Connect with us

Opini

PPKM Darurat Minus Maksimal Manfaat

Published

on

Oleh: Dr. Usmar. SE.,MM

Channel9.id – Jakarta. HARI ini tanggal 10 Dzulhijjah seluruh umat Islam di dunia merayakan hari raya idhul adha 1142 Hijriah bertepatan pada hari Selasa 20 Juli 2021 Masehi.

Berbagai makna sejarah peristiwa hari raya Idul Adha atau hari raya Qurban yang dapat kita jadikan inspirasi dalam tindakan di kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah pandemi Covid-19 yang makin mengganas, sehingga memaksa Pemerintah untuk menerapkan kebijakan PPKM Darurat untuk Jawa-Bali.

Makna Peristiwa Sejarah Idhul Adha

Untuk memaknai Idul Adha dapat kita lakukan dari dua perspektif, yaitu secara vertikal kita mengikuti jejak Nabi Ibrahim tentang ketaatan totalitas hamba kepada Allah, dan keikhlasan Nabi Ismail yang sempurna sebagai seorang manusia.

Sedangkan secara horizontal, peristiwa ini dapat dijadikan momentum untuk rela berkorban dan berbagi kebahagiaan dan kesejahteraan kepada umat manusia lainnya yang disimbolisasi dalam rela memberikan hewan qurban untuk di distribusikan kepada orang yang layak untuk menerimanya.

Sebagaimana makna kata Qurban dalam istilah fikih adalah udhiyyah yang artinya hewan yang disembelih waktu dhuha, waktu saat matahari naik pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasriq untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan berkorban dalam terminologi bahasa Indonesia adalah suatu tindakan yang heroik, yaitu sebuah sikap yang siap dan rela menderita untuk suatu cita-cita dan tujuan tertentu.

Harga Tak Berbayar yang Tak Terbayar

Ditengah penerapan PPKM Darurat, kita acap mendengar berita dan laporan tentang keluhan bagaimana sulitnya untuk memperoleh Oksigen bagi pasien yang terpapar Covid-19 dan keluarga yang mengupayakannya.

Padahal para keluarga dan kerabat dari pasien yang terpapar covid, dalam upayanya memperoleh oksigen tersebut tetap menyediakan alokasi anggaran untuk memperolehnya, namun tetap tidak dapat.

Berkaca dari situasi ini, sudah sangat pantas jika kita dapat mengikuti jejak nabi Ibrahim memberikan ketaatan totalitas sebagai hamba Allah SWT, yang telah memberikan secara gratis atau tak berbayar terhadap oksigen yang kita butuhkan sepanjang hayat kehidupan kita.

Secara ekonomi, kita dapat mengkalkulasi betapa besar dan takkan terbayar untuk oksigen tak berbayar yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita.

Seperti kita ketahui, setiap hari manusia rata-rata menghirup udara sebanyak 11 ribu liter sampai dengan 12 ribu liter udara per hari. Dan dari udara tersebut sekitar 2.200 liternya adalah oksigen.

Jadi, dengan harga oksigen yang sulit didapatkan itu saat ini, dan dari berita yang beredar, bahwa harga oksigen pertabung sekitar Rp90 ribu per liter, berarti setiap Bulan manusia untuk menghirup udara dengan membayar nilai oksigen senilai Rp.90 ribu X 2.200 liter X 31 hari = Rp.6.138.000.000,-. Sehingga dalam Satu Tahun adalah 12 X Rp.6.138.000.000,- = Rp.73.656.000.000.

Jadi jika kita dapat hidup katakanlah sampai 60 tahun, biaya oksigen yang kita nikmati adalah sebesar 60 tahun X Rp.73.656.000.000= Rp.4.419.360.000.000,- atau kalau kita sebut nominalnya adalah “Empat triliun empat ratus sembilan belas milyar tiga ratus enam puluh juta rupia”.

Sungguh suatu harga satu komoditas dari sekian banyak komoditas kebutuhan manusia yang tak berbayar yang tak kan terbayar oleh kita manusia dari sang pencipta alam semesta ini.

PPKM Darurat

Melihat korban pandemi Covid dengan Varian baru Delta semakin meningkat, maka muncul upaya untuk bagaimana mengatasinya dalam kondisi pikir yang mungkin relatif terlambat, ditengah ruang fiskal negara yang juga makin tak hebat, lahirlah kebijakan PPKM Darurat.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali yang berlaku sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Sesungguhnya sebuah ikhtiar dalam rangka meniadakan atau minimal mengurangi korban pandemi.

Tetapi melihat perkembangan korban yang terpapar covid yang sangat masif, dan makin meluas, dimana menurut data per tanggal 18 Juli 2021 ada kasus baru harian sebanyak 44.721 kasus. Dengan demikian pergerakan data Covid-19 di Indonesia menjadi 2.877.476 kasus terkonfrimasi dan menyebabkan kematian sebanya 73.582 orang.

Melihat tetap terjadi lonjakan orang yang terpapar Covid ini, memunculkan pertanyaan dari masyarakat, Apakah PPKM Darurat ini sudah tepat ? ataukah memang kebijakan yang masih minimal dari sisi manfaat “ ?

Mencari Solusi dengan Bersinergi

Pernyataan permohonan maaf yang disampaikan oleh Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan kepada publik dalam jumpa pers virtual tentang “Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat”, pada hari Sabtu, 17 Juli 2021, bahwa pelaksanaan PPKM Darurat tersebut belum berjalan maksimal, adalah pernyataan yang relatif langkah ditengah pilihan beliau yang lebih sering memilih narasi tak sejuk itu.

Karena itu hendaknya ini dapat dijadikan momentum introspeksi bagi semua pengambil kebijakan tentang pandemi Covid ini, baik di jajaran Menko Marves Bapak Luhut Binsar Pandjaitan yang bertanggung jawab untuk penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali yang masih minus maksimal manfaat, juga jajaran Menko Ekuin Bapak Airlangga Hartarto yang bertanggung jawab untuk luar pulau Jawa dan Bali, yang situasi perkembangan covid di wilayah-wilayah tersebut juga mengkhawatirkan.

Kita masih sering mendengarkan dan melihat, ada beberapa komunikasi antar pejabat yang tidak tepat bahkan terkadang saling menegasikan, bahkan itu terjadi juga di level Menko.

Dalam situasi yang sangat darurat dan banyaknya korban yang terdampak hingga meninggal dunia, anjuran Presiden agar para Menterinya lebih berhati-hati dalam menyampaikan komunikasi kepada masyarakat, sebenarnya adalah sesuatu yang semestinya mereka sudah tahu dan tak perlu harus diingatkan terlebih dahulu.

Dilema PPKM Darurat dengan Rakyat Sekarat

Meski sampai hari ini secara resmi belum ada keputusan tentang perpanjangan masa PPKM Darurat Jawa-Bali yang akan berakhir sampai hari ini 20 Juli 2021, tapi dari beberapa kecenderungan narasi yang disampaikan baik itu oleh menteri Keuangan, Menkokesra maupun IDI, mengisyaratkan perlunya perpanjangan dan perluasan PPKM Darurat tersebut untuk mengatasi Pandemi Covid.

Apapun keputusan yang akan diambil nantinya, memang itu adalah solusi terbaik. Kita perlu mengingatkan, bahwa ketika PPKM Darurat diterapkan, makin banyak usaha masyarakat di sektor-sektor informal sangat terdampak.

Begitu juga, mereka yang berpenghasilan harian dan pas-pasan sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasar harian saja, sekedar untuk dapat bertahan hidup, tentu harus menjadi fokus perhatian utama pemerintah.

Mengapa ini kita harus sampaikan, karena sudah menjadi persoalan umum, bahwa “Ketika kebutuhan dasar berteriak untuk diekspresikan, ketika rasa lapar yang tak bisa ditawar, maka rasionalitas hilang. Bahkan senyum pun akan disangka mengejek, maka ini adalah signal bahaya.

Untuk itu mumpung masih ada waktu untuk berpikir dan berbuat secara adil dan bijak. Karena pada hakekatnya sebaik apapun pemerintah, tanpa bisa menjaga keselamatan dan kebutuhan orang yang diperintah, adalah tindakan nista.

 

Penulis adalah Ketua LPM Universitas Moestopo (Beragama) Jakarta dan Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

Fenomena Rektor Rangkap Jabatan dan Kelumpuhan Intelektual

Published

on

By

Oleh: Azmi Syahputra*

Channel9.id-Jakarta. Ada kelumpuhan intelektual menghadapi situasi saat ini, dimana saat ini ada beberapa pimpinan perguruan tinggi telah abai bahwa fungsi dan jabatanya mempunyai peran strategis dalam sistem pendidikan nasional dan memajukan ilmu pengetahuan.

Ironisnya lagi, kelumpuhan akademik ini diperparah dengan sebagian dari komunitas intelektual yang memilih zona aman dan nyaman. Sehingga enggan menyatakan secara terbuka tanggungjawab keilmuanya atas peristiwa yang terjadi di komunitasnya termasuk yang terjadi dalam kehidupan berbangsa. Seolah kini komunitas sivitas akademik perguruan tinggi kehilangan fungsi dan terbenamnya kebenaran ilmiah.

Pimpinan Universitas sudah lari dari tujuan pendidikan tinggi yang semestinya menghasilkan ilmu pengetahuan dan tehnologi agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, kemajuan peradaban, dan kesejahteraan manusia guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Akibat diperbolehkan juga menjadi komisaris dan jabatan rangkap lainnya serta memilih sikap yang penting aman dan nyaman untuk dirinya dan kelompoknya.

Akibat dari pimpinan Universitas yang sudah lari dari tujuan pendidikan tinggi yang semestinya tugas utamanya sebagai komando yang mendorong dan memperkuat fungsi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuwan, perlahan tradisi ini hilang. Sikap intelektualitas dibenamkan dan hal ini bisa mengakibatkan komunitas ilmiah akan punah, tidak punya makna dan wibawa lagi ” perguruan tinggi sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa guna memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial hanya tinggal slogan kosong.

Karenanya, memperhatikan situasi yang sangat tidak menentukan seperti saat ini tidak ada cara lain selain memperkuat dan konsolidasi insan kampus, konsolidasi intelektual, mengembalikan fungsi sivitas akademik, dan budaya akademik sebagai tombak utama dari civil society. Hal ini guna memunculkan dialektika keilmuan termasuk meluruskan praktek penyelenggaraan negara, yang mana perubahan dan komitmen harus dimulai dari perguruan tinggi, harus berani menjadi contoh keteladan, punya kesadaran dan tanggung jawab bahwa pimpinan dan sivitas mengabdikan ilmunya bagi kemasalahan bangsa, negara dan umat manusia.

*Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha)

Continue Reading

Opini

Burung Unta Lampung di Mata Dunia

Published

on

By

Oleh: Nizwar Affandi*

Channel9.id-Jakarta. Jika para pejabat pemerintahan di Lampung merasa bisa tenang-tenang saja, tidak perlu effort yang kuat dan sungguh-sungguh dalam menghadapi pandemi, maka mereka semua salah besar. Keliru jika mereka merasa tak ada yang memperhatikan apa yang mereka lakukan ketika wabah kian menggila. Bukan hanya masyarakat Lampung atau pejabat nasional di Jakarta saja, sejatinya bahkan dunia menyoroti perkembangan wabah di provinsi ini.

Tak percaya? Buka saja 64 laporan mingguan World Health Organization (WHO) yang sudah dirilis selama ini. Semua laporan tersebut membuktikan soal adanya sorotan itu.

Sejak didirikan pada 7 April 1948, dunia mengakui WHO sebagai organisasi internasional yang memiliki otoritas di bidang kesehatan dan menjadi rujukan bagi 193 negara yang berdaulat di bumi.

Ketika COVID-19 menjadi pandemi global, hampir setiap minggu WHO membuat laporan (weekly report) kondisi di masing-masing negara, termasuk perkembangan kondisi pandemi di Indonesia.

Semua laporan itu bisa diakses dan diunduh oleh semua orang di belahan bumi manapun sepanjang terdapat jaringan internet. Laporan tentang kondisi pandemi di Indonesia bisa dibaca oleh mereka yang tinggal di Saudi Arabia, Irlandia, Venezuela, Nigeria dan 195 negara lainnya. Cukup klik tautan https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/situation-reports, maka semua huruf dan angka dalam laporan itu dapat kita baca.

Kali ini saya hanya akan menyajikan tiga hal saja yang menjadi highlight dari 64 weekly report yang pernah dibuat WHO terkait kondisi pandemi di Indonesia. Yang saya amati khusus posisi Provinsi Lampung dalam laporan-laporan itu.

Capaian Vaksinasi

Sejak WHO mulai memantau perkembangan vaksinasi di Indonesia pada report ke-51 (7-14 April 2021) sampai report ke-63 (7-14 Juli 2021), Lampung selalu berada di papan bawah naik turun di antara posisi ke 30, 31, 32, atau 33 dari 34 provinsi di Indonesia.

