Connect with us

Hukum

Polda Jatim Bongkar Pemalsuan Surat Rapid Test Antigen

Published

on

Channel9.id-Surabaya. Ditreskrimsus Polda Jatim berhasil mengungkap kasus manipulasi data dan pemalsuan surat hasil Rapid Test Antigen tanpa pemeriksaan medis melalui media sosial. Berdasarkan, LPA/ 1/ I/ Res.2.5/ 2021/ Sus/ SPKT Polda Jatim, tanggal 9 Januari 2021. Dengan Tempat Kejadian Perkara Dusun Krajan Kelurahan Jombang Kecamatan Jombang Jember.

Pelaku bernama Imam Baihaki (25) warga Krajan III RT/RW: 03/36 Jombang Jember adalah Mahasiswa, berhasil ditangkap Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko menuturkan, kejadian terjadi di Bulan Desember 2020 saat itu tersangka memosting di media sosial Facebook dengan menawarkan Jasa Pembuatan Rapid Tes

“Tersangka bekerja sebagai Panitia pengawas kecamatan (Panwascam) Pilkada 2020 Kecamatan Jombang Kabupaten Jember sebagai Staf Pendukung, “tuturnya, Senin (11/01/2021).

Baca juga : Dinilai Rekayasa Aksi Blusukan, Risma Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

Lanjut Gatot, untuk petugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dengan syarat melampirkan surat keterangan Rapid Test Covid-19 dan ada kurang lebih 27 petugas PTPS dinyatakan Reaktif.

“Kemudian tersangka membuatkan Surat Rapid Test Covid-19 terhadap 24 petugas PTPS mengatasnamakan Klinik Nurus Syifa Bangsalsari Jember. Dengan keterangan Non Reaktif, untuk sehari hari tersangka berinisiatif untuk menjual Surat Keterangan Rapid Test Antigen dan Anti Body melalui media sosial fecebook sebanyak 20 lembar,” jelasnya.

Ditempat yang sama, Dirreskrimsus Polda Jatim Kombes Pol Farman didampingi Kasubdit V Siber Polda Jatim AKBP Wildan mengatakan, Subdit V Siber Polda Jatim berhasil menangkap pelaku melalui postingan di Marketplace Media Sosial Facebook.

“Pelaku menawarkan jasa pembuatan Rapid Tes Antigen dan Anti Body, tanpa pengambilan darah. Dengan menjual surat Rapid Test Antigen dan Anti Body. Harga Variatif dari Rp. 50 ribu hingga Rp. 200 ribu perlembar. Pelaku sudah berhasil membuat surat Rapid Test sebanyak 44 lembar (24 Rapid Tes dan 20 Rapid Antigen. Dengan nilai total uang Rp. 1,9 Juta dari tanggal 9 Januari 2021,” ungkapnya.

Barang Bukti yang disita berupa 1 unit Handphone merk Vivo 1818 Biru 1 unit Simcard, 1 unit Laptop Merk Lenovo Hitam.

Akibat perbuatannya, tersangka di jerat dengan Pasal 51 Jo Pasal 35 UU ITE ancaman hukuman 12 Tahun Penjara dan denda Rp 12 Miliar Jo Pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun Penjara.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Jelang Uji Kelayakan, Komjen Sigit Silaturahami dengan mantan Kapolri

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo bersilaturahmi sekaligus meminta doa restu kepada sejumlah mantan Kapolri untuk meminta dukungan serta wejangan sebelum mengemban tugas menjadi orang nomor satu di Korps Bhayangkara. Silaturahmi ini merupakan tradisi dan bentuk penghormatan kepada para pendahulu.

Sejumlah mantan Kapolri yang disambanginya antara lain Jenderal (Purn) Sutarman, Jenderal (Purn) Timur Pradopo, Jenderal (Purn) Badrodin Haiti, Jenderal (Purn) Roesman Hadi dan Jenderal (Purn) Roesdihardjo.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan anjangsana ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan generasi muda Polri terhadap para pimpinan Polri yang berjasa membentuk institusi Kepolisian. “Sebagai anak dan bapak, Pak Sigit meminta dukungan dan wejangan sekaligus silaturahmi kepada para mantan Kapolri,” kata Argo, Sabtu, 16 Januari 2021.

Dalam pertemuan itu, para mantan Kapolri memberikan pesan agar Listyo Sigit tetap menjaga soliditas internal dengan senior maupun dengan junior. Selain itu juga berpesan bahwa mengemban tugas sebagai Kapolri merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan baik. “Juga pesan menjaga sinergitas dengan TNI yang sudah sangat terjalin baik,” tutur Argo.

Sigit akan melakukan serangkaian kegiatan di DPR sebelum menjadi Kapolri. Didahului ujian pembuatan makalah pada Senin, 18 Januari 2021 dan uji kelayakan dan kepatutan, Selasa, 19 Januari 2021.

Continue Reading

Hukum

Buron 4 Tahun, Tersangka Kasus Videotron Dicokok Kejati Sumut

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Tersangka korupsi videotron di Kota Medan, Djohan (49), dibekuk Tim Tangkap Buronan (Tabur) Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut). Djohan telah menjadi buronan sejak 2017 lalu.

Asintel Kejati Sumut Dwi Setyo Budi Utomo mengungkapkan, Djohan ditangkap di rumahnya di Kompleks Ladang Mas Kelurahan Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor, Medan, Jumat (15/01) malam.

Namun, Djohan sempat berkelit lantaran identitas yang digunakan saat ini berbeda. Diduga, ia mencoba mengubah identitasnya.

“Pada saat tim kita mau menangkap, tersangka berusaha berkelit karena identitas tersangka berbeda antara KTP dan SIM. Dugaan kita, tersangka berusaha untuk mengganti identitas agar tidak dikenali,” kata Dwi Setyo Budi Utomo, Sabtu (16/01).

Baca juga: Kasus Pemerasan Rp1 Miliar, Dua Jaksa Bakal Dicopot

Sebagai informasi, Djohan adalah Direktur CV Putra Mega Mas yang menjadi rekanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan dalam pengadaan sarana informasi massal tentang harga kebutuhan pokok secara elektronik (videotron)) pada 2013. Proyek dengan anggaran Rp 3.168.120.000 ini diduga dikorupsi.

Penyidik menetapkan Djohan sebagai tersangka pada 2017. Dia diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001.

Djohan yang terus mangkir dari panggilan penyidik, akhirnya dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada 3 Juli 2017.

Kasipenkum Kejati Sumut Sumanggar Siagian menjelaskan, kini Djohan diserahkan ke pihak Kejari Medan dan dititipkan di Rutan Tanjung Gusta.

“Selanjutnya akan ditangani oleh tim penyidik Pidsus Kejari Medan agar berkasnya segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Medan untuk disidangkan,” katanya.

Continue Reading

Hukum

Kasus Bansos, KPK Periksa Sekjen Kemensos Hartono Laras

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Sekjen Kemensos), Hartono Laras sebagai saksi kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. Kasus itu telah menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara. Hartono dicecar mengenai tahapan dan pengadaan bansos Covid-19 yang diduga menjadi bancakan Juliari.

’’Hartono Laras, Sekretaris Jenderal Kemsos didalami pengetahuannya mengenai tahapan dan proses pengadaan Bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kemsos,’’ kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara  KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (15/1).

Selain memeriksa Hartono, penyidik KPK juga memeriksa memeriksa pihak swasta yakni Helmi Rifai. Penyidik mengonfirmasi mengenai proyek pekerjaan dan proses pembayaran dari pekerjaan yang diperoleh saksi sebagai salah satu distributor paket bansos wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kemensos.

Sementara itu, seorang swasta lainnya bernama Raditya Buana dicecar penyidik mengenai aktifitas penukaran uang dalam bentuk mata uang asing. Penyidik KPK juga memeriksa seorang pengusaha Muhammad Rakyan Ikram.

Berdasarkan informasi, Rakyan merupakan adik dari Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi PDIP Ihsan Yunus. Tim penyidik mencecar Rakyan mengenai perusahaannya yang diduga turut mendapatkan pengadaan bansos di Kemensos.

’’Muhammad Rakyan Ikram, Wiraswasta didalami pengetahuannya terkait perusahaan saksi yang diduga mendapatkan paket-paket pekerjaan  bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kemsos,’’ ungkap Ali.

Dalam perkara itu, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Sebagai tersangka penerima suap diantaranya Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial (Mensos); Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos. Selain itu sebagai pemberi suap, KPK menetapkan Ardian Iskandar Maddanatja (AIM) dan Harry Sidabuke (HS) selaku pihak swasta.

Baca juga: Pejabat Kemensos Ditangkap, Firli: Terkait Bansos 

KPK menduga, Juliari menerima fee sebesar Rp 17 miliar dari dua periode paket sembako program bantuan sosial (Bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. Penerimaan suap itu diterima dari pihak swasta dengan dimaksud untuk mendapatkan tender sembako di Kementerian Sosial RI.

Juliari menerima fee tiap paket Bansos yang di sepakati oleh Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) sebesar Rp 10 ribu perpaket sembako dari nilai Rp 300 ribu perpaket Bansos. Sebagai Penerima MJS dan AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara itu, JPB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Pihak pemberi AIM dan HS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC