Connect with us

Ekbis

RUU Perlindungan Data Pribadi: Siapkah Organisasi Menghadapinya?

Published

on

Channel9.id- Jakarta.  Worldwide Quality Assurance (WQA), badan sertifikasi internasional  yang berpusat di Inggris, melalui kantor regional office WQA Asia Pasific di Jakarta bekerja sama dengan PT Data Privasi Indonesia (PT DPI), perusahaan jasa pendidikan, pelatihan, dan konsultasi  sumber daya manusia yang terpercaya, kompeten, terampil, profesional dan berdaya saing mengadakan Webinar dengan tema ‘RUU Perlindungan Data Pribadi, Siapkah Organisasi Menghadapinya?’ pada hari Jumat 9 April 2021.

Webinar ini menghadirkan Direktur Eksekutif Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Dr. Ary Zulfikar S. H., M.H sebagai keynote speaker sekaligus membuka acara webinar.  Webinar ini menghadirkan tiga (3) narasumber, yakni Adjunct Professor University of Indonesia dan International Islamic University of Malaysia, Prof. Abu Bakar Munir, LLB., LL.M, Direktur Utama PT DPI, Yudianta Medio Simbolon, SH. MHum, dan Direktur PT DPI Defrizal Djamaris. Jalannya webinar dimoderatori oleh Regional Manager WQA Asia Pasific, Muhammad Aristian A. P., ST. dan diikuti lebih dari 250 peserta .

Dalam sambutannya, Ary Zulfikar menyatakan, perusahaan atau pihak-pihak tertentu yang melakukan kegiatan mengumpulkan dan mengelola data harus memastikan bahwa informasi pribadi tidak disalahgunakan. Pemilik data pribadi atau konsumen tidak boleh dirugikan akibat penyalahgunaan data. Pengelolaan data pribadi dikumpulkan dari pelanggan oleh perusahaan yang berhubungan antara lain dengan transaksi perbankan, asuransi, layanan keuangan, ritel, e-commerce, telco dan jejaring sosial.

“Dalam konteks ini, privasi data yang berkaitan dengan perlindungan identitas pelanggan, merupakan prioritas utama bagi semua perusahaan karena setiap kehilangan privasi data akan mengakibatkan masalah hukum dengan denda yang besar,” kata Ary. Menurut Ary, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menjamin penggunaan data pribadi. Sedangkan pemilik data atau konsumen memiliki hak atas perlindungan data pribadi. Di Indonesia, banyaknya kasus kebocoran data seperti kasus kebocoran 91 juta data pengguna Tokopedia mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

“Pertanyaanya adalah, apabila RUU PDP akan diundangkan dalam waktu dekat, siapkah organisasi kita, di lingkungan bapak dan ibu, siapkah kita atas hak dan tanggungjawab serta konsekuensi hukum dari pelaksanaan UU PDP?” kata Ary.

Yudianta menyampaikan, sebelum ada RUU PDP, peraturan tentang perlindungan data pribadi di Indonesia tidak ditemukan dalam satu peraturan yang komprehensif. Peraturan terkait data pribadi ditemukan terpencar di sejumlah sektor seperti berada di UU Perbankan, UU Perlindungan Konsumen, UU Telekomunikasi, UU Informasi dan Transaksi Elektonik dan sebagainya. Karena itu, RUU PDP merupakan inisiatif untuk mewujudkan satu peraturan tentang perlindungan data pribadi yang komprehensif. RUU PDP terdiri dari 15 Bab dan 72 Pasal. Dalam Pasal 1 RUU PDP, Data Pribadi didefinisikan setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik.

“UU ini berlaku untuk setiap orang, badan publik, dan organisasi/institusi yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam RUU PDP. Sedangkan pihak-pihak yang diatur dalam RUU PDP adalah pemilik data pribadi, pengendali data pribadi, dan prosesor data pribadi,” kata Yudianta. Dalam RUU PDP juga dijelaskan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh tiga pihak tersebut. Pemilik data pribadi memiliki 11 hak, pengendali data pribadi ada 20 kewajiban, dan prosesor data pribadi 7 kewajiban.

Selain itu, RUU PDP juga memiliki sejumlah larangan dalam penggunaan Data Pribadi sebagaimana diatur dalam RUU PDP dalam kentuan Pasal 51 s/d Pasal 54. Diantaranya Setiap Orang dilarang memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dapat mengakibatkan kerugian Pemilik Data Pribadi, dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya, dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.

“Kemudian, setiap orang dilarang memalsukan data pribadi dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, setiap orang juga dilarang menjual dan membeli data pribadi,” ujar Yudianta.

Sementara itu, Defrizal Djamaris menyatakan, RUU PDP sudah termasuk peraturan yang ideal karena mencakup perlindungan data elektronik dan nonelektronik. “Sebab kalau dilihat, di UU ITE dan Permen Kominfo masih parsial karena mengatur perlindungan data pribadi hanya untuk elektronik saja,” kata Defrizal.

RUU PDP ini juga telah mengatur sejumlah sanksi administratif, ketentuan pidana dan denda bagi pihak-pihak yang melanggar aturan. Menurut Defrizal sanksi yang diatur cukup berat.

“Sanksi ini cukup besar tapi mungkin untuk efek jera. Misalnya pada Pasal 64 ayat (1) setiap orang yang dengan sengaja memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah),” kata Defrizal.

Bahkan, dalam RUU PDP ini, memungkinkan sebuah perusahaan mendapatkan denda paling banyak tiga kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan. Selain dijatuhi pidana denda, perusahaan juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembekuan perusahaan, pelarangan permanen melakukan tindakan tertentu, penutupan seluruh atau sebagian kegiatan perusahaan, pembayaran ganti rugi, dan sebagainya. “Karena itu, perusahaan-perusahaan harus benar hati-hati. Meski hanya karena kelalaian itu akan merugikan perusahaan,” ujarnya.

 

Sedangkan, Abu Bakar Munir yang juga Advisor PT DPI, menyebut isi RUU PDP yang dimiliki Indonesia sudah sesuai dengan standar EU General Data Protection Regulation (EU GDPR). Munir menjelaskan, EU GDPR merupakan peraturan perlindungan data pribadi internasional yang dianggap memiliki standar tinggi dan sering dijadikan pedoman oleh sejumlah negara di dunia.  RUU PDP Indonesia memiliki sejumlah kesamaan dengan EU GDPR. Kesamaan itu seperti memiliki prinsip melindungi data pribadi, menjamin hak privasi, jika ada kebocoran data pribadi perusahaan wajib melaporkan kepada pemilik data pribadi.

“Berbeda dengan Malaysia dan Singapura, sektor publik atau pemerintah dikecualikan dalam UU Perlindungan Data Pribadi. Karena itu saya bilang Malaysia dan Singapura tidak cocok dengan standar internasional karena tidak mencakup semua. Dan saya menghargai RUU PDP Indonesia juga tidak memberikan pengecualian untuk sektor publik,” kata Munir. Acara webinar berlangsung cukup antusias dari beberapa peserta yang hadir sehubungan dengan RUU PDP yang saat ini menjadi bagian proglenas di DPR.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

Mendagri Minta PT. BAI Perhatikan Aspek Lingkungan

Published

on

By

Mendagri Minta PT. BAI Perhatikan Aspek Lingkungan

Channel9-id-Bintan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam kunjungan kerjanya ke Kepulauan Riau, sempat meninjau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang yang dikelola PT Bintan Alumina Indonesia (BAI), di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), pada Minggu (9/5/2021).

Dalam kesempatan itu, Mendagri yang turut didampingi Gubernur Kepulauan Riau, meminta PT. BAI memperhatikan aspek lingkungan, agar selaras dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan green industry dan green economy. Ia pun menekankan kegiatan di sana jangan sampai menghasilkan efek polusi yang dapat mencemari lingkungan.

“Tadi saya pesan kepada PT BAI, nomor satu saya minta tolong masalah lingkungan, karena pemerintah pusat sekarang mindsetnya adalah green industry, green economy, ini jangan sampai memberikan dampak polusi terutama apalagi ada penggunaan batu bara, sudah ada teknologi untuk zero transmission, zero pollution untuk batu bara, fine, bagus,” ujar Mendagri.

Mendagri juga berpesan agar PT BAI memperhatikan pengelolaan sampah, terutama sampah plastik, agar tak turut mencemari lingkungan. Terlebih, plastik merupakan jenis sampah yang sulit diurai. “Jangan sampai ada sampah plastik, jangan sampai ada industri besar seperti ini sampahnya tidak teratur, plastik terutama,” pesannya.

Selain persoalan sampah, Mendagri juga minta status KEK tak mengubah kawasan hijau dan lingkungan sekitar, misalnya dengan membiarkan ruang hijau dan perbukitan yang telah ada sebelumnya. “Ruang hijau jangan diubah, jadi tetap ada hutan, industri di tengah hutan, itu hebat,” tandasnya.

Tak kalah penting, selain aspek lingkungan, Mendagri juga menekankan pengembangan sumber daya manusia (SDM) masyarakat setempat. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton. Ia pun meminta agar pelatihan masyarakat lokal dijadikan prioritas. Dengan demikian diharapkan KEK Galang Batang akan mampu menyerap tenaga kerja lokal dan menguntungkan semua pihak.

“Nah ini kalau semua diuntungkan, perusahaan jangan hanya mikir untung sendiri, perusahaan diuntungkan, masyarakat diuntungkan, pemda diuntungkan, pemerintah pusat diuntungkan, kita semua pasti akan mendukung investasi menjadi model buat tempat lain,” tuturnya.

Mengutip data dari www.kek.go.id, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang berada di Pulau Bintan Kepulauan Riau, yang merupakan sentra choke point Selat Malaka. KEK Galang Batang akan dikembangkan sebagai sentra industri pengolahan mineral hasil tambang (bauksit) dan produk turunannya baik dari refinery maupun dari proses smelter. Diperkirakan KEK Galang Batang akan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 23.200 orang, tersebar untuk industri pengolahan refinery sebesar 350 orang, industri pengolahan smelter sebesar 260 orang dan jasa dermaga serta pelabuhan yang berpotensi menciptakan kegiatan ikutan (multiplier effect) di kawasan tersebut.

Continue Reading

Ekbis

Indonesia Masih di Zona Resesi, Ini Tiga Rekomendasi Indef

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta.  Di tengah optimisme pemulihan perekonomian global yang didorong oleh pemulihan ekonomi di Amerika Serikat, China, dan sejumlah negara maju lainnya, laju perekonomian Indonesia masih mengalami pertumbuhan negatif di triwulan I 2021, sebesar -0,74 persen yoy (-0,96 presen qtq).

“Hal ini secara keseluruhan menggambarkan bahwa perekonomian Indonesia masih berada di zona resesi. Tren perbaikan secara kuartalan memang ada, namun masih parsial di beberapa sektor saja, selebihnya masih banyak sektor yang menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan negatif, seperti industri, transportasi, dan sektor akomodasi,” ujar Kepala Center Macroeconomics and Finance Indef, M. Rizal Taufikurahman, Rabu (5/5).

Rizal pun memberikan tiga rekomendasi agar pertumbuhan ekonomi bisa bergerak positif di kuartal II-2021. Pertama, yang perlu dilakukan adalah pemerataan program vaksinasi. Dibandingkan dengan negara-negara mitra dagang yang tumbuh positif, Indonesia sebagai negara yang masih tertinggal, terkontraksi.

“Perlunya percepatan dan pemerataan program vaksinasi, efektifitas serta akselerasi distribusi kebijakan Program Ekonomi Nasional (PEN) menjadi kunci strategisnya,” sebut Rizal.

Kedua, dalam menjaga optimisme pertumbuhan ekonomi tahun 2021 terutama di kuartal II, maka perlu didongkrak perbaikan konsumsi rumah tangga.Diantarannya perbaikan pendapatan agar daya beli semakin membaik.

Baca juga: Indef: Anggaran Kesehatan Covid-19 Kecil dan Tidak Efektif

Ketiga, untuk mencapai pertumbuhan di atas 6 persen pada kuartal II-2021 dirasakan sangat berat, maka perlu ada perbaikan kinerja ekspansi kredit growth.

“Jadi perlu ada perbaikan kinerja kredit yang bisa menggerakkan sektor riil,” ucap Rizal.

Oleh karena itu, perlu adanya percepatan dan pemeratan program vaksinasi Covid-19.

“Perlu upaya percepatan dan pemerataan program vaksinasi, efektifitas serta akselerasi distribusi kebijakan Program Ekonomi Nasional (PEN) menjadi kunci strategisnya,” tutur Rizal.

IG

Continue Reading

Ekbis

Meski Pandemi, Pemulihan Ekonomi Hijau Harus Dijalankan Secara Serius

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan komitmennya untuk memperkuat ekonomi hijau (green economy) di Indonesia dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2021 di Istana Negara, Selasa (4/5).

Pernyataan presiden ini menjadi langkah penting dalam penguatan ekonomi hijau dan mencegah krisis iklim.

Merespons hal tersebut, Koalisi GENERASI HIJAU (Gerakan Ekonomi Hijau Masyarakat Indonesia) menyambut baik komitmen yang disampaikan Presiden dalam Musrenbangnas tersebut.

“Transformasi menuju energi baru dan terbarukan adalah sebuah keharusan yang wajib dijalankan oleh pemerintah dan semua stakeholder. Energi baru dan terbarukan adalah masa depan kita”, kata Direktur Eksekutif Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Paul Butar Butar yang merupakan anggota koalisi, pada Rabu (5/5).

Menurutnya, meskipun pemerintah sedang fokus pada pemulihan ekonomi karena pandemi covid-19, namun, pemulihan ekonomi hijau untuk kebutuhan jangka panjang harus dijalankan secara serius oleh pemerintah.

Paul menambahkan bahwa Indonesia sudah harus memaksimalkan pemanfaatan energi terbarukan sedikitnya 50% di 2050, dan mulai mengurangi penggunaan energi berbasis fosil dan sama sekali tidak menggunakan fosil lagi mulai 2050, kecuali menggunakan teknologi carbon capture and storage.

“Transisi menuju energi baru dan terbarukan membutuhkan dukungan dan keseriusan pemerintah di semua tingkatan, terutama dukungan regulasi dan kebijakan fiskal di tingkat nasional dan daerah. Selain itu,” ungkapnya.

Senada dengan Paul, Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) yang juga Koordinator Koalisi Generasi Hijau, Misbah Hasan, menambahkan bahwa transisi menuju ekonomi hijau tidak cukup hanya di level komitmen politik, namun dibutuhkan kemampuan eksekusi di tingkat birokrasi oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Karena itu, dukungan pendanaan dari APBN dan APBD menjadi sebuah keharusan dalam memperkuat komitmen yang sudah disampaikan presiden ini.

Memang terdapat sejumlah skema kebijakan fiskal yang bisa digunakan pemerintah untuk memperkuat transisi menuju green economy, termasuk skema perpajakan, penandaan anggaran (budget tagging), dan juga transfer anggaran berbasis ekologi. Namun, Misbah memberi penekanan supaya pemerintah mengalokasikan anggaran yang memadai dalam APBN 2022 untuk mendukung komitmen politik presiden ini.

Untuk tahap awal, tegas Misbah, komitmen presiden harus secara eksplisit dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 yang sedang disusun oleh Bappenas dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2022 yang sedang dipersiapkan oleh Kementerian Keuangan, nota keuangan dan RAPBN 2022.

Sementara itu, Ketua IAP2 Indonesia (International Association for Public Participation) Aldi Muhammad Alizar memberi penakanan tentang pentingnya sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam memperkuat green economy ini. Selain itu, kolaborasi antar stakeholder, baik state actors maupun non state actors seperti sektor swasta dan masyarakat sipil, juga perlu diperkuat untuk mendukung kebijakan transisi menuju ekonomi hijau.

“Jika antar kementerian/lembaga, sektor swasta dan masyarakat sipil jalan sendiri-sendiri dan tidak berkolaborasi, maka komitment presiden dalam penguatan ekonomi hijau akan sulit dilaksanakan”, tegas Aldi.

“Komitmen presiden sudah bagus, namun dukungan kementerian/lembaga dan kebijakan fiskal masih sangat lemah”, ujar Direktur Eksekutif Rumah Indonesia Berkelanjutan (RIB) Dr. Cand Yusdi Usman. Yusdi mencontohkan kecilnya dana penanganan perubahan iklim yang diusulkan Bappenas sebagai prioritas nasional tahun 2022, yakni hanya Rp 9,6 Triliun.

 

IG

Continue Reading

HOT TOPIC