Connect with us

Opini

Meneliti Bubarnya Kemenristek

Published

on

Oleh: Dr. Usmar.SE.,MM

Channel9.id – Jakarta. Berdasar Surat Presiden (Surpres) dengan Nomor R-14/Pres/03/2021 kepada DPR RI, tentang pertimbangan pengubahan kementerian, yang kemudian ditindak lanjuti oleh DPR RI dalam rapat paripurna DPR RI pada tgl 9 April 2021 sepakat menyetujui isi surat presiden tersebut.

Dengan demikian secara prinsip terbentuknya kementerian baru yaitu Kementerian Investasi, dan kembali digabungnya Kemenristek kedalam Kemendikbud, maka berakhir sudah keberadaan Kemenristek di era Pemerintahan Presiden Jokowi di periode ke dua ini.

Adapun pembahasan dalam tulisan ini, hanya menyoroti tentang kembali digabungkannya Kemenristek ke dalam Kemendikbud.

Sekedar untuk merefresh ingatan kita, bahwa sebelumnya di awal pemerintahan Presiden Jokowi tahun 2014 sempat dilakukan perubahan dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan memindahan Ditjen Pendidikan Tinggi ke Kementerian Riset dan Teknologi menjadi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

Adapun pertimbangannya, pemisahan antara pendidikan dasar dan tinggi pada saat itu untuk menunjukkan bahwa pemerintah fokus terhadap dunia pendidikan, dan pemisahan yang dilakukan dengan tujuan dan harapan agar mampu meningkatkan pemerataan sumber daya manusia, di seluruh pelosok negeri, tidak hanya di kota besar saja.

Namun selanjutnya ada keputusan penggabungan kembali, yang diawali, dengan dikembalikanya DIKTI ke Kemendikbud pada bulan Desember 2019 melalui Perpres No.82 Tahun 2019 yang merevisi Perpres No.72 Tahun 2019 yang dikeluarkan pada Oktober 2019.

Dan pada pengubahan terbaru yag telah mendapat persetujuan DPR RI pada tanggal 9 April 2021 lalu, adalah mengembalikan persoalan RISTEK ke dalam Kemendikbud.

Dalam dinamika menjalankan pemerintahan, pembentukan, perubahan, dan bahkan pembubaran sebuah kementerian/organisasi adalah suatu keniscayaan.

Namun terhadap pergantian dan pengubahan Kementerian tersebut, tentu akan menjadi diskursus yang multi tafsir, tergantung bagaimana tindakan pemerintah dalam merespon perubahan itu.

Munculnya beragam pertanyaan wajar di masyarakat tentang kelanjutan terhadap penggabungan dikembalikanya Ristek ke dalam Kemendikbud, apakah di akibatkan tak terpenuhinya harapan pemerataan Kualitas SDM di seluruh pelosok negeri seperti alasan dan pertimbangan awal pemisahan di tahun 2014 ?

Ataukah memang ada pertimbangan lain yang merespon peubahan zaman ? Dan pertanyaan selanjutnya bagaimanakah keberadaan BRIN setelah ada penggabungan ini ?

Kewajiban di Perguruan Tinggi

Memang dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa perguruan tinggi itu memiliki tiga peran yang diatur dalam Tri Dharma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, pengabdian kepada masyarakat, serta penelitian dan pengembangan.

Merujuk kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi yang melekat pada perguruan tinggi, tentu secara tupoksi, dikembalikannya Ristek kedalam Kemendikbud, sudah tepat. Tetapi kalau hanya berhenti sekedar mencocokan tupoksi tersebut, tanpa melakukan perubahan yang mendasar dari semangat Ristek itu sendiri, hanyalah sebuah gerakan tari poco-poco saja, yang memang bergerak tapi tak beranjak.

Kita semua mungkin mengetahui, bahwa Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dilakukan oleh seorang Dosen di perguruan tinggi, adalah sebuah kerja yang luar biasa jika dibandingkan dengan lembaga di luar Perguruan Tinggi.

Di lembaga Lain, masing-masing peran tersebut menjadi kewajiban yang tak tunggal melekat pada personelnya.

Ada Lembaga yang memang bergerak di bidang Pendidikan dan Pengajaran, dan itu dilakukan oleh seorang guru/Mentor/Pelatih. Ada Lembaga yang bergerak di bidang jasa Riset dan Penelitian, yang dilakukan oleh para penelitinya. Dan ada Lembaga yang bergerak di bidang Pengabdian pada Masyarakat, yang dilakukan personelnya yang memang mengetahui tupoksi organisasinya adalah pelayanan filantropi.

Seorang Dosen di Perguruan Tinggi dengan ketentuan Tri Dharma yang melekat pada dirinya memang membutuhkan semangat lebih dan kemampuan multi talent.

Karena selain menghadapi kewajiban Tridharma tersebut, juga berhadapan dengan regulasi yang menyibukkan dengan urusan-urusan administrasi, yang dipadu dengan pendekatan ancaman remunerasi yang bakal diterima, dengan prosedur persyaratan berlapis dan rumit saat hendak mengurus kenaikan jabatan fungsional, adalah juga tantangan yang harus mampu diatasi seorang Dosen.

Tindakan Setelah Penggabungan Kementerian

Jika kita melihat dan belajar dari pengalaman masa lalu, penggabungan atau pemisahan kementerian selalu memiliki masalah restrukturisasi dan konsolidasi. Contohnya, saat DIKTI dipindahkan ke Kemenristek yang kemudian menjadi Kemenristekdikti, butuh waktu sekitar setahun untuk melakukan penataan organisasi, pembentukan nomenklatur baru untuk eselonya yang menggambarkan tupoksi, dan target program prioritas kementerian perpaduan ristek dan pendidikan tinggi, begitu juga dari sisi anggaran maupun personelnya.

Nah jika melihat Periode kedua Presiden Jokowi ini, yang akan berakhir tahun 2024, tentu secara efektif waktu kerja kabinet hanya tinggal sekitar 2 tahun lagi. Karena itu menuntaskan akibat dari pengubahan ini, kerja cepat dan tepat adalah suatu keharusan, agar tidak terjebak pada tindakan perubahan yang tidak berubah.

Persoalan Ristek

Menurut Menteri Riset dan Teknologi (Menristek)/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bambang P.S Brodjonegoro, ada 5 isu strategis pengembangn Iptek dan inovasi yang kita hadapi saat ini, yaitu: 1.Pemanfaatan Iptek sebagai penghela pertumbuhan ekonomi yang bekelanjutan, dimana pemerintah telah membuat target pertumbuhan ekonomi pada range 5,4 hingga 6 persen per tahun.

2. Peningkatan efektivitas pemanfaatan dana Iptek dan inovasi. Saat ini pendanaan bank pemerintah di Indonesia masih di kisaran 0,25 persen dari PDB. Lalu 84 persen di antaranya berasal dari anggaran pemerintah, dan hanya 8 persen yang berasal dari industri. Dan juga anggaran pemerintah ini tersebar pada berbagai unit Litbang, kementerian dan lembaga. Sehingga memungkinkan terjadinya duplikasi dan in-efesiensi.

3. Rendahnya kapasitas adopsi Iptek dan cipta inovasi di Indonesia. Dimana pada tahun 2019 Indonesia saat masih berada di peringkat ke 85 dari 129 negara dengan score Global Innovation Index 29,72 dari skala 0 sampai 100. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya belanja litbang terhadap PDB, rendahnya jumlah paten, serta rendahnya publikasi sains dan teknik di tingkat global. Selain itu, infrasturuktur Litbang masih terbatas, jumah SDM di bidang Iptek hanya sekitar 14,08 persen, di antaranya yang berkualifikasi doktor atau S3.

4. Persoalan ekosistem inovasi yang belum sepenuhnya tercipta. Kondisi demikian membuat proses hilirisasi dan komersialisasi hasil Litbang masih terhambat. Ditambah kolaborasi triple helix antara pemerintah, dunia penelitian dan dunia usaha, belum didukung atas lembaga Litbang dan perguruan tinggi yang memadai sebagai sumber inovasi teknologi.

5. Dalam konteks transformasi ekonomi, Kemenristek/BRIN akan fokus Litbang dan hilirisasi yang menghasilkan teknologi tepat guna, subtitusi impor, sekaligus peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), peningkatan nilai tambah, dan penguasaan teknologi baru. Untuk itu Kemenristek/BRIN akan mendorong implementasi program riset nasional dan memastikan setiap aktor riset dan inovasi memahami apa yang harus menjadi fokus dan apa yang harus dikerjakan.

Apakah dengan digabungkannya Ristek ke dalam Kemendikbud, kelima isu sentral yang strategis ini akan dijalankan dan dituntaskan oleh Kemendikbud ? ataukah akan mencari kesibukan baru lagi dan membiarkan kelima isu strategis ini berhenti sebagai wacana dan diskursus semata ?

Disisi lain kita juga mengetahui bahwa Kemenristek/BRIN untuk tahun anggaran 2021, memberikan Dana Penelitian untuk 12 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) sebesar Rp400 Miliar. Yaitu;
– Universitas Indonesia Rp 45,9 miliar,
– Universitas Gadjah Mada Rp 40,7 miliar,
– Institut Teknologi Bandung Rp 40,4 miliar,
– Universitas Airlangga Rp 39,2 miliar,
– Universitas Diponegoro Rp 38,9 miliar,
– Institut Pertanian Bogor Rp 33,4 miliar,
– Universitas Padjadjaran Rp 32,5 miliar,
– Universitas Sumatera Utara Rp 30,6 miliar,
– Universitas Hasanuddin Rp 30,0 miliar,
– Institut Teknologi Sepuluh Nopember Rp 28,8 miliar,
– Universitas Pendidikan Indonesia Rp 24,3 miliar, dan
– Universitas Sebelas Maret sebesar Rp 15,3 miliar.

Bagaimana Nasib BRIN ?

Masih segar dalam ingatan kita tentunya, dalam Rakornas Kemenristek/BRIN 2020, Presiden Jokowi mengatakan bahwa: BRIN sebagai Konsolidator kegiatan riset dan inovasi perlu fokus dalam pengembangan prioritas riset yang strategis, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjawab permasalahan bangsa serta memanfaatkan peluang global bagi kemajuan negara indonesia.

