Connect with us

Nasional

Pondok Pesantren Buntet Dukung Pemerintah  Bubarkan FPI

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon, Jawa Barat, KH Adib Rofiuddin Izza mengatakan, keputusan pemerintah membubarkan dan melarang segala aktivitas Front Pembela Islam (FPI), sudah tepat. FPI tidak menyadari bahwa setiap gerakannya banyak sekali yang bertentangan dan melanggar hukum di Indonesia.

Menurut dia, langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah sudah tepat karena pemerintah mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.

“Saya yakin pembubaran itu sudah tepat. Karena pemerintah mengacu berdasarkan undang-undang dan juga keputusan tentang pembubaran FPI itu didasari dengan musyawarah dari berbagai macam unsur dan elemen masyarakat Indonesia,” kata Kiyai Adib dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/1).

Adib menyebutkan, bahwa langkah yang diambil oleh pemerintah bukan hanya berdasarkan undang-undang. Namun lebih dari itu, bahwa keputusan tersebut juga berdasarkan dari aspirasi masyarakat.

Sebab, lanjut Adib, FPI dinilai tidak menyadari bahwa setiap gerakannya banyak sekali yang bertentangan dan melanggar hukum di Indonesia. “Banyak yang bertentangan dengan hukum di Indonesia, baik itu secara undang-undang negara ataupun secara konsep-konsep syariat Islam,” tegasnya.

Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan bahwa FPI sebagai organisasi terlarang berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) enam menteri dan lembaga.

“Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang akan dilakukan karena FPI tak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa,” kata Menko Polhukam Mahfud MD, saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (30/12) lalu.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Sulawesi Utara Diguncang Gempa 7,1 M

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Sulawesi Utara diguncang gempa berkekuatan 7,1 magnitudo pada Kamis, 21 Januari 2021 pukul 19.23 WIB.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan, pusat gempa berada di 134 kilometer timur laut Melonguane, Sulawesi Utara.

Baca juga: Korban Meninggal Gempa Sulbar Bertambah Jadi 91 Jiwa 

BMKG menjelaskan bahwa gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

“#Gempa Mag:7.1, 21-Jan-21 19:23:07 WIB, Lok:4.98 LU,127.38 BT (134 km TimurLaut MELONGUANE-SULUT), Kedlmn:154 Km, tdk berpotensi tsunami #BMKG,” tulis BMKG dalam akun Twitter-nya.

Continue Reading

Nasional

Sekjen Kemendagri Puji Sinergi BPS-Kemendagri

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Muhammad Hudori memuji kerja sama dan sinergi yang dibangun antara Kemendagri dengan Badan Pusat Statistik (BPS) saat merilis hasil sensus penduduk 2020.

Menurutnya, kerja sama itu dibangun sejak persiapan Sensus Penduduk  2020, salah satunya dalam pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai basis data sensus penduduk.

Demikian disampaikan Hudori dalam Penyampaian Rilis Hasil Sensus Penduduk 2020 (Rilis Angka Administrasi Kependudukan) di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (21/01).

Baca juga: Jokowi Ajak Masyarakat Sukseskan Sensus Penduduk 2020 

Adapun sinkronisasi data hasil sensus penduduk dengan data pelayanan kependudukan merupakan hasil konsolidasi dari 514 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang dikelola oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri.

Hudori menuturkan, sinergitas kedua lembaga tersebut bertujuan untuk membangun kepercayaan publik melalui soliditas pemerintah dalam menyediakan layanan satu data kependudukan Indonesia.

“Hal ini dimaksudkan untuk membangun kepercayaan publik bahwa pemerintah kompak untuk mewujudkan satu data Indonesia, saya ulang untuk mewujudkan satu data Indonesia, yang diawali dari satu data kependudukan Indonesia,” ujarnya.

Hudori menjelaskan, penggunaan data kependudukan Kemendagri sebagai basis data Sensus Penduduk Tahun 2020 merupakan amanat Pasal 58 ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Beleid itu menyebut jika Data Kependudukan Kemendagri digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya: untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, baik perencanaan nasional maupun perencanaan pembangunan daerah, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum serta pencegahan kriminal.

Untuk itu, Hudori berharap kerja sama tersebut dapat terus berlanjut dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. “Semoga kerja sama Kementerian Dalam Negeri dan BPS memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai ini,” pungkasnya.

Continue Reading

Nasional

Kemendagri Targetkan Perekaman KTP-el 5,7 Juta Jiwa

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menargetkan perekaman KTP-el sebesar 5.777.755 jiwa pada tahun 2021.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Muhammad Hudori pada Penyampaian Rilis Hasil Sensus Penduduk 2020 di Hotel Borobudur, Jakarta, (21/01).

Berdasarkan data dari Ditjen Dukcapil Kemendagri, Hudori mengungkapkan jumlah wajib KTP Tahun 2020 adalah sebesar 196.394.976 jiwa. Sementara itu, capaian perekaman KTP-el sampai dengan akhir tahun sejumlah 194.649.012 jiwa atau sebesar 99,11%.

“Dengan demikian, sisanya sebanyak 1.745.964 jiwa belum melakukan perekaman,”katanya.

Baca juga: Dukcapil: Perekaman KTP-el Tembus 99,71 persen 

Sedangkan, sambung Hudori, untuk tahun 2021 wajib KTP sebesar 200.426.767 jiwa dengan target perekaman KTP-el sebesar 5.777.755 jiwa.

“Yaitu terdiri dari sisa wajib KTP yang belum merekam pada 2020 sejumlah 1.745.964 jiwa dan wajib KTP pemula berumur 17 tahun sampai akhir tahun 2021 sejumlah 4.031.791 jiwa,”jelasnya.

Selain itu pada data kependudukan semester II tahun 2020 juga terdapat penduduk sebanyak 17.463 jiwa berusia lebih dari 100 sampai dengan 115 tahun, yang berarti sudah memiliki KTP-el.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC