Connect with us

Ekbis

Presiden: Anggaran Besar Harus Beri Daya Ungkit bagi Perekonomian

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Anggaran besar yang diperoleh kementerian harus berdampak signifikan dan memberikan daya ungkit bagi perekonomian nasional. Selain itu, daya ungkit tersebut juga semestinya mampu memberikan kesempatan kerja dan dampak ganda lain yang lebih luas.

Hal itu disampaikan secara khusus oleh Presiden Joko Widodo kepada jajarannya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Jumat, 15 Januari 2021, Presiden menyaksikan secara virtual penandatanganan kontrak paket tender atau seleksi dini yang dilakukan PUPR untuk tahun anggaran 2021.

“Saya memberikan penghargaan dan apresiasi atas upaya Kementerian PUPR yang sejak bulan Oktober tahun 2020 telah melakukan percepatan dalam proses tender atau seleksi dini,” kata Presiden dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Kementerian PUPR termasuk kementerian yang memperoleh alokasi anggaran yang sangat besar pada tahun ini, yakni mencapai Rp149,8 triliun. Kepala Negara mengharapkan agar anggaran tersebut juga dapat membuat sektor konstruksi nasional kembali bergeliat di tengah pandemi saat ini.

“Anggaran yang besar ini harus memiliki dampak yang signifikan, memberikan daya ungkit bagi ekonomi, membuat sektor konstruksi nasional bergeliat kembali,” tuturnya.

Kembali bergeliatnya sektor konstruksi pada akhirnya tidak saja memberi kesempatan kerja bagi para pekerja konstruksi, tetapi juga memberikan dampak ganda seperti menggerakkan rantai pasok sektor konstruksi, industri baja, besi, alat berat, bahkan turut menggerakkan sektor informal dan usaha kecil lainnya.

Dalam laporannya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pihaknya segera menindaklanjuti arahan terdahulu dari Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pelaksanaan anggaran tahun 2021 dalam rangka memperkuat pemulihan ekonomi nasional. Sejak Oktober 2020, Kementerian PUPR telah melaksanakan tender seleksi dini untuk 3.175 paket dengan nilai total Rp38,6 triliun.

“Hingga hari ini tanggal 15 Januari 2021, telah diselesaikan proses tendernya 1.191 paket senilai Rp14,6 triliun,” ucap Basuki.

Paket tender tersebut terdiri atas 209 paket senilai Rp2,1 triliun yang telah selesai tender dan 982 paket senilai Rp12,5 triliun yang siap ditandatangani secara serentak oleh para pejabat pembuat komitmen dan penyedia jasa di kantor-kantor Balai PUPR di 34 provinsi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Penandatanganan tersebut turut disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada kesempatan ini.

Meski demikian, Kepala Negara mengingatkan bahwa masih terdapat sisa paket kegiatan infrastruktur yang juga harus segera ditenderkan dan diselesaikan. Oleh karena itu, Presiden meminta Menteri PUPR untuk melakukan percepatan kembali dalam rangka menggerakkan ekonomi nasional.

“Saya mengingatkan kepada seluruh jajaran Kementerian PUPR, di tahun 2021 kita harus bekerja lebih cepat lagi. Kita harus sadar kita ini masih dalam kondisi krisis, semangatnya harus berbeda, auranya harus berbeda,” ujar Presiden.

Di masa pandemi seperti saat ini, banyak masyarakat yang sangat terdampak dan bahkan kehilangan pekerjaan. Kecepatan dalam mengeksekusi pekerjaan, terutama di sektor infrastruktur padat karya, adalah hal yang sangat dinantikan dan membantu meringankan beban masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja.

Namun, meski harus bekerja cepat, tata kelola pemerintahan tentunya tidak boleh diabaikan. Segala proses yang dilakukan harus tetap dapat dipertanggungjawabkan.

“Yang paling penting outcomenya juga betul-betul dijaga agar memiliki dampak yang signifikan pada pemulihan ekonomi negara kita,” tandasnya.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

Naik Tipis, Emas Antam Dijual Rp924.000

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Harga emas produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan hari ini, Selasa (09/03) naik tipis. Logam mulia ini dijual Rp924.000 per gram atau naik Rp.1.000.

Sebelumnya, harga emas Antam berada di level Rp923.000 pada Senin (08/03).

Baca juga: Duh, Emas Antam Turun Rp12.000 

Sementara itu, harga buy back atau beli kembali juga ikut naik sebesar Rp2.000 menjadi Rp787.000 per gram.

Berikut daftar harga emas Antam pada Selasa, 09 Maret 2021:

  1. Emas batangan 1 gram Rp924.000
  2. Emas batangan 2 gram Rp1.788.000
  3. Emas batangan 3 gram Rp2.657.000
  4. Emas batangan 5 gram Rp4.395.000
  5. Emas batangan 10 gram Rp8.735.000
  6. Emas batangan 25 gram Rp21.712.000
  7. Emas batangan 50 gram Rp43.345.000
  8. Emas batangan 100 gram Rp86.612.000
Continue Reading

Ekbis

Maaf Bu Menkeu, Indonesia Tidak Lebih Baik

Published

on

By

Oleh: Awalil Rizky*

Channel9.id-Jakarta. Pemerintah, terutama pihak Kementerian Keuangan, makin sering mengutarakan Indonesia lebih baik dari banyak negara lain dalam hal dampak pandemi atas kondisi fiskal. Secara lebih khusus, tentang defisit anggaran dan rasio utang pemerintah atas Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasar sumber data yang sebagian besar serupa dengan Kemenkeu, yaitu dari International Monetary Fund (IMF), penulis memiliki pandangan berbeda.

Pada Rabu (3/3/2021), Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai, realisasi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2020, lebih baik dibanding berbagai negara lain. Defisit APBN sebesar Rp956,3 triliun, yang setara dengan 6,09 persen dari PDB disebut lebih rendah dibanding India, Filipina, hingga Malaysia.

Sebelumnya, pada Selasa (23/2/2021), Menteri Keuangan menyebut, rasio utang pemerintah mencapai 38,5% pada tahun 2020. Rasionya bertambah 8,5% atas PDB dari rasio tahun 2019. Namun, menurutnya hal itu terjadi ketika semua negara melakukan countercyclical, terutama menggunakan instrumen APBN yang menyebabkan defisit meningkat dan rasio utang publik meningkat.

Menkeu menilai kenaikan utang yang hanya satu digit tersebut masih lebih baik ketimbang negara lainnya. Dalam salah satu slide paparan Menkeu, besarnya tambahan rasio utang Indonesia memang tampak urutan keempat terendah dari tampilan data 16 negara. Campuran dari negara sebaya (peers) dan negara maju.

Pada slide yang sama, ditampilkan besaran rasio defisit atas PDB masing-masing negara. Tampak Indonesia menempati urutan kelima terendah.

Sebelumnya, Nota Keuangan dan APBN tahun 2021 secara khusus menyajikan grafik perbandingan rasio utang pemerintah dan perubahannya dari 11 negara. Negara emerging economies atau yang sebaya sebanyak 7 negara, termasuk Indonesia. Negara advanced economies sebanyak 4 negara. Data yang dipakai bersumber dari estimasi International Monetary Fund (IMF) pada World Economi Outlook (WEO) edisi Juni 2020. Tampak ingin memberi pesan, terdampak lebih kecil dari 7 negara lain dalam grafik itu.

Sebaiknya kita cermati lebih teliti berbagai besaran yang disampaikan di atas. Pertama, nilai PDB nominal tahun 2020 telah diumumkan oleh BPS pada 5 Februari 2021, yaitu sebesar Rp15.434,2 triliun. Cukup mengherankan, jika pihak Kemenkeu masih terus mengemukakan rasio defisit dan rasio utang yang berdasar prakiraan beberapa bulan lalu.

