Connect with us

Hot Topic

Satgas: Pandemi Yang Terkendali Bukan Alasan Untuk Euforia

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Indonesia terbilang cukup baik dalam mengatasi lonjakan kedua pandemi COVID-19 pada Juli lalu. Terbukti dengan terus menurunnya kasus yang minggu ini telah berlangsung selama 11 minggu berturut-turut. Serta sejumlah kebijakan yang diterapkan pemerintah berhasil menekan kasus dalam lonjakan kedua yang berlangsung dalam kurun waktu 2 bulan.

Juru Bicara Satgas Penangnanan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito mengatakan kasus yang terkendali saat ini bukan alasan bagi pemerintah dan masyarakat untuk lengah agar terhindar dari lonjakan ketiga akibat aktivitas masyarakat yang berangsur normal. Untuk mencegahnya, Indonesia terus belajar dari pengalaman keberhasilan penanganan beberapa negara yang secara cepat mengatasi lonjakan kedua dan ketiga, seperti India, Jepang, Vitnam dan Turki.

“Kecepatan dan ketepatan penanganan covid-19 yang dilakukan oleh sebuah negara mengindikasikan ketahanan sistem kesehatannya, serta kemampuan adaptasi seluruh lapisan masyarakatnya terhadap permasalahan kesehatan,” kata Wiku saat memberi Keterangan Pers Perkembangan Penanganan COVID-19, Kamis (7/10/2021) yang juga disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Lebih jelasnya, pertama, kasus di India sempat meningkat tajam dalam lonjakan kedua dibandingkan lonjakan pertama. Bahkan kasus harian bertambah hingga 414.433 kasus per hari. Namun, kenaikan selama 3 bulan ini akhirnya berhasil turun hingga mencapai 90% dalam waktu 2 bulan.

Baca juga: Wiku: Perlu Dibentuk Satgas Covid-19 Tingkat Sekolah

“Penurunan ini terus bertahan hingga saat ini, yang menandakan penurunan telah bertahan selama 5 bulan,” imbuh Wiku.

Kedua, Jepang pada lonjakan kasus ketiga kasus naik sangat tajam jika dibandingkan lonjakan pertama dan kedua. Lonjakan ketiga berlangsung 1 bulan dengan kenaikan kasus hingga 26.121 kasus per hari. Setelahnya, kasus dapat turun sebesar 98% dalam waktu 2 bulan.

Ketiga, Vietnam meski sempat menjadi negara dengan penanganan terbaik di dunia dan hampir berhasil mengeradikasi COVID-19 sepanjang tahun 2020 dan awal 2021. Namun, tiba-tiba kasusnya melonjak selama 2 bulan hingga mencapai puncak, dan kemudian berhasil turun 73% dalam waktu 2 bulan.

Keempat, Turki, dimana kasusnya naik selama 3 bulan, kemudian berhasil turun 93% dalam waktu 3 bulan. Namun sayangnya, saat ini kasusnya kembali menunjukkan peningkatan.

Dari pengalaman keempat negara tersebut, jelas Wiku, Indonesia terlihat lebih baik dari India dan Turki. Kedua negara ini membutuhkan waktu 3 bulan untuk mengatasinya, sementara Indonesia hanya dalam waktu 2 bulan berhasil mengatasi. Akan tetapi, dari besaran penurunan kasusnya, Indonesia bersaing dengan Jepang, dengan angka penurunan yang sama, sebesar 98%. Sementara negara-negara lain seperti Vietnam di angka 73%, India 90% dan Turki 93%.

“Perbedaannya, Indonesia sebagai negara besar membutuhkan waktu lebih lama mencapai 98% penurunan, yaitu 3 bulan. Dibandingkan Jepang hanya butuh waktu 2 bulan,” katanya.

Adanya perbedaan besaran angka penurunan ini dikarenakan tantangan dihadapi masing-masing negara berbeda. Namun secara garis besar tantangannya serupa yaitu kemunculan varian delta. Yang penularannya diperparah kembali normalnya aktivitas masyarakat.

Seperti di India, kenaikan kasus lonjakan kedua akibat euforia keberhasilan negara menurunkan kasus di lonjakan pertama. Sehingga masyarakat cenderung merasa aman dan kembali beraktivitas tanpa menerapkan protokol kesehatan, terutama kegiatan agama dan politik.

“Karena euforia ini pula, laju vaksinasi cenderung menurun dibandingkan saat lonjakan kasus pertama. Langkah penanganannya dengan meningkatkan testing, kembali menerapkan wajib masker, menggencarkan vaksinasi, dan menerapkan lockdown,” lanjut Wiku.

Sementara di Jepang, lonjakan kasus ketiga paska Olympic Games 2021. Meskipun telah menerapkan protokol kesehatan ketat, namun tidak mengubah kebiasaan masyarakat menjadi lebih sering berkumpul, berpesta dan nonton bareng pertandingan olimpiade di restoran, kedai atau bar. Ditambah cakupan vaksinasi juga rendah.

“Jepang berhasil menurunkan kasus setelah menerapkan emergency lockdown tingkat nasional, meningkatkan cakupan vaksin dan testing,” masih kata Wiku.

Untuk di Vietnam, rendahnya kasus di tahun 2020 dan 2021 awal menyebabkan euforia masyarakat yang berasumsi negaranya berhasil mengeradikasi COVID-19. Kembali normalnya aktivitas masyarakat mempercepat penularan varian delta dan munculnya beragam klaster, salah satunya klaster keagamaan. Euforia ini juga menyebabkan rendahnya cakupan vaksinasi, yaitu hanya sebesar 1,9%.

“Untuk menghadapinya, Vietnam melakukan upaya lockdown ketat, pelaksanaan testing massal dan pengerahan tentara nasional dalam pelaksanaannya,” sambung Wiku.

Sedikit berbeda, lonjakan di Turki karena tradisi keagamaan, seperti berkumpul serta mengunjungi keluarga. Hal ini meningkatkan potensi penularan varian delta ditengah masyarakat. Faktor pendukung lainnya, dibukanya akses bagi turis internasional yang tidak dibarengi skrining ketat pelaku perjalanan, kewajiban karantina, dan penerapan protokol kesehatan ketat.

“Turki menghadapinya dengan himbauan masif pelaksanaan protokol kesehatan, dan meningkatkan cakupan vaksinasi. Lockdown tidak diberlakukan dan kegiatan masyarakat berlangsung seperti biasanya,” jelas Wiku.

Sementara di Indonesia sendiri, lonjakan kasus terjadi pasca liburan Idul Fitri dampak mobilisasi masyarakat meningkat serta kegiatan berkumpul dan mengunjungi keluarga. Kegiatan seperti ini memberi ruang penyebaran varian delta di tengah masyarakat. Menghadapi ini, Indonesia bergerak cepat menerapkan kebijakan berlapis.

Meliputi Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi hingga tingkat kabupaten/kota, pembatasan perjalanan dalam dan luar negeri, penguatan fasilitas pelayanan kesehatan dengan respon cepat penyediaan obat-obatan dan alat kesehatan, penyediaan tempat isolasi terpusat di beberapa daerah dengan kasus yang tinggi, pengawasan protokol kesehatan dengan pemberdayaan masyarakat melalui Satgas Posko daerah, penguatan infrastruktur digital kesehatan, serta peningkatan cakupan vaksinasi.

“Aplikasi kebijakan berlapis ini menjadi kunci keunggulan Indonesia dibandingkan dengan negara lain,” lanjut Wiku.

Untuk itu, dari mempelajari pengalaman beberapa negara tersebut, penurunan kasus saat ini harus dijaga dan dipertahankan dengan baik. Indonesia dapat memetik pelajaran yang dilakukan negara-negara tersebut dalam mengatasi terjadinya lonjakan kasus COVID-19. Seperti turunnya kasus tidak menjadikan pemerintah dan masyarakat lengah. Justru, protokol kesehatan harus lebih disiplin dan ketat oleh masyarakat dalam beraktivitas. Lalu, setiap aktivitas masyarakat harus diawasi ketat pada pelaksanaan protokol kesehatan, terutama yang berpotensi meningkatkan penularan seperti kegiatan keagamaan, wisata, kegiatan sosial dan ekonomi.

“Pembukaan kegiatan pariwisata utamanya pada turis asing perlu dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Persiapan pembukaan pintu masuk negara memerlukan persiapan matang dimulai dari proses skrining ketat pelaku perjalanan, dan memastikan protokol kesehatan diterapkan dengan ketat, mulai dari transportasi, penginapan, hingga objek pariwisata baik oleh turis maupun masyarakat lokal. Pemerintah daerah wajib mengendalikan dan mengawasi jangan sampai pembukaan sektor pariwisata menyebabkan lonjakkan kasus,” pungkas Wiku.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

PKS Minta Batalkan Kewajiban PCR bagi Semua Moda Transportasi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Anggota Komisi VIII DPR Bukhori mengkritik rencana pemerintah memberlakukan syarat wajib tes polymerase chain reaction (PCR) bagi semua moda transportasi, khususnya menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Bukhori mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo tuntutan publik adalah meminta penghapusan syarat wajib Tes PCR bukan menurunkan tarif tes menjadi Rp300 ribu.

“Jika pertimbangan pemerintah murni demi kesehatan dan mitigasi risiko gelombang ketiga, maka tentunya bukan tes usap PCR yang menjadi syarat mutlak untuk perjalanan, melainkan cukup rapid test antigen. Sebab, tujuan dari tes PCR adalah untuk tes konfirmasi Covid-19, sedangkan rapid test antigen adalah untuk skrining,” ucap Bukhori Kamis, (28/10).

Demi menjawab tuntutan publik, Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR itu mengatakan bahwa pemerintah tidak cukup sekadar menetapkan batas harga tertinggi tanpa intervensi langsung melalui kebijakan subsidi. Faktanya, potensi pembengkakan biaya sangat potensial terjadi di pasar kendati pemerintah sudah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Sampai saat ini pemerintah belum transparan soal komponen biaya Tes PCR yang perlu diketahui publik. Apakah dengan tarif Rp300 ribu sudah mencakup segala komponen pembiayaan seperti jasa pengambilan sampel, alat tes, hingga alat pelindung diri (APD) bagi nakes terkait? Sebab, biaya lain-lain inilah yang berpotensi disiasati pelaku bisnis agar tetap meraup untung tinggi sehingga menyimpang dari ketentuan pemerintah,” ujar Bukhori.

Baca juga: Kemenkes: Tes PCR Jadi Rp275.000 untuk Jawa-Bali 

Karena itu, ia mendesak pemerintah untuk segera membatalkan rencana tes PCR sebagai syarat wajib menggunakan semua moda transportasi maupun syarat wajib bagi moda transportasi pesawat sebagaimana yang sudah diberlakukan saat ini. Sebab, menurutnya berdasarkan laporan yang dimuat di jurnal The New England Journal of Medicine menyebut tingkat penularan virus di pesawat hanya 1,8 persen.

Rendahnya tingkat infeksi virus di pesawat salah satunya dikarenakan faktor sistem filtrasi udara HEPA (High Efficiency Particulate Air) yang disuplai di dalam kabin bertekanan selama penerbangan.

“Jika ingin diperketat, syarat vaksin dosis pertama sebenarnya sudah cukup memadai atau kapasitas okupansi pesawat yang dikembalikan menjadi 50 persen. Apalagi untuk moda transportasi udara, tingkat penularan virusnya relatif rendah,” tambah Bukhori.

Dirinya mengusulkan supaya kebijakan mobilitas dikembalikan seperti sedia kala, yaitu cukup menggunakan rapid test antigen atau menetapkan tarif tertinggi tes PCR yakni Rp100 ribu melalui skema subsidi.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Polri: Pelanggar Karantina Terancam Penjara 1 Tahun dan Denda Rp100 Juta

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyatakan, masyarakat yang melanggar kegiatan kekarantinaan kesehatan bisa mendapatkan sanksi penjara selama 1 tahun dan/atau denda Rp100 juta.

“Apabila masyarakat melanggar Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan, itu bisa dikenakan sanksi penjara 1 tahun dan/atau denda Rp100 juta,” kata Rusdi Hartono dalam program Dialog Produktif Kabar Kamis bertajuk Karantina Wajib untuk Semua, demi Indonesia Bebas Pandemi yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube FMB9ID_IKP, Kamis 28 Oktober 2021.

Selain diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, ketidaktertiban masyarakat terhadap penanganan wabah penyakit menular juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Baca juga: Polda Metro Jaya Ungkap Praktik Mafia Lolos Karantina Covid-19

Warga yang tidak tertib terhadap penanganan wabah penyakit menular, kata Rusdi, dapat memperoleh sanksi berupa hukuman penjara 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah. Sanksi tersebut merujuk pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984.

“Ini dua undang-undang dan beberapa pasal yang digunakan. Sekarang bagaimana memastikan bahwa aturan-aturan itu bisa berjalan dengan baik,” kata Rusdi.

Mengutip ucapan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Rusdi menyatakan bahwa penting untuk memastikan kenyamanan warga yang menjalani karantina guna mencegah munculnya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, seperti meloloskan diri dari lokasi karantina sebelum durasi karantina berakhir.

Selain itu, dia juga mengingatkan agar setiap wilayah harus mampu memastikan penerapan protokol kesehatan oleh seluruh kalangan masyarakat dengan sesuai dan mengikuti aturan-aturan yang sudah ada.

Jika seluruh masyarakat berkomitmen untuk mencegah Covid-19 kembali menyebar di Indonesia, tentunya aturan-aturan dan arahan yang tertuang di dalam surat edaran dari Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 harus dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh masyarakat.

“Dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19, khususnya bagi masyarakat yang datang dari luar negeri,” ujar Rusdi.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Pos Polisi di Aceh Barat Ditembak OTK

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Pos polisi Panton Reu yang terletak di kawasan Gampong Manggi, Panton Reu Kabupaten Aceh Barat ditembak oleh orang tak dikenal pada, Kamis 28 Oktober 2021 sekitar pukul 03.13 WIB dini hari.

Kabid Humas Polda Aceh, Komisaris Besar Kombes Winardy menyatakan, tak ada korban jiwa dalam insiden itu.

“Tak ada korban jiwa dan luka dalam insiden penembakan itu,” kata Winardy.

Saat insiden penembakan itu terjadi, tak banyak anggota yang tengah bertugas di pos tersebut.

“Ada dua personel kami yang jaga (Pospol). Namun berhasil menghindar dengan tiarap,” ujar Winardy.

Polisi kemudian langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Ditemukan sejumlah selongsong senjata laras panjang di sekitar lokasi.

Proyektil peluru yang ditemukan oleh pihak kepolisian menempel di sekitar dinding pos polisi itu. Proyektil peluru itu pun menancap pada satu unit mobil milik masyarakat sekitar.

Polisi belum dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai kronologi kejadian ataupun pihak yang diduga terlibat dalam insiden penembakan tersebut. Penyidik masih melakukan pendalaman di TKP.

“Saat ini kita masih melakukan olah TKP mengumpulkan barang bukti,” kata Winardy.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC