Connect with us

Nasional

PPKM Jawa-Bali Berdampak Positif di Sebagian Besar Wilayah

Published

on

Channel9.id – Jakarta.  Perkembangan terkini pada kasus positif Covid-19 per 23 Februari 2021 terjadi penambahan pasien terkonfirmasi positif sebanyak 9.775 kasus dengan jumlah kasus aktif 158.604 kasus atau persentasenya 12,2% dibandingkan rata-rata dunia 19,67%. Jumlah kesembuhan sebanyak 1.104.990 kasus atau 85,1% dibandingkan rata-rata dunia 78,21%. Pada kasus meninggal sebanyak 35.014 kasus atau 2,7% dibandingkan rata-rata dunia 2,2%.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyampaikan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tingkat kabupaten/kota Pulau Jawa – Bali sudah memasuki tahap 3 yang bersamaan dengan penerapan PPKM mikro tingkat RT/RW.

Ada 7 provinsi yang menerapkannya yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bali, DI Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Perkembangan secara umum, intervensi ini sudah menunjukkan hasil pada 4 indikator yang ditetapkan yakni kasus aktif menurun, kesembuhan meningkat meskipun kematian sedikit menurun, serta keterisian tempat tidur pasien pun menurun.

“Perkembangan kasus aktif secara umum masih fluktuasi, dimana rata-rata baru menunjukkan penurunan pada periode PPKM tahap ketiga,” jelasnya memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Selasa (23/2/2021), yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Secara per provinsi, tren menurun PPKM tahap 3 atau minggu kelima terlihat di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bali dan DI Yogyakarta. Khusus Jawa Timur tren menurun sudah terlihat sejak PPKM tahap 2. Namun di Jawa Tengah trennya terlihat fluktuatif dan cenderung meningkat. Bahkan hal ini terlihat sejak PPKM tahap 1.

Meski demikian, pelaksanaan PPKM berdampak positif pada perkembangan kasus aktif sebagian besar wilayah Jawa – Bali.

“Dampak positif yang sudah mulai terlihat seharusnya menjadi motivasi untuk terus menekan laju penularan, serta meningkatkan pelayanan kesehatan untuk pasien positif, sehingga kasus aktif dapat segera menurun,” lanjutnya.

Lalu, dampak positif juga terlihat pada perkembangan tren kesembuhan yang terus meningkat. Terjadi pada DKI Jakarta, Bali dan Jawa Timur yang trennya meningkat pada saat memasuki PPKM tahap 3. DI Yogyakarta dan Banten, malah terlihat lebih awal yaitu saat memasuki PPKM tahap 2. Namun, di Jawa Tengah cenderung datar bahkan sedikit menunjukkan penurunan pada PPKM tahap 3.

Melihat persentase kesembuhan, ada beberapa provinsi yang meningkat tajam. Diantaranya DKI Jakarta, meningkat tajam dari 89,22% ke 94,36%, Banten dari 52,43% ke 72,97% dan DI Yogyakarta dari 66,31% ke 75,60%.

“Saya berharap, pelaksaanaan PPKM mikro dapat terus meningkatkan persentase kesembuhan, terutama daerah-daerah yang menunjukkan tren yang datar maupun penurunan kesembuhan,” lanjutnya.

Selanjutnya tren kematian cenderung bervariasi dan belum menunjukkan perubahan yang signifikan pada beberapa provinsi. Khusus DKI Jakarta konsisten menunjukkan penurunan sejak PPKM tahap 1. Penurunannya dari 1,72% ke 1,58% atau turun sebesar 0,14%. Namun, provinsi lainnya perkembangannya fluktuatif dan cenderung meningkat. Seperti Jawa Barat, trennya terlihat menurun sebelum PPKM, namun sempat naik pada PPKM tahap 2.

Lalu, Bali trennya meningkat pada PPKM tahap 1, dan cukup tajam dibandingkan sebelum PPKM. Namun Bali berhasil menurunkan persentase kematiannya pada PPKM tahap 2 dan 3. Pada provinsi lain seperti Banten, DI Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur menunjukkan peningkatan persentase kematian. Bahkan DI Yogyakarta menunjukkan kenaikan sebesar 0,22% dibandingkan sebelum PPKM berlangsung.

Untuk itu dampak positif pada kasus aktif dan kesembuhan, tidak serta merta dapat berdampak positif pada perkembangan kematian. Karena PPKM dapat dikatakan berhasil apabila seluruh indikator yang ditetapkan, menunjukkan perkembangan ke arah yang positif.

“Untuk itu angka kematian harus betul-betul kita tekan secara maksimal, karena satu kematian saja terbilang nyawa. Kita tidak dapat mentoleransi kenaikan kematian,” lanjutnya.

Selanjutnya, pada keterisian ruang tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR), keterisiannya menurun jika dibandingkan sebelum PPKM. Penurunan paling signifikan di Jawa Tengah. Per 19 Februari 2021, angkanya menurun dari 74,9% ke 35,76%. DI Yogyakarta dari 84,47% ke 52,21%. Meski demikian, Wiku meminta penurunan BOR ini harus diperhatikan lebih lanjut.

Apakah penurunan tersebut karena pasien positif bergejala sedang hingga berat semakin berkurang, atau orang yang membutuhkan pelayanan belum atau tidak terjaring sejak dini sehingga tidak mendapat perawatan di rumah sakit. Pemerintah daerah diminta harus benar-benar memastikan setiap orang yang terkonfirmasi positif dapat segera ditangani sesuai gejala yang dialami. Dan ini harus ditujukan tidak hanya kepada hasil pemeriksaan puskesmas namun juga pemeriksaan mandiri.

“Dengan begitu, pasien yang tidak bergejala atau bergejala ringan, dapat melakukan isolasi mandiri dengan dipantau, dan pasien bergejala sedang dan berat dapat segera ditangani secepat mungkin,” pesan Wiku.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Wartawan Dilarang Meliput Vaksinasi, DPR: Keluarga Ada yang Keberatan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan larangan wartawan meliput vaksinasi anggota DPR dan keluarga karena ada anggota yang keberatan jika dilakukan pengambilan gambar ketika proses dilakukan. Ia meminta awak media memahami kondisi tersebut.

“Ada yang juga takut-takut kalau kemudian diambil gambarnya segala macam, mungkin mereka keberatan. Jadi kalau pengambilan gambar itu dari kejauhan mungkin, ya mungkin ini juga keberatan dari yang divaksinasi, tolong juga wartawan ngerti lho,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/2).

Ia membantah bila DPR terkesan menutup-nutupi soal kegiatan vaksinasi tersebut. Menurutnya vaksinasi adalah program pemerintah dan tidak benar kalau digelar tertutup.

“Oleh karena sedang reses, kesetjenan memberikan informasi kepada fraksi-fraksi yang kemudian memberikan informasi kepada anggotanya. Jadi tidak benar kalau vaksinasi ini soal tertutup-tertutup, enggak ada yang ditutup-tutupi, wong vaksinasi ini program pemerintah kok,” ujarnya.

Dasco pun membenarkan bahwa vaksinasi memang tidak hanya diterima oleh pegawai dan anggota DPR. Keluarga anggota DPR juga divaksin. Menurutnya, jatah itu berdasarkan alokasi dari kementerian kesehatan.

“Kita mendapatkan jatah dari Kementerian Kesehatan, DPR dan anggota keluarga yang terdaftar di kesetjenan DPR itu yang dapat. Jadi alokasi itu dari Kemenkes,” kata Dasco.

Ia mengaku tidak mengetahui berapa alokasi jatah vaksin yang diterima DPR. Namun, Dasco menambahkan, selain pegawai dan anggota, staf pendukung, petugas keamanan, hingga petugas kebersihan juga mendapatkan jatah vaksinasi Covid-19. Hal itu untuk menekan lonjakan kasus Covid-19 di DPR.

“Karena DPR ini area sudah area merah, sudah banyak Pamdal, sudah banyak pegawai yang terkena covid, sehingga kita lebih banyak kegiatan kemarin WFO,” ucapnya.

“Sehingga saya tekankan sekali lagi tidak ada soal yang tertutup soal vaksinasi di DPR ini, kami mendukung program pemerintah justru diadakan terbuka cuma karena kondisi reses, mungkin informasinya terlambat dari fraksi ke anggota-anggotanya,” sambung politisi Gerindra itu.

IG

Continue Reading

Nasional

Tegas Menegakkan Prokes, Satpam di Makassar Raih Penghargaan dari Polri

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Aksi seorang satpam bernama Nasruddin viral di media sosial. Dia melarang seorang pria yang mengaku pimpinan LSM bersama anggotanya untuk masuk ke kantor BRI sentral Makassar, Sulawesi Selatan.

Nasruddin melarang masuk karena pria dan rombongannya itu tidak mengenakan masker. Pria itu pun marah-marah dan mengomeli Nasruddin.

Sejumlah netizen memuji tindakan satpam Nasruddin. Nasrudin dinilai tetap tegas menegakkan protokol kesehatan (prokes) sesuai aturan yang berlaku.

Pujian serupa diberikan oleh Baharkam Polri melalui Kakorbinmas Polri. Bahkan, Kakorbinmas memberikan penghargaan kepada Nasruddin.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyatakan, penghargaan diberikan kepada Satpam bernama Nasruddin karena ketegasan ke pelanggar prokes.

“Penghargaan yang diberikan berupa piagam dan uang pembinaan. Polri mengapresiasi kinerja Satpam tersebut karena ketegasan ke pelanggar protokol kesehatan,” kata Argo, Jumat 25 Februari 2021.

Usai viral, pihak oknum LSM tersebut meminta maaf atas kesalahannya karena tidak patuh prokes.

Permohonan maaf pun dilakukan usai proses mediasi yang dilakukan Polsek Wajo Polres Pelabuhan Makassar.

Atas permasalahan yang diselesaikan secara musyawarah ini, Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Suwondo Nainggolan pun mengapresiasi hal tersebut.

“Kakorbinmas memberikan apresiasi terhadap hal ini karena masalah ini dapat dimusyawarahkan dan dimediasi oleh Kapolsek. Dan kepada pihak oknum LSM mengucapkan terima kasih karena telah legowo dan meminta maaf. Intinya kita harus mengedepankan mediasi secara kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah,” tuturnya.

HY

Continue Reading

Nasional

Vaksinasi untuk Guru, P2G: Pemerintah Harus Segera Sosialisasikan

Published

on

By

Vaksinasi untuk Guru, P2G: Pemerintah Harus Segera Sosialisasikan

Channel9.id – Jakarta. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengapresiasi langkah pemerintah memberikan vaksin Covid-19 terhadap tenaga kependidikan di sekolah. P2G mencatat jumlah guru secara nasional saat ini sebanyak 3,2 juta. Jumlah itu belum termasuk tenaga pendidikan swasta dan di bawah Kementerian Agama.

Satriawan mengklaim ada sebagian guru yang mengaku khawatir ikut vaksinasi, namun umumnya mereka hanya belum menerima sosialisasi secara utuh dari dinas kesehatan setempat.

“Sekelompok kecil guru masih ada yang khawatir untuk divaksinasi,” katanya Satriawan kepada Channel9.id, Jumat (25/2).

Baca juga : ISNU DKI Jakarta Apresiasi Vaksinasi untuk Guru dan Tenaga Kependidikan

Ia melanjutkan, hingga saat ini masih banyak tenaga pendidikan di daerah yang bertanya-tanya soal mekanisme vaksinasi Covid-19.

“Sampai sekarang kami mencoba meminta keterangan dari jaringan P2G masih banyak yang belum tahu, kapan mereka divaksinasi, di mana, dan bagaimana teknis vaksinasi tersebut,” ujar pengajar SMA Labschool Rawamangun tersebut.

Menurutnya, sosialisasi terkait mekanisme tersebut penting, sebab pemerintah mempunyai waktu relatif sempit atau hanya empat bulan untuk vaksinasi jika sekolah dibuka pada Juli.

Apalagi, kurun waktu tersebut juga belum mempertimbangkan proses vaksinasi di tengah Ramadan dan dipotong cuti Hari Raya Idulfitri.

“Persoalannya adalah, apakah waktu empat bulan ke depan sampai Juni bisa dilaksanakan menyeluruh,” kata dia.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC