Connect with us

Nasional

Respons Pembubaran FPI, Ridwan Kamil: Indonesia Butuh Kedamaian

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil angkat bicara terkait pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) Front Pembela Islam (FPI) dan melarang segala kegiatannya. Ridwan Kamil mengimbau semua warga negara, baik yang terafiliasi dengan FPI maupun tidak, untuk menaati SKB yang dikeluarkan pemerintah pusat.

“Indonesia butuh kedamaian, butuh ketaatan, mari kita fokus pada penyelesaian pandemi Covid-19, kita kurangi hal-hal yang mengurangi konsentrasi kita. Arena hukum adalah panglima tertinggi,” tutur Ridwan Kamil di sela-sela kegiatan memantau situasi Kota Bandung di malam pergantian tahun, Kamis (31/12).

Kang Emil, sapaan Ridwan menjelaskan bahwa hidup di Indonesia harus mengikuti aturan hukum.

“Saya kira sudah viral diberitakan ada pelarangan terkait kegiatan dan hal yang berhubungan dengan FPI, hidup ini di Indonesia harus mengikuti tata aturan hukum, kalau hukum sudah menyatakan kita ini melanggar misalkan tentu ada sanksi, nah sanksinya kan macam-macam,” ujarnya.

“Jadi saya kira, Pemprov Jabar sudah menyosialisasikan keputusan SKB (surat keputusan bersama tentang pembubaran dan pelarangan kegiatan FPI) ini kepada seluruh daerah 27 kota dan kabupaten untuk menindaklanjuti dengan protap yang sama dengan arahan pemerintah pusat,” sambung Kang Emil.

Dalam pemantauan itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil didampingi Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Dofiri dan Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah resmi melarang semua kegiatan Front Pembela Islam (FPI) di Indonesia. FPI telah dianggap ilegal karena tak lagi terdaftar sebagai ormas.

Status FPI tersebut tertuang dalam keputusan bersama Nomor 220-4780 tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH.05.05 tahun 2020, Nomor 690 tahun 2020, Nomor 264 tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, Nomor 320 tahun 2020 tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol, dan atribut serta penghentian kegiatan FPI.

Keputusan bersama tersebut ditandatangani oleh Mendagri M Tito Karnavian, Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly, Jaksa Agung St Burhanuddin, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar, Menkominfo Jhonny G Plate.

Pasalnya, organisasi yang dipimpin oleh Habib Rizieq Shihab itu tak memperpanjang izin yang telah habis sejak 21 Juni 2019.

“FPI sejak 21 Juni 2019 secara de jure telah hilang sebagai ormas,” kata Menko Polhukam Mahfud MD dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (30/12/20).

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Dekati Satu Juta, Kasus Covid-19 Bertambah 9.994

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kasus baru positif Covid-19 di Indonesia bertambah 9.994 pada hari ini, Senin (25/01). Angka ini lebih rendah dari penambahan kasus Covid-19 kemarin.

Dengan penambahan tersebut, jumlah total kasus corona di tanah air semakin mendekati angka satu juta yaitu 999.256, sejak pertama kali ditemukan pada 2 Maret 2020.

Sementara itu, kasus kematian karena Covid-19 tercatat total  287.132 orang.  Jumlah tersebut setelah adanya penambahan pasien meninggal akibat Corona sebanyak 297 orang.

Baca juga: Positif Covid-19 Tambah 11.788, Kasus Kematian Terendah Dalam Sebulan

Adapun pasien yang dinyatakan sembuh dari corona bertambah 10.678 orang, sehingga total berjumlah 809.488. Jumlah pasien sembuh jauh lebih tinggi dari hari kemarin.

Jumlah spesimen yang diperiksa hari ini tercatat sebanyak 51.906, sehingga total yang telah diambil spesimen sebanyak 8.806.413.

Hingga saat ini, jumlah orang yang dites 5.883.960 orang. Jumlah tersebut didapat setelah ada penambahan 34.580 orang yang telah dites Covid-19.  Adapun suspek yang diamati sejumlah 84.621.

Covid-19 saat ini sudah tersebar di 510 dari 514 kabupaten/kota di seluruh provinsi di Indonesia.

 

Continue Reading

Nasional

Kasus SMKN 2 Padang, Akumulasi Pembiaran Negara terhadap Kebijakan Intoleran di Sekolah

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai, kebijakan intoleran di SMK Negeri 2 Padang yang mewajibkan Siswi Non-muslim memakai Jilbab, bukan sebuah kasus baru. Kasus intoleran serupa sebelumnya sering terjadi di lingkungan sekolah, tapi jarang muncul dan diketahui di publik.

Karena itu, Kabid Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri menilai, kasus SMKN 2 Padang merupakan akumulasi pembiaran negara terhadap kebijakan intoleran yang ada di sekolah selama ini.

“Kasus intoleransi di sekolah yang dilakukan secara terstruktur bukanlah kasus baru. Dalam catatan kami misal, pernah ada kasus seperti pelarangan jilbab di SMAN 1 Maumere 2017 dan di SD Inpres 22 Wosi Manokwari tahun 2019. Jauh sebelumnya 2014 sempat terjadi pada sekolah-sekolah di Bali. Sedangkan kasus pemaksaan jilbab kami menduga lebih banyak lagi terjadi di berbagai daerah di Indonesia,” kata Iman berdasarkan keterangan resmi, Minggu 25 Januari 2021.

Iman menjelaskan, salah satu faktor penyebab utama intoleransi berasal dari Peraturan Daerah (Perda) yang bermuatan intoleransi. Dalam hal ini, peristiwa pemaksaan jilbab di SMKN 2 Padang merujuk pada Instruksi Walikota Padang No 451.442/BINSOS-iii/2005.

Aturan tersebut sudah berjalan 15 tahun lebih, sebagaimana keterangan mantan Walikota Padang, Fauzi Bahar. Dengan melihat rentang waktu itu, artinya ada peran pemerintah pusat, seperti Kemendagri dan Kemendikbud yang mendiamkan dan melakukan pembiaran terhadap adanya regulasi daerah bermuatan intoleransi di sekolah selama ini.

“Pemantauan Elsam tahun 2008 mencatat seperti intruksi Walikota Padang, Perda No. 6 Tahun 2003 tentang Pandai baca Al-Qur’an bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah menyimpan potensi intoleran di lingkungan sekolah,” lanjut Iman.

Melihat hal itu, Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim menambahkan, Kemendagri harus mengecek semua Perda-perda yang berpotensi intoleran, yang bertentangan dengan Konstitusi dan nilai-nilai Pancasila. Khususnya, Perda intoleran yang diimplementasikan terhadap lingkungan sekolah.

“Kemendagri bersama Kemdikbud segera berkoordinasi, lebih pro aktif memeriksa aturan daerah dan sekolah yang berpotensi intoleran, tidak hanya dari aspek agama, tetapi juga kepercayaan, suku, budaya, ras, dan kelas sosial ekonomi siswa,” katanya.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, P2G memberikan rekomendasi:

Pertama, para orang tua harus speak up melihat jika ada kebijakan intoleran yang terjadi pada anaknya di sekolah. Melaporkan ke Dinas Pendidikan, atau lebih tinggi Inspektorat Daerah atau Inspektorat Jenderal Kemdikbud.

“Guru juga dituntut lebih peduli dan kritis terhadap peraturan-peraturan intoleran semacam ini, baik yang dikeluarkan kepala sekolah maupun yang diterapkan secara struktural melalui Perda. Sehingga dapat dicegah,” papar Iman yang merupakan guru SMA.

Kedua, Kemendagri bersama Kemdikbud segera berkoordinasi, lebih pro aktif memeriksa aturan daerah dan sekolah yang berpotensi intoleran, tidak hanya dari aspek agama, tetapi juga aliran kepercayaan, suku, budaya, ras, dan kelas sosial ekonomi siswa.

Sesuai perundangan, Kemendagri dapat memberikan catatan dan rekomendasi jika ada aturan di daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Pegiat hukum dan HAM, orang tua siswa, dan organisasi guru dapat melakukan pengawasan bersama, bahkan jika perlu melakukan _judicial review_ terhadap aturan daerah yang merugikan sekolah tersebut.

Ketiga, P2G meminta agar Kemendikbud tidak lepas tangan begitu saja dengan alasan sekolah berada dalam kewenangan daerah. Kemendikbud mendesak optimalisasi peran Inspektorat Jenderal (Itjend) Kemendikbud untuk mengawasi kebijakan Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah yang bernuansa intoleransi.

Keempat, dia melanjutkan agar Kemendikbud menggandeng lembaga sosial masyarakat seperti Wahid Foundation, Maarif Institute, Setara Institute, YLBHI, Elsham, dst memberikan pelatihan dan pendampingan kepada Dinas Pendidikan, kepala sekolah, guru, dan siswa mengenai pendidikan kewarganegaraan (citizenship), multikulturalisme, toleransi, dan perdamaian.

Kelima, P2G meminta Kemendikbud dan Pemda bekerjasama dengan BPIP sebagai lembaga negara yang menjadi leading sector dalam penyemaian nilai Pancasila memberikan pendidikan dan pelatihan kepada kepala dinas pendidikan, pengawas, kepala sekolah, dan guru semua mata pelajaran di setiap jenjang. Agar nilai-nilai Pancasila terus hidup, diaktualisasikan baik secara kultural maupun struktural di masyarakat.

HY

Continue Reading

Nasional

P2G Nilai Mendikbud Hanya Respons Kasus Intoleransi yang Trending Topic

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kabid Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menyampaikan, pihaknya mengapresiasi reaksi cepat Mendikbud Nadiem Makarim terkait penyelesaian kasus aturan di SMK Negeri 2 Padang yang mewajibkan siswi nonmuslim memakai jilbab.

Sayangnya, Mendikbud hanya merespons kasus baru yang kebetulan sedang trending topic. Padahal, kasus intoleransi ini kerap terjadi di lingkungan sekolah.

“Mas Menteri tidak mengakui secara terbuka, mengungkapkan ke publik jika fenomena intoleransi tersebut banyak dan sering terjadi dalam persekolahan di Tanah Air,” kata Iman dilansir, Minggu 25 Januari 2021.

Iman menilai, Nadiem seharusnya membongkar masalah intoleransi di lingkungan sekolah. Persoalan intoleransi di sekolah, terutama di daerah pada umumnya, sebenarnya mengandung problematika dari aspek regulasi struktural, sistematik, dan birokratis.

“Kasus intoleransi di sekolah yang dilakukan secara terstruktur bukanlah kasus baru. Dalam catatan kami misalnya, pernah ada kasus seperti pelarangan jilbab di SMAN 1 Maumere 2017 dan di SD Inpres 22 Wosi Manokwari tahun 2019,” ungkapnya.

“Jauh sebelumnya 2014 sempat terjadi pada sekolah-sekolah di Bali. Sedangkan kasus pemaksaan jilbab kami menduga lebih banyak lagi terjadi di berbagai daerah di Indonesia,” lanjutnya.

Iman menegaskan, peraturan daerah atau sekolah umum yang mewajibkan siswi nonmuslim memakai jilbab dan aturan larangan siswi muslim menggunakan jilbab adalah sama-sama melanggar Pancasila, UUD 1945, dan UU. Menyalahi prinsip toleransi dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

Menurut P2G, di antara faktor penyebab utamanya adalah peraturan daerah (Perda) yang bermuatan intoleransi. Peristiwa pemaksaan jilbab di SMKN 2 Padang merujuk pada Instruksi Wali Kota Padang Nomor 451.442/BINSOS-iii/2005.

Mantan Wali kota Padang Fauzi Bahar mengaku aturan itu sudah berjalan 15 tahun lebih. Artinya ada peran pemerintah pusat, seperti Kemendagri dan Kemendikbud yang mendiamkan dan melakukan pembiaran terhadap adanya regulasi daerah bermuatan intoleransi di sekolah selama ini.

“Pemantauan Elsam tahun 2008 mencatat seperti instruksi Wali kota Padang, Perda No. 6 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Al-Qur’an bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah menyimpan potensi intoleran di lingkungan sekolah,” lanjut Iman.

Cara berpakaian keagamaan atau memilih tidak memakainya, serta tetap diberikan pelayanan pendidikan atas sikap anak tersebut adalah hak dasar yang dijamin Konstitusi UUD 1945, UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Hak Asasi Manusia, UU Perlindungan Anak, dan lebih detail lagi adalah Permendikbud No. 45 Tahun 2014 tentang Seragam Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Ekspresi cara berpakaian semestinya tidak menjadi penghalang dalam mendapatkan hak atas pendidikan seperti diamanatkan Pasal 31 UUD 1945.

HY

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC