Connect with us

Nasional

Kemendagri: Perencanaan dan Keuangan Jatim Agar Disesuaikan Kondisi Pandemi

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori meminta arah kebijakan perencanaan dan keuangan daerah Provinsi Jawa Timur (Jatim) disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikannya saat saat memberikan sambutan pada Musrenbang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, di Ruang Rapat Sekjen, Jakarta Pusat, Kamis (15/04).

“Penanganan Covid-19 yang gencar dilakukan hendaknya searah dengan implementasi kebijakan perencanaan dan keuangan daerah selama pandemi Covid-19, agar optimalisasi tata kelola birokrasi menjadi bagian dari penanggulangan pandemi secara komprehensif,” ujarnya.

Baca juga: Mendagri Minta RKPD Kaltara Dorong Pemberdayaan SDM dan Transformasi Ekonomi

Hudori menyebut, ada delapan poin yang disampaikan terkait arahan kebijakan perencanaan dan keuangan daerah, yaitu: reorientasi belanja modal, dukungan pemulihan ekonomi sektor riil, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), penguatan perlindungan sosial, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, pembiayaan alternatif, kerja sama antardaerah, serta evaluasi hibah dan bantuan sosial (bansos).

“Reorientasi belanja modal dapat dilakukan untuk mendorong penguatan infrastruktur misalnya Rumah Sakit, Puskesmas, Fasilitas Kesehatan,”jelasnya.

Sementara itu, lanjut Hudori, infrastruktur logistik (jalan/jembatan), perumahan MBR (rutilahu), penataan kawasan khusus (alun-alun, destinasi wisata, creative center), serta infrastruktur lingkungan (irigasi dan drainase).

Selanjutnya, dalam dukungan pemulihan ekonomi sektor riil, pemda diminta agar dapat menjamin penyaluran dana kepada UMKM, perluasan padat karya, ketahanan pangan, dan meningkatkan stimulus belanja seperti insentif sektor pariwisata, percepatan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Covid-19.

Kemudian, elektronifikasi transaksi pemda (ETPD), dalam rangka mendorong transformasi digital dan pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah daerah diminta untuk melakukan percepatan dan perluasan  ETPD, dan  mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mengoptimalkan penyaluran bansos bagi masyarakat yang terdampak Covid-19.

Adapun, untuk poin penguatan perlindungan sosial, Hudori mengingatkan agar pemda melakukan penegakan disiplin protokol Covid-19, dan tetap memprioritaskan perlindungan sosial terutama bagi rumah tangga miskin, rentan (PKH), dan sektor informal, serta mendukung perluasan Kartu Sembako, dan kartu Pra-Kerja.

Sementara itu, Sekjen mendorong pemda untuk melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja pemerintah daerah yang didukung SIPD sehingga dapat menjadi bahan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di tingkat daerah dan nasional.

Ia juga mengatakan, terkait pengelolaan pembiayaan alternatif pembangunan daerah dan menjaga keberlanjutan fiskal, agar pemda mengedepankan prinsip kehati-hatian (pruden), akuntabel dan transparan, termasuk salah satunya Pinjaman PEN Daerah.

Tak hanya itu, pengembangan kolaborasi yang inovatif melalui kerja sama antar daerah diharapkan dapat menghasilkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Sehingga, pemda membantu mengatasi kesenjangan antar wilayah, dan menjaga kohesivitas wilayah.

Hudori juga mengingatkan soal evaluasi hibah dan bansos. Hudori berharap agar setelah melakukan evaluasi insentif, penyaluran dapat lebih efektif ke depannya. Ia juga berkeinginan, agar pemanfaataan hibah dan bansos memberikan feedback yang signifikan bagi perbaikan pengelolaan skema hibah dan bansos.

Dengan demikian, Hudori mengimbau agar pemda, masyarakat, dan stakeholder saling berkolaborasi, bahu membahu menangani berbagai permasalahan di Jawa Timur.

“Saya meminta agar pemda bersama masyarakat dibantu stakeholders lainnya menyiapkan masyarakat siaga bencana, pemulihan pasca bencana, dan pemenuhan SPM terkait kebencanaan,” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Kemenhub Siapkan Skema Pencegahan Penyebaran Covid-19 Saat Arus Balik

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kemenhub telah menyiapkan skema pencegahan penyebaran Covid-19 saat arus balik. Kemenhub memprediksi 22 persen pemudik akan kembali ke tempat asal pada hari kedua setelah lebaran.

“Kami juga membahas tentang rencana kepulangan saudara-saudara kita dari daerah mudik. Dari catatan kami ada 22 persen yang akan balik pada hari Minggu H+2. Kalau dikuantifikasi kira-kira 3,6 juta, jumlah yang banyak,” ujar Menteri Perhubungan dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta pada Senin, 10 Mei 2021, setelah rapat terbatas bersama Presiden.

Kemenhub mengusulkan dua rencana kepulangan pemudik yaitu menunda waktu kepulangan dan melakukan _tracing_ secara intensif di beberapa titik lokasi. Budi juga mengusulkan untuk memberikan _testing_ secara gratis bagi pemudik dengan perjalanan darat dan _tracing_ dalam waktu singkat bagi pemudik yang menggunakan perjalanan udara.

“Pertama, menunda kepulangan supaya tidak bertemu di satu tempat tertentu. Kedua, kami mengusulkan dilakukan _tracing_ yang intensif di beberapa tempat yang konsentrasinya besar, katakanlah di Madiun, Ngawi, Surabaya, Solo, Yogya, Semarang, Cirebon, Jakarta, bahkan yang dari Sumatera di Bakauheni dilakukan _tracing_ secara intensif,” tambahnya.

Selain itu, Menhub mengatakan saat ini sedang dilakukan persiapan kepulangan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) dari Malaysia. Kemenhub telah menyiapkan beberapa moda transportasi baik darat maupun laut untuk mengangkut para PMI ke tempat tujuan akhir.

“Ada beberapa hal yang mungkin kami tambahkan bahwa perlu satu konsentrasi dari pulangnya PMI dari Malaysia baik di titik Kepulauan Riau, maupun di titik Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara. Oleh karenanya, Kementerian Perhubungan menyiapkan kapal-kapal untuk mengangkut ke tempat tujuan akhir dan juga bus,” ucapnya.

Lebih lanjut, Menhub menegaskan tidak ada penerbangan _charter_ dari luar negeri bagi para tenaga kerja yang akan pulang ke Indonesia selama masa peniadaan mudik.

“Berkaitan dengan penggunaan pesawat udara, tadi sudah disetujui tidak ada lagi penerbangan charter selama masa peniadaan mudik ini sehingga kalau ada tenaga-tenaga kerja disarankan menunda perjalanan,” imbuhnya.

 

Continue Reading

Nasional

Pemerintah Antisipasi Kepulangan Pekerja Migran Indonesia

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kepulangan para pekerja migran ke Tanah Air terjadi pada periode Maret hingga Mei 2021 ini. Dalam periode tiga bulan tersebut, para pekerja migran yang pulang diprediksi mencapai hampir 50 ribu orang sehingga diperlukan penanganan khusus agar berjalan dengan lancar.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan pers bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 10 Mei 2021.

“Terkait pekerja migran, dapat disampaikan bahwa periode Maret, April, Mei itu diprediksi mencapai 49.682 orang di mana di bulan April kemarin 24.215 pekerja migran dan di bulan Mei adalah 25.467. Ini yang diperlukan penanganan secara khusus,” jelas Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 10 Tahun 2021 yang di dalamnya antara lain mengatur tentang kepulangan para pekerja migran. Dalam aturan tersebut, Mendagri menginstruksikan para kepala daerah untuk melakukan pengawasan masuknya pekerja migran Indonesia (PMI) dengan berkoordinasi dengan unsur terkait.

Baca juga: Jokowi: Pemerintah Siapkan Skema Kepulangan Pekerja Migran Indonesia

“Bersama dengan Panglima Kodam selaku penanggung jawab melakukan pengawasan terhadap masuknya PMI melalui Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatra Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Utara dengan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait (Bea Cukai dan Imigrasi),” bunyi Inmendagri 10/2021.

Menurut Airlangga, penanganan para PMI yang pulang harus dilakukan dengan tetap melakukan protokol kesehatan yang ketat, antara lain dengan melakukan tes usap PCR dan karantina. Sejumlah daerah yang menjadi pintu masuk PMI pun diminta untuk mempersiapkan diri dan melakukan sejumlah langkah antisipasi.

“Kemarin dengan Pak Gubernur dibahas di daerah-daerah Sumatera, termasuk Riau, Kepri, Kaltara, Kalbar, terkait kebutuhan tempat karantina bagi PMI dan antisipasi-antisipasi yang dilakukan termasuk penambahan kapasitas di daerah Dumai, misalnya, di mana rumah sakit Pertamina akan membantu mengisi kesiapan tersebut,” paparnya.

 

Continue Reading

Nasional

Polri Antisipasi Ancaman Aksi Terorisme Jelang Lebaran

Published

on

By

Chanmel9.id – Jakarta. Polri mewaspadai dan mengantisipasi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk ancaman aksi terorisme menjelang lebaran 2021.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyampaikan, pihaknya telah melakukan identifikasi kerawanan pada bulan Ramadan dan Idul Fitri.

“Contohnya, kerawanan lalu lintas yang diantisipasi termasuk kerawanan dari aksi terorisme. Itu telah teridentifikasi dan sudah dilakukan upaya-upaya pencegahan,” kata Rusdi dalam konferensi pers Senin, 10 Mei 2021.

Rusdi menjelaskan, bentuk antisipasi yang dilakukan yakni melibatkan para jajaran Polri. Seperti bidang lalu lintas turun ke jalan dan Densus 88 Antiteror Polri turun mengantisipasi terorisme.

“Ya semua bekerja bersama-sama instansi lain,” ujarnya.

Rusdi menambahkan, deteksi dini ancaman aksi terorisme berjalan baik. Meskipun masih ada dua terduga teroris yang masuk daftar pencarian orang (DPO) atas penangkapan terorisme di Jakarta.

“(Teroris Jakarta) masih berjalan. Sekarang sudah 14 orang diamankan, 2 orang masih DPO. Alhamdulillah masih berjalan dengan baik. Yang penting Surat Edaran Satgas COVID-19 agar masyarakat tidak mudik, mencegah penyebaran mudik bisa dijalankan oleh masyarakat,” ujarnya.

Continue Reading

HOT TOPIC