Connect with us

Opini

Siapa yang Mendalilkan, Dia Harus Membuktikan

Published

on

Siapa yang Mendalilkan, Dia Harus Membuktikan

Oleh: Nizwar Affandi*

Channel9.id-Jakarta. Dalam literatur ilmu hukum terdapat sebuah asas “actori incumbit probatio, actori onus probandi”,  atau terjemah bebasnya; “siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan”, asas yang sangat populer dan seringkali dikutip dalam berbagai persidangan, mulai dari perkara sengketa perorangan biasa sampai ke persidangan PHPU Pemilihan Presiden di Mahkamah Konstitusi.

Enam hari yang lalu tanggal 11 November 2021 saya menyampaikan sekelumit catatan dalam komentar di beberapa WA Group, catatan tentang kinerja pemerintahan Gubernur Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur  Chusnunia      Chalim.  Catatan   itu    dijadikan   berita    dan   masih   dapat   dibaca   di https://www.rmollampung.id/dua-tahun-memimpin-lampung-arinal-nunik-dinilai-gagal-penuhi-target dan  https://analisis.co.id/2021/11/12/sejak-arinal-jadi-gubernur-pertumbuhan-ekonomi-lampung- makin-mundur/.

Dalam catatan itu saya menyatakan 4 hal, yaitu:

  1. Gubernur Arinal Djunaididan Wakil Gubernur Chusnunia Chalim gagal mencapai sasaran kinerja ekonomi dan sosial yang ditetapkan dalam RKPD Provinsi Lampung tahun 2020 dan 2021.
  2. NTP Lampung selama 22 bulan (sejak Januari 2020 sampai Oktober 2021) selalu berada di antara posisi ke-9 atau ke-10 di Sumatera.
  3. Pertumbuhan Ekonomi Lampung (y on y) selama 7 kwartal sejak kwartal 1 (Januari-Maret) tahun 2020 sampai kwartal 3 (Juli-September) tahun 2021, selalu berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi di Sumatera.
  4. Angka Pengangguran di Lampung pada kurun waktu Agustus 2020 sampai Agustus 2021 justru bertambah naik ketika provinsi lainnya di Sumatera justru menurun.

Karena saya yang mengemukakan empat poin pernyataan itu maka sayalah yang harus memberikan penjelasan detail berikut dengan sumber data yang saya jadikan rujukan. Saya akan memulainya dari poin per poin.

Pernyataan Pertama


Ada 7 indikator yang menjadi sasaran, agar mudah dimengerti definisi dari masing-masing indikator berikut saya berikan tautan rujukannya;

  1. Pertumbuhan Ekonomi https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/variabel/1435
  2. Inlasi https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/570
  3. PDRB Perkapita https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/953
  4. Tingkat Pengangguran Terbuka https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/44
  5. Tingkat Kemiskinan https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/18
  6. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/583
  7. Indeks Gini https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/999

Mari kita lihat rujukan data dari BPS untuk setiap indikator:

  1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung tahun 2020 mengalami konstraksi sebesar (minus) 1,67% dan berada di bawah sasaran yang ditetapkan sebesar 5,3% – 5,6% . https://lampung.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20210205105207.pdf
  2. Inflasi Provinsi Lampung tahun 2020 sebesar 2% dan lebih baik dari sasaran yang ditetapkan sebesar 3,0% – 3,5%. https://lampung.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20210104140804.pdf
  3. PDRB Perkapita Provinsi Lampung tahun 2020 sebesar 41,62 juta rupiah dan berada di bawah sasaran yang ditetapkan sebesar 45,54 juta rupiah. https://lampung.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20210205105207.pdf
  4. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung tahun 2020 sebesar 4,67% (Sakernas Agustus 2020) dan 4,54% (Sakernas Februari 2021). Median dari kedua angka pengangguran terbuka ini lebih besar dari sasaran yang ditetapkan sebesar 3,75%. https://lampung.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20210505130142.pdf
  5. Tingkat Kemiskinan Provinsi Lampung tahun 2020 sebesar 12,76% (September 2020) dan 12,62% (Maret 2021). Median dari kedua angka kemiskinan ini masih lebih tinggi dari sasaran yang ditetapkan sebesar 11% – 12%. https://lampung.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20210715124125_rev.pdf
  6. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Provinsi Lampung tahun 2020 sebesar 69,69 poin dan ini berada di bawah sasaran yang ditetapkan sebesar 70,23 poin. https://lampung.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20210104140804.pdf
  7. Indeks Gini Provinsi Lampung tahun 2020 sebesar 0,320 (September 2020) dan 0,323 (Maret 2021). Median di antara kedua angkaGini Ratio ini masih lebih tinggi dari sasaran yang ditetapkan sebesar 0,310 – 0,320. https://lampung.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20210715124125_rev.pdf

Dapat sama-sama dicermati dan disaksikan dari tujuh Indikator Sasaran Kinerja Ekonomi dan Sosial  yang ditetapkan dalam RKPD Provinsi Lampung Tahun 2020, hanya satu indikator saja yaitu angka inflasi yang relatif sesuai dengan sasaran, sementara untuk enam indikator lainnya tidak mampu mencapai sasaran yang ditetapkan. Karena saya belum menemukan diksi yang lebih tepat untuk mewakili kondisi itu selain kata “gagal”, maka kata gagal lah yang saya gunakan dalam pernyataan minggu lalu.

Lalu bagaimana dengan sasaran tahun 2021 yang waktu kerja kalendernya hanya tinggal 44 hari lagi? Secara statistik saya khawatir harus menyatakan bahwa nasibnya tidak jauh berbeda dengan sasaran tahun 2020, lebih banyak indikator yang tidak mampu memenuhi sasaran daripada indikator yang dapat mencapai sasaran.

Mari kita lihat indikatornya satu persatu:

  1. Secara kumulatif Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Triwulan III tahun 2021 dibandingkan dengan Triwulan III tahun 2020 baru sebesar 2,04%. Perhitungan proyeksi dari Bank Indonesia pada Laporan Perekonomian Provinsi Lampung Agustus 2021 memperkirakan Pertumbuhan Ekonomi Lampung tahun 2021 berkisar di rentang 2,5% – 3,5%. Masih jauh berada di bawah sasaran yang ditetapkan RKPD sebesar 4,7% – 5,7%. https://lampung.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20211105112919.pdf https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Lampung- Agustus-2021.aspx
  2. Inflasi Tahun ke Tahun Provinsi Lampung sampai di Oktober 2021 baru sebesar 1,45% dan tampaknya sama seperti tahun 2020, akan lebih baik dari sasaran yang ditetapkan sebesar 2% – 4%. https://lampung.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20211101135230.pdf
  3. Pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung sampai Trriwulan III tahun 2021hanya sebesar 2,04%. Dengan asumsi pertambahan penduduk sebesar 1,65% pertahun, berharap terjadi lompatan dari PDRB Perkapita sebesar 41,62 juta rupiah menjadi sebesar 44 sampai 45 juta rupiah di sisa waktu yang ada akan terasa tidak realistis. Karena itu hampir dapat dipastikan indikator inipun akan kembali berada di bawah sasaran yang ditetapkan sebesar 44 – 45 juta rupiah. https://lampung.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20210121160436.pdf https://lampung.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20211105112919.pdf
  4. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung hasil Sakernas Agustus 2021 sebesar 4,69% dan mengalami kenaikan dibandingkan hasil Sakernas Februari 2021 sebesar 4,54%. Penetapan sasaran RKPD yang dinaikkan hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 6,3% membuat kenaikan angka Tingkat Pengangguran Terbuka di tahun 2021 masih berada di bawah batas maksimal. https://lampung.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20211105112919.pdf
  5. Tingkat Kemiskinan Provinsi Lampung Marettahun 2021 sebesar 12,62% hanya berkurang 0,14% dibandingkan angka    September    2020  sebesar   12,76%. Memperhatikan angka kumulatif pertumbuhan ekonomi Triwulan III tahun 2021 berbanding Triwulan III tahun 2020yang hanya sebesar 2,04% dan angka pengangguran yang mengalami kenaikan, hampi dapat dipastikan tingkat kemiskinan tahun 2021 masih lebih tinggi dari sasaran yang ditetapkan sebesar 11,5% – 12,1%. https://lampung.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20210715124125_rev.pdf
  6. Kenaikan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Provinsi Lampung tahun 2020 dari tahun sebelumnya hanya sebesar 0,12 poin dari 69,57 poin menjadi 69,69 poin. Sejak tahun 2010 capaian tertinggi kenaikan IPM Provinsi Lampung tercatat pada tahun 2013, naik 0,86 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara rata-rata persentase kenaikan selama sepuluh tahun terakhir hanya sebesar 0,9% per tahun. Hampir dapat dipastikan capaian IPM Provinsi Lampung tahun 2021 juga masih berada di bawah sasaran yang ditetapkan karena memerlukan kenaikan sebesar 1,17 poin atau 1,7% dari 69,69 poin jika ingin melampaui sasaran yang ditetapkan sebesar 70,86 poin. Ini perkiraan saya dan ternyata rilis Berita Statistik hari ini dari laman BPS Pusat membenarkannya, IPM Lampung tahun 2021 hanya mencapai 69,90 poin dan tetap berada dalam kategori “sedang”. Lampung tetap menjadi satu-satunya provinsi di Sumatera yang capaian IPM nya masih termasuk kategori sedang, sementara sembilan provinsi lainnya sudah masuk dalam kategori tinggi. https://lampung.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20210104140804.pdf https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20211115115929.pdf
  7. Indeks Gini Provinsi Lampung pada Maret 2021 naik sebesar 0,003 poin dibandingkan angka September 2020, dari 0,320 poin menjadi 0,323 poin. tahun 2020 sebesar 0,320 (September 2020) dan 0,323 (Maret 2021). Tampaknya penetapan rentang sasaran yang telah dinaikkan sebesar 0,010 poin dibandingkan rentang sasaran tahun sebelumnya akan membuat angka Gini Ratio Provinsi Lampung tahun 2021 masih berada pada rentang sasaran yang ditetapkan sebesar 0,320 – 0,330. https://lampung.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20210715124125_rev.pdf

Penyesuaian penetapan sasaran RKPD Provinsi Lampung Tahun 2021 pada indikator Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Gini menyelamatkan tiga dari tujuh indikator. Karena sejatinya titik aman yang diperoleh bukan melalui capaian perbaikan yang meningkat signifikan tetapi lebih disebabkan oleh penetapan target yang dilemahkan, maka saya terpaksa kembali mengunakan kata gagal untuk menggambarkan kondisi tersebut.

Itulah penjelasan dan rujukan data yang melatar belakangi pernyataan pertama dari empat pernyataan saya minggu lalu; “Gubernur Arinal Djunaididan Wakil Gubernur Chusnunia Chalim gagal mencapai sasaran kinerja ekonomi dan sosial yang ditetapkan dalam RKPD Provinsi Lampung tahun 2020 dan 2021”.

Pernyataan Kedua

Apa itu NTP alias Nilai Tukar Petani? Silakan dibaca dan difahami sendiri definisi bakunya agar tidak gegabah lagi membuat definisi baru sebagai gambaran ketersediaan komoditi atau mengaitkannya dengan harga di pasar dunia seperti yang disampaikan oleh teman-teman yang menanggapi pernyataan saya minggu lalu. https://www.bps.go.id/subject/22/nilai-tukar-petani.html

Pernyataan kedua saya mengatakan bahwa NTP Lampung selama 22 bulan (sejak Januari 2020 sampai Oktober 2021) selalu berada di antara posisi ke-9 atau ke-10 di Sumatera. Saya akan berikan 22 tautan berita statistik resmi dari BPS Provinsi Riau untuk melihat posisi Lampung di Sumatera. Mengapa merujuk dari data BPS Provinsi Riau? Karena BPS Provinsi Lampung sepertinya memilih tidak menyaji- kan data melalui infografis urutan posisi NTP lampung dibandingkan provinsi lainnya di Sumatera.

Mengapa mereka melakukan itu? Wallahu ‘alam bishowab apa penyebab persisnya, kita hanya bisa berandai-andai mengaitkannya dengan sikap Gubernur Arinal yang secara terbuka telah menunjukkan ketidaksukaan dan ketidakpercayaannya terhadap BPS, Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik, yang kemudian disempurnakan dengan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. https://kupastuntas.co/2021/06/25/gubernur-arinal-minta-bps-lampung-kurangi-analisa-ekonomi https://monologis.id/regional/gubernur-lampung-tuding-bps-tak-tahu-diri

Berikut daftar tautan Berita Statistik tentang posisi capaian NTP di Sumatera sejak Januari tahun 2020 sampai Oktober tahun 2021 :

  1. https://riau.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20200203193536.pdf (Januari 2020)
  2. https://riau.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20200303082611.pdf (Februari 2020)
  3. https://riau.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20200401123336.pdf (Maret 2020)
  4. https://riau.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20200504113209.pdf (April 2020)
  5. https://riau.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20200602135256.pdf (Mei 2020)
  6. https://riau.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20200701123505.pdf (Juni 2020)
  7. https://riau.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20200803125541.pdf (Juli 2020)
  8. https://riau.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20200901140308.pdf (Agustus 2020)
  9. https://riau.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20201001125858.pdf (September 2020)
  10. https://riau.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20201102120912.pdf (Oktober 2020)
  11. https://riau.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20201201121212.pdf (November 2020)
  12. https://riau.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20210104135732.pdf (Desember 2020)
  13. https://riau.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20210201123941.pdf (Januari 2021)
  14. https://riau.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20210301123847.pdf (Februari 2021)
  15. https://riau.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20210401123325.pdf (Maret 2021)
  16. https://riau.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20210503121826.pdf (April 2021)
  17. https://riau.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20210602122745.pdf (Mei 2021)
  18. https://riau.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20210701123718_rev.pdf (Juni 2021)
  19. https://riau.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20210802131340_rev.pdf (Juli 2021)
  20. https://riau.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20210901130049.pdf (Agustus 2021)
  21. https://riau.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20211001105920_rev.pdf (September 2021)
  22. https://riau.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20211101122937.pdf (Oktober 2021)

Data-data inilah yang menjadi rujukan saya menyatakan pernyataan kedua; “NTP Lampung selama 22 bulan (sejak Januari 2020 sampai Oktober 2021) selalu berada di antara posisi ke-9 atau ke-10 di Sumatera”. Bagaimana posisi Lampung pada tahun-tahun sebelumnya? Apakah benar sering menjadi juara di Sumatera? Silakan diperiksa pada Basis Data Kementerian Pertanian Republik  Indonesia berikut: https://aplikasi2.pertanian.go.id/NTP/provgab.php

Pernyataaan Ketiga

 Definisi tentang Pertumbuhan Ekonomi dapat dilihat pada tautan berikut: https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/variabel/1435

Pertumbuhan Ekonomi Lampung (y on y) selama tujuh kwartal sejak kwartal 1 (Januari-Maret) tahun 2020 sampai kwartal 3 (Juli-September) tahun 2021, selalu berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi di Sumatera. Ini adalah pernyataan ketiga saya, dari mana rujukan datanya? Berikut saya berikan tujuh tautan dari BPS Riau yang berisi infografis posisi Lampung dibandingkan provinsi lainnya di Sumatera.

Mengapa tidak menggunakan tautan dari BPS Lampung? Jawabannya sama seperti pada data NTP, tidak ada infografis posisi angka pertumbuhan ekonomi Lampung di Sumatera yang ditampilkan oleh BPS Lampung pada laman resmi mereka. Bisa jadi mereka lakukan itu karena khawatir akan membuat Gubernur Arinal tidak berkenan dan mengancam memindahkan Kepala BPS Provinsi Lampung sebagaimana yang pernah ramai diberitakan; https://www.rmollampung.id/gubernur-minta-dprd- panggil-bps-jelaskan-pertumbuhan-ekonomi-lampung

Silakan diakses dan dibaca tujuh tautan Berita Statistik yang memuat infografis posisi capaian angka pertumbuhan ekonomi Lampung dibandingkan dengan provinsi lainnya di Sumatera selama tujuh Triwulan sejak Triwulan I tahun 2020 sampai dengan Triwulan III tahun 2021 berikut:

https://riau.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20200505135851.pdf (Triwulan I – 2020) https://riau.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20200805123231.pdf (Triwulan II – 2020) https://riau.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20201105132332_rev.pdf (Triwulan III – 2020) https://riau.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20210206131549.pdf (Triwulan IV – 2020) https://riau.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20210505130927.pdf (Triwulan I – 2021) https://riau.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20210805132328_rev.pdf (Triwulan II – 2021) https://riau.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20211105134934_rev.pdf (Triwulan III – 2021)

Selama tujuh kwartal atau triwulan dapat dilihat bagaimana capaian angka pertumbuhan ekonomi Lampung selalu berada di bawah rata-rata angka pertumbuhan di Sumatera. Seperti apa posisi pada tahun-tahun sebelumnya? Silakan dilihat pada laman https://www.bps.go.id

Pernyataan Keempat

 Pernyataan saya yang terakhir tentang angka pengangguran di Lampung pada kurun waktu Agustus 2020 sampai Agustus 2021 yang justru bertambah naik ketika provinsi lainnya di Sumatera justru menurun. Sejak PPKM diberlakukan dan vaksinasi mulai digencarkan, pandemi sudah relatif lebih dapat dikendalikan dan perekonomian nasional mulai kembali bergerak ke arah positif.

Dari Data Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional) Agustus 2021 diketahui bahwa secara nasional Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan, 31 provinsi TPT nya menurun dibanding- kan dengan angka pada hasil Sakernas Agustus 2020. Hanya tiga provinsi yaitu Lampung, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat yang angka penganggurannya justru bertambah. https://lampung.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20211105112919.pdf


Di Pulau Sumatera pada kurun waktu yang sama sembilan provinsi mengalami penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka, hanya Lampung sendiri yang angkanya justru mengalami kenaikan.


Catatan Tambahan

 Sebelum mengakhiri tulisan berisi penjelasan rinci dan tautan rujukan data ini, saya juga ingin memberi- kan sekelumit catatan tentang rendahnya harga Gabah Kering Panen di tingkat petani yang trennya terus menurun sejak tahun 2019 sampai tahun 2021. https://lampung.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20211101135230.pdf


Jika dihitung rata-rata maka pada tahun 2019 rata-rata harga GKP sebesar 4.797 rupiah per kilogram, tahun 2020 turun menjadi rata-rata sebesar 4.550 rupiah per kilogram dan pada tahun 2021 sampai di bulan Oktober masih terus turun menjadi rata-rata sebesar 4.248 rupiah per kilogram. Penurunan sebanyak 12% atau senilai 549 rupiah per kilogram itu tentu berpengaruh terhadap nilai tukar yang diterima oleh petani di Lampung, memberi dampak berupa penurunan tingkat kesejahteraan petani karena mayoritas petani di Lampung adalah petani sawah.

Kartu Petani Berjaya (KPB) yang telah soft launching sejak tanggal 11 Desember 2019 dan secara resmi di launching tanggal 6 Oktober 2020 tampaknya belum mampu berbuat banyak memberi daya ungkit terhadap nilai tukar dan tingkat kesejahteraan petani di Lampung.

Peningkatan produksi pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 ternyata tidak berlanjut dan menjadi tren di tahun 2021, baik pada Total Luas Panen, Total Produksi Gabah, maupun Total Produksi Beras semuanya mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020.

Di sisi lain komoditi makanan ternyata masih menjadi komponen paling besar yang mempengaruhi Garis Kemiskinan di Lampung, jauh lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan komoditi bukan makanan seperti sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Dari data Maret 2021 diketahui sumbangan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan di Lampung sebesar 75,58%, meningkat dari sebelumnya sebesar 75,40% pada September 2020. Pergerakan Garis Kemiskinan di Lampung tampak jelas semakin ditentukan oleh komoditi makanan, dan nasi (sebagai produk turunan beras dan padi) masih menjadi makanan pokok hampir seluruh penduduk Lampung.

Ironisnya ketika disandingkan kondisi antara perdesaan dengan perkotaan, pengaruh komoditi makanan khususnya beras justru lebih besar di perdesaan ketimbang di perkotaan. Padahal komoditi makanan termasuk beras diproduksi di perdesaan bukan diperkotaan, dan Kartu Petani Berjaya dijanjikan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani di perdesaan. https://lampung.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20210715124125_rev.pdf

Semoga setelah mendapatkan penjelasan yang lebih rinci berikut tautan laman yang menjadi rujukan data pernyataan saya minggu lalu, teman-teman yang terlanjur mengatakan saya sesat, ngawur, tidak obyektif, tidak berdasar, tidak sesuai fakta dan atribusi berkonotasi negatif lainnya berkenan menarik semua kata-kata buruk itu dengan sukarela. Saya sudah membuktikan dalil yang saya ajukan, sekarang

tinggal mereka yang harus membuktikan dalil yang mereka sampaikan di ruang publik. Buktikan bahwa saya sesat, ngawur, tidak obyektif, tidak berdasar, tidak sesuai fakta dan lain sebagainya.

Hari-hari belakangan ini banyak sahabat-sahabat yang berlatar belakang advokat menghubungi saya, mereka bilang saya sudah sangat dirugikan karena hari ini jika nama saya diketik di laman google, akan keluar semua berita yang melekatkan atribusi negatif itu. Mereka berkeyakinan bahwa jika saya bersedia membuat laporan ke kepolisian terhadap perlakuan yang saya terima, teman- teman itu berkemungkinan besar akan dapat dijerat dengan beberapa pasal dari UU ITE dan KUHP karena hampir bisa dipastikan tidak akan mampu membuktikan bahwa saya sesat, ngawur, tidak obyektif, tidak berdasar dan tidak sesuai fakta.

Saya belum menjawab apalagi mengiyakan berbagai saran dan pendapat hukum itu karena teman- teman itu sesungguhnya kolega saya juga, apalagi beberapa diantaranya baik langsung maupun melalui orang lain sudah menghubungi saya meminta pemakluman terkait posisi mereka yang terpaksa berkomentar karena mendapat pesan-pesan tertentu. Tetapi saya tidak hidup sendirian di dunia ini, ada keluarga dan sahabat yang juga merasa terluka membaca buruknya kata-kata yang disematkan kepada saya itu. Semoga pada akhirnya saya tidak perlu menempuh upaya itu karena sejak awal saya ber- keyakinan tidak ada sesuatu yang bersifat personal dalam kritik-kritik saya, semuanya bagian dari proses check and balance, sebuah prinsip dasar dari praktek berdemokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Insya Allah.

*Pengamat Masalah Pembangunan dan Kebijakan Publik

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

Presiden Jokowi Dan Kemajuan Bali Menuju Indonesia Raya Yang Sehat, Aman, Damai, Dan Maju

Published

on

By

Oleh: Firman Jaya Daeli

Channel9.id – Jakarta. Provinsi Bali (Pulau Dewata), Indonesia, sungguh-sungguh berhasil dan berprestasi menjadi tuan rumah penyelenggaraan sejumlah kegiatan bertaraf lokal, nasional, regional, dan internasional. Juga dalam rangka penyelenggaraan keseluruhan rangkaian kegiatan internasional G 20 dan kegiatan kenegaraan Presiden RI Jokowi sebagai Presidensi G 20. Kemudian tuan rumah penyelenggaraan Apel Siaga Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) Polri Se-Indonesia. Dan tuan rumah penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Se-Indonesia.

Bahkan masih ada lagi beberapa kegiatan institusi dan komunitas lainnya selama brberapa hari di beberapa lokasi di Bali. Keseluruhan kegiatan tersebut berlangsung beberapa hari di awal Desember 2021. Ada agenda kerja dan kegiatan jajaran Kementerian PUPR RI di bawah kepemimpinan dan kehadiran Menteri Basoeki Hadimoeldjono. Ada jajaran Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI di bawah kepemimpinan dan kehadiran Menteri Siti Nurbaya Bakar. Ada jajaran Kementerian BUMN RI dan sejumlah BUMN di bawah kepemimpinan dan kehadiran Menteri Erick Thohir.

Kemudian, ada jajaran TNI di bawah kepemimpinan dan kehadiran Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Ada jajaran Polri di bawah kepemimpinan dan kehadiran Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Ada jajaran Kementerian Luar Negeri RI.

Keberadaan dan kehadiran serta kegiatan pejabat tinggi negara tersebut, pada dasarnya berkaitan dengan persiapan penyelenggaraan KTT G 20 dan posisi Negara Indonesia dan Presiden RI Jokowi sebagai Pemimpin (Presidensi) G 20.

Masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia dan terutama daerah dan masyarakat Pulau Dewata, berhasil dengan gemilang menyampaikan sejumlah “pesan” moral dan kultural berbasis stabilitas keamanan kualitas hukum serta kualitas perekonomian Indonesia. Bobot pesan tersebut sangat berdampak kuat, positif, efektif, dan produktif. Bagi masyarakat dan komunitas domestik nasional dalam negeri serta bagi masyarakat, komunitas dunia internasional dan negara-negara lain. Juga bagi keseluruhan institusi-institusi regional dan internasional. Intinya adalah perihal Indonesia Raya yang sehat, aman, damai, kondusif, sukses, dan maju.

Momentum keseluruhan rangkaian kegiatan Apel Siaga Kasatwil Polri (seluruh Pejabat Utama Mabes Polri, seluruh Kapolda dan Kapolres Se-Indonesia) berhasil dengan bobot nilai tinggi – membangkitkan, mengukuhkan, dan menyebarkan pesan tegas dan jelas. Intisari pesan tersebut adalah bahwa Indonesia sedang dan semakin meningkatkan dan memudahkan percepatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum dan keadilan. Perspektif tersebut terutama dalam kerangka percepatan penanganan pandemik Covid-19 dan Vaksinasi serta percepatan pemulihan, pergerakan, dan pertumbuhan ekonomi dan berbagai subsistem perekonomian lainnya yang terkait.

Kehadiran Presiden RI Jokowi untuk menyampaikan Pidato dan Kata Sambutan Arahan sekaligus Membuka kegiatan Apel Siaga Kasatwil Polri Se-Indonesia, semakin menunjukkan betapa pentingnya dan strategisnya posisi, peran, tugas, tanggungjawab, dan kewenangan Polri.

Presiden RI Jokowi beserta jajaran kenegaraan, kemasyarakatan, dan pemerintahan memperhatikan dan mendukung sepenuhnya institusi Polri dan jajaran dalam membangun dan memajukan Indonesia berbasis Negara Pancasila, Negara Hukum Indonesia, Negara Demokratis Konstitusional, Negara Bhinneka Tunggal Ika dalam wadah NKRI.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyampaikan pernyataan dan kebijakan dalam kegiatan Apel Siaga Kasatwil Polri Se-Indonesia dan juga dalam beberapa kesempatan, mengenai POLRI Yang PRESISI. Filosofi, doktrin, dan substansi tersebut, pada dasarnya dan pada giliranya mereformasi dan mentransformasi Polri dan keseluruhan jajaran untuk semakin dan selalu bersama rakyat memajukan Indonesia. Juga harus senantiasa membumikan dan mempraxiskan nilai-nilai dan sistem nilai Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Tri Brata.

Apalagi institusi Polri belum lama ini atau baru-baru ini, menurut hasil penelitian dan survey lembaga independen, mendapat penilaian terbaik dan tertinggi serta memperoleh kepercayaan publik sebagai institusi terpercaya atau terbaik dan tertinggi yang dipercayai publik. Perihal tersebut sebagaimana juga disampaikan oleh Presiden RI Jokowi dalam Pidato dan Sambutan Arahan di acara Pembukaan Apel Siaga Kasatwil Polri Se-Indonesia. Ada sejumlah Ketua Lembaga Negara, Menteri, Pejabat Tinggi Negara, dan Panglima TNI datang menghadiri dan menjadi Pembicara (Narasumber).

Demikian juga mengenai momentum penyelenggaraan keseluruhan rangkaian kegiatan Rapimnas Kadin (Pimpinan dan Pengurus Kadin Pusat dan Kadin Daerah). Forum ekonomi dan suasana kebatinan tersebut, berhasil membangkitkan, mengukuhkan, dan menyebarkan pesan tegas dan jelas. Intinya adalah bahwa Indonesia sedang dan semakin melakukan percepatan pemulihan, pergerakan, dan pertumbuhan ekonomi. Seluruh sumber daya dan energi perekonomian beserta infrastruktur dan suprastruktur perekonomian Indonesia.

Bahkan institusi beserta jajaran birokrasi, politik, hukum, keamanan, dan institusi terkait lainnya, diharapkan dan diarahkan untuk bekerja, bertugas, dan bertanggungjawab bersama Kadin. Perihal tersebut untuk memulihkan, menggerakkan, dan menumbuhkan perekonomian. Demikian juga untuk penyiapan, penataan, dan penguatan infrastruktur dan suprastruktur perekonomian Indonesia. Prasyarat dan persyaratan mutlak menuju dan membangun perekonomian adalah stabilitas politik dan stabilitas keamanan yang dinamis, demokratis, dan kondusif.

Kedatangan Presiden RI Jokowi untuk menyampaikan Pidato dan Kata Sambutan Arahan sekaligus Membuka kegiatan Rapimnas Kadin Se-Indonesia, pada dasarnya memastikan kualitas posisi, peran, tugas, dan tanggungjawab komunitas pengusaha di Indonesia (Kadin). Presiden RI Jokowi beserta jajaran kenegaraan dan pemerintahan tentu mendukung dan mendorong pekerjaan dan pemajuan Kadin dan jajaran. Terutama dalam memulihkan, menggerakkan, dan menumbuhkan perekonomian.

Juga dalam rangka membangun dan memajukan ekonomi kreatif, produktif, dan inovatif. Ada investasi, produksi, distribusi, penciptaan, peningkatan, dan perluasan lapangan kerja baru dan terbarukan. Kemudian ada pergerakan dan pertumbuhan perekonomian berbasis ekosistem (ekologi) dan kualitas lingkungan hidup. Juga perekonomian berwarna pemerataan dan keadilan sosial dan struktural. Juga “Ekonomi Hijau”. Sesungguhnya Ekonomi Hijau sangat Indonesia karena sesuai dengan sistem nilai Keindonesiaan Raya.

Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid beserta jajaran pimpinan dan fungsionaris Kadin Pusat dan Kadin Daerah, memiliki komitmen dan tekad beserta berkemauan kuat dan berkehendak baik untuk membangkitkan dan memulihkan Indonesia (terutama dalam hal perekonomian). Juga berikhtiar dan berniat membangun dan mengorganisasikan Kadin untuk menjadi garda terdepan dan lokomotif perekonomian Indonesia. Demikian juga tentunya jajaran Pemerintah Nasional dan Pemerintah Daerah, pada dasarnya mesti selalu bekerjasama dan bergotongroyong berssma dengan Kadin.

Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin, datang menghadiri sekaligus menyampaikan Pidato dan Kata Sambutan Arahan sekaligus Menutup kegiatan Rapimnas Kadin Se-Indonesia. Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin, juga melakukan kunjungan kerja dengan sejumlah agenda kegiatan kenegaraan. Ada juga beberapa Ketua Lembaga Negara, Menteri, Pejabat Tinggi Negara, datang menghadiri, mengikuti, dan menjadi Pembicara (Narasumber) di dalam kegiata Rapimnas Kadin.

Menurut Penulis yang juga pada saat bersamaan berada di Bali karena ada sejumlah tugas, pertemuan, dan kegiatan, Provinsi Bali berhasil dan berprestasi menjadi tuan rumah sebagai penyelenggara. Pemerintah dan warga masyarakat Bali beserta seluruh komponen terkait secara berarti dan dengan gemilang kembali mengukuhkan dan menumbuhkan pandangan dan pendapat publik nasional dan internasional. Intinya adalah bahwa Indonesia semakin bangkit, bangun, tumbuh, dan tangguh dari Bali.

Penulis yang juga berkesempatan menyampaikan Kata Sambutan Pembukaan, di Bali, dalam sebuah kegiatan lain, yaitu Seminar dan Workshop Tingkat Nasional, bertajuk : “DIGITECH Festival Se-Indonesia”, berpendapat bahwa perihal keberhasilan dan kemajuan tersebut adalah karena peran, kinerja, dan kepemimpinan Gubernur Bali I Wayan Koster dan jajaran; Kapolda Bali Irjen Pol. I Putu Jayan Danu Putra dan jajaran; Pangdam Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak dan jajaran; Danrem Wirasatya (Bali) Brigjen TNI Husein Sagaf dan jajaran. Dan juga seluruh institusi terkait lainnya. Keberhasilan tersebut merefleksikan, menunjukkan, dan semakin mengkonfirmasi adanya kualitas hubungan dan kerjasama di antara keseluruhan institusi di Bali. Juga didukung dan ditopang oleh kultur masyarakat dan daerah Bali yang penuh dengan sistem nilai kebaikan dan kemajuan.

Kultur kebersamaan, keutuhan, dan kegotongroyongan masyarakat dan daerah Bali, sangat mewarnai dan memaknai setiap dan seluruh agenda kerja dan kebijakan strategis serta acara dan kegiatan. Kualitas kinerja, kepemimpinan, dan keanggotaan institusi dan jajaran di Bali selama ini dan sebelum ini, sudah terbangun baik, efektif, dan produktif. Terutama ketika mempersiapkan dan menyelenggarakan keseluruhan rangkaian acara kegiatan dan faktor-faktor pendukung lainnya. Kegiatan persiapan KTT G 20; Apel Siaga Kasatwil Polri; Rapimnas Kadin.

Bali, Minggu, 5 Desember 2021.

Penulis adalah Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia

Continue Reading

Opini

Batalkan UU Cipta Kerja Segera!

Published

on

By

Oleh: Marwan Batubara

Channel9.id – Jakarta. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.91/PUU XVII/2020 menyatakan pembentukan UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) cacat formil, sehingga statusnya inkonstitusional bersyarat. Meskipun dinyatakan berlawanan dengan UUD 1945, UU Ciptaker No.11/2020 masih dianggap berlaku, dengan syarat dalam dua tahun ke depan harus diperbaiki. Jika tidak, maka UU No.11/2020 menjadi inkonstitusional dan tidak berlaku secara permanen.

Presiden Jokowi dalam siaran pers (29/11/2021) mengatakan: “MK sudah menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku. Dengan demikian, seluruh peraturan pelaksanaan Cipta Kerja yang saat ini masih tetap berlaku. Dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja, maka seluruh materi dan substansi UU Cipta Kerja sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK”.

Meski telah menjadi Putusan MK, rakyat pantas menuntut agar UU No.11/2020 Ciptaker, berikut 49 Peraturan Pemerintah (PP) dan 3 Peraturan Presiden (Perpres) di bawahnya *dibatalkan*. UU No.11/2021 tidak layak diberlakukan sebagaimana dinyatakan Presiden Jokowi (29/11/2021) di atas. Maka UU atau pasal-pasal dan materi muatan UU yang telah dicabut atau diubah oleh UU No.11/ 2020 harus dinyatakan berlaku kembali. Tuntutan pembatalan UU Ciptaker No.11/2020 didasari berbagai fakta dan logika hukum, serta kepentingan strategis negara dan rakyat Indonesia seperti diurai berikut.

Baca juga: MK Putuskan UU Cipta Kerja Cacat Formil dan Inkonstitusional

Pertama, MK menyatakan secara formil pembentukan UU No.11/2020 bertentangan dengan konstitusi. Maka, jika cara dan proses pembentukan UU No.11/2020 saja sudah tidak sesuai konstitusi dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka materi muatan yang ada di dalamnya otomatis juga bertentangan dengan konstitusi.

Kedua, dengan putusan MK No.91/2020 maka concern publik, terutama stake holders terkait, tentang adanya moral hazard dalam pembentukan UU Ciptaker telah “terkonfirmasi.” Karena dominannya kepentingan sejumlah kalangan dalam lingkar kekuasaan, terutama para anggota oligarki penguasa-pengusaha, maka amanat konstitusi dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan pun dilanggar.

Ketiga, dominannya peran oligarki dalam proses pembentukan UU Ciptaker tak lepas dari motif yang diusung. Justru motif inilah yang lebih merusak negara dan merugikan rakyat dibanding pelanggaran asas formil pembentukan peraturan. Motif oligarki terlibat aktif adalah agar ketentuan dan materi muatan UU Ciptaker menjamin tercapainya agenda dan kepentingan yang dituju, tak peduli jika materi muatan tersebut melanggar konstitusi. Karena berstatus UU oligarkis, maka sangat pantas jika UU Ciptaker dinyatakan batal segera!

Keempat, bertolak belakang dengan kesempatan dan peran luas tanpa batas bagi anggota oligarki, pemerintah justru membatasi partisipasi dan akses publik. Secara esensial, hak publik berpartisipasi harus memenuhi syarat berupa: hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan dan hak mendapat jawaban. Karena hak-hak publik ini, terutama stake holders terkait, :telah diberangus”, maka otomatis materi muatan UU Ciptaker pun inskonstitusional.

Dalam rangka “mengakomodasi partisipasi publik”, Putusan MK No.91/2020 memang telah memuat terjadinya berbagai rapat dengar pendapat umum (RDPU), rapat kerja, FDG, lokakarya, diskusi publik dan berbagai forum yang digelar DPR dan pemerintah (halaman 441-445). Namun karena lebih bersifat searah, basa-basi, formalitas, “pemaksaan kehendak”, tanpa dialog untuk mencapai kesepakatan, maka banyak pihak yang bersifat pasif dan walk-out dari forum tersebut. Sehingga wajar jika materi muatan yang dihasilkan pun tidak sesuai konstitusi.

Kelima, hakim-hakim MK telah mendapat berbagai “fasilitas” dari pemerintah dalam UU MK No.7/2020. Hal ini patut diduga “hadiah atau suap” yang dapat membuat para hakim gagal bersikap objektif memutus perkara uji formil/materil UU Ciptaker. Misalnya, perpanjangan masa jabatan menjadi 70 tahun bagi yang tengah menjabat, perpanjangan periodisasi hakim sebagai konsekwensi masa jabatan yang diperpanjang, atau perpanjangan masa jabatan ketua dan wakil ketua menjadi lima tahun. Berbagai “hadiah” ini dapat menimbulkan “conflict of intersest” yang menghasilkan putusan MK bernuansa “moral hazard”. Publik dapat menilai MK bagian dari oligarki, sehingga putusannya tidak konsisten dengan konstitusi.

Keenam, sejumlah pakar menyatakan Putusan MK No.91/2020 jalan tengah yang pantas diterima dan diapresiasi. Lalu ada pula yang menyatakan putusan tersebut diambil karena ada asas manfaat yang harus dipertimbangkan.

Dengan dugaan adanya moral hazard di atas, publik dapat pula menilai jika putusan MK merupakan jalan tengah. Namun jalan tengah yang memilih antara amanat konstitusi dengan kepentingan oligarki dan pribadi para hakim, bukan memilih antara amanat konstitusi dengan manfaat bagi kepentingan rakyat.

Uraian di atas menjelaskan berbagai alasan mengapa Putusan MK No.91/2020 dan UU Ciptaker No.11/2020 harus dibatalkan. Guna mencapai target oligarki kekuasaan, berbagai cara dan rekayasa dilakukakn, termasuk partisipasi publik dihambat dan UU MK dirubah. Kondisi ini jelas bertentangan dengan asas-asas yang diamanatkan Pancasila, UUD 1945 dan prinsip-prinsip demokrasi. Karena itu, rakyat pantas menuntut agar UU Ciptaker segera dibatalkan dan untuk itu Pemerintah harus segera menerbitkan Perppu. Mari terus kita suarakan![]

Jakarta, 30 November 2021

Penulis adalah Direktur Eksekutif IRES dan Deklarator KAMI

Continue Reading

Hukum

Tak Ada Pengecualian Jabatan Dalam Hukum, Siapapun Bisa Kena OTT

Published

on

By

Jaksa dan Hakim Dalam Bansos Juliari Batubara

Oleh: Azmi Syahputra*

Channel9.id-Jakarta. Setiap orang harus diperlakukan sama dalam hukum (equality before the law) , tanpa membedakan suku, agama, pangkat, dan jabatan. Ini asas dalam hukum yang menekankan tidak ada seorang pun yang dikecualikan atau kebal hukum apapun jabatannya termasuk polisi, jaksa, dan hakim sekalipun. Hukum itu diadakan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran bukan untuk memanifestasikan kekuasaan yang bila kekuasaan itu tidak dipagari dengan rambu hukum akan menjadi keadilan yang liar.

Jadi sepanjang seseorang tersebut sekalipun pejabat hukum bila melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang diancam pidana, maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya, termasuk pula bagi pelaku yang turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana.

Tentang makna tertangkap tangan diatur oleh KUHAP dan ini berlaku bagi siapapun yang tertangkap pada saat melakukan tindak pidana atau sesaat kemudian ditemukan alat bukti yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, OTT itu harus dimaknai sebagai represi kejahatan. Suatu rule of law model, OTT masih diperlukan sekaligus menjadi proses penanggulangan kejahatan yang sebenarnya.

Karenanya, tidak ada perbedaan atau pengecualian orang dalam pemberlakukan tertangkap tangan. Malah hukum acaranya memberikan mekanisme lebih mudah dalam penerapan hukum bagi pelaku yang di OTT. Jadi, penegakan hukum tidak bisa terhalang oleh kualifikasi profesi atau jabatan pelaku dalam upaya mendorong penegakan hukum yang berkualitas. Malah dalam hukum pidana diatur bila kejahatan dilakukan oleh penegak hukum sanksinya lebih berat ditambah sepertiga dari ancaman maksimal.

Jadi bila ada wacana bagi aparatur hukum tidak bisa di OTT dengan alasan sebagai pejabat simbol negara, ini harus dihindari. Dikhawatirkan bisa-bisa aparatur hukum jadi “penjahat terselubung”, akan jadi pembacking oknum- oknum yang bermufakat dalam sebuah kejahatan yang dibungkus pengamanannya melalui kewenangan jabatan atau kesempatan yang ada dalam jabatannya.

*Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti
[

Continue Reading

HOT TOPIC