Connect with us

Hot Topic

Prof. Wiku: Pulang Dari Mudik Harus Karantina Mandiri 5 x 24 Jam

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Masyarakat yang merasa melakukan mudik ke kampung halaman pada lebaran tahun ini, diminta kesadarannya melakukan karantina mandiri setelah pulang ke domisili tempat tinggalnya. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito meminta karantina mandiri ini dilakukan selama 5 x 24 jam.

“Karantina ini merupakan hal yang penting dan harus dilakukan sehingga dapat mencegah terjadinya penularan COVID-19 kepada orang-orang terdekat,” Wiku dalam keterangan pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Selasa (18/5/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Agar karantina mandiri ini berjalan efektif, maka Satgas COVID-19 di daerah setempat diminta mengoptimalisasi peran pos komando (posko) COVID-19 di tempat tinggal yang bersangkutan. Posko akan bertugas mendata, melaporkan dan memastikan seluruh pelaku perjalanan melakukan karantina mandiri. Fasilitas kesehatan terdekat juga harus dikoordinasikan agar jika ada kasus positif COVID-19 dapat dilakukan penanganan.

Wiku mengatakan, pemerintah daerah (Pemda) memiliki peran strategis dalam mengendalikan kasus yang ada di daerahnya masing-masing. Dikarenakan karakteristik masyarakat Indonesia dengan wilayah kepulauan dan memiliki kepadatan penduduk terbesar keempat di dunia. Untuk itu dibutuhkan peran aktif dari daerah agar mengimplementasikan kebijakan penanganan COVID-19 yang sudah ditentukan pemerintah pusat.

Baca juga: Satgas Waspada Sedini Mungkin Cegah Peningkatan Kasus Aktif Paska Lebaran

“Dengan sistem pemerintahan yang ter-desentralisasi dan otonomi daerah, peran pemda sangat penting. Karena pemda merupakan bagian dari Satgas Covid-19 di daerah, dan keberhasilan penanganan COVID-19 ditentukan satgas daerah bersama jajaran pemda,” kata Wiku.

Untuk peran satgas daerah sendiri, telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 440/5184/SJ yang ditujukan kepada gubernur, bupati walikota. Dalam aturan tersebut memberikan otoritas bagi pemda melakukan langkah mitigasi sesuai karakter geografis dan sosial kemasyarakatan serta budaya.

“Hal ini tidak terlepas dari keunikan yang dimiliki setiap daerah. Oleh karena itu saya meminta kepada satgas dan pemerintah daerah untuk dapat menjalankan kewenangan ini dengan baik agar kasus COVID-19 di daerah dapat ditekan,” lanjut Wiku.

Bagi masyarakat, juga memiliki peran penting mendukung upaya penanganan pemerintah dengan cara mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan termasuk menjalankan skenario pengendalian sesuai zonasi RT di wilayah masing-masing.

“Kepatuhan masyarakat merupakan bentuk kontribusi yang penting terhadap efektivitas penanganan yang dilakukan pemerintah,” pungkas Wiku.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Muncul Varian Covid-19, MPR Sarankan Pemerintah Tunda PTM

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menyarankan pemerintah menunda atau menjadwalkan ulang pembelajaran tatap muka (PTM) yang telah digelar karena muncul varian baru Covid-19 di beberapa wilayah di Indonesia.

“Kita berada dalam pilihan yang sulit, sebaiknya mendahulukan kesehatan daripada yang lain. Sebaiknya pembelajaran tatap muka ditunda sampai waktu yang memungkinkan untuk dibuka kembali,” kata Jazilul atau Gus Jazil dalam keterangannya, Minggu 20 Juni 2021.

Jazilul menyampaikan, anak-anak Indonesia perlu dilindungi dari pandemi Covid-19 karena mereka adalah generasi muda penerus bangsa.

Dia merasa prihatin dengan munculnya varian baru Covid-19 dan terbukti semakin tingginya angka penularan membuat kondisi mengancam dari proses pembelajaran tatap muka yang tengah berlangsung.

“Dalam menghadapi pandemi, apalagi dengan ditemukannya varian baru yang lebih berbahaya, kita tidak boleh pesimis, pasrah, apalagi putus asa,” ujarnya.

Dia menyatakan, di saat bangsa Indonesia mulai membuka kembali sekolah tatap muka, muncul varian baru Covid-19 yang memiliki daya penularan yang lebih cepat.

Akibat varian baru tersebut, katanya, menimbulkan lonjakan penularan, seperti di Bangkalan (Jawa Timur), Kudus (Jawa Tengah) dan Jakarta, merupakan tempat di mana varian baru itu ditemukan.

Padahal, dengan digelarnya pembelajaran tatap muka, membuat Indonesia terhindar dari hilangnya masa depan generasi penerus bangsa atau lost generation.

“Sudah setahun lebih anak-anak Indonesia tidak pergi ke sekolah, itu tidak hanya membuat bangsa ini terancam lost generation, namun juga bisa mengakibatkan anak-anak Indonesia malas belajar dan pergi ke sekolah,” ujarnya.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Anggota DPR Minta Polri Transparan Usut Kasus Pembunuhan Mara Salem

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi meminta Polri segera mengungkap secara transparan motif pelaku penembakan terhadap Pemimpin Redaksi LasserNewsToday, Mara Salem Harahap di Medan.

“Segera hentikan kekerasan dan ancaman teror kepada para jurnalis. Polri harus dapat segera menangkap pelaku dan membuka secara transparan motif pelaku,” kata Andi Rio, Minggu 20 Juni 2021.

Andi Rio menjelaskan, pers merupakan salah satu pilar demokrasi. Sebab, peran media sangat berkontribusi dalam mengawal proses demokrasi dalam membangun kemajuan bangsa dan negara.

Menurutnya, pers jangan sampai diintimidasi bahkan dibinasakan karena mereka harus menyampaikan berita secara objektif kepada masyarakat.

“Pers memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya demokrasi bangsa. Karena itu jangan sampai bangsa ini mengalami kemunduran, karena banyaknya ancaman atau tindak kekerasan kepada para insan pers dalam menjalankan tugas dan kewajibannya,” ujarnya.

Baca juga: AJI Medan Tuntut Polres Simalungun Ungkap Pembunuhan Jurnalis Mara Salem Harahap

Dia juga berharap agar seluruh elemen dan lapisan masyarakat untuk tidak berspekulasi serta bersabar dalam menunggu hasil keterangan resmi dari pihak kepolisian dalam menyelidiki kasus tersebut.

“Jangan sampai ada informasi liar yang berkembang yang tentunya dapat merugikan semua masyarakat sehingga lebih baik menunggu hasil penyelidikan dan penyidikan aparat kepolisian dalam mengungkap kasus tersebut,” pungkasnya.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Kasus Corona DKI Cetak Rekor, DPR: Jakarta Terancam Kolaps

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengatakan Provinsi DKI Jakarta mencetak rekor angka harian Covid-19. Selama Dua hari berturut-turut, DKI mencetak rekor tertinggi angka kematian harian, yakni 66 jiwa dan angka kasus harian 4.895 kasus.

“Ini membuat DKI menjadi provinsi dengan BOR faskes tertinggi secara nasional, atau dengan kata lain terancam kolaps,” ucapnya dikutip dari Antara, Minggu, 20 Juni 2021.

“Melihat kondisi tersebut, Jakarta bukan hanya sedang tidak baik-baik saja, dalam kondisi DKI begitu, langkah Gubernur DKI Anies Baswedan yang hanya memperketat penegakan aturan PPKM mikro jelas tidaklah cukup,” katanya menambahkan.

Data harian keterisian tempat tidur (bed occupancy rate/BOR) faskes DKI kata dia, sudah di atas 80 persen, jauh di atas standar WHO 60 persen. Bahkan, BOR RSDC Wisma Atlet sudah 90 persen, atau tertinggi selama faskes darurat itu berdiri.

Gubernur DKI, menurut Charles, harus menerapkan PSBB total, sebagaimana yang pernah diterapkan di ibu kota pada 16 Maret 2020 dan 14 September 2020. Sebab, menurut dia kondisi penularan Covid-19 di DKI hari ini lebih parah dari kondisi sebelum gubernur menerapkan dua PSBB sebelumnya.

Pada PSBB terakhir di DKI diterapkan 14 September 2020, angka kasus harian berkisar sekitar 1.300 kasus dan angka kematian 20 jiwa lebih, sementara sekarang sudah mencapai 4.800 lebih kasus dan 60 lebih angka kematian.

Baca juga: Jelang PSBB Transisi, DKI Catat Kasus Positif Covid-19 Tertinggi

Charles menyatakan jika dalam kondisi penularan COVID-19 tergawat di DKI sekarang ini gubernur tidak kunjung mengajukan permohonan PSBB total kepada Pemerintah Pusat, sebagaimana mekanisme aturan yang berlaku, maka dasar kebijakan Gubernur DKI pada dua PSBB sebelumnya menjadi pertanyaan buat publik.

“Kalau di awal pandemi dulu Gubernur Anies menjadi yang paling awal dan rajin menarik rem darurat bagi wilayahnya, apa yang menjadi pertimbangan Anies sekarang belum melakukan hal yang sama,” ujarnya.

Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunggu keputusan dari pemerintah pusat untuk mengambil kebijakan rem darurat ataupun hingga kebijakan “lockdown” terkait kasus Covid-19 di Jakarta yang meningkat signifikan.

“Nanti kita akan pelajari, tunggu keputusan pusat ya,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Jumat, 18 Juni 2021.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC