Channel9.id – Jakarta. Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyampaikan bahwa Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi setuju jika pasal 425 RUU Kesehatan dihapus. Dalam pasal itu, BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. “Saya bilang kepada Pak Menteri yang menjadi masalah RUU Kesehatan di masyarakat adalah jika lembaga BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, itu […]
Channel9.id – Jakarta. Pakar hukum tata negara Universitas Udayana Jimmy Z. Usfunan menilai draft RUU Kesehatan ketentuannya secara terang-terangan bertentangan dengan politik hukum konstitusi dan sistem kelembagaan negara. Seperti Pasal 425 angka 1 Pasal 7 ayat (2) RUU Kesehatan, kata Jimmy, menempatkan BPJAMSOSTEK bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Ketenagakerjaan. Jimmy mengingatkan agar pemerintah dan […]
Channel9.id-Jakarta. RUU Kesehatan yang sedang digodok oleh Pemerintah dan DPR menimbulkan gejolak dan kegaduhan di tengah masyarakat. Penolakan bermunculan dari berbagai organisasi masyarakat, partai politik, organisasi profesi dan juga para pakar dan praktisi. Diantara yang menolak, adalah Ormas Muhammadiyah, IDI, Apindo, Persatuan Dokter Gigi, Ikatan Bidang Indonesia, Persatuan Perawat Nasional, Ikatan Apoteker, YLKI dan Forum […]
Channel9.id-Jakarta. Proses mendapat Surat Izin Praktik (SIP) untuk dokter di Indonesia terlalu ruwet. Hal ini diakui oleh Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) dr Dante Saksono Harbuwono. Untuk mengatasi masalah itu, dr Dante berharap RUU Kesehatan memungkinkan dokter di Indonesia lebih mudah mendapat dan memperpanjang SIP. “Kita juga akan menyusun bagaimana transformasi rancangan UU tersebut membuat simplifikasi […]
Channel9.id-Jakarta. Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law sebaiknya tak mencantumkan kewenangan organisasi profesi dalam memberi rekomendasi. Hal ini disampaikan oleh dr Erfen Gustiawan Suwangto, Sekjen Perhimpunan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI). Sebelumnya, PDSI meminta ketentuan rekomendasi organisasi profesi dalam proses perolehan surat izin praktik (SIP) ditiadakan. “Ayat 1 poin c pasal 249 kami mohon dihapus karena […]
Channel9.id – Jakarta. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan tetap memposisikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai badan hukum yang bertanggung jawab kepada presiden. Hal ini disampaikan Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril untuk membantah wacana yang beredar bahwa BPJS Kesehatan akan berada di bawah Menteri Kesehatan (Menkes) ketika RUU Kesehatan nantinya […]
Channel9.id – Jakarta. Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat hari ini, Senin (13/3/2023). Aksi kali ini dilakukan untuk menolak pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi undang-undang. Tak hanya Partai Buruh, aksi kali ini juga dihadiri oleh beberapa serikat […]
Channel9.id – Jakarta. Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan masih menjadi polemik di masyarakat lantaran dinilai dapat melemahkan posisi BPJS. Namun, pada 14 Februari lalu, DPR RI telah mengesahkan RUU tersebut sebagai inisiatif DPR dan siap dibawa ke rapat paripurna. Menurut pendiri sekaligus CEO Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Satyani Saminarsih, perumusan RUU Kesehatan […]
Channel9.id – Jakarta. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan akan mengubah tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan berdampak dapat pada tidak efektifnya kerja BPJS. Serta membuat Badan Hukum Publik (BHP) tersebut tidak mandiri. Lantaran RUU yang disusun menggunakan pendekatan omnibus law tersebut, membuat BPJS tak lagi bertanggung jawab langsung ke […]
Channel9.id – Jakarta. Wacana Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan masih menjadi polemik di masyarakat. Melalui pendekatan omnibus law yang terdiri dari XX Bab dan 478 pasal, RUU Kesehatan telah disetujui menjadi RUU Inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna pada 14 Februari 2023. Beberapa pihak menilai pemerintah mesti mengkaji lebih cermat RUU yang menggunakan pendekatan omnibus law tersebut, […]
