Connect with us

Nasional

Presiden Jokowi Terima Surat Kepercayaan 7 Dubes Negara Sahabat

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Presiden Joko Widodo menerima surat kepercayaan dari tujuh duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) dari negara sahabat. Penyerahan surat kepercayaan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat tersebut digelar di Ruang Kredensial Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/10).

Para duta besar tersebut selanjutnya akan berkedudukan di Indonesia (Jakarta). Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya penugasan resmi dari para duta besar tersebut di Indonesia.

Baca juga: Jokowi Terima Surat Kepercayaan 7 Duta Besar Negara Sahabat

Ketujuh duta besar negara sahabat yang diterima oleh Kepala Negara antara lain:

  1. Benedetto Latteri, Duta Besar LBBP Republik Italia untuk Republik Indonesia;
  2. Iv Heang, Duta Besar LBBP Kerajaan Kamboja untuk Republik Indonesia;
  3. Taesung Park, Duta Besar LBBP Republik Korea untuk Republik Indonesia;
  4. Johannes Peterlik, Duta Besar LBBP Republik Austria untuk Republik Indonesia;
  5. Manuel Antonio Saturno Escala, Duta Besar LBBP Republik Panama untuk Republik Indonesia;
  6. Lars Bo Larsen, Duta Besar LBBP Kerajaan Denmark untuk Republik Indonesia; dan
  7. Sung Yong Kim, Duta Besar LBBP Amerika Serikat untuk Republik Indonesia.

Hadir mendampingi Presiden ialah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto, dan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

P2G Minta Pemda dan Sekolah Diawasi Saat Pembukaan Sekolah Pada Januari 2021

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Perhimpunan untuk Guru Pendidikan dan Guru (P2G) meminta pemerintah pusat tidak lepas tangan mengawasi pemda dan sekolah yang akan membuka sekolah pada Januari 2021.

Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim menilai, Revisi SKB 4 Menteri yang membolehkan sekolah-sekolah dibuka, mulai Januari 2021 di daerah, berpotensi menjadikan sekolah sebagai klaster terbaru.

“SKB 4 Menteri memberikan otoritas sepenuhnya kepada Pemda/Kanwil Kemenag untuk sekolah dibuka di daerah tersebut. P2G meminta Kemendikbud tidak lepas tanggung jawab,” kata Satriwan dalam rilis yang diterima.

Satriwan menjelaskan pembukaan sekolah harus melalui persetujuan orang tua dan tidak boleh ada pemaksaan pada orang tua agar anaknya dizinkan belajar tatap muka.

Pemda tidak boleh semaunya membuka sekolah tanpa meminta persetujuan dari semua orang tua tanpa kecuali. Pemda dan sekolah harus melibatkan orang tua.

Seandainya ada beberapa orang tua di sekolah yang tidak mengizinkan anaknya masuk, maka guru dan sekolah tetap wajib memberikan layanan pembelajaran kepada siswa tersebut, baik daring maupun luring.

“Sekolah juga tak boleh memaksa orang tua memberikan izin. Mendapatkan layanan pendidikan adalah hak dasar siswa,” katanya.

P2G pun mengimbau para orang tua/komite sekolah termasuk organisasi guru dan civil society untuk bersama-sama mengawasi dan memantau rencana pembukaan sekolah di masa transisi ini di daerahnya masing-masing.

“Supaya keputusan Pemda membuka sekolah mulai Januari 2021 nanti, betul-betul berdasarkan kesiapan nyata sekolah; regulasi dan SOP teknis; seizin orang tua; kesiapan siswa; kesiapan guru; kesiapan sarana daftar cek protokol kesehatan; dan lainnya. Bukan semata-semata karena desakan atau lebih ke pertimbangan politis di depan maayarakat,” ujar Satriwan.

Satriwan meminta Kemendikbud dan Kemenag harus turun tangan langsung mengecek kesiapan sekolah, kesiapan infrastuktur sekolah atas protokol kesehatan, kesiapan dan izin orang tua.

“P2G meragukan kesiapan sekolah memenuhi syarat-syarat daftar periksa protokol kesehatan yang cukup detil. Kesiapan infrastuktur dan budaya disiplin masih belum maksimal dilaksanakan. Saran-prasarana yang menunjang protokol kesehatan bersifat mutlak, tapi banyak sekolah belum menyiapkan dengan sempurna,” ujarnya.

P2G meminta Kemendikbud dan Kemenag turun langsung mengecek kesiapan sekolah dibuka kembali.

“Kemendikbud harus betul-betul memastikan sekolah sudah siap memenuhi sarana-prasarana penunjang protokol kesehatan, tanpa kecuali. Walaupun Pemda diberikan kewenangan untuk menentukan sekolah di wilayahnya boleh buka atau tidak, Kemendikbud, Kemenag, dan juga Kemendagri jangan lepas tangan. Kementerian tersebut masih punya tanggung jawab besar. Mereka mesti mengawasi langsung secara ketat ke lapangan,” ujarnya.

Sekretaris P2G Afdhal pun meminta Kemdikbud/Kemenag/Kemendagri harus menindak tegas dinas pendidikan atau Pemda yang melanggar aturan pembukaan sekolah.

“Kemendagri dan Kemendikbud seharusnya memberikan teguran keras bagi Dinas Pendidikan atau Pemda yang membolehkan sekolah dibuka kembali, padahal kesiapan sarana Daftar Periksa Protokol Kesehatannya belum siap. Ini jelas sekali akan membahayakan kesehatan dan keselamatan guru, siswa, dan keluarga mereka,” katanya.

“Kami melihat selama ini pemerintah pusat tidak tegas kepada kepala dinas pendidikan dan kepala daerah yang melanggar SKB 4 Menteri Jilid 1 dan 2 terkait pembukaan sekolah. 79 daerah yang melanggar SKB 4 Menteri Jilid 1 dulu, juga kami tak melihat ada sanksi dari pusat,” kata guru SMA di Jakarta Timur ini.

Afdhal melanjutkan, guru, tenaga kependidikan, dan siswa harus betul-betul aman dan dideteksi sejak dari mula pembukaan sekolah. Bagi daerah yang sudah siap membuka sekolah kembali mestinya diawali dengan pelaksanaan Tes Swab bagi guru dan siswa, agar betul-betul aman dan bisa dideteksi dari mula, agar pencegahan Covid-19 bisa sedini mungkin.

“Pemda harus mengalokasikan untuk pelaksanaan Tes Swab bagi guru. Pemda harusnya juga sudah mengalokasikan penganggarannya. Jangan diambil dari Dana BOS, sebab kebutuhan sekolah sangat kompleks,” katanya.

Karena itu, P2G pada intinya meminta kepada para Kepala Daerah, agar sekolah jangan dulu dibuka secara nasional, sampai vaksin Covid-19 sudah diproduksi, melalui semua tahapan uji coba, dan terbukti aman dan halal. Setelah prasyarat ini tercukupi, barulah sekolah bisa dibuka secara nasional bertahap.

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebaiknya diteruskan sampai akhir tahun ajaran baru 2020/2021, artinya opsi PJJ dilaksanakan sampai Juli 2021 dengan perbaikan-perbaikan pelayanan PJJ dari: Kemendikbud/Kemenag; Pemda; Sekolah; Guru; termasuk orang tua adalah terbaik, aman, dan melindungi siswa, guru, dan orang tua serta warga sekolah lainnya.

Jika sekolah tatap muka kembali, pembelajaran berpotensi tak akan berjalan efektif dan optimal. Hal ini terjadi karena 1) Pembelajaran di bagi 2 shift; 2) Tidak boleh ada kegiatan ekstrakurikuler; 3) Tidak boleh ada kegiatan olahraga; 4) Kantin ditutup; 5) Interaksi siswa antar kelas sangat terbatas; 6) Waktu belajar pun terbatas. Melihat ketatnya aturan pelaksanaan pembelajaran di sekolah, interaksi sosial siswa di sekolah juga sangat terbatas dan tak akan optimal, sama halnya dengan di rumah selama PJJ.

Guru juga tidak akan bisa optimal mengawasi aktivitas siswa setelah keluar dari gerbang sekolah. Mereka main kemana, melakukan apa, bersama siapa, dan mengendarai apa, semuanya di luar pengawasan guru. Di sini juga letak potensi penyebaran covid-19 yang kita khawatirkan.

Satriwan kemudian mengingatkan, bulan Desember akan dilaksanakan Pilkada serentak dan adanya liburan akhir semester, Natal, dan Tahun Baru.

“Artinya mobilitas masyarakat makin tinggi dan berpotensi menjadi sebaran baru Covid-19. Bayangkan Januari kemudian sekolah tatap muka dilakukan. Jadi kekhawatiran sekolah akan menjadi kluster terbaru covid-19 sangat beralasan,” katanya.