Besaran defisit realisasi sementara APBN 2020 adalah sebesar sebesar Rp956,3 triliun. Artinya rasio defisit atas PDB menjadi sebesar 6,20%.  Dari posisi utang pemerintah sebesar Rp6.074,56 triliun, maka rasionya atas PDB sebesar 39,36%. Keduanya lebih tinggi dari publikasi realisasi sementara APBN 2020 atau APBN Kita edisi januari 2021, yang hingga kini masih dipakai dalam paparan Kemenkeu.

Kedua, IMF biasa melakukan perubahan estimasi (update) tiap beberapa bulan. Kondisi pandemi tahun 2020 membuat perubahannya lebih signifikan dari biasanya. Update data terkini IMF dilakukan pada Januari 2021, dalam publikasi “Fiscal Monitor Update”. Data proyeksi Indonesia termasuk di dalamnya, meski belum semua negara dimutakhirkan.

Dibandingkan update Juni 2020 dan Oktober 2020, beberapa negara menjadi lebih buruk, dan sebagian lebih baik dari prakiraan semula. Baik untuk kondisi tahun 2020, maupun tahun 2021. Data yang dipakai oleh paparan Menkeu dalam hal rasio utang adalah dari update Oktober 2020.

Ketiga, proyeksi WEO IMF atas rasio utang disajikan hingga tahun 2021. Dan sewajarnya analisis dampak pandemi atas hal ini adalah hingga tahun depan. Paparan Menkeu yang bersumber dari WEO IMF tidak menyajikan proyeksi hingga tahun 2021. Padahal, ada negara yang rasionya diproyeksikan turun atau stagnan pada tahun 2021. Sedangkan untuk Indonesia, masih akan naik secara signifikan.

Perhitungan tambahan rasio utang selama dua tahun berdasar estimasi WEO Januari 2021 memperlihatkan Indonesia termasuk yang terdampak buruk. Bertambah sebesar 8,1%, dari 30,6% pada tahun 2019 menjadi 38,7%. Diprakirakan oleh IMF masih akan meningkat menjadi 43,1% pada tahun 2021.

Artinya rasionya bertambah sebesar 12,5% selama 2 tahun. Jika yang dianalisis adalah tambahan selama 2 tahun itu, tampak Indonesia termasuk yang buruk dari 7 negara peers yang disajikan oleh Nota Keuangan dan APBN 2021. Hanya lebih baik dari Afrika Selatan.

Keempat, pada tahun 2019 atau sebelum pandemi, rasio utang Indonesia memang relatif lebih rendah dari negara peers. Apalagi jika dibanding dengan negara advanced economies yang pada umumnya memiliki rasio utang yang tinggi. Untuk menganalisis dampak pandemi, dapat dilihat dalam persentase kenaikannya. Bukan hanya membandingkan tambahan besaran rasionya saja.

Sebagai contoh, Jepang. Dalam grafik Nota Keuangan dan APBN 2021 serta paparan Menkeu (23/2/2021) dikesankan kenaikan yang jauh lebih tinggi dari Indonesia. Padahal dalam persentase kenaikan berdasar update terkini, Jepang hanya bertambah 10,27%. Dari rasio sebesar 234,6% pada tahun 2019, menjadi sebesar 258,7% pada tahun 2020. Bahkan, rasionya diproyeksikan tetap bertahan sebesar itu pada tahun 2021. Artinya, selama dua tahun, rasionya hanya naik 10,27%.

Sementara Indonesia naik sebesar 26,47%, dari 30,6% pada tahun 2019 menjadi 38,7% pada tahun 2020. Rasio diprakirakan masih meningkat menjadi 43,1% pada tahun 2021. Artinya kenaikan rasio selama dua tahun mencapai 40,85%.

Dengan cara analisis dampak berupa persentase kenaikan rasio utang, Indonesia termasuk kelompok negara yang paling terdampak. Lebih buruk dari kebanyakan negara.

Kelima, defisit anggaran sebaiknya dibandingkan pula dengan berapa besar alokasi anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 dan dampaknya. WEO IMF menyediakan data untuk hal tersebut, dan sempat dikutip beberapa kali oleh Kemenkeu. Data terkini yang dimutakhirkan oleh IMF nyaris tidak pernah dikedepankan lagi.

Dua negara yang menjadi contoh dalam paparan Menkeu sebagai memiliki rasio defisit yang lebih besar dari Indonesia adalah Malaysia dan Jepang. Malaysia mengalami defisit 6,5% dari PDB. Namun, IMF menginformasikan (update Januari 2021) bahwa alokasi untuk respon atas pandemi covid-19 sebesar 7,9% dari PDB. Jepang memang mengalami defisit sebesar 14,2%, namun alokasi respon pandeminya mencapai 44% dari PDB. Sedangkan, Indonesia dengan defisit sebesar 6,2%, hanya mengalokasikan sebesar 3,6% dari PDB.

Bagaimanapun, penulis percaya Pemerintah telah bekerja keras mengatasi dampak pandemi, serta cukup berhati-hati mengelola fiskal dan utangnya. Namun, penjelasan seolah Indonesia lebih baik dalam artian terdampak lebih kecil dari negara lain dalam hal fiskal dan utang tidak lah berdasar data yang memadai. Indonesia memang bukan yang terdampak paling buruk, namun tidak termasuk yang lebih baik dari banyak negara lain.

Upaya penjelasan demikian juga kurang jelas kegunaannya bagi sosialisasi kebijakan. Jika pun Kemenkeu ingin melakukan perbandingan antar negara, lakukan dengan cara dan data yang lebih fair serta berdasar data terkini.

*Kepala Ekonom Institut Harkat Negeri

Continue Reading

Ekbis

Jokowi: Jangan Sampai Proyek Pemerintah dan BUMN Memakai Barang Impor

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk memberikan ruang lebih bagi produk-produk dalam negeri dalam upaya pemulihan ekonomi nasional yang didukung dari sisi permintaan. Menurutnya, dengan meningkatkan konsumsi produk dalam negeri, akan tercipta efek domino yang besar bagi gerak roda ekonomi dalam negeri di masa pandemi ini.

“Saya juga selalu menyampaikan kepada kementerian/lembaga dan semua BUMN untuk memperbesar tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Ini harus terus, jangan sampai proyek-proyek-proyek pemerintah, proyeknya BUMN, masih memakai barang-barang impor. Kalau itu bisa dikunci, itu akan menaikkan sebuah permintaan produk dalam negeri yang tidak kecil,” ujarnya saat memberikan sambutan pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, 5 Maret 2021.

Pemberian ruang yang lebih besar bagi produk-produk dalam negeri tersebut tentunya harus disertai dengan peningkatan kualitas produk itu sendiri beserta harga yang kompetitif sehingga dapat bersaing dengan produk-produk serupa dari mancanegara.

Pada kesempatan tersebut, Presiden menegaskan bahwa Indonesia menganut keterbukaan ekonomi. Indonesia juga bukan bangsa yang menyukai proteksionisme karena sejarah membuktikan bahwa proteksionisme itu justru merugikan.

“Tetapi kita juga tidak boleh menjadi korban unfair practices dari perdagangan dunia. Kita juga enggak mau itu,” sambungnya.

Indonesia juga harus mampu memanfaatkan secara optimal pasar dalam negeri dan daya beli yang sangat besar untuk mendongkrak ekonomi nasional. Presiden menekankan bahwa Indonesia selalu mengundang investasi dan teknologi maju untuk dapat masuk ke Indonesia untuk membuka seluas-luasnya lapangan kerja dan alih teknologi. Namun, Presiden tidak ingin jika Indonesia hanya menjadi penonton di negeri sendiri.

“Jangan mereka dapat untung, kita hanya menjadi penonton. Enggak boleh seperti itu lagi. Oleh sebab itu, selalu tadi saya sampaikan, partnerkan dengan swasta kita, partnerkan dengan pengusaha daerah, partnerkan dengan BUMN,” tegasnya.

Presiden menekankan, praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat dan tidak adil, apalagi bila sampai membahayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri, juga tidak boleh dibiarkan.

 

Continue Reading

HOT TOPIC