Connect with us

Hukum

RJ Lino Ajukan Praperadilan, KPK Siap Hadapi

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Richard Joost Lino atau yang familiar disebut RJ Lino tidak terima dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit quay container crane (QCC) di PT Pelindo II.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku siap menghadapi gugatan praperadilan tersangka mantan direktur utama PT Pelindo II tersebut.

“KPK tentu siap hadapi permohonan praperadilan dimaksud,” kata Plt Juru Bicara bidang Penindakan KPK Ali Fikri di Jakarta, Ahad (26/4).

Baca juga: RJ Lino Ditahan KPK, Kerugian Negara Ditaksir Rp 329 miliar 

Dia mengatakan, KPK optimistis seluruh proses penyidikan ataupun penahanan yang dilakukan telah sesuai mekanisme aturan hukum yang berlaku. Lembaga antirasuah itu mengaku akan segera menyusun tanggapan dalam sidang praperadilan nanti.

“KPK melalui Biro Hukum segera susun jawaban dan akan menyampaikannya di depan sidang permohonan praperadilan dimaksud,” katanya.

Sebelumnya, RJ Lino melayangkan gugatan praperadilan terhadap KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel, Minggu (25/4), perkara praperadilan itu mengantongi nomor 43/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL. Gugatan itu didaftarkan pada 16 April 2021 dan sidang perdana rencananya akan digelar pada 4 Mei 2021. Sebagai termohon yaitu pimpinan KPK.

Berikut permintaan RJ Lino:

1.Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;

2.Menyatakan Penyidikan oleh TERMOHON kepada PEMOHON yang melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun dan proses hukumnya belum selesai adalah melanggar norma Pasal 40 ayat (1) Jo. Pasal 70 C Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang, dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Undang-Undang 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang oleh karenanya penyidikan tersebut tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3.Menyatakan menurut hukum TERMOHON tidak berwenang melakukan Penyidikan terhadap PEMOHON karena melanggar norma Pasal 11 ayat (1) huruf b, dan ayat (2) Jo. Pasal 70 C Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang, dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Undang-Undang 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4.Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin-Dik-55/01/12/2015 tertanggal 15 Desember 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/66A/DIK.00/01/04/2018 tertanggal 17 April 2018 terkait dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5.Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor Sprin.Han / 13 / DIK.01.03/ 01 / 03 / 2021 dan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor 14 / TUT.00.03 / 24 / 04 / 2021 tertanggal 13 April 2021 atas nama Tersangka R.J. Lino (Pemohon) adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya Surat Perintah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

6.Memerintahkan TERMOHON untuk mengeluarkan PEMOHON dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Cabang KPK RI;

7.Memulihkan harkat, martabat dan nama baik PEMOHON dalam keadaan semula;

8.Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Kini RJ Lino ditahan KPK. Dia ditahan pada Jumat `keramat` (26/3/2021). KPK juga membeberkan konstruksi kasus yang menjerat RJ Lino.

“KPK juga telah memperoleh data dugaan kerugian keuangan dalam pemeliharaan tiga unit QCC tersebut sebesar USD 22.828,94. Sedangkan untuk pembangunan dan pengiriman barang tiga unit QCC tersebut, BPK tidak menghitung nilai kerugian negara yang pasti karena bukti pengeluaran riil HDHM atas pembangunan dan pengiriman tiga unit QCC tidak diperoleh, sebagaimana surat BPK tertanggal 20 Oktober 2020 perihal surat penyampaian laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengadaan quayside container crane (QCC) tahun 2010 pada PT Pelabuhan Indonesia II,” ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Polisi Tangkap Pembuat Surat Covid Palsu Pemudik

Published

on

By

Polisi Tangkap Pembuat Surat Covid Palsu Pemudik

Channel9.id-Surabaya. Komplotan pembuat surat bebas COVID-19 palsu yang dijual ke pemudik di Jatim berhasil diringkus jajaran kepolisian Jawa Timur.

Mereka yakni Nasiful Huda (33) warga Malang dan Aldi (27) warga Surabaya. Sedangkan tiga lainnya yakni Subur Gunawan (36), M Zulfi Adha (22) dan Ibrahim Bajuri (51). Semuanya merupakan warga Sidoarjo. Mereka memiliki peran masing-masing. Ada yang membuat surat palsu, ada yang sebagai marketing.

Selain menangkap lima pelaku tersebut, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti yang dipakai untuk membuat surat palsu. Di antaranya 2 laptop dan printer untuk mencetak surat.

Baca juga : Polri Antisipasi Jual-Beli Surat Bebas Covid-19 Palsu di RS dan Laboratorium

Para tersangka memasarkan surat bebas COVID-19 palsu bukan secara online tapi secara langsung. Ada tiga tersangka yang berperan sebagai marketing. Salah satunya mantan karyawan rumah sakit.

Beroperasi sejak 4 bulan lalu, komplotan ini telah membuat 600 lembar surat hasil rapid antigen dan tes swab palsu.

Atas kejahatan yang dilakukan, kini mereka dijerat Pasal 263 ayat (1) KUHP Subsider Pasal 268 KUHP Jo Pasal 55 KUHP. Ancamannya yakni 6 tahun pidana penjara.

Dirkrimum Polda Jatim Kombes Totok Suharyanto mengatakan, komplotan ini masih berkaitan dengan travel untuk para pemudik. Sebab, permintaan surat bebas COVID-19 semakin meningkat.

“Mereka memanfaatkan peluang banyaknya permintaan surat keterangan untuk bebas COVID-19 itu. Dan betul ini berkaitan dengan marketing travel untuk para pemudik,” ujar Totok, Selasa (11/5/21).

Continue Reading

Hukum

OTT Bupati Nganjuk, Polri: Sinergi Ini Pertama Kali dalam Sejarah KPK dan Polri

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bareskrim Polri melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat dalam dugaan suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk, Jawa Timur.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan bahwa penangkapan tersebut sebagai wujud sinergitas pertama kalinya KPK dan Polri dalam mengungkap perkara korupsi yang melibatkan kepala daerah.

“Ini pertama kali dalam sejarah KPK dan Bareskrim Polri bersinergi mengungkap kasus dugaan suap kepala daerah,” kata dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (11/5).

Argo mengatakan, lembaga antirasuah dan Korps Bhayangkara bersinergi mulai dari pelaporan, penyelidikan, pengumpulan data, sampai OTT. Karena itu, ia menegaskan kerjasama antara instansi kepolisian dengan KPK akan terus berlanjut dalam pemberantasan praktik korupsi.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono (kanan) bersama Karopenmas Mabes Polri Brigjen Rusdi Hartono memberikan keterangan pers terkait bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar di Jakarta, Ahad (28/3).

“Sinergitas antar lembaga penegak hukum ini akan terus dilakukan dan dipertahankan agar jauh lebih baik lagi,” kata jenderal bintang dua itu.

Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat ditetapkan sebagai tersangka setelah ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK bersama Bareskrim Polri di Nganjuk, Jawa Timur, Senin (10/5). Dalam operasi tangkap tangan, disita sejumlah uang.

Selain bupati, enam orang lainnya juga ditetapkan tersangka. Mereka adalah Camat Pace Dupriono (DR), Camat Tanjungnaom Plt. Camat Sukomoro Edie Srijato (ES), Camat Berbek Haryanto (HY), Camat Loceret Bambang Subagio (BS), mantan camat Sukomoro Tri Basuki Widodo (TBW), dan Ajudan Bupati Nganjuk M. Izza Muhtadin.

IG

Continue Reading

Hukum

Polda Jawa Barat Hentikan Kasus Dugaan Pencabulan Panji Gumilang

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat menghentikan penyelidikan kasus dugaan pencabulan yang dilakukan Pimpinan Pondok Al Zaytun Indramayu, Panji Gumilang (PG), terhadap mantan pegawainya berinisial K (50).

Direktur Reserse Kriminal Polda Jabar Kombes CH Patoppoi menyampaikan, unsur dugaan cabul yang dilaporkan terhadap PG sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP tidak terbukti.

“Oleh penyidik sudah digelar perkara, tidak terpenuhi Pasal 289 KUHP. Pertimbangannya, pasal tersebut tidak terpenuhi,” kata Patoppoi dilansir CNN, Selasa 11 Mei 2021.

Sebelumnya, Panji dilaporkan ke Polda Jawa Barat dengan nomor laporan LP/B/212/II/2021. Laporan diberikan pada Februari 2021.

Kuasa hukum korban, Djoemaidi Anom, menyampaikan kasus bermula saat K yang bekerja sejak 2016 ditugaskan di Pasar Cikampek pada bagian marketing dan pengadaan barang. Beberapa tahun kemudian, K ditarik untuk ditempatkan di area ponpes Al Zaytun.

“Dia ditarik dan ditempatkan di suatu tempat yang jauh dari pusat keramaian,” kata Anom, Rabu 21 April 2021.

Baca juga: Kronologi Mantan Pegawai Diduga Dicabuli Panji Gumilang

Di situ, Anom menyatakan Panji menaruh rasa terhadap K dan berusaha mendekatinya.

“Sudah begitu, rupanya terselubung Panji Gumilang ini menaruh hasrat, klien saya tidak sadar. Karena tempat jaraknya jauh tidak ada orang, kalaupun ada orang dia tidak akan ambil risiko karena takut sama Panji. Dipaksa klien kita hampir setiap hari datang untuk berhubungan,” katanya.

“Awalnya dicium, ditolak jangan karena bukan suami istri. Terus dia (Panji) bilang ‘nggak usah takut nggak ada yang tahu’,” kata Anom menambahkan.

Anom menyampaikan, Panji semakin berani bahkan memaksa melakukannya aksi tak senonoh itu di kamar mandi kantornya.

“Di situ dipaksa untuk melakukan menerima hubungan badan. Itulah berlangsung berulang-ulang,” kata dia.

Penyidik Ditreskrimum Polda Jabar telah memeriksa 24 saksi mengenai kasus dugaan pencabulan ini. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Erdi A. Chaniago menyatakan, proses penyelidikan masih berlangsung oleh jajaran Ditreskrimum.

“Sampai sekarang masih dilakukan penyelidikan. Total ada 24 saksi yang diminta keterangan, termasuk terlapor, pelapor, juga dokter,” kata Erdi dilansir Merdeka.com.

“Setelah semua lengkap, dan dilaksanakan gelar perkara, baru bisa ditentukan apakah perkara ini patut dinaikan ke penyidikan atau tidak. Walaupun laporan itu tentang pencabulan. Yang kita yakini adalah hasil penyelidikan oleh penyidik dari Ditreskrimum,” tambahnya.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC