga terkait bantuan sosial atau Bansos. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang terjerat OTT. “Dugaan korupsi PPK telah menerima hadiah dari para vendor PBJ bansos di Kemensos RI dalam penanganan Pandemic Covid-19,” ucap dia menambahkan.
Sebelumnya, beberapa waktu lalu, KPK melakukan OTT terhadap eks Menteri KKP Edhy Prabowo, Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna, dan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo.
IG
Libur Akhir Tahun, 9 Hutan Kota di Surabaya Akan Dibuka
Ini Yang Perlu Dilakukan Sebelum Pinjam Uang di Fintech
Muhammadiyah Imbau Masyarakat Jauhi Politik Uang di Pilkada
Presentase Kematian Akibat Covid-19 di Indonesia Lebih Tinggi Rata-rata Dunia
Facebook Gencar Berantas Hoaks Soal Vaksin Covid-19
Peneliti PARA Syndicate: JK Manfaatkan Rizieq Shihab Untuk Siapkan Anies Baswedan Jadi Presiden 2024
Jokowi Bubarkan 10 Lembaga Nonstruktural, Ini Daftarnya
Terkait Proyek Pengadaan Kambing, Kejagung Didesak Panggil Bupati Purbalingga
Misteri Angka Rasio Utang Pemerintah Atas PDB
Otentisitas Trump dan Biden dalam Layar Raksasa Amerika
Kapolri: Penanganan Kejahatan Transnasional Perlu Keterlibatan Seluruh Aparatur Penegak Hukum
Cegah Korupsi , Penyelenggara Pemilu Harus Punya Strategi Jitu
Azis Syamsuddin: Influencer Penting Edukasi Pencegahan Covid-19
Komisi II DPR: Tidak Semua Daerah Zona Merah Gelar Pilkada 2020, Tetap Perlu Dimitigasi
Mahfud MD: Ada Elite Papua yang Korupsi Dana Otsus