Selanjutnya Presiden mengatakan bahwa: “BRIN perlu mendeteksi dan mengidentifikasi topik-topik riset yang strategis dan inovatif, sesuai dengan kebutuhan bangsa. Birokrat-birokrat harus turun mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dari hulu sampai hilir dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang ada lewat riset dan inovasi. BRIN harus menjadi badan intelijen inovasi bangsa.”

Merujuk dari apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di atas, kita jadi tahu betapa penting dan strategisnya keberadaan BRIN untuk kemajuan bangsa.

Namun dengan di likuidasinya Kemenristek masuk ke dalam Kemendikbud, bagaimanakah keberadaan BRIN selanjutnya ? karena belum ada penjelasan detail dari pemerintah tentang BRIN tersebut kedepan.

Inilah beberapa hal-hal dan persoalan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama masyarakat agar jangan sampai terjadi peristiwa pengubahan dan penggabungan sekedar dibaca ada semangat untuk melakukan perubahan di bidang Ristek, tetapi sejatinya hanya berlindung di balik proses hingga jelang ujung berakhirnya era Pemerintahan ini.

 

Penulis adalah Ketua LPM Universitas Moestopo (Beragama) Jakarta/Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Nasional

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

Kenaikan Isa Almasih di Hari Idul Fitri

Published

on

By

Oleh: Dr. USMAR. SE.,MM

Channel9.id – Jakarta. Berdasarkan hasil Sidang Isbat oleh Kementerian Agama RI yang dilaksanakan pada, Selasa 11 Mei 2021 memutuskan Hari Raya Idul Fitri atau 1 Syawal 1442 Hijriah di Indonesia jatuh pada Kamis 13 Mei 2021.

Idul Fitri adalah hari raya yang dirayakan oleh umat Islam sebagai simbol hari kemenangan setelah menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadhan selama sebulan penuh.

Dan yang menarik, pelaksanaan hari raya Idul Fitri hari Kamis 13 Mei 2021 tersebut bersamaan dengan waktu perayaan Peringatan Kenaikan Isa Almasih.

Idul Fitri

Idul Fitri Sebagai puncak dari pelaksanaan ibadah puasa, pada dasarnya adalah ekpresi dan manifestasi kebahagiaan dan perayaan simbol kemenangan setelah menjalankan ibadah puasa Ramadhan selama satu bulan penuh.

Meski ada rasa senang dan bergembira untuk menyambut hari kemenagan, tetapi disisi lain ada rasa sedih, karena akan ditinggalkan oleh bulan Ramadhan yang penuh berkah, maghfiroh dan Rahmat Allah SWT.

Banyak hal yang dapat diperoleh setelah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan selama satu bulan penuh.

Kita dapat memiliki pengalaman rasa lapar, yang sering dialami oleh kaum miskin tak berpunya.

Juga kita dapat belajar mengendalikan nafsu duniawi, dan menaikkan tingkat kesabaran dan ketakwaan kita, ditengah keterbatasan dan pembatasan yang dapat membatalkan puasa. Dan tentunya, semua itu akan bermuara meningkatkan kepekaan sosial kita dalam peradaban kehidupan ini.

Adapun tujuan utama dari menjalankan ibadah puasa adalah untuk meningkatkan ketaqwaan kita atas apa yang diperintahkan Allah SWT. Artinya menjalankan puasa adalah wujud kepatuhan kita secara Vertikal kepadaNYA atau hablum minallah

Karena itu Idul Fitri dapat kita maknai secara umum adalah kembalinya kita kepada keadaan Suci, dalam artian terbebas dari dosa-dosa kepada Allah subhanahu wata’ala, namun TIDAK serta merta membebaskan kesalahan dan dosa kita secara sosial, atau persoalan hubungan sosial kita sesama umat manusia atau hablum minannas.

Jadi karena persoalan dan urusan duniawi antar manusia dengan manusia, adalah tanggung jawab personal antar manusia itu sendiri, maka spirit puasa bulan Ramadhan adalah bagaimana kita dapat memiliki kepekaan sosial yang lebih baik dalam menghargai manusia dan kemanusiaan.

Kenaikan Isa Almasih

Peringatan Kenaikan Isa Almasih, adalah satu diantara lima hari besar penting bagi umat Nasrani, yang wajib di peringati secara khidmat, yaitu *Hari Natal, Hari Jum’at Agung, Hari Paskah, Hari Kenaikan Isa Almasih dan Hari Pentakosta.

Sesungguhnya ke lima hari besar tersebut, merupakan rangkaian peristiwa, mulai dari kelahiran Isa Almasih hingga hari penggenapan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Isa Almasih.

Karenanya dapat dipahami jika Kenaikan Isa Al Masih atau Kenaikan Yesus Kristus diperingati oleh semua umat Nasrani, baik itu Kristen Katolik maupun Kristen Protestan.

Kenaikan Isa Al Masih diperingati pada 39 hari setelah Minggu Paskah, atau 40 hari setelah Sabtu Paskah, atau 41 hari setelah Jumat Agung.

Sedangkan seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa di tahun ini, Hari Paskah jatuh pada Minggu tanggal 4 April 2021. Maka 39 hari setelahnya, adalah tanggal 13 Mei 2021, merupakan Hari Kenaikan Isa Al Masih.

Peristiwa kenaikan Isa Almasih terjadi 40 hari setelah Paskah, adalah sebuah peristiwa dimana Isa Almasih terangkat naik ke langit kemudian hilang dari pandangan tertutup awan, untuk menuju Surga sebagai pemuliaan Yesus setelah kematian dan kebangkitan-Nya

Dan Kenaikan itu disaksikan murid-murid-Nya, seperti dicatat Perjanjian Baru. Setelah kenaikan itu, umat kristiani yakin Yesus atau Isa Al Masih masih akan datang kembali pada hari Kiamat kelak.

Memaknai Dua Peristiwa Besar

Perayaan Idul Fitri bertepatan dengan Kenaikan Isa Almasih, adalah suatu peristiwa besar dan langka.

Menurut Peneliti di Pusat Sains dan Antariksa Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Andi Pangerang Hasanuddin Peristiwa seperti ini hanya pernah terjadi pada tahun 1727 Masehi dan 1139 Hijriah.

Setelah tahun 2021 ini, maka kejadian serupa akan terulang lagi di tahun 2248 Masehi atau 1676 Hijriah atau sekitar 227 tahun lagi.

Jadi kita yang hidup saat ini, mendapat keberuntungan untuk menyaksikan dan mengalami peristiwa besar dan langka ini, karena tidak setiap generasi yang dapat mengalaminya.

Karena itu memaknai hikmah dari kejadian besar dan langka ini, sebagai pembelajaran dari Allah SWT, bahwasannya pada satu titik, hakekatnya seluruh isi alam itu dan umat manusia khususnya adalah sama-sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Karena itu sebagai umat Islam kita memaknai idul fitri, sebagai simbol kemenangan setelah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan, dapat terus meningkatkan kesalehan sosial kita, dengan terus menjalin kebersamaan dengan saudara yang seiman maupun yang lainnya dalam perspektif kemanusiaan.

Dari perspektif peristiwa kenaikan Isa Almasih, umat Nasrani dapat memaknainya bahwa Kenaikan Yesus ke surga memperkokoh keyakinan mereka bahwa adanya kehidupan setelah kematian. Dan sesuai dengan janji Yesus, bahwa dia tidak akan pergi dan akan terus menyertai mereka yang beriman. Selamat idul fitri 1442 Hijriah dan Selamat memperingati Kenaikan Isa Almasih tahun 2021.

Penulis adalah Ketua LPM Universitas Moestopo (Beragama) Jakarta dan Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Nasonal (LKN)

Continue Reading

Opini

Memaknai Idulfitri di Masa Pandemi

Published

on

By

Oleh:  Dr. H. Uswadin, M.Pd.

Channel9.id – Jakarta. Idul Fitri merupakan momen kemenangan seorang muslim setelah berjuang selama satu bulan melawan hawa nafsu melalui tarbiyah yang dilakukan selama Ramadan. Perjuangan yang tidak mudah ibarat mengikuti sebuah pendidikan dan latihan (diklat) kedisiplinan dan diklat penumbuhan jiwa sosial dan jiwa spiritual yang sangat intensif.

Keberhasilan diklat akan diketahui setelah proses diklat usai. Kehidupan nyata yang harus dijalani lebih lama dari proses waktu diklatnya itu sendiri. Ibarat satu berbanding sebelas maka selama sebelas bulan itulah hakikatnya kita akan memetik dan mengetahui diklat yang telah dijalani.

Ramadan telah mengajari kita untuk dekat kepada ilahi,  dekat dengan kitab suci,  mudah berintrospeksi diri, menumbuhkan jiwa berbagi dan peduli, dan puasa latihan pengendalian diri.

Pasca ramadan kita telah diwisuda sebagai alumni diklat ramadan melalui momen Idul Fitri yang ditandai dengan Shalat dan khutbah Iedul Fitri sebagai ritual wisuda sesunngguhnya. Ada pesan pesan penting wisuda yang disampaikan oleh khatib pada awal pagi syawal sebagai awal perjuangan sesungguhnya agar tidak lupa dan dilupakan oleh peserta diklat.

Pesan silaturahmi dan saling memaafkan adalah hal yang utama, karena dalam interaksi hablun minnas pasti terjadi salah dan khilaf baik di sengaja maupun tidak. Dan memaafkan sesama manusia ini bukan digaransi oleh Allah namun harus dilakukan oleh manusia itu sendiri. Allah hanya mengampuni dosa dosa hambaNya yang bersifat vertikal, hablun minallah.

Inilah hakikat kemanusiaan sesungguhnya yang harus berinteraksi dan bersosialisasi sebagai kodrat mahluk sosial yang kadang terjadi disharmonisasi dalam pelaksanaan sehingga kadang ada yang tersakiti atau yang tersinggung. Disinilah kesalahan mungkin sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh manusia.

