Connect with us

Ekbis

Surplus Bank Indonesia Ditopang Pendapatan Bunga

Published

on

Oleh: Awalil Rizky*

Channel9.id-Jakarta. Bank Indonesia menyajikan laporan keuangan tahunan (LKTBI) 2020 kemarin. LKTBI 2020 telah selesai diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 26 April lalu. LKTBI kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan tercatat memperoleh opini demikian selama 18 tahun terakhir.

BPK memeriksa berdasar beberapa Undang-Undang dan peraturan, termasuk Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia. BPK antara lain memeriksa Laporan Posisi Keuangan, Laporan Surplus Defisit, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Menurut Undang-Undang, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan itu, Bank Indonesia mempunyai tiga tugas utama. Yaitu: 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; 3. Mengatur dan mengawasi bank.

Berdasar UU No.21/ 2011, tugas nomer tiga dilimpahkan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, BI tetap memiliki otoritas terkait perbankan dalam aspek tertentunya, yaitu aspek makroprudensial. OJK lebih memiliki tugas dan wewenang dalam aspek mikroprudensial. Tentu saja, koordinasi dan kerja sama antar keduanya tetap berjalan sesuai aturan perundang-undangan.

Bank Indonesia memang memiliki urgensi tetap memiliki tugas dan kewenangan mengatur bank, mengingat peranan strategis bank sebagai sarana transmisi kebijakan moneter, penyelenggara jasa sistem pembayaran, dan lembaga yang memengaruhi stabilitas sistem keuangan. Pengaturan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugasnya di bidang moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial.

Adanya pandemi covid-19 menambah tugas Bank Indonesia, melaksanakan perintah UU No.2/2020. Salah satu yang mengemuka dan banyak dijelaskan kepada publik adalah kebijakan berbagi beban antara BI dan Pemerintah dalam hal pembiayaan mitigasi dampak pandemi dan pemulihan ekonomi.

Pelaksanaan tugas dan wewenangnya berdampak pada aspek keuangan Bank Indonesia. Memiliki beban pengeluaran, namun juga memperoleh penghasilan. Pada saat bersamaan berdampak pada aset dan liabilitasnya. Sederhananya, Bank Indonesia menjadi suatu entitas akuntansi (keuangan).

Oleh karena posisi uniknya, Bank Indonesia ditetapkan sebagai badan hukum yang mengelola kekayaan sendiri yang terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tentu saja tetap dituntut untuk transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik serta terbuka bagi pengawasan oleh masyarakat, termasuk kewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang disampaikan kepada BPK untuk diperiksa. Bahkan, hasil pemeriksaan tersebut wajib diumumkan kepada publik melalui media masa.

LKTBI tahun 2020 yang telah diaudit BPK melaporkan penghasilan selama setahun sebesar Rp87,01 triliun. Pengeluaran yang disebut sebagai Beban, mencapai Rp52,74 triliun. Dengan demikian, Bank Indonesia mengalami surplus sebesar Rp 34,27 triliun. Setelah dikurangi pajak, surplusnya menjadi Rp26,29 triliun.

Surplus setelah pajak tahun 2020 lebih kecil dibandingkan tahun 2019 yang mencapai Rp33,35 triliun. Bagaimanapun, keuangan Bank Indonesia selalu mengalami surplus selama beberapa tahun terakhir. Sempat mencapai Rp61,33 triliun pada tahun 2015. Namun juga sempat relatif kecil pada tahun 2017, yang hanya Rp5,28 triliun.

Penghasilan Bank Indonesia terdiri dari 5 komponen. Yaitu: Pelaksanaan Kebijakan Moneter, Pengelolaan Sistem Pembayaran, Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial, Pendapatan dari Penyediaan Pendanaan, Pendapatan Lainnya. Pada dasarnya yang menjadi penghasilan utama BI adalah dari Pelaksanaan Kebijakan Moneter. Pada 2020, komponen ini mencapai 98,55% dari seluruh penghasilan.

Penghasilan dari Pelaksanaan Kebijakan Moneter sendiri terdiri dari beberapa kelompok. Antara lain dari: pendapatan bunga, pendapatan imbalan, transaksi aset keuangan, selisih kurs transaksi valuta asing, dan pendapatan lainnya.

Baca juga: Berat, Agar Defisit di Bawah PDB Pada Tahun 2023 

Pendapatan selisih kurs transaksi valuta asing biasanya tercatat memberi kontribusi besar dalam penghasilan. Pada tahun 2020 sebesar Rp21,45 triliun atau 24,65% dari total penghasilan. Sempat mencapai Rp80,67 triliun atau 66,57% pada tahun 2015. Bisa dikatakan bahwa pendapatan ini makin besar jika volatilitas kurs rupiah makin tinggi. Bank Indonesia menetapkan kurs yang berbeda antara posisi sebagai penjual dan pembeli valuta asing.

Pendapatan bunga pada tahun 2020 mencapai Rp55,66 triliun atau 63,98% dari total penghasilan. Merupakan pendapatan bunga tertinggi selama belasan tahun terakhir. Namun, diimbangi juga oleh pembayaran beban bunga.

Pada tahun 2020, dicatat jenis pendapatan bunga yang sebelumnya belum ada. Yaitu pendapatan bunga Surat Berharga Negara Pemulihan Ekonomi Nasional. Nilainya mencapai Rp3,21 triliun.

Sementara itu, pengeluaran atau Beban Bank Indonesia juga terdiri dari beberapa kelompok. Antara lain dalam hal: pelaksanaan kebijakan moneter, pengelolaan sistem pembayaran, pengaturan dan pengawasan makroprudensial, hubungan keuangan dengan Pemerintah, serta beban umum dan lainnya.

Porsi beban terbesar adalah dalam hal pelaksanaan kebijakan moneter. Pada tahun 2020 mencapai Rp26,84 triliun. Diantaranya berupa beban bunga sebesar Rp23,62 triliun dan beban imbalan sebesar Rp2,45 triliun.

Dengan adanya beban bunga, dapat pula dicermati pendapatan bunga “bersih”. Pada tahun 2020, nilai sebesar Rp32,04 triliun. Dalam hal ini pun, merupakan yang pendapatan terbesar selama beberapa tahun terakhir.

Ada dua jenis beban yang baru dikenal ketika adanya pandemi karena penugasan BI untuk membantu keuangan pemerintah dalam rangka mengatasi dampaknya. Dicatat dalam kelompok beban hubungan keuangan dengan pemerintah. Yaitu beban kontribusi surat berharga negara (SBN) pemulihan ekonomi nasional (PEN) barang publik Rp 3,2 triliun, dan beban kontribusi SBN PEN barang non publik Rp 1,19 triliun.

Beban yang cukup besar dicatat dalam kelompok beban umum dan lainnya yang mencapai Rp11,18 triliun pada tahun 2020. Beban umum mencakup beban SDM, Organisasi dan Logistik sebesar Rp10,78 triliun.

Beban umum terutama terkait dengan adanya 29 satuan kerja di Kantor Pusat, 46 Kantor Perwakilan Bank Indonesia di dalam wilayah Republik Indonesia dan 5 di luar wilayah Republik Indonesia. Serta pegawai sebanyak 5.689 orang per 31 Desember 2020. Termasuk dalam beban ini hal seperti Tunjangan Hari Tua (THT) berupa Tunjangan Pemilikan Rumah (Tuperum) dan Tunjangan Kesehatan Hari Tua (TKHT) serta kepesertaan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Sebagaimana telah disebut di atas, keuangan Bank Indonesia mengalami surplus setelah pajak sebesar Rp26,29 triliun. Berdasarkan UU, sebesar 90% nya menambah modal. Dengan tambahan itu, modal Bank Indonesia tercatat sebesar Rp219,82 triliun per 31 Desember 2020. Pada waktu yang sama, kewajiban moneter tercatat sebesar Rp2.544,96 triliun. Rasionya yang hanya sebesar 8,64% atau kurang dari 10% tersebut, membuat Bank Indonesia tak perlu menyetorkan sisa surplus kepada Pemerintah.

Bagaimanapun, saat ini peran Bank Indonesia makin meningkat dalam pengelolaan keuangan negara atau secara lebih khusus dalam APBN. Salah satu yang paling mengedepan adalah banyaknya SBN yang miliki oleh Bank Indonesia, termasuk yang dibeli di pasar perdana.

Kondisi darurat sebagai dampak pandemi memang bisa menjadi alasan pembenaran. Namun, perlu dipastikan berlangsung hingga kapan. Perlu ditetapkan pola hubungan keuangan bagaimana yang sebenarnya mau diterapkan dalam kebijakan ekonomi Indonesia. Tanpa kejelasan konsep dasar dan hanya bersifat reaksi atas kondisi dapat bermuara pada kesulitan bagi bank sentral. Kesulitan yang membuatnya tidak bisa optimal melakukan tugas dan kewajibannya yang utama.

Penulis cukup khawatir jika tidak ada konsep dan arah yang jelas serta konsisten dijalankan, maka kesulitan fiskal dapat menggeret kesulitan moneter. Risikonya adalah krisis perbankan dan nilai tukar, yang Indonesia sudah pernah mengalaminya di masa lalu.

*Kepala Ekonom Institut Harkat Negeri

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

Ancaman PHK Massal, Said Iqbal: Kendalikan Dulu Covid-19, Baru Ekonomi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbagai level hingga 9 Agustus 2021 mendatang. Kebijakan itu diambil demi menekan angka penularan virus Corona yang masih tinggi dan belum juga dapat diprediksi kapan akan berakhir.

Aturan ini menimbulkan dampak luas, khususnya di sektor ekonomi. Pengusaha pun menjerit lantaran usaha mereka mandek selama PPKM berlaku. Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal pun di depan mata.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, ada dua masalah yang dihadapi pemerintah saat ini, yakni kesehatan dan ekonomi. Menurut Iqbal, seharusnya pemerintah memprioritaskan dulu kesehatan dengan mengendalikan penyebaran Covid-19.

“Mau kesehatan dulu atau ekonomi, Presiden kan mengatakan dua-duanya. Seharusnya kendalikan dulu Covid, baru perusahaan (ekonomi) bisa jalan,”ujarnya saat menjadi narasumber dalam webinar yang digelar FEM Station IPB University dengan tajuk Ancaman PHK Massal Membayangi PPKM, Kamis (05/08) malam.

Baca juga: Pemerintah Gelontorkan Rp10 Triliun untuk Pekerja TerkenaPHK 

Iqbal menjelaskan, aturan bekerja dari rumah atau WFH tidak bisa diaplikasikan di labour intensive yang mengandalkan ribuan tenaga kerja.

“Gak ada itu hanya 50 persen karyawan yang diperbolehkan masuk kerja, orang mereka masuk semua kok.  Bayangkan ribuan orang karyawan pabrik,”ungkapnya.

Mirisnya, lanjut Iqbal, di labour intensive tidak ada test antigen bagi pegawai. Berbeda dengan capital intensive dimana test dan tracing bisa dilakukan.

“Akibatnya, angka penularan menjadi tinggi. Perusahaan cuma kasih pilihan, isoman tapi benar-benar mandiri karena minta buruh supaya tidak berobat ke puskesmas. Karena apa, nanti pabrik didatangi satgas, pabrik ditutup, tambah susah,”katanya.

Iqbal pun meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja, untuk membuat regulasi agar buruh terlindungi dan pengusaha pun tidak merasa dirugikan.

“Pemerintah jangan gampangin masalah. Gak bisa lah ancam 5 persen harus WFH. Bisa bisa kena pinalti kalo produksi ekspor. Tapi yang bisa kapasitas produksi yang diatur,”imbuhnya.

Selain itu, Iqbal pun meminta agar buruh yang melakukan isoman diberikan obat-obatan dan vitamin gratis. “Nanti kan buruh bisa cepat sembuh, bisa kerja lagi, roda ekonomi berjalan,”tegasnya.

Selain itu, Iqbal pun meminta agar vaksinasi di daerah pabrik diperkuat untuk mencapai herd immunity. Ia pun menyentil peran dari Kementerian Tenaga Kerja yang dinilainya lamban. “Saya mengapresiasi Polri dan TNI yang cepat tanggap soal vaksin. Terima kasih,”ucapnya.

Pada kesempatan sama, Dosen Fakultas Ekonomi dan Manajeman IPB University Dr. Iman Sugema mengatakan, kebijakan PPKM berbagai level itu dibedakan perlakuannya. Menurutnya,  disinilah pentingnya komunikasi antara Serikat Buruh dan Pemerintah Daerah (Pemda).

“Karena yang lebih tahu Dinas Ketenagakerjaan di daerah. Supaya proses lebih smooth dan hak karyawan dapat terpenuhi,”katanya.

Iman berujar, tujuan utama dari berbagai macam penyelamatan krisis yakni mempertahanakan keberlangsungan usaha. Ia menilai, pemerintah sudah antisipatif dengan kondisi pandemi.

“Ada berbagai macam relaksasi khususnya perusahaan, misalnya restrukturisasi utang diperlunak. Sehingga memungkinkan para pengusaha bernafas selama pandemi,”ucapnya.

 

Continue Reading

Ekbis

Ekonomi Membaik, Stafsus Presiden: Pemerintah Tetap Berhati-hati

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Indonesia resmi keluar dari resesi usai capaian ekonomi Indonesia pada kuartal II 2021 berhasil melesat 7,07 persen (year on year/yoy).

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta mengatakan, meski ekonomi membaik, pemerintah tetap akan berhati-hati dalam menetapkan kebijakan perekonomian di tengah ancaman varian baru Covid-19.

“Kita harus tetap berhati-hati karena situasi pandemi masih terjadi dengan varian baru yang sangat mungkin kembali menjangkiti berbagai negara yang saat ini telah membaik menjadi kembali memasuki situasi krisis,”ujar Arif, Kamis, 5 Agustus 2021.

Penyebaran varian delta, lanjutnya, bisa saja membuat pemerintah melakukan pembatasan sosial yang lebih ketat.

“Oleh karena itu, seluruh pihak tetap harus bergotong-royong menghadapi berbagai persoalan yang masih mungkin terjadi, agar ekonomi Indonesia semakin tangguh,”katanya.

Baca juga: Istana: Ekonomi Pulih di Q2 2021, Kerjasama Semua Pihak 

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7,07 persen secara tahunan (year on year/yoy) di kuarta II 2021 atau 3,31 persen secara kuartal ke kuartal (qtq) yang menandakan keluarnya perekonomian domestik dari zona resesi sejak empat kuartal terakhir.

Arif menyebut pencapaian ini merupakan hasil kerjasama semua pihak, termasuk stimulus dari program bantuan sosial.

Sementara itu, pandemi Covid-19 di Indonesia masih fluktuatif di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dengan berbagai level. Kasus positif virus corona pada Rabu (04/08), telah menembus 3,5 juta orang. Demikian pula dengan kasus kematian Covid-19 yang telah melewati 100 ribu orang.

Continue Reading

Ekbis

Istana: Ekonomi Pulih di Q2 2021, Kerjasama Semua Pihak

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia kembali ke level positif yakni sebesar 7,07 persen (year on year/yoy) di kuartal II/2021.

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta mengatakan, pencapaian ini merupakan hasil kerjasama semua pihak, termasuk stimulus dari program bantuan sosial.

Arif juga melihat kontribusi yang baik terhadap struktur perekonomian domestik dari sisi pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan ekspor.

“Capaian ini merupakan hasil kerja sama semua pihak. Sejumlah kebijakan pemerintah selama ini melalui program bantuan sosial dan pemulihan ekonomi nasional, turut membantu menahan tekanan kepada masyarakat dan juga pelaku usaha,” kata Arif melalui pernyataan tertulis, Kamis (05/08).

Baca juga: BPS: Pertumbuhan Ekonomi Semester I Tumbuh 3,31 Persen 

Seperti diberitakan sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7,07 persen secara tahunan (year on year/yoy) di kuartal II 2021 atau 3,31 persen secara kuartal ke kuartal (qtq) yang menandakan keluarnya perekonomian domestik dari zona resesi sejak empat kuartal terakhir.

Merujuk pada struktur pertumbuhan ekonomi kuartal II, kata Arif, PMTB dan ekspor memiliki kontribusi yang baik terhadap pemulihan ekonomi nasional.

Arif mengatakan, tren positif ini harus dipertahankan karena struktur ekonomi domestik ke depan berpeluang tidak hanya akan mengandalkan dorongan konsumsi rumah tangga, namun juga mulai bertransisi ke sektor yang lebih produktif yakni investasi dan ekspor. “Pemerintah terus berupaya menjaga momentum ini,” katanya.

Pada kuartal II 2021 terlihat pertumbuhan ekonomi beberapa negara mitra juga telah masuk ke fase ekspansif seperti Amerika Serikat yang mencapai pertumbuhan 12,2 persen (yoy), China 7,9 persen (yoy), dan Korea Selatan sebesar 5,9 persen (yoy).

Untuk itu, sambung Arif, kegiatan perekonomian di dalam negeri akan terus dikonsolidasikan agar dapat merebut peluang dari pemulihan ekonomi global tersebut.

Beberapa indikator ekonomi lainnya pada kuartal II juga menunjukkan banyak penguatan. Misalnya, indeks keyakinan konsumen (IKK) meningkat 16,4 poin menjadi 104,4 dibanding posisi IKK pada kuartal I 2021 yakni sebesar 88,0.

Realisasi investasi pada kuartal II 2021 juga tumbuh sebesar 16,2 persen (yoy) atau secara kumulatif Januari hingga Juni 2021 tercatat tumbuh sebesar 10,0 persen (yoy).

Dari sisi fiskal, pemerintah telah membelanjakan APBN sebesar Rp1.170,13 triliun atau 42,55 persen dari total belanja negara hingga semester I 2021. Realisasi tersebut naik 9,38 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2020 lalu.

Selain itu, ketahanan eksternal kuartal II 2021 masih cukup baik karena posisi neraca perdagangan yang secara konsisten mengalami surplus sejak April 2020 hingga Juni 2021. Surplus neraca perdagangan Januari hingga Juni 2021 tercatat sebesar 11,86 miliar dolar AS.

Continue Reading

HOT TOPIC