Kemarin pada edisi yang terbaru, report ke-64 (15-21 Juli 2021) akhirnya Lampung dengan sukses menempati posisi juru kunci dengan capaian persentase vaksinasi terburuk dari 34 provinsi se-Indonesia. Lebih rendah daripada capaian Maluku Utara, Papua dan Papua Barat yang kondisi geografis, infrastruktur dan sosial politiknya jauh lebih kompleks dan sulit. Entah apa yang sebenarnya terjadi? Pemerintah Provinsi Lampung justru melemparkan masalahnya kepada pemerintah pusat karena baru mengirim vaksin sedikit sekali ke Lampung.

Rasio Testing

Sebagai bagian dari kerja 3T (Testing, Tracing, Treatment) yang menjadi domain dan tanggung jawab pemerintah, rasio Testing per minggu menjadi concern WHO dan Kementerian Kesehatan sejak minggu-minggu awal pandemi.

Dalam seluruh laporan WHO terkait pandemi di Indonesia yang sudah sebanyak 64 report itu, belum pernah sekalipun rasio Testing Lampung mencapai batas minimal yang ditetapkan, 1 per 1.000 penduduk per minggu. Dengan jumlah penduduk sebesar 9,01 juta (Sensus Penduduk 2020) maka jumlah minimal PCR Test yang harusnya dilakukan setiap minggu di Lampung sebanyak sembilan ribu tes, atau rata-rata 1.286 tes perhari. Jumlah itu sekalipun belum pernah bisa dicapai oleh Lampung selama 492 hari pandemi ini.

Pada laporan minggu terakhir yang dipublikasi Rabu kemarin, dari 34 provinsi di Indonesia hanya tinggal 4 provinsi yang rasio Testing nya masih di bawah 1 yaitu Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Lampung, dan Aceh. Lampung berada di posisi kedua dari bawah dan masih di angka 0,81 sementara tetangga dekat seperti Bengkulu dan Sumatera Selatan rasio Testingnya sudah berada di angka 1,88 dan 1,39.

Sulit difahami apa yang sebenarnya menjadi kendala bagi Pemerintah Provinsi Lampung sehingga tidak pernah bisa mencapai rasio Testing minimal selama 70 minggu pandemi ini. Kemungkinannya yang paling masuk akal hanya ada tiga:
1) khawatir dibully di media jika ternyata jumlah konfirmasi positif melonjak naik ketika jumlah PCR Test rasionya ditingkatkan,
2) menganggap Testing tidak penting,
3) memang hanya begitulah batas kemampuan kerjanya.

Angka Kematian

Sampai hari kemarin dalam rilis resmi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, tercatat jumlah kematian selama pandemi sudah sebanyak 1.708 orang. 30% dari jumlah itu sebanyak 511 orang wafat selama 22 hari di bulan Juli ini.

Berbeda dengan penyajian data perkembangan pandemi beberapa provinsi lainnya seperti DKI Jakarta, Dinas Kesehatan dan Satgas COVID-19 Provinsi Lampung tidak menampilkan jumlah kematian yang termasuk dalam status “probable” dan status “suspek”. Catatan 1.708 orang itu hanya saudara-saudara kita yang wafat dalam status “terkonfirmasi”, tidak termasuk yang wafat dalam status probable dan suspek.

Jika belajar dari data DKI Jakarta, jumlah kematian dalam status probable dan suspek justru lebih banyak dari jumlah kematian dalam status terkonfirmasi. Di DKI, jumlah yang wafat dalam status terkonfirmasi sebanyak 10.103 orang, dalam status probable sebanyak 13.291 orang dan dalam status suspek sebanyak 2.311 orang.

Saya tidak mengerti mengapa Satgas COVID-19 dan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung selama 16 bulan ini memilih tidak menyajikan data kematian secara lebih terbuka seperti yang dilakukan oleh DKI Jakarta dan provinsi lainnya.

Apa yang dikhawatirkan? Toh dengan hanya menampilkan data kematian dalam status terkonfirmasi saja pun Lampung sudah menduduki posisi dengan angka kematian tertinggi ke-2, 3 atau 4 secara nasional.

Padahal informasi yang lebih jelas dan terbuka dari Pemerintah Provinsi Lampung terkait jumlah kematian dalam status probable dan suspek ini, justru akan mengedukasi publik untuk lebih menyadari betapa luar biasa bahayanya ancaman pandemi ini.

Perbedaan Data

Dari penelusuran yang saya lakukan, jelas WHO mengutip dan menggunakan data statistik yang berasal dari Kementerian Kesehatan dan Satgas COVID-19 Nasional, relatif tidak ada perbedaan data diantara publikasi mereka.

Saya justru menemukan perbedaan data yang sangat mencolok antara data yang digunakan WHO dan Kemenkes dengan data yang dipublikasikan Dinas Kesehatan Lampung di akun media sosial. Saya tidak merujuk data dari website Pemprov dan Satgas Provinsi yang dikelola oleh Dinas Infokomtik karena terlalu sering tidak update, bahkan sebulan terakhir tidak lagi melakukan update data.

Pada jumlah kasus terkonfirmasi tidak ada perbedaan data, tetapi pada jumlah kesembuhan dan jumlah kematian terdapat perbedaan data yang sangat senjang. Yang paling krusial tentu pada jumlah kematian, terdapat perbedaan data dengan selisih sebanyak 399 orang.

Angka kematian Lampung sebesar 4,51% yang berada pada posisi ke-4 tertinggi dalam publikasi Kemenkes dan report WHO itu masih menggunakan jumlah kematian yang angkanya lebih rendah. Jika dihitung ulang menggunakan jumlah kematian sebanyak 1.708 orang per hari ini maka angka kematian Lampung melompat menjadi sebesar 5,7% dan berada di urutan kedua paling tinggi secara nasional.

Semoga perbedaan data ini semata-mata terjadi karena kekeliruan teknis saja, bukan karena motif lain termasuk misalnya ingin merekayasa agar angka kematian terkesan lebih rendah dari yang semestinya.

Melihat posisi Lampung dalam semua laporan mingguan WHO itu, perilaku Burung Unta menjadi gambaran yang rasanya paling tepat. Burung Unta sering sekali menyembunyikan kepalanya ke dalam pasir, mereka fikir ketika kepala mereka dibenamkan ke pasir dan mata mereka tidak melihat apa-apa, maka tidak ada lagi yang bisa melihat begitu besarnya tubuh mereka.

Itu juga yang terjadi dengan penanganan pandemi di Lampung, sepertinya masih banyak pejabat pemerintahan yang berfikir bahwa dengan menyembunyikan kepala mereka di balik penghargaan-penghargaan remeh temeh seperti lomba buat video tempo hari itu, maka tidak ada lagi yang bisa melihat begitu besarnya masalah dan ketidakbecusan penanganan pandemi di Lampung. Laporan WHO ini membuktikan bahwa fikiran itu salah, semua orang di dunia ternyata masih bisa melihat besarnya borok di tubuh mereka bahkan dari ujung cakrawala.

*Ketua Ormas MKGR Lampung

Continue Reading

Opini

Selamat Hari Anak Nasional 2021

Published

on

By

Oleh: Erlinda*

Channel9.id-Jakarta. Bangsa yang hebat ditentukan oleh kualitas generasi penerus, Anak merupakan aset terbesar dan tonggak estafet keberlanjutan suatu negara.

Saat ini, lebih dari 70juta Anak Indonesia sedang berjuang melawan Pandemi COVID-19 dan mereka menghadapi tantangan dalam tumbuh kembang, dikarenakan semua aktifitas dilakukan dirumah (belajar, beribadah, bermain)

Tak hanya itu, gizi buruk, penyakit infeksi, kejahatan cyber, kekerasan dan pelanggaran Hak Anak menjadi ancaman  yang selalu mengintai setiap saat.

Pandemi merenggut keceriaan Anak Bangsa, tawa bahagia berubah menjadi tangisan duka akibat kehilangan orang tua, teman, dan handai taulan.

Saya mengajak semua elemen bangsa untuk memainkan peran penting dalam memperjuangkan Hak & perlindungan pada Anak.

Pandemi COVID-19 bukan halangan mewujudkan mimpi & cita menjadi nyata, tetap mengukir pretasi & inovasi walau dalam keterbatasan.

Ayo dukung semua bakat dan potensi Anak agar tercipta generasi tangguh, berdaya saing, cerdas intelektual, dan spiritual.

Terapkan prokes 5M dan berikan Hak kesehatan dengan memberikan Vaksin untuk Anak. Jadilah contoh teladan untuk Anak bangsa.

#BanggaMenjadiAnakIndonesia #indonesiaHebatAnakTerlindungi

*Komisioner KPAI periode 201r-2017, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden

Continue Reading

HOT TOPIC