Channel9.id-Jakarta. Wamendagri Ribka Haluk mendorong penguatan kepemimpinan perempuan di lingkungan pemerintah daerah (Pemda) agar semakin transformatif, visioner, dan mampu melahirkan perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan.
Pesan tersebut disampaikan Ribka saat menjadi narasumber dalam Women’s Leadership Forum 2026 bertema Breaking Barriers, Building Impact yang digelar di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Senin (27/7/2026).
Menurut Ribka, transformasi merupakan fondasi utama bagi perempuan untuk tampil sebagai pemimpin yang mampu membawa perubahan. Ia menilai komitmen tersebut sejalan dengan Asta Cita keempat Presiden yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia, termasuk pemberian ruang yang setara bagi perempuan, sebagai salah satu prioritas nasional.
“Saat ini Bapak Presiden sedang giatnya memberikan peluang kepada kita semua, khususnya perempuan, harus terjadi transformasi. Apalagi dengan kepemimpinan seorang perempuan, bagaimana perempuan diberikan tanggung jawab, memengaruhi sistem, bahkan juga membuat regulasi dan kebijakan,” ujarnya.
Ribka mengungkapkan, dari 552 pemerintah daerah di Indonesia, jumlah perempuan yang menduduki jabatan kepala daerah sudah menunjukkan perkembangan. Namun, menurutnya, tantangan yang dihadapi bukan hanya soal jumlah, melainkan juga bagaimana perempuan memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk mengisi posisi-posisi strategis dalam birokrasi.
Berkaca dari pengalamannya meniti karier di pemerintahan, Ribka menilai semakin tinggi jenjang kepemimpinan, semakin sedikit perempuan yang berhasil mencapainya. Karena itu, ia mendorong perempuan untuk memiliki visi hidup yang jelas, terus meningkatkan kompetensi, serta memperkuat kapasitas melalui pendidikan.
Di sisi lain, Ribka menilai kebijakan afirmatif bagi kepemimpinan perempuan perlu disusun berdasarkan data dan hasil kajian yang komprehensif. Untuk itu, ia mendorong Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta LAN melakukan riset mengenai tantangan yang dihadapi perempuan dalam birokrasi. Hasil penelitian tersebut diharapkan menjadi masukan bagi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam memperkuat kebijakan menuju kesetaraan gender.
“Kita sangat mengharapkan adanya masukan dari lembaga-lembaga, baik itu dalam bentuk riset ataupun kajian birokrasi lainnya. Kita ingin menaikkan kuantitasnya, tetapi kualitasnya juga kita perbaiki,” katanya.
Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa transformasi kepemimpinan tidak cukup hanya diwujudkan melalui regulasi. Implementasi kebijakan harus terus dievaluasi agar mampu menghasilkan pemimpin perempuan yang memiliki visi kuat, mampu memengaruhi sistem, dan menghadirkan perubahan yang berdampak bagi masyarakat.
“Kita sering evaluasi terus di mana yang gagal dalam kepemimpinan ini. Ini sangat membutuhkan leadership yang memiliki vision yang transformatif,” pungkasnya.
Baca juga: Ribka Haluk Pastikan Proyek Strategis di Papua Berjalan Sesuai Target
