Connect with us

Opini

56 Tahun Partai Golkar: Bertarung di Usia Matang

Published

on

Oleh: Indra J Piliang*

Channel9.id-Jakarta. Ketika mencoba menemukan sejumlah koleksi buku-buku saya yang bertemakan Partai Golkar, tentulah yang terbanyak berupa sejumlah hasil musyawarah, rapat kerja, hingga rapat koordinasi. Buku-buku yang berupa petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan. Garis-garis besar haluan organisasi tentulah paling menumpuk.

Tentu, bagian yang paling sulit saya temukan adalah laporan pertanggungjawaban keuangan partai. Soalnya, pertanggungjawaban wajib dari anggaran yang berasal dari APBN atau APBD berjumlah relatif sedikit dibandingkan dengan operasional Partai Golkar. Bahkan guna membayar iuran listrik, air, serta gaji pegawan kesekretariatan tidaklah memadai.

Rencananya, saya mau memunculkan sejumlah buku tentang Partai Golkar itu dalam webinar atau youtube. Sayang, saya tidak memiliki banyak waktu guna membongkar isi perpustakaan pribadi saya. Ribuan buku itu berada di rumah kami yang di Bogor yang jarang dihuni.

Belakangan, saya memang mulai memunculkan minat guna menggunakan youtube atau zoom meeting sebagai area ekspresi. Sungguh sulit sekali. Terbiasa dengan bahasa tulisan, kini kudu berani untuk bercakap. Kebanyakan cakap yang tercurah dari mulut juga tak mudah ditangkap dalam bentuk teks. Sama dengan teks yang panjang, tanpa koma. Tulisan yang pendek, singkat, lebih mudah dipahami, ketimbang tulisan yang terbiasa dimunculkan para perawi kitab-kitab suci yang nyaris tanpa koma itu.

Baik, tidak bertemu buku-buku itu?

Ketik “disertasi tentang Partai Golkar” dalam googling. Waw! Luar biasa! Yang muncul adalah skripsi, tesis, plus disertasi. Jumlahnya bejibun. Setiap perguruan tinggi di daerah memuat hasil karya seputar Partai Golkar. Andai seluruhnya dibukukan, diperlukan satu gedung perpustakaan khusus di Slipi guna menghimpunnya. Barangkali, salah satu tugas Golkar Institute adalah mengumpulkan seluruh karya akademis terkait Partai Golkar ini.

Tentu, jangan lupa, Partai Golkar bukan saja memiliki statuta, tapi sudah melalang-buana hingga tahun 2045. Visi Negara Kesejahteraan 2045 sudah dikeluarkan dari Slipi, dalam era Ketua Umum Aburizal Bakrie. Memang, belum lagi tersusun secara periodik, mengingat Partai Golkar – kala itu – bukanlah partai penguasa. Ikut serta dalam pemerintahan, iya. Terutama guna menjaga kekokohan posisi partai pengusung presiden dan wakil presiden terpilih di Parlemen. Sulit bagi Partai Golkar untuk tak menempatkan diri pada posisi itu. Jika satu persoalan saja tak disetujui Partai Golkar, pemerintahan bakal mendapat serangan bertubi.

Jadi, harap maklum jika saya tidak ikutan bersitegang urat leher. Terkecuali, jika berdebat atas nama komponen partai, bisa saya layani dengan sekian banyak dokumen. Itu kalau ada yang masuk kategori debat resmi.

Sebagai Ketua Balitbang DPP Partai Golkar yang terkadang lebih dulu memberikan pernyataan, tentu saya berulang-kali menemukan kenyataan seperti itu. Berkali-kali saya berdebat dengan Bang Ical, bahkan dari pagi sampai malam. Contoh, Bang Ical menegur saya terkait Perppu tentang Mahkamah Konstitusi. Saya memberikan pernyataan di Palu, dalam kegiatan Partai Golkar di sana.

“Indra, saya yang meminta Presiden SBY guna mengeluarkan Perppu itu!  Kenapa kamu mengatasnamakan Balitbang DPP Partai Golkar menyatakan Perppu itu lemah?” tegur Bang Ical, dalam pesawat pribadi yang saya lupa kemana lagi setelah saya segera balik dari Palu.

“Gini saja, Bang. Kita taruhan saja. Apakah Mahkamah Konstitusi bakal menolak atau menerima Perppu itu? Saya haqqul yakin, ditolak!” kata saya.

“Apapun itu, Presiden perlu punya sikap dalam wadah konstitusi. Perppu adalah sikap itu. Supaya spekulasi tidak menjadi liar,” kira-kira seperti itu alasan Bang Ical.

Dengan banyaknya perdebatan dengan Bang Ical, saya merasa menimba ilmu dewa-dewa politik dengan gratis. Bagaimanapun, semua ketua umum partai politik, apalagi partai sebesar Partai Golkar, sudah masuk kategori “Para Dewa”. Berdebat dengan Dewa? Ya, sudah tentu bagian dari “Manusia Setengah Dewa” yang dicari dalam lirik Iwan Fals.

Bukan saja dengan Bang Ical saya berdebat. Tentu juga dengan Pak Jusuf Kalla, Mas Novanto, Bang Fahmi Idris, Bang Rizal Mallarangeng, Bang Happy Bone Zulkarnaen, Pak Agung Laksono, Bang Idrus Marham, Bang Yorrys Raweyai, Bang Andi Achmad Dara, Kang Agun Gunadjar Sudarsa, dan lain-lain. Posisi sebagai “juru bicara” partai waktu itu masih lebih cair, dibanding sekarang. Tidak perlu menjadi anggota DPR RI, asal dianggap “orangnya Ketua Umum”, sudah memberi status sebagai juru bicara partai.

Nurul Arifin, Tantowi Yahya, Idrus Marham, dan sejumlah yang lain, mendapatkan “izin tanpa Surat Keputusan” guna menghadapi seluruh peluru yang ditembakkan pers, pengamat, atau lembaga negara lain kepada Partai Golkar.  Bang Idrus memang lebih banyak memunculkan kaum intelektual muda di sekeliling meja kerja Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar. Kecakapan berbahasa adalah bagian dari nomenklatur Utama berada dalam lingkaran itu.

Dan tentu, tanpa ada gaji, walau tiap hari berada di depan garis peperangan. Mau adu klipingan keberadaan pernyataan di media cetak atau elektronik, dari pagi hingga malam?  Boleh. Asal ada hadiahnya, hehe.

Sekarang? Posisi Partai Golkar berada jauh lebih di depan lagi. Ketua Umum DPP Partai Golkar adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Walau sempat diminta untuk sesekali mampir di kantor beliau, saya lebih memilih datang ke rumah pribadi. Isu ekonomi lebih dikuasai oleh Airlangga Hartarto. Walau, ketika menjelaskan, tekanan politiknya lebih terasa kental.

Saya sering mengikuti dengan rinci penjelasan Airlangga, bahkan dengan memutar ulang wawancaranya dengan Detik-Com yang menurut saya menarik dan keren. Tapi, tak banyak publik yang mau habiskan waktu dengan cara seperti itu – bahkan mereka yang kudu berada dalam stakeholders utama, seperti pengamat, kritikus, ilmuwan, atau apapunlah mereka yang kadung adalah kritikus para dewa atau yang bertarung dengan dewa. Bagaimanapun, Airlangga adalah satu dari sekian “dewa” dalam sebutan kami dulunya. Kanal-kanal media sosial Airlangga yang informatif, sepi dari serangan, hujatan, celaan, ataupun kritikan langsung.

Padahal, sebagai kritikus selama delapan tahun lebih, saya selalu utamakan membaca apa yang disampaikan oleh tokoh atau pihak yang saya kritik. Itu sudah menjadi #JurusPembukaKritikusPemula yang saya pelajari sejak di kelompok studi mahasiswa. Tak perlu jauh-jauh mencari Kakek Segala Tahu di Bukit Tambun Tulang dalam novel Bastian Tito guna mendapatkan jurus itu.

Nah, kalau sudah begini mau apa?

Saya menyaksikan Airlangga sudah menggunakan gigi dua, ketika elemen Partai Golkar masih berasa pada gigi satu. Bang Ical jelas, dia adalah olahragawan, pemegang ban hitam dalam karate. Saya pernah temui ketika ia masih berada di kolam renang, pun lagi bermain tenis. Bahkan, saya pernah lihat Bang Ical mandi di kamar mandi restoran Padang, guna berganti pakaian yang basah oleh keringat.

Bang Ical selalu mengkritik tubuh saya yang tidak bugar, karena menggunakan jaket kulit hitam. Padahal, sering saya menemuinya dalam posisi setelah atau sedang menuju stasiun televisi yang berhawa dingin. Bahasa yang disampaikan oleh Bang Ical lebih terasa berdenging di telinga orang-orang Melayu seperti saya. Atau, pilihan diksi Pak Jusuf Kalla.

Airlangga? Ia adalah titik temu dari dua suku bangsa terbesar di Indonesia, Jawa dan Sunda. Tiga orang pengguna diksi terkuat Sunda dan Jawa itu adalah Ganjar Pranowo, Khofifah Indar Parawangsa, dan Ridwan Kamil. Coba, ketika mereka berbicara, mencuit, atau memunculkan sejumlah meme, apa serbuan para netizen? Dan bayangkan kalau pilihan diksi ketiga orang itu muncul dalam satu orang, Airlangga Hartarto? Makin banyak serbuan.

Begitu juga Partai Golkar hari ini. Usia 56 tahun adalah usia dewasa. Sangat dewasa. Tapi bagaimana kalau di usia inilah, Partai Golkar sedang berada dalam momen to be or not to be? Bertarung dengan seluruh ide dan gagasan yang sudah dibangun selama 20 tahun terakhir ini, lewat ratusan buku, makalah, seminat, tesis, skripsi, ataupun tokoh-tokoh yang muncul menyampaikan pikiran-pikirannya.

Omnibus Law – saya menggunakan diksi Omnibus Bill, ketika belum menjadi undang-undang – bisa jadi berasal (sebagian) dari ide dan pikiran tokoh-tokoh Partai Golkar itu. Idealita dan konsep negara kesejahteraan bisa saja masuk di dalamnya.

Jika memang itu yang terjadi, ketika ide, gagasan, dan pikiran sudah menjadi bagian dari hukum positif, seluruh fungsionaris Partai Golkar, termasuk anggota dan simpatisan, mau-tidak-mau, suka-tidak-suka, layak menjadi petarung baik untuk salah satu ide, atau minimal bertarung dalam bentuk yang lebih dewasa. Salah satunya, membelah-belah lagi, membagi-bagi lagi seluruh cakupan omnibus law itu, lalu memadankan dengan keahlian dan pengalaman yang dipunya.

Tak berdiam diri, apalagi dengan harapan bakal muncul satu gelombang aksi mahasiswa, lalu menunjuk salah satu orang – katakanlah Airlangga – sebagai Air – Lingga – Yoni dari seluruh kesalahan manusia Indonesia dengan massa aksi di Monas. Ya, sebagaimana bangsa ini pernah menyalahkan Sukarno, dua tahun setelah Partai Golkar lahir. Atau mempermalukan Soeharto, 34 tahun kemudian.

Sebab, Airlangga masuk Partai Golkar pada 1998 itu, ketika Pak Harto sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina. Ia tak terbiasa sebagai pribadi yang one man show. Selama 22 tahun di dalam tubuh Partai Golkar, jejak-langkah pertarungannya sudah bisa dilacak. Sementara saya sendiri, baru 12 tahun memiliki NPAPG. Beda satu dekade. Kalau ada yang baru mengurus NPAPG sekarang, asal ikut dalam pertarungan, satu dekade atau satu periode kepengurusan, tak memberikan beda.

Pertarunganlah yang bakal terus membesarkan Partai Golkar. Kembali hanya menjadi pengikut, pengusung, atau muncul sebagai sebenar-benar pemenang. Dan dengan cara itulah ia meniti usia paling matang, 60 tahun. Kapan itu? 20 Oktober 2024. Saat Presiden Republik Indonesia berikutnya dilantik di depan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia….

*Bappilu Partai Golkar dan Pemrakarsa Korsa Airlangga

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

Promoter di Ranah Praksis

Published

on

By

Oleh: Dr. Usmar.SE.,MM

Channel9.id – Jakarta. Melihat peristiwa yang terjadi dalam dua minggu terakhir ini sejak disahkannya RUU Cipta kerja oleh DPR RI dalam rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan I tahun 2020-2021 pada tanggal 5 Oktober 2020 dimana sebagian masyarakat menolak meski mungkin belum sempat memahaminya secara substansial. Tetapi juga sebagian masyarakat dapat memahaminya, karena memang menghadapi dinamika perkembangan sosial di era Revolusi Industri 4.0 di abad 21 yang sedang terjadi saat ini pasti tidak sama dengan situasi dan kondisi sosial di abad 20 lalu.

Untuk itu melakukan berbagai penyesuaian dan perbaikan dalam peraturan dan ketentuan yang berfungsi memayungi berbagai kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam konteks ke kinian dan ke depan adalah suatu keharusan yang tidak bisa di hindarkan, karena memang pada hakekatnya sesuatu yang abadi itu hanyalah perubahan.

Konsepsi Promoter

Dipisahnya Polri dengan TNI yang waktu itu bernama ABRI sebagai buah dari gerakan reformasi 1998, telah menempatkan Polri sebagai eksekutor dalam hal memelihara keamanan serta ketertiban umum telah mengembalikan fungsi Polri sebagaimana yang berlaku universal yaitu menjaga dan memlihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum yang dapat kita sebut dengan singkatan LinYomyan Gakkum Harkamtibmas, mutlak menuntut perubahan juga dalam konsepsi dan implementasi pengelolaan Sumber daya Polri.

Promoter sebagai sebuah Konsepsi Manajemen Strategi dalam pengelolaan organisasi POLRI, pertama kali disampaikan oleh Komjen. Pol. Drs. Muhammad Tito Karnavian, MA., Ph.D. saat mengikuti proses fit and proper test calon Kapolri, di depan Komisi III DPR RI, Kamis 23 Juni 2016 yang lalu.

Promoter yang merupakan singkatan dari Profesional, Modern dan Terpercaya adalah suatu keinginan mulia yang sekaligus sebuah cita-cita besar yang relatif berat untuk di wujudkan, jika melihat sumber daya yang dimiliki kepolisian di tahun 2016 itu.

Adapun untuk implementasinya akan dilakukan dalam 3 tahap, yaitu :
Tahap 1 berada di 100 hari pertama kerja Kapolri terpilih. Tahap II November 2016 – Desember 2019. Tahap III Januari 2020 – Desember 2021

Menilik dari rencana rentang waktu penerapan konsepsi tersebut, berarti saat ini sudah memasuki ujung recana penerapan konsepsi tersebut.

Bagaimana kita menilai implementasi konsepsi Promoter tersebut di ranah Praksis ?

Dalam konteks perspektif publik, paling tidak harus memenuhi dua syarat utama, jika ingin sebuah konsepsi dapat diterapkan dengan baik, yaitu Kepercayaan Publik dan Dukungan Publik. Tentu saja kedua perspektif tersebut sebagai syarat utama dapat di peroleh Institusi Polri, bila mampu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak-hak individu.

Apakah hal yang sangat prinsipil ini sudah dilakukan oleh institusi Polri ? inilah yang akan kita lihat dan bicarakan dalam kesempatan tulisan ini.

Untuk mengimplementasikan konsepsi Promoter, paling tidak ada tiga kebijakan penting yang akan dilakukan, yaitu:

1). Peningkatan Kinerja,
– Profesionalisme dalam penegakan hukum,
– Peningkatan layanan publik yang berbasis IT, dan
– Pemeliharaan kamtibmas yang lebih optimal.

2) Perbaikan Budaya Institusi,
– Minimalisir budaya koruptif,
– Menghilangkan kekerasan eksesif
– Menihilkan arogansi kekuasaan.

3) Manajemen Media.
– Friendly dengan berbagai Media
– Menghormati dan menghargai kerja para Jurnalis

Peningkatan Kinerja
Dalam rilis akhir tahun 2019 yang disampaikan Polri mengutip berbagai lembaga survei terjadi penurunan dalam hal Kepuasan, Kepercayaan dan Citra Polri. Ini dapat kita lihat dari beberapa laporan lembaga survei, seperti :
– Survei LSI Denny JA tingkat Kepercayaan Masyarakat ada di angka 72,1 persen turun dari sebelumnya 87,8% di tahun 2018
– Survei Litbang Kompas menunjukkan kepercayaan publik ada di angka 70,8 persen turun dari sebelumya 82,9 persen di tahun 2018
– Survei Alvara Research menunjukkan kepuasan publik 78,1 persen turun dari 78,8 persen di tahun 2018

Dan yang menarik, dengan kebesaran jiwa Kapolri saat ini Jenderal Idham Azis atas nama pimpinan Polri mengapresiasi apapun hasilnya survei tersebut, dan akan berupaya untuk memperbaiki kinerja institusinya, agar ke depan dapat lebih baik lagi.

Bagaimana di Tahun 2020

Adapun hasil rilis beberapa lembaga survei di awal sampai dengan pertengahan tahun 2020, menunjukkan trend positif, seperti yang disampaikan oleh lembaga-lembaga survei di bawah ini,:

– Survei Indikator Politik Indonesia menyebut 80,7 persen responden menyatakan puas atas kinerja Polri, dimana survei diadakan Indikator Politik Indonesia terhadap 1.200 responden dengan metode kontak telepon pada rentang waktu 16 Mei hingga 18 Mei 2020.
– Survei Alvara Research Center menyebut tingkat kepuasan publik terhadap Polri ada di 72,7 persen.
-Indonesia Indicator merilis hasil riset persepsi publik dan media massa terhadap kinerja Polri sepanjang 2020, berdasarkan analisis framing pemberitaan media online di Tanah Air memberi nilai rapor kinerja Polri pada tahun ini sebesar 79 dari angka 100.

Menilik dari perolehan angka rata-rata masih di atas 75 persen, ini menunjukkan bahwa sesuai pernyataan Kapolri di ujung tahun 2019 lalu bahwa institusi yang dipimpinnya akan terus meningkatkan kinerja sebaik mungkin telah diupayakan.

Lantas bagaimana kinerja untuk Perbaikan Budaya Institusi, Manajemen Media ? Menurut pendapat saya untuk perbaikan budaya Institusi sudah berjalan dengan baik, hanya sedikit tercederai oleh perilaku sesat perwira tinggi Polri dalam kasus Djoko Chandra, dan hal lain seperti ikut sertanya perwira tinggi aktif Polri menjadi Ketua pengurus PSSI.

Sedangkan langkah kebijakan manajemen media untuk mengelola persepsi publik melalui media dan media sosial yang dilakukan institusi Polri juga sudah berjalan baik, ini dapat kita lihat diantaranya dari follower Akun @tmcpoldametro di Twitter, mencapai 7,8 juta follower dan akun @divHumas_Polri dengan 1,4 juta follower. Ini menunjukkan bahwa institusi Polri sudah menyadari bahwasannya persepsi publik terhadap Polri secara keseluruhan dapat melalui pengelolaan persepsi melalui media massa dan media sosial.

Ini sejalan dengan rilis dari Indonesia Indicator yang menyebut bahwa sepanjang 2020 ini, Polri diberitakan dalam 331.308 berita dari 2.647 media online berbahasa Indonesia. Dari keseluruhan berita terkait kinerja Kepolisian Indonesia itu, sekitar 79 persennya memiliki sentimen netral dan positif. Sementara, pemberitaan terkait Kepolisian Indonesia yang memiliki sentimen negatif sebanyak 21 persen.

Resiko Sebagai Eksekutor Kamtibmas

Ketika posisi Polri saat ini menjadi eksekutor dalam menjaga dan menegakkan Kamtibmas yang berhadapan langsung dengan masyarakat dari berbagai kelompok dan berbagai kepentingan, maka ada resiko yang tidak bisa dihindarkan. Yaitu munculnya rasa senang dari masyarakat yang kepentingannya dapat diakomodir, dan mungkin juga rasa tidak senang dari masyarakat, baik kepada Institusi Polri maupun personal Polri ketika kebetulan ada kepentingannya yang karena berbagai sebab tidak bisa di akomodir. Misalnya yang masih hangat adalah dari berbagai aktivitas masyarakat dalam merespon disahkannya RUU Cipta Kerja, baik dari mahasiswa, buruh dan masyarakat umum lainnya.

Sebagai seorang yang pernah aktif sebagai aktivis gerakan di era 90-an, dalam menentang otoritarian rezim Orba, tentu saja melihat kegiatan protes dan demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan pengesahan RUU Cipta Kerja ini adalah hal yang biasa, wajar dan tidak ada masalah.

Indonesia sebagai sebuah negara yang telah memilih jalan demokrasi dalam hidup berbangsa dan bernegara, tentu saja harus memahami bahwa demonstrasi dan unjuk rasa adalah suatu instrumen demokrasi bagi masyarakat dalam merespon kebijakan pemerintah, baik itu respon sebagai bentuk setuju atau pun respon sebagai bentuk tidak setuju dan penolakan terhadap sebuah kebijakan pemerintah.

Tetapi untuk tindakan kekerasan dan pengrusakan fasilitas publik, apapun sebabnya, tentu sulit mencari alasannya untuk diterima akal sehat sebagai pembenar terhadap tindakan dan perilaku seperti itu.

Persoalan yang muncul dan lebih dramatis lagi terjadi ketika massa demonstran yang meyakini tindakannya itu benar, sebagai bentuk militansi dalam memperjuangkan sesuatu yang diyakininya bertemu dengan posisi anggota Polri yang karena tugas dan kewajibannya untuk tegak lurus dalam menjaga kamtibmas  Sehingga dalam persepsi dan tindakan yang berseberangan ini, maka benturan fisik keduanya tak terhindarkan, hingga ada yang terluka diantara kedua belah pihak, yang tentu saja amat kita sesali bersama.

Pentingnya Penegakan KAM Selain HAM

Akibat terjadinya benturan dari massa demonstran dan petugas Kepolisian yang karena dinamika situasi dan kondisi lapangan yang tak terduga apapun dapat terjadi. Maka kemudian saat ada yang terluka terjadilah perbedaan pandang dalam perspektif penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk oleh lembaga negara resmi KOMNAS HAM yang menyebut dan meminta aparat kepolisian untuk lebih menghormati HAM. Hanya saja ketika ada dari pihak kepolisian yang terluka karena tindakan kekerasan saat sedang bertugas menjalankan kewajibannya, Komnas HAM tidak segera juga menyampaikan hal yang sama. Padahal itu juga pelanggaran HAM.

Karena itu, sebagai sesama anak bangsa yang tentunya sama-sama menginginkan untuk memajukan bangsa, dengan menghormati dan menghargai manusia dan kemanusiaan, seharusnya tidak selalu berkutat hanya dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), tapi juga harus bersemangat menerapkan Kewajiban Asasi Manusia (KAM), yang merupakan sebagai penyanggah untuk mencegah munculnya tindakan pelanggaran HAM.

Karena pada titik equlibrium antara KAM dan HAM, adalah sebuah kesadaran kemanusiaan. Bahwa dalam perspektif bernegara, kita tidak harus berpikir serupa, yang lebih penting adalah berpikir bersama.

Jakarta, 17 Oktober 2020
Penulis adalah Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Prof. Dr. Moestopo (Jakarta)

Continue Reading

Nasional

Miris, Tolak Pilkada tapi Demo Berkerumun

Published

on

By

Oleh: Mochammad Thoha*

Channel9.id-Jakarta. Desakan menolak Pilkada karena berpotensi membuat kerumunan orang saat kampanye dan ketika pemungutan suara terbantahkan dengan regulasi yang mengatur metode kampanye dan seluruh tahapan Pilkada dengan protokol kesehatan.

Mirisnya, banyak kelompok yang selama ini menuntut Pilkada ditunda agar tidak menjadi klaster penyebaran Covid-19, justru memobilisasi massa untuk aksi menolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Bukan maksud penulis melarang Hak Demokrasi warga negara atau kelompok untuk berserikat, mengeluarkan pendapat. Namun, sungguh sangat miris jika selama ini mendesak Pilkada ditolak, namun aksi demonstrasi dengan berkerumun.

Kita tahu bersama, kurva corona tak kunjung landai, pandemi terus mengintai. Karena itu, tak dapat dipastikan kapan berakhir apalagi vaksinnya belum ada kepastian. Ikhtiar terus dilakukan untuk bisa mengakhiri pandemi yang sukar di lawan.

Kondisi ini tentu butuh perhatian khusus dan ekstra penanganan yang sangat serius. Pun negara juga harus optimis bahwa pandemi akan sirna walaupun tak dapat dipastikan kapan berakhirnya.

Untuk itu, harus ada spirit kolektif menyelesaikan pandemi Corona, paling tidak publik punya kesadaran menjaga pola hidup sehat, disiplin serta patuh terhadap protokol kesehatan.

Hal tersebut tentu sangat efektif untuk mencegah eskalasi penyebaran dan penularan virus yang ekstra mematikan tersebut.

Namun jangan lupa, sekalipun dalam suasana pandemi corona, kita tidak boleh abai terhadap agenda kebangsaan yang juga tak kalah pentingnya, yaitu momentum suksesi kepemimpinan di tingkat lokal atau yang lazim disebut Pilkada serentak sebagai ritus politik lima tahunan yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang.

Musim pandemi Covid-19 tak jadi halangan untuk tidak menggelar sirkulasi kepemimpinan elit lokal tersebut.

Sebesar apa pun tantangan dan rintangannya, ritual lima tahunan itu tidak boleh ditunda karena tak ada yang bisa menjamin apalagi memastikan corona sirna dari bumi Indonesia.

Argumen bahwa pilkada melibatkan kerumunan massa potensial meningkatkan eskalasi penyebaran Covid-19 justru kontradiksi dengan realitas yang terjadi di lapangan.

Faktanya meski dalam suasana pandemi, masifitas kerumunan massa tak dapat dihindari. Misalnya saat ini marak terjadi aksi demonstrasi yang melibatkan ribuan orang yang sebenarnya amat potensial menambah klaster penyebaran dan peningkatan Covid-19.

Di pelbagai daerah tak dapat dibendung ribuan massa bergumul melakukan aksi demontrasi menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang menimbulkan resistensi dan api perlawanan dari rakyat.

Tentu kerumunan massa aksi demonstrasi tersebut bisa dipastikan tidak mengikuti prosedur protokol kesehatan.

Bisa dibayangkan jika itu terus berlanjut sudah pasti jauh lebih berbahaya dibanding perhelatan pilkada yang menjunjung tinggi disiplin dan taat aturan protokol kesehatan, apalagi selama proses pesta rakyat tersebut berlangsung diharuskan mengikuti aturan main yang tertuang dalam PKPU, seperti mekanisme kampanye terbuka telah diganti dengan model daring.

Artinya, bila muncul desakan penundaan pilkada yang digaungkan sejumlah pihak termasuk dua ormas Islam, yaitu NU dan Muhammadiyah tak dapat diterima menurut akal sehat.

Akal sehat mengatakan bahwa argumen dan alasan menunda pilkada tidak rasional bahkan tidak berbanding lurus dengan realitas di lapangan.

Dengan demikian, tidak tepat bila dikatakan bahwa menggelar pilkada di tengah suasana pandemi corona potensial menambah klaster penyebaran virus corona karena melibatkan banyak orang. Padahal kerumunan massa justru tak dapat dihindari sekalipun tidak dalam kondisi menggelar pilkada. Bahkan, kerumunan massa dalam aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja jauh lebih massif dan tak bisa dikontrol pergerakannya.

Demikian juga kerumunan massa yang terjadi di pasar. Pada titik inilah, sejatinya desakan penundaan pilkada sebaiknya disertai tawaran solusi atau jalan tengah, tidak cukup berteriak mendesak pemerintah menunda pesta rakyat itu.

Momentum Adu Gagasan

Sebagai ritus politik, pilkada adalah sarana trasformasi nilai-nilai demokrasi sekaligus wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Karena itu, partisipasi rakyat dalam pilkada adalah keniscayaan. Itu sekaligus jadi parameter keberhasilan sebuah kompetisi politik. Keberhasilan pilkada di tengah pandemi setidaknya ditentukan oleh dua hal, pertama meningkatnya partisipasi pemilih, kedua tidak diwarnai narasi hoaxs dan SARA, ketiga berhasil mencegah claster penyebaran pandemi virus corona.

Parameternya, paling tidak semua elemen yang terlibat dalam suksesi pilkada aman, sehat, dan tidak tertular virus corona.

Ihwal, siapa pun yang terpilih dalam pilkada kali ini tentu tantangannya jauh lebih berat bahkan lebih kompleks.

Tantangan resesi ekonomi, kesenjangan, dan tantangan menyelesaikan pandemi corona. Oleh karena, pilkada kali ini jadi momentum adu gagasan mengenai penyelesaian pandemi corona, sekaligus ajang menawarkan visi-misi serta flatform yang terukur dan terarah di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi.

Memang bukan perkara mudah menggelar pilkada dalam suasana pandemi, dan tak cukup bermodalkan optimisme untuk mewujudkan pilkada sukses.

Tetapi butuh keterlibatan yang maksimal dari semua pihak terutama yang punya peran aktif, semisal penyelenggara yang terdiri dari KPU, Bawaslu, Kepolisian untuk menjaga dan mengamankan pilkada sukses.

Sementara rakyat punya “kewajiban moral” menyeleksi dan memilih pemimpin secara langsung sehingga yang terpilih sejalan dengan kehendak dan kemauan rakyat.

Pilkada bukan semata-mata soal regenerasi kepemimpinan, tetapi yang jauh lebih penting adalah soal kelangsungan pemerintahan di suatu daerah yang mengalami vacum of power.

Dalam konteks legitimasi serta proses pengambilan keputusan dan kebijakan (decision making and policy processes) seorang Plt (Pelaksana Tugas) kewenangannya sangat terbatas selain faktor legitimasinya tidak kuat.

Tentu hal tersebut akan menghambat akselerasi pembangunan terhambatnya kesejahteraan rakyat.

Oleh sebab itu, menunda pilkada bukan solusi tetapi justru mendatangkan masalah baru. Alasan mendesak pilkada ditunda sangat subyektif bahkan kontradiksi dengan realitas yang terjadi saat ini, maka kita tetap komitmen pada kesepakatan awal yaitu melaksanakan pilkada sehat, rakyat kuat.

*Ketua Umum Garda Muda Jember (GMJ)

 

Continue Reading

Ekbis

Kebijakan Impor Gula: Keekonomian dan Rantai Mafia

Published

on

By

Oleh: Irwan Makdoerah, PhD*

Channel9.id-Jakarta. Banyak industri di Indonesia yang membutuhkan gula sebagai bahan baku. Tapi ini bukan berbicara masalah kebutuhan bahan bakunya. Namun, rancangan kebijakan pemerintah perihal impor gula langsung oleh pengguna lah yang perlu kita telaah dampaknya.

Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah sebaiknya tidak mematikan atau melemahkan posisi industri pendukung lainnya. Malah sebaiknya industri pendukung itupun harus terangkat bersama-sama dengan industri lainnya. Jangan ada yang tertinggal atau ditinggalkan. Semuanya sama. Harus terangkat.

Di tengah upaya merangsang pertumbuhan ekonomi, tentunya kebutuhan konsumsi sangat tergantung dari produsen. Akan tetapi, jika produsen mendapatkan semacam kebijakan yang akan berbuah melemahkan industri lainnya, ini yang perlu diwaspadai.

Impor langsung oleh pengguna atau end-user memang untuk mencegah adanya mafia atau kartel. Tetapi untuk kasus gula, ada industri yang saat ini malah posisinya pun tengah berjuang untuk bagaimana mempertahankan hidup mereka.

Pabrik Gula milik BUMN, sebagai contoh. Mereka mendapatkan pasokan tebu dari petani. Tidak cukup memang untuk memenuhi kebutuhan nasional. Tahun 2020, sebagai contoh, gula untuk konsumsi diproyeksikan sekitar 3.6 juta ton sementara tahun 2019 realisasi produksi gula tebu tercatat sekitar 2.2 juta ton.

Baca juga: Importir Dituding Jadi Penyebab Harga Gula Petani Semakin Turun

Jika menggunakan realisasi produksi tahun 2019 sebagai proyeksi produksi gula tahun 2020, tampaknya masih diperlukan impor gula mentah. Agar kebutuhan konsumsi dapat terpenuhi. Di sisi lain, ada kebutuhan gula industri. Memang ada Pabrik Gula Rafinasi yang ditujukan untuk memproduksi kebutuhan gula industri. Mereka pastinya juga mengimpor gula mentah.

Sayangnya, ada juga Pabrik Gula yang berbasis tebu, namun 80% hasil produksi mereka, ternyata malah berasal dari olahan gula mentah atau raw sugar. Ini yang belum diatur secara baik dan tegas.

Jika rancangan kebijakan akan mengarah kepada industri yang membutuhkan gula sebagai bahan baku, dan dapat mengimpor secara langsung, apakah hal ini tidak menimbulkan tumpang tindihnya kebijakan?

Dikhawatirkan, pada akhirnya, malah rakyat yang menderita. Siapa yang dapat mengendalikan harga eceran gula konsumsi jika melambung tinggi? Rakyat membutuhkan gula. Namun jangan lah beban itu dipindahkan ke rakyat.

Belum lagi kita berbicara masalah pengawasan atas impor langsung oleh industri pengguna. Apakah kita meyakini pengawasan dapat berjalan dengan baik? Jika pengawasan lemah dan banyak yang merembes ke pasar, sekali lagi, ini tidak akan menguntungkan industri lainnya.

Ada baiknya, Presiden dengan hak yang dimilikinya, segera mengeluarkan kebijakan serta aturan yang tegas dan tidak melemahkan industri lainnya.

Tata Niaga Gula memang sudah semrawut. Belum pernah ada tercipta satu kebijakan yang baik dan komprehensif. Namun untuk urusan impor gula, sebaik-baiknya ditunjuklah BUMN sebagai  importir tunggal. Satu pintu. Tujuannya agar kebutuhan impor dan penggunaannya terawasi dengan benar. Secara teoritis, BUMN dimaksud seharusnya tidak akan berani melakukan hal yang melemahkan governance. Bangun BUMN yang lebih baik karena pada dasarnya mereka adalah milik negara dan harus transparan kepada publik.

Jika tujuan dari kebijakan ini adalah untuk keekonomian, jangan sampai Pabrik Gula berbasis tebu yang ada di Indonesia, malah terjerat dengan polemiknya sendiri. Jangan sampai petani tebu malah berujung kepada kelunturan semangat dalam berbudi daya tebu. Kebijakan tata niaga gula tebu dan gula rafinasi harus dibenahi terlebih dahulu.

Ini untuk kebaikan Indonesia.  Kebaikan untuk anak cucu kita agar mereka tidak diwariskan kesemrawutan kebijakan.

*Praktisi Manajemen dan Bisnis

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC