Hot Topic
Tahun Depan, Pemerintah Buka Lowongan CPNS PPPK
Channel9.id-Jakarta. Pemerintah memastikan akan kembali membukan lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun depan. Tak hanya itu, pemerintah juga siap membuka lowongan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun depan.
Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik sekaligus Juru Bicara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Andi Rahadian mengatakan, saat ini pemerintah sedang membahas teknis dari pelaksanaan dan formasi CPNS tahun depan.
Baca juga: Awas, Terbukti Ikut Parpol, CPNS Tidak Bisa Diangkat
Dalam menentukan formasi, nantinya pemerintah akan mempertimbangkan kebutuhan pegawai di era new normal.
“Selain itu, dalam melakukan perencanaan jabatan, komposisi dan jumlah formasi CPNS dan PPPK tahun 2021 akan mempertimbangkan juga kebutuhan dan perkembangan sesuai tatanan kenormalan baru saat ini sebagai dampak dari pandemi covid-19,” ujarnya, Rabu (4/11/2020) dikutip Okezon.com.
Andi menambahkan, pada CPNS tahun depan, jumlah formasi yang akan dibuka akan lebih besar dibandingkan tahun 2019. Meskipun dirinya tidak menyebutkan angka pasti dari formasi yang akan dibuka tahun depan.
Wajar saja jika formasi tahun sepan akan lebih besar. Mengingat, pada tahun ini pemerintah tidak membukan lowongan CPNS, sedangkan kebutuhan akan pegawai terus bertambah.
“Hal ini mengingat bahwa pada tahun 2020, tidak ada rekrutmen atau pengadaan CPNS baru, sehingga jumlah kebutuhan formasi tahun 2020 kemungkinan diakumulasikan di formasi 2021,” kata Andi.
Andi juga mengatakan, pemerintah tidak akan membuka lowongan CPNS untuk tenaga adminsitrasi. Karena pada tahun ini, pemerintah akan memprioritaskan tenaga teknis untuk mendukung pembangunan nasional.
“Tenaga teknis yang mendukung arah dan prioritas pembangunan nasional dan potensi daerah namun bukan tenaga administrasi,” ucapnya.
IG
Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Komisioner KPK Nawawi Pomolango. Ia membenanarkan operasi tangkap tangan pihaknya terhadap menteri KKP dari partai Gerindra itu.
“Benar kita telah mengamankan sejumlah orang pada malam dan dini hari tadi,” kata Nawawi sebagaimana dikutip dari Liputan6.com, Rabu (25/11).
Baca juga: Kantor KKP Lockdown, Menteri Edhy Prabowo Diduga Positif Covid-19
Meski demikian, Nawawi masih ebnggan membeberkan seluruh operasi yang digelar dini hari tadi dan mlam kemarin. “Selebihnya nanti,” katanya
Sebelumnya, Menteri Eddy Prabowo ditangkap dini hari, Rabu 25 November 2020, di Bandara Soekarno-Hatta.
Penyidik KPK langsung menggiring Edhy dan beberapa orang lainnya ke KPK guna dilakukan pemeriksaan. Belum diketahui berapa jumlah orang yang dibawa ke KPK untuk penyelidikan. Begitu pula dengan kasus yang melatarbelakangi penangkapan tersebut.
Channel9.id-Jakarta. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menindak tegas pelanggar protokol kesehatan (prokes) sesuai aturan. Lantaran, wilayah ibu kota ini sudah tiga minggu berturut-turut masuk ke lima provinsi dengan penambahan kasus baru Covid-19 tertinggi.
“Bahkan di pekan ini, (DKI Jakarta) berada di peringkat pertama. Saya mohon kepada Gubernur DKI dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan bagi pelanggar protokol kesehatan sesuai peraturan yang berlaku,” jelas Wiku dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (24/11).
Baca juga: Gubernur Anies: Kenaikan Kasus Covid-19 Dampak Dari Libur Panjang
Sebagai informasi, secara nasional kasus Covid-19 naik 3,9 persen pada pekan ini. DKI Jakarta naik 1.937 dari 6.600 menjadi 8.537 kasus. Selanjutnya, penyumbang kasus Covid-19 tertinggi lainnya adalah Riau yang naik 1.166 dari 867 menjadi 2.033.
Jawa Timur menyusul dengan mengalami kenaikan sebanyak 736 dari 1.666 di pekan sebelumnya menjadi 2.392 kasus di pekan ini. Lalu, D.I Yogyakarta naik 338 dari 281 menjadi 619. “Sedangkan kelima Sulawesi Tengah naik 245 dari 111 menjadi 356,” imbuh Wiku.
Dia pun meminta agar kepala daerah di lima provinsi tersebut mengambil langkah-langkah konkret untuk menekan kasus Covid-19 di wilayahnya. Wiku menilai, kenaikan kasus di lima provinsi merupakan masalah serius
“Kami melihat tren 5 kasus penambahan kumulatif tertinggi masih konsisten pada 5 provinsi pada pekan ini dan pekan sebelumnya. Tidak ada perubahan secara signifikan,” pungkasnya.
Channel9.id-Jakarta. Sebanyak 48 tahanan Bareskrim Polri dinyatakan positif Covid-19. Terkait hal itu, Polri memastikan seluruh tahanan tersebut sudah diberikan fasilitas kesehatan yang layak, seperti pasien covid-19 pada umumnya.
“Tentunya kami tidak bisa meng-update satu per satu (tahanan) terkait kondisi. Tapi percayalah, yang sudah dirawat di RS Polri tentu diberikan fasilitas layaknya pasien covid-19,” jelas Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono, Selasa (24/11).
Baca juga: Sebanyak 48 Tahanan Bareskrim Positif Covid-19
Awi menuturkan, Polri juga memberikan perawatan dan pengobatan semaksimal mungkin terhadap 48 tahanan Bareskrim Polri yang terpapar virus corona. Sementara, tahanan sehat dan orang tanpa gejala akan dipisahkan.
“Kami juga melakukan terapi. Dilakukan juga penyemprotan disinfektan. Lalu, diberikan vitamin, suplemen dan pengobatan seperlunya,” tandas Awi.
Seperti diketahui, 48 tahanan Bareskrim positif Covid-19 pada pekan lalu. Dari jumlah tersebut, terdapat salah satu pimpinan Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jumhur Hidayat.
Jumhur saat ini menjadi tersangka kasus dugaan ujaran kebencian atau hoaks terkait aksi menolak UU Ciptaker berujung ricuh. Tiga tersangka dari kasus yang sama dengan Jumhur juga dinyatakan positif Covid-19,
Selain itu, tersangka kasus dugaan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap Nahdlatul Ulama (NU), Gus Nur, juga positif Covid-19.
(Video) Mahfud MD : Pelanggaran Prokes Selama Persiapan Pilkada Sudah Dipidanakan
Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK
Kemendagri: Pilkada Harus Memobilisasi Semua Pihak Jadi Agen Perlawanan Covid-19
Baleg Masih Masukkan RUU HIP Ke Proglenas, Empat Fraksi DPRI Menentang
Satgas Covid-19 Minta Anies Tindak Tegas Pelanggar Prokes
Peneliti PARA Syndicate: JK Manfaatkan Rizieq Shihab Untuk Siapkan Anies Baswedan Jadi Presiden 2024
Terkait Proyek Pengadaan Kambing, Kejagung Didesak Panggil Bupati Purbalingga
Otentisitas Trump dan Biden dalam Layar Raksasa Amerika
Polri Minta Demo Tertib dan Damai, Waspadai Provokator
Polri Periksa Anak Gus Nur Terkait Kasus Ujaran Kebencian
Rizieq Shihab Diminta Berhenti Buat Acara Pengumpulan Massa, Bisa Jadi Klaster Baru Covid-19
Mahfud MD: Jumlah Pelanggaran Prokes di Pilkada Hanya 2,2 Persen dari 73.500 Kegiatan
Polda Metro Jaya Berencana Panggil Pemeran Pria dalam Video Syur Mirip Gisel
Polda Metro Jaya Gelar Evaluasi Kasus Kerumunan Acara Rizieq Shihab
Pemkot Jaksel Ungkap Kemunculan Klaster Tebet
