Connect with us

Nasional

SETARA Institute: Kota-Kota Bergerak Memajukan Toleransi

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Intoleransi beragama dan kekerasan atas nama agama masih menjadi persoalan yang perlu mendapat penanganan yang komprehensif dan holistik. Sebab, persoalan tersebut memicu peningkatan ketegangan lintas identitas yang mengancam tata kehidupan bersama yang berbasis keberagaman.

Hal itu diungkapkan SETARA Institute dalam Laporan Riset tentang Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) ke-14/tahun 2020. Dalam laporan yang dirilis pada 6 April 2021 ini  menunjukkan bahwa aneka pelanggaran atas KBB, intoleransi dan diskriminasi, masih memprihatinkan, bahkan di tengah pandemi Covid-19 sekalipun.

SETARA mencatat terdapat 180 peristiwa dan 422 tindakan pelanggaran KBB sepanjang pandemi tahun 2020. Bahkan, hari-hari ini kita juga menyaksikan beberapa aksi terorisme dan penangkapan terduga teroris, yang mengancam kedamaian kita dalam tata masyarakat bineka.

Namun demikian, dalam webinar yang diselenggarakan SETARA Institute pada Kamis (8/4/2021) dengan tajuk “Promosi Toleransi dan Penghormatan terhadap Keberagaman di Tingkat Kota”, mengemuka semangat Pemerintah Kota untuk memperbaiki potret buram intoleransi, melalui inisiatif dan arah kebijakan kota-kota yang kondusif bagi pemajuan toleransi.

Walikota Bogor Bima Arya, misalnya, menyebutkan secara eksplisit ingin mengembalikan Bogor sesuai sejarahnya, yakni Kota Toleran. Beberapa cara dilakukan untuk menggelorakan semangat kebersamaan dalam keberagaman tersebut, seperti mendorong dan menjamin pelaksanaan pelbagai kegiatan, mulai dari perayaan Cap Gomeh, Natal, dan perayaan-perayaan lainnya.

Dalam konteks kasus GKI Yasmin, Walikota Bogor menyatakan sudah memiliki titik terang dan ditargetkan selesai tahun 2021. Janji penyelesaian kasus GKI Yasmin ini perlu untuk terus dikawal. Sebagaimana dicatat publik, dalam Seminar Publik SETARA Institute Bima Arya juga pernah menyampaikan janji penyelesaian kasus GKI Yasmin pada akhir 2019, kemudian menyampaikan janji yang sama paling lambat pada medio 2020.

Begitu pun dengan Walikota Malang, Sutiaji, yang melakukan penguatan program deradikalisasi agar bibit-bibit yang mengarah kepada radikalisme dan ekstremisme dapat dicegah dan diminimalisir. Walikota Malang pun juga ingin mewujudkan kota yang rukun dan toleran berasaskan keberagaman dan keberpihakan masyarakat dan gender. Menariknya, inisiatif-inisiatif yang dilakukan Walikota Malang tersebut tetap dengan menghargai kebebasan berfikir dan berpendapat dari masyarakatnya, sehingga tidak dilakukan dengan cara-cara yang represif.

Tekad yang sama juga disampaikan oleh Walikota Makassar, Ramdhan Pomanto, yang pasca kasus bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, menggerakkan kewaspadaan dini masyarakat dengan memobilisasi organ-organ yang ada namun belum optimal, seperti FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat).

Baca juga: SETARA Institute Dorong Polri Tindak Tegas Organisasi Pengusung Intoleran dan Premanisme

Selain itu, Walikota Salatiga Yuliyanto juga menegaskan bahwa inisiatif dan agenda pemajuan toleransi oleh pemerintah pemerintah kota, memang perlu disebarluaskan dan ditularkan ke seluruh unit pemerintahan di Indonesia. Yang paling pokok tentu saja level kepemimpinan. Praktik dan pemajuan toleransi membutuhkan political will dan kepemimpinan yang kuat. Salatiga sudah membuktikan, paling tidak dengan pencapaian sebagai kota dengan skor toleransi tertinggi menurut Indeks Kota Toleran tahun 2020.

SETARA Institute menilai, berbagai inisiatif dan arah kebijakan tersebut  memperlihatkan gerak maju kepemimpinan toleransi. Hal ini dibarengi dengan penegasan Presiden dalam sambutan beliau pada Peresmian Pembukaan Mukernas dan Munas lim Ulama PKB (8/4) bahwa Pemerintah tegas dan tidak akan berkompromi dengan intoleransi dalam beragama.

Menurut SETARA, dibutuhkan kerja bersama seluruh pihak untuk mengatasi persoalan yang muncul, baik pada ranah pemerintahan negara maupun pada sisi masyarakat. SETARA memandang pentingnya kontribusi pemerintah daerah , organ masyarakat sipil, tokoh-tokoh agama, dan tokoh-tokoh masyarakat.

Dalam studi indexing, Indeks Kota Toleran, SETARA menyebut jika toleransi adalah DNA kita bangsa Indonesia. Secara historis nenek moyang kita mewariskan toleransi, agar antar anak bangsa, berbeda-beda suku, etnis, dan daerah, antar agama serta kepercayaan, dan keragaman identitas lainnya, dapat saling berinteraksi, bergotong royong, dan bersama-sama membangun kerukunan dan harmoni.[]

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Tekan Penularan Selama Lebaran, Tempat Wisata di Zona Merah dan Kuning Ditutup

Published

on

By

Chanmel9.id – Jakarta. Hasil rapat terbatas Presiden Joko Widodo bersama jajaran kabinetnya pada 10 Mei 2021, salah satunya menutup seluruh tempat wisata yang berada di daerah zona merah (risiko tinggi) dan zona oranye (risiko sedang).

Sedangkan yang berlokasi di zona kuning (risiko rendah) dan zona hijau (tidak ada kasus baru/tidak terdampak) akan beroperasi dengan pembatasan maksimal 50% dari kapasitas.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan bahwa hal ini untuk meminimalisir peluang terjadinya kerumunan selama terjadinya periode peniadaan mudik lebaran selama 6 – 17 Mei 2021. Mengingat pada periode ini masyarakat cenderung mengunjungi tempat-tempat umum bersama keluarga dan kerabatnya.

“Diharapkan dengan adanya keputusan ini, penularan di tengah masyarakat selama periode peniadaan mudik dapat semakin ditekan,” jelasnya dalam keterangan pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Selasa (11/5/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Keputusan pemerintah cukup beralasan kuat. Karena pada perkembangan peta zonasi risiko per 9 Mei 2021, ada 12 kabupaten/kota yang masuk zona merah. Diantaranya, Sumba Timur dan Lembata (NTT), Tabanan (Bali), Majalengka (Jawa Barat), Palembang (Sumatera Selatan), Batanghari (Jambi), Kota Pekanbaru dan Rokan Hulu (Riau) serta Lima Puluh Kota dan Agam (Sumatera Barat).

Sementara zona oranye terdapat 324 kabupaten/kota yang tersebar di 6 provinsi. Yakni Jawa Tengah (29), Jawa Barat (25), Jawa Timur (26), Sumatera Utara (15), Sumatera Selatan (16) dan Sumatera Barat (16).

“Jumlah kabupaten/kota di zona oranye, didominasi oleh kabupaten/kota yang berasal dari provinsi tujuan mudik,” lanjutnya.

Wiku meminta pemerintah daerah setempat memperhatikan perkembangan peta zonasi risiko ini. Karena pada provinsi-provinsi dimaksud, potensi penularan yang secara luas dapat terjadi dengan cepat.

Dan kepada seluruh bupati dan walikota yang disebutkan, harus segera menindaklanjuti keputusan pemerintah pusat terkait peniadaan mudik dengan membentuk peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah. Agar menjadi landasan kuat penegakan kebijakan masing-masing wilayah.

“Semoga dengan dilaksanakan keputusan ini, bersamaan dengan peniadaan mudik, maka penularan akan semakin terkendali. Dan angka COVID-19 tidak kembali naik,” pungkas Wiku.

 

Continue Reading

Nasional

Ini Panduan Shalat Ied Agar Beribadah Khusyuk dan Aman COVID-19

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Dalam hitungan hari, kedepan, umat Muslim Indonesia segera merayakan hari kemenangan setelah berpuasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadhan. Namun, perlu diingat bahwa pemerintah sedang berupaya mencegah penularan selama masa peniadaan mudik, agar tidak terjadi lonjakan kasus paska lebaran.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito meminta masyarakat memperhatikan panduan penyelenggaraan shalat Idul Fitri 1442 Hijriah di masa pandemi COVID-19. Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Agama No. 7 Tahun 2021. Hal ini agar saat pelaksanan ibadah dapat mencegah dari terpaparnya penularan.

“Perlu adanya persiapan yang baik, demi menjalankan ibadah yang khusyuk, tetapi tetap aman. Mengingat kita merayakan Idul Fitri untuk kedua kalinya di masa pandemi COVID-19,” ujarnya dalam keterangan pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Selasa (11/5/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Terkait praktek ibadah yang melekat dengan perayaan Idul Fitri, MUI (Majelis Ulama Indonesia) menghimbau dalam penyaluran zakat, infaq, sedekah, dilakukan melalui lembaga resmi seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), atau lembaga Amil Zakat lainnya.

Untuk itu dimohon Pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjalankan pedoman ini dengan sebaik-sebaiknya.

“Insya Allah kesungguhan kita menjalankan ini semua dapat membuah hasil untuk kondisi COVID-19 yang lebih baik di masa yang akan datang,” pesan Wiku.

Panduan Penyelenggaraan Shalat Idul Fitri 1442 H di Masa Pandemi
(SE Menag No. 7 Tahun 2021)

Sebelum shalat Ied

– Pelaksanaan takbiran dilakukan terbatas (maksimal 10%) dan tidak ada kegiatan takbiran keliling.
– Panitia Hari Besar Islam/Shalat Idul Fitri mencari tahu informasi status zonasi kepada Satgas daerah di tingkat desa atau kelurahan.
– Mempersiapkan tenaga pengawas penerapan protokol kesehatan.

Saat Shalat Ied

– Hanya dilakukan di ruangan terbuka dan diizinkan pada lingkungan RT yang berada di zona kuning dan hijau.
– Harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat:
a. Tidak melebihi 50% kapasitas.
b. menyediakan alat pengecek suhu.
c. Tidak diikuti warga lanjut usia (lansia) atau orang baru sembuh ataupun juga yang baru kembali dari perjalanan.
d. Memakai masker dari awal datang hingga pulang.
e. Mempersingkat khutbah (maksimal 20 menit) dengan menggunakan pembatas transparan diantaranya.
f. Menghindari berjabat tangan dan bersentuhan fisik.

Setelah shalat Ied

– Silaturahmi hanya dilakukan dengan lingkungan terdekat.
– Tidak melakukan open house atau halal bihalal di lingkungan kantor atau komunitas.

 

Continue Reading

Nasional

Polda: Pemudik Lewati Kedungwaringin Bukan Berarti Lolos Mudik

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menyampaikan, pemudik yang melewati pos penyekatan Kedungwaringin bukan berarti lolos dari kebijakan larangan mudik.

Usai melewati pos penyekatan Kedungwaringin, para pemudik masih akan bertemu dengan pos penyekatan lain yang berada di akses masuk kota tujuan.

“Tidak jauh dari Kedungwaringin, engga sampai 1 kilometer dari sana ada pos penyekatan Tanjung Pura di Karawang. Lolos dari Karawang masuk Purwakarta, masuk Subang, masuk Indramayu ada lagi pos penyekatan,” kata Sambodo, Selasa 11 Mei 2021.

Sambodo menjelaskan, polisi membuka blokade di pos penyekatan Kedungwaringin hanya untuk memecah kerumunan di pos tersebut.

Baca juga: Ribuan Pemudik Motor Jebol Penyekatan di Jalur.Pantura Kedungwaringin

“Kami lakukan diskresi oleh kepolisian untuk kemudian secara bertahap membuka penyekatan untuk kemudian mereka bisa lolos hanya sekedar untuk memecah kerumunan,” kata Sambodo.

Sambodo menyampaikan, salah satu alasan lain pihak kepolisian membuka blokade tersebut, demi keselamatan dan kesehatan para pemudik bersepeda motor tersebut.

“Banyak pemudik dari mereka yang bawa bayi dan sebagainya,” ujar Sambodo.

Sebelumnya, viral di media sosial ribuan pemudik yang mengendarai sepeda motor menjebol barikade penyekatan di Jalur Pantura Kedungwaringin, perbatasan Kabupaten Bekasi-Karawang, pada Minggu malam.

Para pemudik diminta untuk putar balik, tetapi mereka menolak. Akibatnya, terjadi macet total sepanjang lima kilometer.

Khawatir situasi semakin parah dan terjadi hal yang tak diinginkan, petugas akhirnya membuka barikade penyekatan tersebut.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC