Channel9.id, Jakarta – Pemerintah mengandalkan pasokan pangan dalam negeri untuk melakukan stabilisasi pangan, khususnya komoditas pangan yang memiliki andil terhadap inflasi. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dinamika inflasi komponen harga bergejolak (volatile food) atau inflasi pangan menjelang akhir tahun dan menjaga agar inflasi pangan tetap berada dalam kisaran target pemerintah di rentang 3 sampai 5 persen.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi pangan secara tahunan pada September 2026 berasal dari pergerakan harga daging ayam ras, cabai rawit, dan beras. Terhadap gejolak komoditas pangan yang sering berfluktuasi tersebut, pemerintah menggunakan instrumen Proyeksi Neraca Pangan guna melihat kesiapan stok produksi dalam negeri.
Untuk 3 komoditas yang berfluktuasi di September sebagaimana laporan BPS, sesuai hasil Proyeksi Neraca Pangan pemerintah memastikan produksi dalam negeri masih memadai dengan estimasi surplus produksi atas kebutuhan untuk komoditas beras sebesar 3,56 juta ton, daging ayam 775 ribu ton, dan cabai rawit 638,5 ribu ton.
Langkah selanjutnya adalah perlunya mengguyur stok ke daerah-daerah yang sedang berfluktuasi agar dapat menyentuh langsung ke masyarakat sebagai konsumen. Berbagai program stabilisasi telah disiapkan mulai hulu sampai hilir.
“Tentu ini harus distabilisasi. Produksi daging ayam, cabai, dan beras dari peternak dan petani kita banyak. Indonesia pun tidak perlu impor, bahkan sudah mulai ekspor. Harga di produsen dan konsumen harus sama-sama baik,” terang Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dikutip di Jakarta pada Kamis (8/10/2026).
Salah satu instrumen stabilisasi yang terus digencarkan adalah penyediaan akses pasar murah melalui implementasi program Gerakan Pangan Murah (GPM). Hingga saat ini GPM telah mencapai 9.333 kali di 38 provinsi dan 453 kabupaten/kota sejak Januari sampai Oktober. Realisasi GPM tahun 2026 tersebut juga lebih meluas karena pada GPM tahun 2025 menyasar 385 kabupaten/kota saja.
Adapun untuk stabilisasi harga daging ayam ras di tingkat konsumen, kondisi peternak unggas harus dapat memperoleh input biaya produksi yang wajar. Bapanas bersama Perum Bulog memastikan pelaksanaan intervensi di hulu yang bisa menyasar langsung ke peternak unggas. Ini dilakukan melakukan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan.
Khusus terhadap daerah yang alami fluktuasi harga daging ayam, Bapanas membuka diri untuk membantu pemerintah daerah. Subsidi biaya angkut dari daerah produsen menjadi solusi yang disiapkan. Terlebih masih banyak daerah sentra produsen daging ayam ras yang harganya masih belum sesuai acuan pemerintah.
Sementara untuk cabai rawit, Bapanas siap mengupayakan mobilisasi stok dari daerah yang surplus ke daerah defisit dengan program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP). Ini pernah dilaksanakan pemerintah secara kolaboratif bersama para Champion Cabai dan terbukti cukup ampuh menekan harga cabai
Pelibatan petani Champion Cabai yang dibina Kementerian Pertanian memegang andil penting dalam upaya penstabilan harga cabai rawit. Berkat kolaborasi erat, pasokan cabai rawit dengan harga yang terjangkau yang kemudian diguyur ke daerah yang berfluktuasi dapat menjadi faktor penekan harga.
Adapun dalam catatan Bapanas, FDP cabai rawit yang telah terlaksana pada tahun 2026 totalnya mencapai 5.590 kilogram (kg). Ini terdiri dari mobilisasi stok cabai rawit dari Enrekang, Sulawesi Selatan ke Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta sebesar 3.150 kg. Kemudian ke Lombok Tengah serta Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat masing-masing 1.140 kg dan 1.300 kg.
“(Untuk) angkutan distribusi, kita bisa subsidi dari Bapanas, supaya penyerapan produksi dari tempat produsen yang lebih, bisa menyebar ke seluruh daerah. Bapanas memastikan bahwa daerah yang kurang (pasokan) akan disuplai dari daerah-daerah yang produsen. Anggaran FDP kita masih ada,” kata Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas Hermawan usai meninjau pasar di Jakarta (2/10/2026).
Selanjutnya untuk stabilisasi harga beras sampai akhir tahun, program penyaluran stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dipastikan berjalan secara intensif. Bapanas mengambil langkah cepat dengan telah memberi penugasan tambahan program SPHP beras kepada Bulog sebanyak 74,18 ribu ton dari sisa anggaran yang sudah ada di Bapanas.
Ini untuk mengantisipasi kekosongan stok beras SPHP di pasaran, karena sejak 23 September Bulog telah merealisasikan secara tuntas penugasan SPHP beras yang pertama sebanyak 829 ribu ton. Selanjutnya Bapanas juga sedang memproses sekitar 125 ribu ton lagi untuk tambahan SPHP beras dengan memanfaatkan potensi sisa anggaran yang sudah ada.
Terakhir, untuk program bantuan pangan beras tahap ketiga di periode Oktober, November, dan Desember kepada sebanyak 33,24 juta penerima juga sedang dalam proses. Target salur diperkirakan dapat mulai disalurkan pada Oktober mendatang. Alokasi kebutuhan CBP untuk program direktif Presiden Prabowo Subianto ini dapat mencapai 997 ribu ton.