“Yang juga penting adalah sebagai organisasi guru kami ingin memastikan bahwa, ketika ada siswa yang positif covid-19 setelah sekolah dibuka, maka jangan ada kriminalisasi terhadap guru. Orang tua jangan sampai menyalahkan pihak sekolah dan guru. Bagaimanapun juga guru berada di bawah struktur birokrasi daerah,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading

Nasional

Pjs Gubernur Kepri Imbau Masyarakat Tak Bepergian pada 9 Desember

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pjs Gubernur Kepri Bahtiar Baharuddin menghimbau dan meminta kepada masyarakat Provinsi Kepri yang memiliki hak pilih pada Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 untuk tidak bepergian sebelum menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon gubernur Kepri dan calon bupati walikota.

Bahtiar juga mengharapkan Bupati, Walikota dan aparat TNI, Polri bergerak bersama-sama, untuk mengingatkan masyarakat untuk menuju tempat pemungutan suara (TPS) pada 9 Desember itu.

“Saya minta seluruh aparat bergerak bersama dengan tokoh masyarakat untuk menghimbau baik melalui mesjid, mushola dan tempat ibadah lainnya agar wajib pilih untuk datang ke TPS, pada hari Rabu,  9 Desember 2020 mulai pukul 7.00 sampai 13.00 WIB,” kata Bahtiar di Tanjungpinang, Jumat (27/11).

Baca juga: Kemendagri: Negara Sedang Darurat Bencana, Pemimpin Harus Jadi Telada 

Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri ini juga meminta agar masyarakat yang memiliki hak pilih pada pilkada serentak ini, untuk tidak bepergian kemana-mana, bila tidak dalam keadaan terdesak dan darurat hingga selesai pencoblosan.

“Jangan kemana-mana atau tidak boleh bepergian dulu, hingga semua sudah mencoblos,” ujarnya.

Bahtiar menyebutkan, dengan kesadaran dan partisipasi masyarakat yang peduli untuk mensukseskan pilkada serentak ini, maka target nasional dalam partisipasi pemilih 77,5 % akan tercapai.

Selain itu tegasnya, dengan semua aktif akan ada dampak positif dan baik dalam proses pilkada tersebut, dan juga di pastinya akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas pada masyarakat dan daerahnya.

“Kita semua harus mendorong angka partisipasi pemilih, sehingga bisa mencapai minimal 80 persen, atau diatas target nasional yang hanya sebesar 77,5 persen,” harap Bahtiar.

Bahtiar juga meminta agar penyelenggaran pilkada baik KPU dan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk bekerja dengan baik.

Sebab bila penyelenggara pilkada ini bekerja dengan baik, maka hasil pilkada juga akan berkualitas dan berjalan dengan baik.

“Aturan harus ditegakan dan yang lebih penting lagi jangan sampai timbul klaster baru Covid-19 dalam pilkada ini. Saya minta semua jajaran dinas kesehatan siaga satu kawal protokol kesehatan pilkada serentak 9 Desember 2020. Kita semua harus komitmen dengan pilkada sehat dan tercipta pilkada aman, jujur dan adil,” tandasnya.

Continue Reading

Nasional

4 Pegawai Positif Corona, Kantor Imigrasi Palu Tutup

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu, Sulawesi Tengah terpaksa menutup sementara pelayanan terkait dokumen keimigrasian menyusul empat pegawai terkonfirmasi positif terpapar Covid-19.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Palu, Danil Rachman mengungkapkan keempat pegawai itu kini telah menjalani isolasi mandiri sambil menunggu tindak lanjut pemeriksaan dari intansi berwenang yang ada di daerah setempat.

“Mereka sementara ini menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing,” kata Danil, Jumat (27/11).

Meski pelayanan ditutup, khusus untuk pemohon dokumen perjalanan bagi masyarakat yang akan berobat ke luar negeri karena sakit dan mereka yang akan memperpanjang izin tinggal tetap diprioritaskan. Pelayanan hanya dikhususkan bagi hal-hal yang bersifat darurat.

Beberapa waktu lalu, seluruh pegawai Kantor Imigrasi Palu menjalani swab tes di salah satu laboratorium kesehatan di Kota Palu. Langkah mengehentikan sementara waktu kegiatan di kantor imigrasi semata-mata untuk kepentingan kesehatan dan keselamatan bersama.

“Ini kebijakan dari kepala kantor agar supaya dilakukan sterilisasi dan baru akan dibuka kembali pelayanan pada 2 Desember 2020,” katanya.

Hari ini suasana Kantor Imigrasi Palu tampak sepi. Hanya ada seorang satpan yang siaga. Padahal, hari-hari sebelumnya terlihat cukup ramai melayani para pemohon paspor dan dokumen keimigrasian lainnya.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC