Connect with us

Politik

Rizieq Akan Pimpin Revolusi, KSP: Itu Seruan Penggulingan Kekuasaan

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Habib Rizieq Shihab disebut bakal memimpin revolusi akhlak jika tiba di Indonesia. Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menyebut seruan-seruan Habib Rizieq dinilai tidak mencerminkan revolusi akhlak.

“Kan kita tahu bagaimana seruan Habib Rizieq ya itu bukan seruan-seruan revolusi akhlak, itu seruan penggulingan kekuasaan. Jadi tidak konsisten antara jargon yang dipakai dengan revolusi akhlak yang kita baca di sosial media dengar dari berita,” kata Tenaga Ahli Utama KSP, Donny Gahral Adian, Minggu (18/10) dikutip detikcom.

Baca juga: FPI: Habib Rizieq Segera Pulang dan Pimpin Revolusi 

Donny menyebut pemerintah akan menyambut revolusi akhlak itu jika dilakukan dengan benar dan bertujuan memperbaiki moral. Namun, menurut dia, jika revolusi akhlak dilakukan dengan kekuatan untuk memaksakan kehendak, hal itu akan ditentang.

“Jadi saya kira kalau memang betul revolusi akhlak kita sambut dengan baik itu artinya untuk perbaikan moral, silakan saja. Tapi, kalau gerakan inkonstitusional, apalagi dengan gerakan massa untuk memaksakan kehendak, saya kira jauh dari revolusi akhlak, kalau jalur moral itu bagus tapi kalau jalur politik menggunakan kekuatan untuk memaksakan kehendak itu yang jadi masalah,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Umum FPI Munarman mengungkapkan makna revolusi yang akan dipimpin Habib Rizieq Shihab jika tiba di Indonesia. Munarman menyebut revolusi itu adalah revolusi akhlak.

“Soal pernyataan bahwa Habib Rizieq akan pimpin revolusi, saya juga mau katakan sekarang ini Pak Jokowi mengatakan revolusinya adalah revolusi mental, kenapa ketika Habib Rizieq mengeluarkan kata revolusi, memimpin revolusi itu dipersoalkan? Jadi secara per definisi, revolusi itu adalah perubahan yang cepat itu yang dimaksud, perubahan cepat dalam soal apa? Kalau rezim Pak Jokowi dengan pimpinan Pak Jokowi membuat slogan revolusi mental, maka Habib Rizieq menyuarakan, dan membawa, serta akan memimpin revolusi akhlak,” kata Munarman, seperti dilihat di YouTube Front TV, Minggu (18/10).

Munarman menjelaskan, revolusi akhlak itu mengubah perilaku agar meneladani sikap Nabi Muhammad SAW. Dia mencontohkan revolusi akhlak seperti mengubah perilaku orang yang tadinya sering berbohong menjadi tidak berbohong dan yang tadinya sering meninggalkan salat jadi sering salat.

“Akhlak seperti apa? Menjadi akhlak kepada Rasulullah, akhlak yang berdasarkan Al-Qur’an dan Assunnah, akhlak yang dari orang suka bohong direvolusi jadi tidak bohong, orang yang tidak suka salat menjadi orang yang suka salat, orang yang suka khianat jadi tidak khianat, itu yang mau diajak oleh Habib Rizieq, revolusi orang yang terjajah menjadi tidak tertindas, orang yang dizalimi jadi orang yang bebas dari penzaliman,” jelasnya.

Pernyataan soal Habib Rizieq akan memimpin revolusi pertama kali diucap oleh Ketua Umum FPI Ahmad Shabri Lubis. Sahbri menyebut Habib Rizieq akan segera pulang ke Indonesia dan memimpin revolusi.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Demokrat Respon Megawati: Sumbangsih Pemerintah Terhadap Milenial Apa?

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan menganggap tidak bijak jika mempertanyakan sumbangsih generasi milenial kepada negara seperti yang diutarakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Karena bisa saja kaum milenial juga mempertanyakan apa sumbangsih pemerintah bagi kaum milenial dalam menggapai cita-cita mereka di masa depan,” kata Ossy, Kamis (28/10).

Menurut Ossy, alangkah baiknya jika semua pihak sama-sama berperan aktif dalam memberikan sumbangsih. Semua kalangan juga perlu saling menghargai.

“Yang terbaik, seluruh pihak saling menghargai dan menghormati sehingga didapatkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik lagi ke depan,” kata Ossy.

Baca juga: Megawati Kepada Milenial: Apa Sumbangsih Kalian?

Menurutnya, banyak generasi muda meraih prestasi dengan caranya sendiri selain hanya menggelar demonstrasi.

Terlebih, demonstrasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang berujung ricuh dan terjadi perusakan fasilitas umum diduga kuat tidak dilakukan oleh mahasiswa. Tetapi oleh pihak yang memang berniat merusak fasilitas.

Hal itu terungkap dalam hasil investigasi Narasi TV yang menunjukkan ada sekelompok pemuda berpakaian serba hitam yang menyulut api hingga Halte TransJakarta terbakar hebat.

“Sehingga aksi demonstrasi kemarin dapat dianggap sebagai niat baik rakyat untuk menyampaikan pesan dan kritiknya terhadap pemerintah. Dan jika ini dilakukan dengan mematuhi aturan hukum maka aksi demo dilindungi oleh konstitusi kita.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri Megawati mempertanyakan sumbangsih generasi milenial yang telah diberikan kepada negara selain berdemonstrasi.

Dia juga mengaku telah meminta Presiden Jokowi agar tidak terlalu memanjakan generasi muda masa kini yang disebut sebagai generasi milenial.

“Apa sumbangsih kalian untuk bangsa dan negara ini? Masa hanya demo saja? Nanti saja di-bully, saya enggak peduli,” kata Megawati dalam acara peresmian kantor DPP PDIP secara virtual, Rabu (28/10).

“Yang mau demo-demo, ngapain sih kamu demo-demo? Kalau enggak cocok pergi ke DPR, di sana ada yang namanya rapat dengar pendapat, itu untuk terbuka bagi aspirasi kalian,” tambahnya.

IG

Continue Reading

Politik

Fraksi PKS Kirim Surat Protes ke Presiden Prancis

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Fraksi PKS DPR mengecam pernyataan Presiden Prancis Emannuel Macron yang mendukung penerbitan kartun penghinaan kepada Nabi Muhammad. Fraksi PKS pun mengirim surat protes kepada Presiden Prancis lewat Duta Besarnya di Jakarta.

Fraksi PKS juga mendukung sikap tegas Kemenlu yang telah memanggil Duta Besar Prancis untuk Indonesia guna menyampaikan kecaman atas pernyataan Presidennya.

“Fraksi PKS mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang jelas menghina Islam karena mendukung penerbitan kartun yang menghina Nabi Muhammad. Untuk itu, Fraksi PKS mengirim surat resmi protes kepada Presiden Prancis atas sikap dan pernyataan kontroversialnya tersebut,” kata Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini, Kamis (29/10).

Menurutnya, sikap tegas Kemenlu RI yang memanggil Dubes Prancis untuk menyampaikan sikap dan kecaman sudah tepat. Pun harus didukung penuh sebagai bagian dari negara yang cinta kedamaian dunia.

“Pernyataan Presiden Prancis bisa mengganggu kedamaian dunia karena mencerminkan ekspresi kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Perdamaian dunia tidak bisa diraih jika orang bebas menghina, mengolok-olok keyakinan lain, apalagi terhadap figur yang sakral bagi umat beragama,” katanya.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Politik Dinasti di Pilkada 2020, Pengamat: Demokrasi Seperti Terinfeksi Virus

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Wakil Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jojo Rohi mengatakan, dinasti politik menyebabkan demokrasi pada Pilkada 2020 seperti terinfeksi virus.  Menurut Jojo, pada Pilkada kali ini terdapat 124 calon kepala daerah yang terafiliasi dengan politik dinasti.

“Ada 124 calon kepada daerah terpapar politik dinasti, itu misalnya ada 29 calon kepala daerah adalah istri dari bupati atau merupakan keluarga inti dari inkumben atau bupati,” ujarnya dalam diskusi bertajuk ‘Pilkada dan Mimpi Penguatan Demokrasi Dari Bawah’ secara virtual, Rabu (28/10/2020).

Jojo mengatakan, terjadinya politik dinasti dalam demokrasi Indonesia tak terlepas dari partai politik yang buruk dalam kaderisasi.

Baca juga: PKS: Praktik Politik Dinasti Bahayakan Demokrasi

Ia pun mengibaratkan kondisi demokrasi pada Pilkada 2020 seperti pasien yang melakukan pemeriksaan Covid-19 melalui metode rapid test dan dinyatakan reaktif.

“Nah kalau Pilkada kita saat ini diibaratkan Covid-19 ini, kalau kita rapid test demokrasi kita saat ini hasilnya reaktif ya,” kata Jojo.

“Mampetnya sirkulasi kader itu membuat parpol mengalami krisis kader dan karena itu lah makanya, kemudian politik dinasti bisa subur ya,” ucapnya. Lebih Lanjut, Jojo mengatakan, apabila politik dinasti terus dilanjutkan, akan melahirkan oligarki baru di tingkat daerah.

Menurut Jojo, indikasi oligarki tersebut memungkinkan terjadi pada Pilkada 2020. Sebab, calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada ditentukan dan diputuskan langsung para petinggi partai di tingkat pusat. “Artinya masyarakat atau pemilih hanya terlibat dalam proses akhir di TPS, jadi kedaulatan rakyat ada di ekornya,” pungkasnya

Sementara itu, Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia Aditya Perdana melihat dampak dinasti politik ini membuat pasangan calon kepala daerah minim menawarkan program perbaikan di daerah saat pandemi Covid-19.

“Kandidat cenderung belum menawarkan program yang harus bisa disampaikan kepada masyarakat pada masa pandemi,” papar Aditya.

Padahal, kata dia, program yang ditawarkan dari pasangan calon kepala daerah sangat diperlukan masyarakat, dalam menentukan pilihannya pada 9 Desember 2020 di tempat pemungutan suara (TPS).

“Tapi saya perhatikan, masih belum bertarung isu atau program yang ada kaitannya dengan tahun depan ketika mereka terpilih,” ujar Aditya.

“Misalnya mereka punya program konkret apa terkait isu kesehatan dan isu ekonomi. Itu belum kelihatan sekarang,” sambungnya.

IG

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC