Channel9.id-Jayapura. Wamendagri Ribka Haluk menegaskan pendataan Orang Asli Papua (OAP) menjadi langkah strategis pemerintah untuk menyusun kebijakan kesejahteraan hingga pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang lebih tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Ribka usai mengikuti Rapat Koordinasi Data OAP se-Tanah Papua di Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Papua, Kamis (21/5/2026).
Menurut Ribka, pemerintah tengah menyiapkan basis data OAP secara menyeluruh yang nantinya digunakan untuk sensus kesejahteraan masyarakat Papua.
“Data database Orang Asli Papua ini akan dipakai untuk sensus kesejahteraan, kesejahteraan Orang Asli Papua,” kata Ribka kepada awak media.
Ia menjelaskan, data tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan di berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur yang menyasar masyarakat OAP.
Pendataan dilakukan melalui kerja sama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Ribka mengatakan proses tersebut telah dimulai dari Provinsi Papua sebagai provinsi induk dan kini diikuti provinsi lain di Tanah Papua.
Selain itu, Ribka menyoroti pengelolaan dana Otsus Papua yang disebut terus diperkuat melalui perbaikan tata kelola dan sistem interoperabilitas antarkementerian.
Ia menyebut hingga Mei 2026, penyaluran dana Otsus tahap pertama kepada 46 daerah di enam provinsi Papua telah mencapai 100 persen.
“Tadi sudah kami presentasi posisi hari ini, 2026, per Mei hari ini sudah 100 persen untuk tahap triwulan satu,” ujarnya.
Menurut Ribka, percepatan penyaluran dana tersebut didukung integrasi sistem antara Kemendagri, Kementerian Keuangan, dan kementerian/lembaga terkait sehingga proses perencanaan hingga transfer anggaran dapat dipantau lebih terintegrasi.
“Saya pikir ini sebuah percepatan yang sudah dilakukan. Sebuah lompatan, sebuah perbaikan tata kelola yang semakin baik,” tandasnya.
baca juga: Wamendagri Ribka Pastikan Penanganan Pengungsi Jayawijaya Terkoordinasi
