Channel9.id – Jakarta. Ketua SETARA Institut Hendardi menyatakan, sudah waktunya polemik dan manuver politik pihak yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) ini dihentikan.
Menurutnya, polemik yang dibawa para pegawai KPK tidak lulus ini tidak produktif, terlebih tersedia mekanisme hukum PTUN untuk memperjuangkan aspirasi mereka.
“Dalam persoalan alih status menjadi ASN dimanapun, sangat wajar jika Pemerintah menetapkan kriteria-kriteria tertentu sesuai amanat UU,” kata Hendardi, Kamis 10 Juni 2021.
“Karena untuk menjadi calon pegawai negeri pun memerlukan syarat-syarat tertentu termasuk melalui sejumlah test antara lain tentang kebangsaan,” lanjutnya.
Menurut Hendardi, menjadi sebuah ironi ketika di berbagai instansi negara lainnya untuk menjadi calon ASN maupun menapaki jenjang kepangkatan harus melewati berbagai seleksi termasuk TWK, namun ada segelintir pegawai KPK yang tidak lulus (kurang dari 5,4%) yang menuntut diistimewakan.
Baca juga: SETARA: Pemanggilan Komnas HAM Terhadap Pimpinan KPK dan BKN Tidak Tepat
Dalam konteks seleksi ASN memang bisa saja pelanggaran terjadi misalnya seseorang tidak diluluskan (dicurangi/diskriminasi) atau karena tidak dipenuhi hak-haknya ketika diberhentikan dari pekerjaannya (pelanggaran HAM). Tapi tentu harus dibuktikan dengan data yang valid.
“Demikian pula seyogyanya lembaga-lembaga seperti Komnas HAM dan lain-lain. tidak mudah terjebak untuk terseret dalam kasus yang kendati cepat populer tapi bukan merupakan bagian mandatnya dan membuang-buang waktu,” pungkasnya.
HY
