Channel9.id – Jakarta. Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi menilai keterlibatan TNI dalam pengamanan institusi Kejaksaan bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Ia mendesak Panglima TNI dan KASAD segera menarik dan membatalkan surat telegram (ST) terkait pengerahan pasukan. Sebelumnya, Panglima TNI mengeluarkan ST bernomor TR/422/2025 yang memerintahkan pengerahan personel dan perlengkapan TNI untuk mendukung pengamanan […]
Channel9.id – Jakarta. Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, menyoroti keputusan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang membatalkan mutasi tujuh perwira tinggi, termasuk Letnan Jenderal Kunto Arief Wibowo. Ia menilai pembatalan mutasi tersebut berkaitan dengan desakan Forum Purnawirawan TNI yang mendesak pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. “Pembatalan KEP 554 hanya selang sehari tersebut semakin […]
Channel9.id – Jakarta. Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, menilai penyerangan Mapolres Tarakan, Kalimantan Utara, oleh puluhan anggota TNI sebagai tindakan premanisme dan manifestasi jiwa korsa yang keliru. Ia menegaskan bahwa peristiwa ini harus diproses secara hukum sesuai sistem peradilan pidana umum. “Penyerangan Markas Polres Tarakan, Kalimantan Utara dan penganiayaan keji oleh sekitar 20 anggota […]
Channel9.id – Jakarta. Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi menilai bahwa usulan agar posisi Polri berada di bawah TNI maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merupakan gagasan keliru dan bertentangan dengan konstitusi. Usulan tersebut sebelumnya dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus yang menduga adanya keterlibatan Polri dalam pemenangan beberapa calon kepala daerah dalam kontestasi […]
Channel9.id – Jakarta. SETARA Institute menyoroti dua kasus penembakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam kurun waktu satu minggu terakhir, yakni kasus polisi tembak polisi di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, dan tertembaknya pelajar SMK di Semarang oleh polisi. Atas dua kasus tersebut, SETARA mendorong Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak tegas jajarannya yang […]
Channel9.id – Jakarta. SETARA Institute menyampaikan kekhawatiran atas perkembangan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang mengalami penambahan pasal usulan perubahan. Perubahan ini dinilai berpotensi memutarbalikkan arah reformasi militer di Indonesia. Untuk diketahui, revisi UU TNI awalnya hanya mencakup dua pasal, yakni Pasal 47 tentang jabatan sipil dan Pasal […]
Channel9.id – Jakarta. Selama 9 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemenuhan hak atas tanah dan jaminan kebebasan berekspresi serta berpendapat adalah hak yang paling buruk selama kepemimpinannya. Hal tersebut dikemukakan SETARA Institute for Democracy and Peace dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) yang membandingkan rata-rata skor nasional sejak 2019, data SETARA Institute menunjukkan […]
Channel9.id – Jakarta. Penolakan masyarakat terhadap pengosongan lahan untuk pembangunan kawasan Rempang Eco City, Pulau Rempang, Batam pada Kamis (7/9/2023), berujung tindakan refresif dan penahanan sejumlah warga oleh polisi. SETARA Institute mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk turun tangan menghentikan segala tindakan represif terhadap masyarakat Rempang. Sebab, SETARA menilai tragedi Pulau Rempang memperlihatkan watak negara […]
Channel9.id – Jakarta. MK diminta menunda sidang uji materi UU pemilu. MK sedang melakukan uji terhadap permohonan pengujian pasal 169 huruf q UU 7/2017. Sidang ini sudah masuk ke pemeriksaan pokok perkara denga nomor perkara 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023 dan 55/PUU-XXI/2023. Peneliti hukum dan konstitusi Setara Institute, Sayyidatul Insiyah menyebut bahwa MK tidak boleh terbawa irama politik […]
Channel9.id – Jakarta. Setara Institute menyarankan agar sidang uji materi UU Pemilu ditunda. Saat ini, Mahkamah Konstitusi (MK) tengah menguji konstitusionalitas syarat minimal usia calon presiden dan wakil presiden. Keputusan MK untuk melanjutkan sidang dengan memeriksa pokok perkara dianggap bukan langkah yang tepat dan sesuai dengan tugas MK. Setara Institute berpendapat bahwa syarat usia calon […]