Silaturahmi dan saling memaafkan dalam suasana normal dapat dilakukan dengan saling berkunjung dan berjabat tangan namun pada masa pandemi hal tersebut bisa dapat menjadi potensi penularan covid-19 sehingga silaturahmi dapat dilakukan secara tidak langsung melalui telepon, whats app, media sosial, zoom atau pertemuan virtual lainnya. Pemerintah pun membuat aturan larangan mudik atau pulang kampung dalam lebaran ini sehingga tidak muncul klaster klaster baru serta tren kurva covid yang mulai melandai tidak naik lagi dan pada akhirnya bisa selesai seratus persen.

Kerjasama dan saling bantu dalam pengendalian Covid 19 ini sangat diperlukan, sejarah membuktikan hanya dengan persatuan dan kebersamaan, kita dapat menghadapi segala ujian dan rintangan.

Pendidikan kedisiplinan yang dijalani selama ramadan hendaknya pula mengimbas dalam praktik kehidupan keseharian. Siapapun apakah seorang guru, pegawai, pedagang, buruh, militer, atau pengusaha harus menerapkan sikap disiplin dalam tugas. Tanpa takut dengan sanksi atau perlu diawasi petugas maka dengan waskat (pengawasan melekat atau pengawasan malaikat) sesorang akan takut melakukan pelanggaran dan patuh dalam menjalankan tugas.

Sikap sosial perlu terus dipupuk apalagi di masa pandemi ini masih banyak orang orang yang terdampak sehingga kehilangan pekerjaan atau mata pencahariannya perlu bantuan dari orang orang yang mampu. Apabila ini bisa dilakukan maka kita pun bisa mengurangi kesengsaraan sesama dan memperdangkal jurang kesenjangan sosial yang ada.

Ketaatan kita kepada Ilahi dan kedekatan dengan kitab suci jangan sampai tergradasi sehingga kesalehan kesalehan yang dibangun selama Ramadan akan hilang menguap dan kita kembali lagi sama seperti sebelumnya. Kita pun perlu menjaga kebiasaan kebiasaan baik yang sudah dilakukan pada sebelas bulan berikutnya dan kembali ke bulan diklat lagi seterusnya menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Maka sangat tepat apabila setelah melewati diklat Ramadan kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dan taat yaitu pribadi yang Tattaqun (bertakwa).

Orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat kepada orang lain dan orang yang paling mulia di sisi ilahi adalah yang paling takwa. Marilah kita menjadi pribadi yang baik di mata manusia dan menjadi mulia di sisi Yang Maha Kuasa. Idul Fitri merupakan momen meraih keduanya. Inilah yang sering diungkapkan oleh pepatah arab terkait Idul Fitri, Laisal `id liman kana tsaubuhu jadid walakinnal `id liman kana taqwahu yazid.  Artinya Bukanlah `id itu bagi orang yang pakaiannya baru, tetapi `id itu bagi orang yang taqwanya bertambah.

Wallahu alam bishawab.

Penulis adalah Kabid Dikbud PW ISNU DKI Jakarta

Continue Reading

Opini

Peran Agama dan Kepercayaan Membangun Keadilan & Perdamaian Berbasis Inklusi, Moderasi, Toleransi

Published

on

By

Oleh: Firman Jaya Daeli*

Channel9.id-Jakarta. Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas menerima kunjungan penulis, di Ruang Pertemuan Menteri Agama, di Gedung Kementerian Agama RI, Jakarta. Kunjungan yang berlangsung beberapa waktul lalu itu, setelah penulis menyelesaikan sejumlah kegiatan dan kembali dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan sejumlah daerah (kota). Kegiatan pertemuan bersama dengan Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas, pada dasarnya untuk mendiskusikan sejumlah perihal strategis dan mendasar.

Yaqut Cholil Qoumas, dalam berbagai kesempatan dan media, menyampaikan pemikiran penting strategis dan paradigmatif otentik mengenai posisi dan peran Pemerintah, khususnya Kementerian Agama RI. Juga senantiasa meminta dukungan dan kerjasama dengan masyarakat beserta elemen dan komunitas bangsa Indonesia. Substansinya bertujuan untuk melancarkan dan menyukseskan strategi, kebijakan, program, kegiatan, aksi, dan kinerja Kementerian Agama RI, dalam rangka Membangun Indonesia Maju. penulis menyampaikan beberapa hal pokok pemikiran mengenai institusi kelembagaan negara (Kementerian Agama RI), dalam kerangka memaknai relasi dan korelasi antara Negara dan Rakyat, yaitu: Peran Agama-Agama Dan Kepercayaan Membangun Keadilan dan Perdamaian Berbasis Inklusi, Moderasi, Toleransi.

Keseluruhan konstruksi dan substansi penyelenggaraan dan pengelolaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), harus senantiasa berdasarkan pada Pancasila sebagai falsafah, dasar, dan ideologi NKRI. Juga mesti selalu berlandaskan pada konstitusi NKRI yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam UUD NRI Tahun 1945 telah dirumuskan dan diamanatkan sejumlah hak-hak dan kebebasan konstitusional Rakyat. Juga sejumlah tugas, tanggungjawab, dan kewajiban Negara (penyelenggara negara) untuk menjamin, melindungi, dan memastikan kualitas perwujudan dan pelaksanaan hak-hak dan kebebasan tersebut.

Salah satu di antara beberapa hak dan kebebasan konstitusional tersebut adalah dalam hal dan dalam kaitan dengan keseluruhan hak-hak melekat dan kebebasan mendasar untuk beragama dan berkepercayaan. Kemudian seluruh sistem dan pranata serta instrumen dan kebijakan terkait, yang merupakan hak dan kebebasan lanjutan yang dimiliki Rakyat bertalian dengan keberadaan atas hak-hak dan kebebasan tersebut. Sehingga pada gilirannya, Rakyat berhak dan memiliki kebebasan untuk mewujudkan dan menyelenggarakan kehidupan beragama dan berkepercayaan.

Hak-hak dan kebebasan tersebut secara normatif dan otentik konstitusional, semakin menjadi bermakna dan tambah berarti ketika diletakkan dan ditumbuhkan dalam satu tarikan nafas sejati dengan variabel terkait langsung lainnya. Intinya adalah relasinya dengan adanya penjaminan, perlindungan, dan pelayanan Negara. Kehadiran yang nyata dan yang sejati mengenai penjaminan dan pemastian dari Negara secara etik hukum dasar tertinggi, pada dasarnya bermaksud dan bertujuan untuk melindungi dan melayani prinsip-prinsip penting penyelenggaraan hak-hak dan kebebasan tersebut. Perihal tersebut merupakan pemakna penting yang konkrit dan otentik dari hakekat perwujudan dan penyelenggaraan hak-hak dan kebebasan tersebut.

Kualitas penjaminan, perlindungan, dan pelayanan Negara terhadap perwujudan dan penyelenggaraan hak-hak dan kebebasan tersebut, harus senantiasa terlaksana secara utuh, memadai, dan berkelanjutan. Tentu tidak boleh terjadi destruksi dan distorsi dalam keseluruhan penyelenggaraannya, sehingga tidak boleh terjadi kekurangan dan kehilangan makna. Dengan demikian, ada relasi konstitusional dan substansial antara pengakuan dan penerimaan atas hak-hak dan kebebasan tersebut dengan kualitas penjaminan, perlindungan, dan pelayanan Negara terhadap terselenggaranya hak-hak dan kebebasan beragama dan berkepercayaan di Indonesia.

Negara dan melalui keseluruhan kepemimpinan dan jajaran penyelenggaraan negara, berkewajiban dan bertanggungjawab sepenuhnya untuk menjamin, melindungi, dan memastikan perwujudan dan penyelenggaraan hak-hak melekat dan kebebasan mendasar Rakyat untuk beragama dan berkepercayaan. Rakyat berhak dan memiliki kebebasan untuk mewujudkan dan menyelenggarakan hak-hak dan kebebasan beragama dan berkepercayaan secara utuh, memadai, dan berkelanjutan, juga dengan sepenuhnya dan seutuhnya. Rakyat menjalankannya dan melaksanakannya dengan kondusif, aman, nyaman, tenang, teduh, dan damai tanpa campur tangan, intervensi, intimidasi, ancaman, paksaan, dan gangguan dari manapun dan oleh siapapun.

Perspektif etik hukum dasar tertinggi dan amanat ketentuan konstitusi UUD NRI Tahun 1945, bermakna dan berkonsekuensi serius. Perihal tersebut pada gilirannya mengharuskan dan mewajibkan semua lapisan dan komunitas Rakyat manapun, tidak berhak dan tidak boleh mencampuri, mengintervensi, mengintimidasi, mengancam, mengatur, mengganggu, memaksa, mengganggu, dan merusak hak-hak dan kebebasan Rakyat dalam beragama dan berkepercayaan. Perspektif ini justru memposisikan seluruh lapisan dan antar lapisan komunitas Rakyat untuk saling mengakui, menghormati, dan menguati secara terbuka, tulus, jujur, dan otentik. Perspektif ini semakin melahirkan dan menumbuhkan spritualitas yang berbasis dan berintikan pada kelahiran dan kesuburan pemikiran, sikap, perbuatan, pergaulan, dan perilaku yang inklusi, moderasi, dan toleransi dalam lapisan dan antar lapisan Rakyat.

Kandungan inti pemikiran ideologis dan pertimbangan amanat ketentuan konstitusional tersebut, pada dasarnya memposisikan dan mengukuhkan keberadaan hak-hak dan kebebasan beragama dan berkepercayaan. Posisi dan pengukuhan tersebut, wajib dan harus senantiasa dijamin, dilindungi, dan dipastikan oleh negara beserta keseluruhan jajaran pemimpin dan penyelenggara negara. Bahkan hak-hak dan kebebasan tersebut mesti selalu dilayani dan difasilitasi oleh Negara. Tugas dan tanggungjawab Negara melayani dan memfasilitasi tersebut, pada gilirannya mengharuskan dan mewajibkan Negara untuk tidak mencampuri, mengintervensi, mengatur, memaksa, dan mengganggu perihal spritualitas dan mengenai prinsip-prinsip teologis yang mendasar dari pemikiran, perwujudan, dan penyelenggaraan hak-hak dan kebebasan tersebut.

Terminologi yang hakiki dari perwujudan dan penyelenggaraan hak-hak dan kebebasan konstitusional tersebut, yaitu berintikan pada sifat personal dan transendental akan hak-hak dan kebebasan tersebut. Rakyat dari berbagai elemen apapun dan komunitas manapun, tidak memiliki otoritas politik, otiritas hukum, bahkan otoritas moral dan otoritas kultural secara teologis untuk mencampuri, mengintervensi, mengintimidasi, mengancam, mengatur, memaksa, dan mengganggu Rakyat dan warga masyarakat lainnya yang melaksanakan hak-hak dan kebebasan beragama dan berkepercayaan.

Perihal ini terutama dalam hal dan dalam kerangka beribadah berdasarkan dan menurut agama dan kepercayaan yang dianut. Negara justru harus senantiasa hadir untuk menjamin dan memastikan perlindungan dan pelayanan terhadap hak-hak dan kebebasan tersebut. Negara jangan membiarkan secara langsung ataupun secara tidak langsung terjadinya campur tangan, intervensi, ancaman, gangguan, dan pemaksaan terhadap perwujudan dan penyelenggaraan hak-hak dan kebebasan tersebut. Negara harus senantiasa hadir secara konkrit dan otentik untuk memastikan adanya penjaminan, perlindungan, dan pelayanan terhadap perwujudan dan penyelenggaraan hak-hak dan kebebasan tersebut.

Masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia memiliki falsafah, dasar, ideologi bersama yaitu Pancasila. Juga memiliki konstitusi yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Ada pesan yang tegas dan kuat secara etik moral kenegaraan dan dengan perspektif amanat ketentuan konstitusional dari UUD NRI Tahun 1945. Prinsip amanat ketentuan konstitusional sebagai Hukum Dasar Tertulis yang tertinggi dan terutama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ini adalah : bahwa ada pengakuan, penjaminan, dan perlindungan hak-hak dan kebebasan beragama dan berkepercayaan ; dan hak-hak dan kebebasan ini merupakan hak yang melekat dan kebebasan mendasar. Pesan ideologis dan perspektif konstitusional ini, pada gilirannya akan melatari dan mendasari adanya sistem dan kebijakan untuk mendukung dan menumbuhkan hak-hak dan kebebasan beragama dan berkepercayaan.

Konstruksi dan substansi dari Nilai-Nilai Pancasila merupakan kandungan otentik yang lahir, tumbuh, dan berkembang dari dan di tengah-tengah kehidupan Rakyat dan Bangsa Indonesia. Nilai-Nilai Pancasila terkandung dan terjiwai di dalam keseluruhan Sila-Sila Pancasila secara utuh, memadai, dan sistemik. Pancasila merupakan falsafah, dasar, dan ideologi “penjaga, penjamin, pelindung, pengarah, penuntun” terhadap perwujudan dan penyelenggaraan hak-hak dan kebebasan beragama dan berkepercayaan. Pancasila sebagai falsafah, dasar, dan ideologi pemersatu dan penguat, pada dasarnya sangat berbasis dan berorientasi pada prinsip-prinsip inklusi, moderasi, dan toleransi.

Institusi kelembagaan Kementerian Agama RI merupakan representase absah dari Negara. Keberadaan dan kemanfaatannya sebagai wujud dan wajah Negara, pada dasarnya sangat berpengaruh dan menentukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kementerian Agama RI menjadi bermakna dan semakin berarti ketika keseluruhan sistem, pranata, strategi, kebijakan, kepemimpinan, jajaran sumber daya, dan kinerja kelembagaan, harus senantiasa diletakkan, diposisikan, diorganisasikan, diorientasikan, dan diperuntukkan untuk memastikan pembumian Nilai-Nilai Pancasila dan amanat ketentuan konstitusi UUD NRI Tahun 1945.

Jajaran lengkap dan segenap keseluruhan kepemimpinan dan sumber daya Kementerian Agama RI, mesti selalu berfungsi, bertugas, bekerja, dan bertanggungjawab untuk menjamin, memfasilitasi, dan memastikan perlindungan dan pelayanan perihal perwujudan dan penyelenggaraan hak-hak dan kebebasan konstitusional Rakyat. Intinya yaitu dalam hal, konteks, dan kerangka beragama dan berkepercayaan. Keberadaan hak-hak dan kebebasan beragama dan berkepercayaan adalah bukan “pemberian”, dan juga bukan “kado dan hadiah”, melainkan hak-hak yang melekat dan kebebasan yang mendasar. Sungguh amat personal dan transendental. Dengan demikian, harus senantiasa dijaga dan dirawat kualitasnya dan spritualitasnya.

Keseluruhan konstruksi dan substansi pengorganisasian dan pemajuan Kementerian Agama RI, sebaiknya dan seharusnya berbasis kuat dan berdiri tegak pada kawasan Pancasila dan ranah UUD NRI Tahun 1945. Terutama dan terpenting pada kualitas pelaksanaan tugas panggilan pengabdian dan tekad kemauan kuat yang utuh dan bulat dengan jujur, tulus, tegas, teguh, dan secara konsisten untuk menegakkan dan mengembangkan perihal yang prinsipil. Kualitas pelaksanaan tugas panggilan pengabdian dan tekad kemauan kuat tersebut, yaitu dalam konteks dan dalam kerangka untuk mentradisikan dan membudayakan prinsip-prinsip inklusi, moderasi, dan toleransi yang solider dan egaliter dengan semboyan etos semangat keragaman dan kemajemukan (Bhinneka Tunggal Ika) di tengah-tengah kehidupan Rakyat dalam wadah NKRI.

Perspektif ideologis konstitusional di atas, pada dasarnya dan pada gilirannya memastikan Kementerian Agama RI, harus senantiasa berada, berdiri, berjalan, dan bergerak dinamis dan strategis. Intinya yaitu terletak dan terfokus pada pembangunan lingkaran dan lingkungan atmosfir yang kondusif, aman, nyaman, tenang, teduh, sejuk, dan damai. Perihal ini untuk memperkuat dan mempermudah penjaminan, perlindungan, pelayanan, dan pemastian bagi perwujudan dan penyelenggaraan hak-hak dan kebebasan Rakyat untuk beragama dan berkepercayaan. Juga pembangunan atmosfir beragama dan berkepercayaan di dalam masyarakat, bangsa, dan negara yang inklusi, moderasi, dan toleransi dengan solider dan egaliter bernilai tulus dan tinggi.

Narasi dan investasi keseluruhan doktrin, strategi, kebijakan, program, aksi, kegiatan, dan kinerja kepemimpinan beserta segenap pranata sumber daya dan jajaran Kementerian Agama RI, harus dan wajib diabdikan bagi keluhuran dan kemuliaan yang tinggi dan sejati. Juga bagi kebajikan dan keadaban kemanusiaan, keutuhan ciptaan, dan kerakyatan. Tentu juga bagi peradaban dan pemajuan kebangsaan dan kenegaraan Nusantara Indonesia Raya. Kualitas prestasi keberhasilan dan kemajuan sebuah kelembagaan, pada dasarnya dipengaruhi dan ditentukan oleh sejumlah variabel langsung maupun tidak langsung. Salah satu di antaranya yang terpenting dan berpengaruh langsung adalah variabel kepemimpinan pucuk dan puncak dari kelembagaan tersebut. Ada relasi dan korelasi antara kelembagaan dengan kepemimpinan. Demikian juga dalam konteks relasi dan korelasi antara kelembagaan Kementerian Agama RI dengan kepemimpinan Yaqut Cholil Qoumas.

Integritas, kredibilitas, kualitas, profesionalitas, dan kapasitas kepemimpinan Yaqut Cholil Qoumas, pada dasarnya menjadi dan merupakan simbol konkrit dan otentik yang melambangkan dan dapat mengarahkan dan membumikan keseluruhan pemikiran dan pengharapan di atas. Figur Yaqut Cholil Qoumas, memiliki potensi kepribadian dan bobot kepemimpinan yang kuat, kokoh, tegas, teguh, teduh, sederhana, dan firm ; memiliki modal sosial dan kultural yang luas dan mumpuni serta memiliki jejaring kerakyatan, kemasyarakatan, dan kebangsaan yang memadai ; memiliki kekuatan massa dan dukungan politik yang kuat secara terstruktur dan masif ; memiliki perjalanan dan pengalaman yang beragam dinamis dan kompleks ; memiliki pemikiran dan pergaulan yang inklusif, moderat, dan toleran. Juga senantiasa memaknai pergumulan, peluang dan tantangan untuk membumikan falsafah, dasar, dan ideologi Pancasila.

Rakyat, bangsa, dan Negara Indonesia secara bersama-sama dan dengan bergotongroyong memastikan kemajuan kinerja kelembagaan dan kepemimpinan Kementerian Agama RI. Juga optimis dan berpengharapan kepada Yaqut Cholil Qoumas untuk memimpin kelembagaan Kementerian Agama RI, menjadi sebuah dan merupakan serangkaian “perwakilan dan wajah” Negara yang sosiologis dan humanis. Kemudian yang selalu dan sejatinya setia dan taat menjamin, melindungi, melayani, dan memfasilitasi perwujudan dan penyelenggaraan hak-hak dan kebebasan beragama dan berkepercayaan.

Kementerian Agama RI di bawah kepemimpinan Yaqut Cholil Qoumas, semoga semakin mengalami reformasi dan transformasi secara mendasar dan menyeluruh. Kemudian bahtera kelembagaan strategis, berpengaruh, dan menentukan ini, berkemauan kuat dan bertekad bulat untuk menunaikan tugas dan tanggungjawab dalam kerangka Peran Agama-Agama dan Kepercayaan Membangun Keadilan dan Perdamaian Berbasis Inklusi, Moderasi, Toleransi.

*Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia

Continue Reading

HOT TOPIC