Connect with us

Hukum

Sidang Perdana, Rizal Ramli: Presidential Threshold Ciptakan Demokrasi Kriminal

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Sidang perdana gugatan uji materi terkait penghapusan ambang batas syarat pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) 20 persen digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) secara virtual, Senin, (21/09).

Permohonan yang diajukan oleh Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli bersama Abdulrachim Kresno tersebut telah teregistrasi dengan nomor perkara 74/PUU-XVIII/2020.

Rizal berharap agar para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mampu mewariskan sebuah sistem demokrasi di Indonesia yang benar-benar terbebas dari money politic.

“Ini kesempatan bersejarah untuk mengubah Indonesia. Saya ingin kita semua wariskan sistem demokrasi yang betul-betul adil dan amanah. Sehingga yang terbaik dari bangsa kita bisa nongol di berbagai level kepemimpinan,” katanya dalam sidang tersebut.

Baca juga: Fraksi PAN Kritik Ambang Batas Pencalonan Presiden  

Ekonom senior itu mengatakan, presidential threshold  atau ambang batas  20 persen telah menciptakan demokrasi kriminal di Indonesia.

“Demokrasi kriminal artinya peranan money politic jadi sangat dominan di sistem politik kita. Salah satu tonggak dari basis demokrasi kriminal itu adanya PT 20 persen. Ini terjadi pada bupati harus bayar partai antara Rp 20 sampai Rp40 miliar, gubernur Rp 100-300 miliar, presiden jauh lebih mahal,” katanya.

Dalam akun Twitter @RamliRizal, ia pun mencuit “Banyak yg sarankan”percuma JR ke @officialMKRI karena Hakim2nya pro status-quo.” Saya jawab, “Give them the benefits of the doubts, manusia selalu ada sisi baiknya.” Ini kesempatan historin utk wariskan hal-hal yg baik untuk bangsa kita.

Diketahui, Rizal, bersama Abdulrachim yang didampingi oleh kuasa hukum Refly Harun, mendaftarkan uji materi UU Pemilu tersebut ke MK, pada Jumat 4 September 2020.

Refly berkeinginan agar abang batas pencalonan presiden dalam UU Pemilu dihapuskan atau hanya 0 persen. Hal itu bertujuan agar iklim Pilpres diliputi oleh suasana yang adil dan berkualitas.

“Agar kemudian pilpres ke depan itu pilpres yang lebih berkualitas dan juga fair kompetisi,” kata Refly beberapa waktu lalu.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Terlibat LGBT, Personel TNI AU Dipecat dan Dihukum 8 Bulan Penjara

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pengadilan Militer II-10 Semarang menjatuhkan vonis pemecatan dinas terhadap Serka RR, personel TNI Angkatan Udara yang bertugas di Rumah Sakit Pangkalan TNI Angkatan Udara (RSPAU) Dr.S.Hardjolukito Yogyakarta, atas dugaan terlibat kelompok LGBT.

Selain dipecat dari TNI, Serka RR juga dijatuhi hukuman 8 bulan penjara oleh Hakim karena terbukti melanggar pasal 103 KUHP Militer atau pasal 281 KUHP tentang perbuatan asusila.

“Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ketidaktaatan yang di sengaja, memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok penjara selama 8 bulan , dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer,” kata Hakim Ketua Letkol CHK Khamdan saat membacakan putusan di Ruang Sidang Utama Pengadilan Militer II-10 Semarang, Rabu (21/10).

Baca juga: Isu LGBT di Internal TNI-Polri, Polri: Tunggu Laporan Propam

Atas vonis dari Majelis Hakim, Serka RR yang diberikan waktu berkomunikasi dengan Mayor Anggoro Jati dari Tim Penasehat Hukum TNI Angkatan Udara, menyatakan pikir-pikir.

Sebaliknya, pihak Oditur menyatakan menerima karena vonis Hakim sesuai dengan tuntutan yang diajukan.

“Yang jelas apa yang disampaikan Majelis Hakim itu telah sesuai dengan kami,” kata Oditur Letkol CHK Lucia Rita.

Sebelum Serka RR, Pengadilan Militer II-10 Semarang juga menjatuhkan vonis atas kasus yang sama terhadap Praka P, seorang personel TNI Angkatan Darat dengan hukuman 1 tahun penjara dan dipecat dari TNI. Atas vonis tersebut, Praka P mengajukan banding ke Pengadilan Militer Tinggi Jakarta.

Sementara, Juru bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro menyatakan bahwa terdapat 20 berkas perkara kasasi pada Mahkamah Agung pelanggaran hukum prajurit terkait perbuatan homoseksual.

Menurut Andi, sebanyak 16 perkara sudah diputus di tingkat kasasi.

Andi juga menyatakan bahwa oknum prajurit TNI pelaku homoseksual tidak dalam bentuk terorganisasi, melainkan dalam kelompok grup WhatsApp dengan nama komunitas tertentu.

IG

Continue Reading

Hukum

Tangkap Enam Tersangka Pembunuh Wartawan, Polri: Motifnya Sakit Hati

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Bareskrim Polri, Polda Sulsel dan Polda Sulbar berhasil menangkap enam tersangka kasus dugaan pembunuhan wartawan media online, Demas Laira.

Adapun keenam tersangka itu yakni, Syamsul (32), Nawir (30), Doni (20), Haerudin (18), Ilham (19) dan Ali Baba (25). Mereka ditangkap di dua wilayah berbeda, yaitu Gorontalo dan Sulawesi Barat.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyampaikan, motif pelaku menghabisi nyawa korban lantaran salah satu tersangka merasa sakit hati.

“Pelaku melakukan pembunuhan karena sakit hati kepada korban yang mengganggu dan mempermalukan adik perempuan salah satu pelaku Syamsul,” kata Argo, Rabu (21/10).

Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis antara lain, Pasal 170 Pasal 338 KUHP, 351 KUHP.

“Dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun,” pungkasnya,

Sebelumnya, seorang wartawan media online, Demas Laira ditemukan tewas dengan luka tusuk di Jalan Poros Mamuju-Palu Desa Tobinta, Kecamatan Karosa, Kabupaten Mamuju Tengah, pada Kamis (20/8) sekira pukul 01.30 Wita.

Mayat korban ditemukan pertamakali oleh pengemudi truk yang melintas di lokasi. Kemudian penemuan mayat tersebut dilaporkan ke Polsek Karossa, dan ditindaklanjuti oleh Kapolsek Karossa dengan mendatangi TKP bersama Aipda Wawan Herizal dan Aipda Ashari beserta personel Polsek Karossa lainnya.

(HY)

Continue Reading

Hukum

Kasus Dangdutan Wakil Ketua DPRD Tegal Segera Dilimpahkan ke Kejaksaan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Polri menyatakan berkas perkara konser dangdutan yang digelar di tengah pandemi oleh Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Wasmad Edi Susilo dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Penyidik segera melimpahkan barang bukti dan tersangka ke Kejaksaan.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyampaikan, dalam waktu dekat Polri bakal melakukan pelimpahan tahap II yakni tersangka berikut dengan barang bukti ke Kejaksaan. “Segera akan dilimpahkan kepada Kejaksaan,” kata Argo dalam keterangannya, Selasa (20/10).

Wasmad Edi Susilo disangkakan melanggar pasal 83 UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan serta Pasal 216 KUHP lantaran mengabaikan protokol kesehatan dengan menggelar hajatan pernikahan dan sunatan disertai hiburan hingga mendatangkan ribuan orang.

“Sehingga dimungkinkan menimbulkan percepatan penyebaran Covid-19 atau klaster baru penularan. Beberapa barang bukti juga turut diamankan,” ujar Argo.

Baca juga: Usai Gelar Dangdutan, Wakil Ketua DPRD Tegal Ditetapkan jadi Tersangka

Argo menegaskan, Polri siap melakukan penindakan secara tegas terhadap para pelanggar protokol kesehatan guna memutus mata rantai penularan Covid-19.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Wasmad Edi Susilo (WES) menggelar pesta hajatan dengan hiburan dangdut di Lapangan Tegal Selatan Rabu, 23 September 2020.

Wasmad melaksanakan hajatan pernikahan dan sunatan dengan mengundang tamu dengan hiburan yang dihadiri ribuan orang tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Selain itu, Wasmad juga dinilai tidak mengindahkan peringatan yang diberikan oleh petugas yang berwenang.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC