Connect with us

Opini

Terkoyaknya Harapan Nasabah Jiwasraya

Published

on

Oleh: Dr. Usmar.SE.,MM

Channel9.id – Jakarta. Senandung duka yang lirih terus mengiringi langkah lunglai sekitar 5,3 juta orang nasabah asuransi jiwasraya menunggu kepastian nasib simpanannya.

Bertahun mereka menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membeli polis asuransi dari sebuah perusahaan asuransi tertua milik Pemerintah yang sudah berusia lebih dari satu setengah abad itu, dengan tujuan untuk menggantungkan harapan dan ketenangan masa depan dan masa tua hidupnya kelak di kemudian hari.

Dengan label perusahaan asuransi milik pemerintah, meski dari kekayaan negara yang dipisahkan adalah mantera terpercaya, untuk menggaet para nasabah Jiwasraya mau berinvestasi di perusahaan tersebut.

Sesungguhnya niat para pendiri republik ini, mendorong lahirnya sebuah badan usaha Asuransi sangatlah mulia. Mereka ingin mendidik masyarakat untuk terlatih merencanakan masa depanya, di tengah dinamika kehidupan yang terkadang penuh dengan ketidakpastian itu.

Namun dengan peristiwa yang menimpa para nasabah Jiwasraya saat ini, membuat luka yang dapat merobek mimpi dan harapan mereka. Justru lahir dari badan usaha pelat merah, yang dibangun dari niat mulia para pendirinya.

Awal Masalah

Pada tanggal 17 Oktober 2019 Menteri Badan Usaha Milik Negara saat itu Rini M. Soemarno melaporkan ke Kejaksaan Agung perihal Laporan Dugaan Fraud di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan No.: SR–789/MBU/10/2019.

Berdasarkan laporan tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT–33/F.2/Fd.2/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, sejak itu mulailah kasus di Asuransi Jiwasraya ini menjadi ramai di publik.

Dari pemeriksaan dapatlah diketahui bahwa telah terjadi penyalahgunaan investasi yang melibatkan 13 perusahaan yang melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Sehingga sampai dengan bulan Agustus 2019 PT. Asuransi Jiwasraya berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp13,7 triliun.

Potensi kerugian tersebut timbul, karena adanya tindakan yang melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik yakni terkait dengan pengelolaan dana yang berhasil dihimpun melalui program asuransi JS Saving Plan.

Apa Itu JS Saving Plan

Pada tahun 2013 dengan bangga Jiwasraya memperkenalkan produk barunya yang bernama “JS Saving Plan”. Yaitu sebuah jenis produk investasi sekaligus asuransi jiwa.

Dalam produk JS Saving Plan ini, Jiwasraya menawarkan proteksi selama lima tahun tetapi memiliki masa investasi satu tahun. Artinya, setiap tahun terdapat klaim jatuh tempo yang harus dibayarkan, kecuali nasabah meminta perpanjangan polis atau roll over.

Namun nantinya, kendati klaim telah dibayarkan masa proteksi personal accident tetap berlangsung hingga tahun kelima.

Tentu ini sebuah tawaran jenis produk yang menyenangkan bagi para investor, mengingat fasilitas yang diberikan bagus, dan nilai return yang lebih tinggi dari pada bunga yang ditawarkan deposito dan obligasi saat itu. Sehingga tidak mengherankan peminatnya sangat banyak.

Adapun Investasi dalam produk JS Saving Plan, dibandrol dengan tarif mulai dari Rp100 juta hingga Rp 5 miliar untuk setiap polis. Nasabah dapat membeli lebih dari satu polis sehingga bisa memiliki nilai polis di atas Rp5 miliar.

Sehingga di tahun 2017 saja, porsi premi produk JS Saving Plan menyentuh 75,3% dari total premi jiwasraya, dan dapat kita predikis jumlah preminya pasti mencapai triliunan rupiah juga yang harus dibayarkan jiwasraya kepada nasabah.

Investasi Sembrono Manajemen Jiwasraya

Adapun investasi sembrono yang dilakukan dengan melanggar prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi oleh PT. Asuransi Jiwasraya adalah banyak melakukan investasi pada aset-aset dengan resiko tinggi (high risk) untuk mengejar keuntungan besar (high return) semata.

Seperti penempatan saham sebanyak 22,4 persen senilai Rp5,7 Triliun dari Aset Finansial, dimana dari jumlah tersebut sebanyak 95 persen dana ditempatkan di saham yang berkinerja buruk, dan hanya 5 persen dana ditempatkan pada saham perusahaan dengan kinerja baik (LQ 45). .

Selain itu penempatan Reksadana sebanyak 59,1 persen senilai Rp14,9 Triliun dari Aset Finansial, dimana 98 persennya dikelola oleh manager investasi dengan kinerja buruk, dan hanya 2 persen nya yang dikelola oleh manager investasi Indonesia dengan kinerja baik.

Buruknya Laporan Keuangan Jiwasraya

Persoalan keuangan di PT.Asuransi Jiwasraya kalau kita membaca laporan dari OJK, sudah terjadi sejak lama, namun terjadi pembiaran masif oleh pemilik otoritas di negeri ini, hal tersebut dapat kita lihat dari kronologis masalah di bawah ini :
– Tahun 2004, perusahaan memiliki cadangan yang lebih kecil dari seharusnya, insolvency mencapai Rp 2,769 triliun.

– Tahun 2006, laporan keuangan menunjukkan nilai ekuitas Jiwasraya negatif Rp 3,29 triliun karena aset yang dimiliki jauh lebih kecil dibanding kewajiban.

– Lalu BPK memberikan opini disclaimer untuk laporan keuangan tahun 2006 dan 2007 karena diduga penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya.

– Tahun 2008, defisit nilai ekuitas perusahaan semakin melebar menjadi Rp 5,7 triliun dan Rp 6,3 triliun pada 2009.

– Tahun 2009, mulailah diambil langkah untuk re-asuransi (penyelamatan jangka pendek). Dan langkah tersebut membawa nilai ekuitas surplus Rp 1,3 triliun per akhir tahun 2011. Bapepam-LK meminta agar perusahaan memiliki alternatif penyelesaian jangka panjang.

– Namun perlu kita ketahui jika per akhir 2011, jika skema re-asuransi masih diterapkan maka Jiwasraya masih surplus Rp 1,6 triliun. Namun jika tidak menerapkan skema tersebut, maka Jiwasraya mengalami defisit Rp 3,2 triliun.

– Tahun 2012 Bapepam-LK memberi izin produk JS Proteksi Plan (produk bancassurances dengan Bank BTN, KEB Hana Bank, BPD Jateng, BPD Jatim dan BPD DIY).

-Tahun 2013, direksi Jiwasraya menyampaikan alternatif penyehatan berupa penilaian kembali aset tanah dan bangunan sesuai dengan standar akuntansi keuangan konvergen IFRS (nilai buku Rp 278,2 miliar), direvaluasi menjadi Rp 6,56 triliun dan mencatatkan laba sebesar Rp 457,2 miliar.

– Tahun 2015 Audit BPK menunjukkan terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang perusahaan di mana laporan aset investasi keuangan overstated (melebihi realita) dan kewajiban understated (di bawah nilai sebenarnya).

– Tahun 2017 OJK memberi sanksi pada perusahaan karena terlambat menyampaikan laporan aktuaris 2017. Laporan keuangan tahun itu masih positif, pendapatan premi JS Saving Plan mencapai Rp 21 triliun, meskipun perusahaan terkena denda sebesar Rp 175 juta.

– Namun April tahun 2018, OJK dan direksi Jiwasraya mendapati adanya penurunan pendapatan premi karena guaranteed return JS Saving Plan juga turun.

Melihat rententan permasalahan yang terjadi di PT.Asuransi Jiwasraya yang dibiarkan oleh pemangku otoritas keuangan di republik ini, tentu tidaklah bijak jika kemudian kesalahan dan dosa kolektif pemangku otoritas keuangan dan Asuransi, dialihkan juga menjadi beban yang harus ditanggung oleh para nasabah Jiwasraya.

Upaya Restrukturisasi

Upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN telah berusaha memperbaiki kinerja perusahaan asuransi Jiwasraya dengan telah melakukan 3 kali perombakan susunan direksi Jiwasraya sejak tahun 2018 guna menyelesaikan ekuitas negatif dan memenuhi kewajiban kepada nasabah Jiwasraya. Namun tindakan itu tidak juga berhasil.

Setelah audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik Kanaka Puradiredja Suhartono terhadap laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tahun buku 2019 dengan opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian, memberikan energi pada manajemen Jiwasraya yang menyatakan siap menjalankan rencana strategis melalui restrukturisasi polis.

Adapun pelaksanaan restrukturisasi memiliki dua landasan hukum, yakni Undang-Undang 40/2014 tentang Perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 71/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Secara teori Restrukturisasi sebuah perusahaan adalah hal yang biasa, karena pada dasarnya pengertian restrukturisasi perusahaan itu adalah upaya yang dilakukan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja suatu perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dapat terus berkembang, atau minimal dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

Nah sampai pada pengertian dan definisi tentu restrukturisasi bukanlah masalah, tetapi dalam konteks persoalan di perusahaan Asuransi ini, justru ini menjadi masalah bagi nasabah setia pemilik Polis Jiwasraya.

Adapun rencana strategis yang akan diimplementasikan ke dalam program restrukturisasi direncanakan akan dimulai Agustus 2020 lalu, apabila mendapat konfirmasi pendanaan dari pemegang saham.

Berdasarkan laporan keuangan perseroan posisi aset perusahaan di akhir 2019 tercatat sebesar Rp 18,13 triliun. Sedangkan posisi kewajiban pada tahun buku 2019 berada di angka Rp 52,74 triliun, dengan nilai ekuitas tercatat minus Rp 34,61 triliun, sehingga angka tersebut jika ditambah sampai dengan bulan Maret 2021 ini, tentu jauh lebih besar lagi.

Dari data Laporan keuangan ini, kita dapat melihat bahwa tingginya liabilitas Jiwasraya karena produk-produk masa lalu yang tidak mencerminkan produk asuransi yang wajar karena memberikan garansi bunga tetap yang tinggi dan tidak realistis.

Dilema Restrukturisasi Bagi Nasabah

Memang melihat kondisi Jiiwasraya saat ini, maka opsi restrukturisasi adalah suatu langkah baik, jika ingin ada kepastian pengembalikan aset nasabah, yang diprediksi berkisar antara 60-70%.

Hal ini kemudian diperkuat oleh penyampaian rencana restrukturisasi oleh Anggota Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya untuk Program Jangka Panjang, Mahelan Prabantarikso, yang juga menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Jiwasraya itu menjelaskan dalam menawarkan restrukturisasi kepada pemegang polis, perseroan melihat akan ada tiga kemungkinan yang terjadi.

Pertama, yakni nasabah yang menyetujui restrukturisasi; kedua, nasabah yang tidak menyetujui restrukturisasi. Dan ketiga, nasabah yang tidak mengambil keputusan apakah setuju atau tidak terhadap tawaran restrukturisasi.

Jika ada nasabah yang tidak setuju atau tidak merespon restrukturisasi, maka polis mereka akan tetap berada di Jiwasraya sebagai piutang bersama aset dan liabilitas yang tidak bersih.

Penyampaian rencana restrukturisasi kepada nasabah pemegang polis Jiwasraya beraroma ultimatum dengan ungkapan “Anda ikut serta dalam kebijakan Restruturisasi dengan kepastian pengembalian atau tinggal dengan tetap memegang polis jiwasraya dengan Ketidakpastian pengembaliannya.

Padahal menurut pemegang polis asuransi Jiwasraya Saving Plan mengaku tak pernah dilibatkan dalam penyusunan skema restrukturisasi, Bahkan, skema restrukturisasi yang ditawarkan tak dijelaskan secara gamblang kepada para pemegang polis. “Nasabah hanya disodori hasil akhir yang tidak ada satupun opsi yang adil bagi kami.

Persoalannya bukan ikut atau tidak ikut kebijakan restrukturisasi. Berdasarkan release yang disampaikan oleh Forum Nasabah Korban Jiwasraya (FNKJ), kebijakan restrukturisasi ini, selain melakukan pemotongan simpanan dana nasabah sampai 40%, juga dalam restrukturisasi ini, Jiwasraya akan menghentikan pengembalian dana nasabah yang sudah jatuh tempo, dan mengembalikannya melalui cara cicilan sampai dengan maksimal 15 tahun tanpa bunga.Tentu hal ini sangat berat bagi 5,3 juta nasabah Jiwasraya.

Setelah direstrukturisasi, nantinya polis-polis dari produk baru tadi akan dipindahkan secara bertahap ke IFG Life.

Harapan Para Nasabah

Persoalan gagal bayar asuransi ini haruslah menjadi fokus utama perusahaan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Dimana penyelesaian yang diharapkan nasabah adalah diberikan jaminan kepastian kepada nasabah yang ada, bahwa investasi mereka aman dan hak-hak mereka akan dikembalikan sebagaimana mestinya.

Tidaklah etis tentunya, ketika kesalahan pengelolaan oleh manajemen PT. Asuransi Jiwasraya, juga dosa kolektif pengawas dan semua lembaga pemerintah yang punya otoritas mengawasi sektor keuangan dan asuransi tidak dilakukan dengan baik, menjadi beban juga para nasabah.

Juga tidaklah berlebihan ketika para nasabah Jiwasraya berharap agar perusahaan tersebut kembali ke khittah nya sesuai dengan misi perusahaan yaitu “Membantu setiap keluarga Indonesia memiliki kepastian perlindungan mewujudkan masa depan yang lebih sejahtera” bukan sebaliknya justru menjadi lembaga yang terpercaya untuk merobek harapan para nasabahnya sendiri. Semoga.

Penulis: Kepala Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Moestopo (Beragama) Jakarta/Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Nasional

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

Meneliti Bubarnya Kemenristek

Published

on

By

Oleh: Dr. Usmar.SE.,MM

Channel9.id – Jakarta. Berdasar Surat Presiden (Surpres) dengan Nomor R-14/Pres/03/2021 kepada DPR RI, tentang pertimbangan pengubahan kementerian, yang kemudian ditindak lanjuti oleh DPR RI dalam rapat paripurna DPR RI pada tgl 9 April 2021 sepakat menyetujui isi surat presiden tersebut.

Dengan demikian secara prinsip terbentuknya kementerian baru yaitu Kementerian Investasi, dan kembali digabungnya Kemenristek kedalam Kemendikbud, maka berakhir sudah keberadaan Kemenristek di era Pemerintahan Presiden Jokowi di periode ke dua ini.

Adapun pembahasan dalam tulisan ini, hanya menyoroti tentang kembali digabungkannya Kemenristek ke dalam Kemendikbud.

Sekedar untuk merefresh ingatan kita, bahwa sebelumnya di awal pemerintahan Presiden Jokowi tahun 2014 sempat dilakukan perubahan dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan memindahan Ditjen Pendidikan Tinggi ke Kementerian Riset dan Teknologi menjadi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

Adapun pertimbangannya, pemisahan antara pendidikan dasar dan tinggi pada saat itu untuk menunjukkan bahwa pemerintah fokus terhadap dunia pendidikan, dan pemisahan yang dilakukan dengan tujuan dan harapan agar mampu meningkatkan pemerataan sumber daya manusia, di seluruh pelosok negeri, tidak hanya di kota besar saja.

Namun selanjutnya ada keputusan penggabungan kembali, yang diawali, dengan dikembalikanya DIKTI ke Kemendikbud pada bulan Desember 2019 melalui Perpres No.82 Tahun 2019 yang merevisi Perpres No.72 Tahun 2019 yang dikeluarkan pada Oktober 2019.

Dan pada pengubahan terbaru yag telah mendapat persetujuan DPR RI pada tanggal 9 April 2021 lalu, adalah mengembalikan persoalan RISTEK ke dalam Kemendikbud.

Dalam dinamika menjalankan pemerintahan, pembentukan, perubahan, dan bahkan pembubaran sebuah kementerian/organisasi adalah suatu keniscayaan.

Namun terhadap pergantian dan pengubahan Kementerian tersebut, tentu akan menjadi diskursus yang multi tafsir, tergantung bagaimana tindakan pemerintah dalam merespon perubahan itu.

Munculnya beragam pertanyaan wajar di masyarakat tentang kelanjutan terhadap penggabungan dikembalikanya Ristek ke dalam Kemendikbud, apakah di akibatkan tak terpenuhinya harapan pemerataan Kualitas SDM di seluruh pelosok negeri seperti alasan dan pertimbangan awal pemisahan di tahun 2014 ?

Ataukah memang ada pertimbangan lain yang merespon peubahan zaman ? Dan pertanyaan selanjutnya bagaimanakah keberadaan BRIN setelah ada penggabungan ini ?

Kewajiban di Perguruan Tinggi

Memang dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa perguruan tinggi itu memiliki tiga peran yang diatur dalam Tri Dharma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, pengabdian kepada masyarakat, serta penelitian dan pengembangan.

Merujuk kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi yang melekat pada perguruan tinggi, tentu secara tupoksi, dikembalikannya Ristek kedalam Kemendikbud, sudah tepat. Tetapi kalau hanya berhenti sekedar mencocokan tupoksi tersebut, tanpa melakukan perubahan yang mendasar dari semangat Ristek itu sendiri, hanyalah sebuah gerakan tari poco-poco saja, yang memang bergerak tapi tak beranjak.

Kita semua mungkin mengetahui, bahwa Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dilakukan oleh seorang Dosen di perguruan tinggi, adalah sebuah kerja yang luar biasa jika dibandingkan dengan lembaga di luar Perguruan Tinggi.

Di lembaga Lain, masing-masing peran tersebut menjadi kewajiban yang tak tunggal melekat pada personelnya.

Ada Lembaga yang memang bergerak di bidang Pendidikan dan Pengajaran, dan itu dilakukan oleh seorang guru/Mentor/Pelatih. Ada Lembaga yang bergerak di bidang jasa Riset dan Penelitian, yang dilakukan oleh para penelitinya. Dan ada Lembaga yang bergerak di bidang Pengabdian pada Masyarakat, yang dilakukan personelnya yang memang mengetahui tupoksi organisasinya adalah pelayanan filantropi.

Seorang Dosen di Perguruan Tinggi dengan ketentuan Tri Dharma yang melekat pada dirinya memang membutuhkan semangat lebih dan kemampuan multi talent.

Karena selain menghadapi kewajiban Tridharma tersebut, juga berhadapan dengan regulasi yang menyibukkan dengan urusan-urusan administrasi, yang dipadu dengan pendekatan ancaman remunerasi yang bakal diterima, dengan prosedur persyaratan berlapis dan rumit saat hendak mengurus kenaikan jabatan fungsional, adalah juga tantangan yang harus mampu diatasi seorang Dosen.

Tindakan Setelah Penggabungan Kementerian

Jika kita melihat dan belajar dari pengalaman masa lalu, penggabungan atau pemisahan kementerian selalu memiliki masalah restrukturisasi dan konsolidasi. Contohnya, saat DIKTI dipindahkan ke Kemenristek yang kemudian menjadi Kemenristekdikti, butuh waktu sekitar setahun untuk melakukan penataan organisasi, pembentukan nomenklatur baru untuk eselonya yang menggambarkan tupoksi, dan target program prioritas kementerian perpaduan ristek dan pendidikan tinggi, begitu juga dari sisi anggaran maupun personelnya.

Nah jika melihat Periode kedua Presiden Jokowi ini, yang akan berakhir tahun 2024, tentu secara efektif waktu kerja kabinet hanya tinggal sekitar 2 tahun lagi. Karena itu menuntaskan akibat dari pengubahan ini, kerja cepat dan tepat adalah suatu keharusan, agar tidak terjebak pada tindakan perubahan yang tidak berubah.

Persoalan Ristek

Menurut Menteri Riset dan Teknologi (Menristek)/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bambang P.S Brodjonegoro, ada 5 isu strategis pengembangn Iptek dan inovasi yang kita hadapi saat ini, yaitu: 1.Pemanfaatan Iptek sebagai penghela pertumbuhan ekonomi yang bekelanjutan, dimana pemerintah telah membuat target pertumbuhan ekonomi pada range 5,4 hingga 6 persen per tahun.

2. Peningkatan efektivitas pemanfaatan dana Iptek dan inovasi. Saat ini pendanaan bank pemerintah di Indonesia masih di kisaran 0,25 persen dari PDB. Lalu 84 persen di antaranya berasal dari anggaran pemerintah, dan hanya 8 persen yang berasal dari industri. Dan juga anggaran pemerintah ini tersebar pada berbagai unit Litbang, kementerian dan lembaga. Sehingga memungkinkan terjadinya duplikasi dan in-efesiensi.

3. Rendahnya kapasitas adopsi Iptek dan cipta inovasi di Indonesia. Dimana pada tahun 2019 Indonesia saat masih berada di peringkat ke 85 dari 129 negara dengan score Global Innovation Index 29,72 dari skala 0 sampai 100. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya belanja litbang terhadap PDB, rendahnya jumlah paten, serta rendahnya publikasi sains dan teknik di tingkat global. Selain itu, infrasturuktur Litbang masih terbatas, jumah SDM di bidang Iptek hanya sekitar 14,08 persen, di antaranya yang berkualifikasi doktor atau S3.

4. Persoalan ekosistem inovasi yang belum sepenuhnya tercipta. Kondisi demikian membuat proses hilirisasi dan komersialisasi hasil Litbang masih terhambat. Ditambah kolaborasi triple helix antara pemerintah, dunia penelitian dan dunia usaha, belum didukung atas lembaga Litbang dan perguruan tinggi yang memadai sebagai sumber inovasi teknologi.

5. Dalam konteks transformasi ekonomi, Kemenristek/BRIN akan fokus Litbang dan hilirisasi yang menghasilkan teknologi tepat guna, subtitusi impor, sekaligus peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), peningkatan nilai tambah, dan penguasaan teknologi baru. Untuk itu Kemenristek/BRIN akan mendorong implementasi program riset nasional dan memastikan setiap aktor riset dan inovasi memahami apa yang harus menjadi fokus dan apa yang harus dikerjakan.

Apakah dengan digabungkannya Ristek ke dalam Kemendikbud, kelima isu sentral yang strategis ini akan dijalankan dan dituntaskan oleh Kemendikbud ? ataukah akan mencari kesibukan baru lagi dan membiarkan kelima isu strategis ini berhenti sebagai wacana dan diskursus semata ?

Disisi lain kita juga mengetahui bahwa Kemenristek/BRIN untuk tahun anggaran 2021, memberikan Dana Penelitian untuk 12 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) sebesar Rp400 Miliar. Yaitu;
– Universitas Indonesia Rp 45,9 miliar,
– Universitas Gadjah Mada Rp 40,7 miliar,
– Institut Teknologi Bandung Rp 40,4 miliar,
– Universitas Airlangga Rp 39,2 miliar,
– Universitas Diponegoro Rp 38,9 miliar,
– Institut Pertanian Bogor Rp 33,4 miliar,
– Universitas Padjadjaran Rp 32,5 miliar,
– Universitas Sumatera Utara Rp 30,6 miliar,
– Universitas Hasanuddin Rp 30,0 miliar,
– Institut Teknologi Sepuluh Nopember Rp 28,8 miliar,
– Universitas Pendidikan Indonesia Rp 24,3 miliar, dan
– Universitas Sebelas Maret sebesar Rp 15,3 miliar.

Bagaimana Nasib BRIN ?

Masih segar dalam ingatan kita tentunya, dalam Rakornas Kemenristek/BRIN 2020, Presiden Jokowi mengatakan bahwa: BRIN sebagai Konsolidator kegiatan riset dan inovasi perlu fokus dalam pengembangan prioritas riset yang strategis, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjawab permasalahan bangsa serta memanfaatkan peluang global bagi kemajuan negara indonesia.

Selanjutnya Presiden mengatakan bahwa: “BRIN perlu mendeteksi dan mengidentifikasi topik-topik riset yang strategis dan inovatif, sesuai dengan kebutuhan bangsa. Birokrat-birokrat harus turun mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dari hulu sampai hilir dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang ada lewat riset dan inovasi. BRIN harus menjadi badan intelijen inovasi bangsa.”

Merujuk dari apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di atas, kita jadi tahu betapa penting dan strategisnya keberadaan BRIN untuk kemajuan bangsa.

Namun dengan di likuidasinya Kemenristek masuk ke dalam Kemendikbud, bagaimanakah keberadaan BRIN selanjutnya ? karena belum ada penjelasan detail dari pemerintah tentang BRIN tersebut kedepan.

Inilah beberapa hal-hal dan persoalan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama masyarakat agar jangan sampai terjadi peristiwa pengubahan dan penggabungan sekedar dibaca ada semangat untuk melakukan perubahan di bidang Ristek, tetapi sejatinya hanya berlindung di balik proses hingga jelang ujung berakhirnya era Pemerintahan ini.

 

Penulis adalah Ketua LPM Universitas Moestopo (Beragama) Jakarta/Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Nasional

Continue Reading

Opini

Menyambut Tamu Agung

Published

on

By

Oleh: Dr. H. Uswadin, M.Pd.

Channel9.id – Jakarta. Kehadiran tamu agung yang ditunggu umat muslim sedunia sebentar lagi akan datang di rumah-rumah dan lingkungan kita serta akan membersamai sebulan lamanya. Kita tentunya sudah mempersiapkan hadirnya tamu agung dengan memantas-mantaskan pribadi dan hati serta lingkungan tempat tinggal dan tempat ibadah kita.

Sebagaimana akan datangnya orang terpenting di dunia maka segala sesuatu akan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk menyambut kehadirannya. Apalagi tamu yang akan datang ini banyak memberikan hadiah dan kebaikan-kebaikan bagi yang menyambutnya.

Pribadi muslim yang baik pasti sangat menanti datangnya tamu agung tersebut, tamu yang sangat istimewa, yang dapat merubah amal biasa semua menjadi pahala, dan yang pahala akan dilipatganda, bahkan dalam satu malamnya bisa seribu bulan lebih kebaikannya.

Ramadhan, tamu agung yang didamba umat, ditunggu datangnya dan disemarakkan kehadirannya dengan kesibukan umat untuk lebih mendekat kepada Rabb-nya. Magnet Ramdhan yang sangat luar biasa sehingga menarik hamba-hamba untuk mudah dan ringan kaki melangkah menuju rumah ibadah, yang pada saat di luar Ramadhan sangat berat dan susah untuk melangkah. Kebaikan-kebaikan umat pun tersebar dan bergerak serentak seolah ditiup dan didorong oleh angin kebaikan untuk berbagi dan peduli kepada sesama.

Inilah Ramadhan, tamu agung yang membawa keistimewaan dan kebaikan bagi orang-orang yang mau dan mampu berinteraksi secara baik dengannya. Menyambutnya pun sudah merupakan pahala yang besar apalagi dengan menghidupkan syiar-syiar Ramadhan 1442 H. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An Nasa’i dinyatakan bahwa: Barang siapa yang bergembira akan hadirnya bulan Ramadhan, maka jasadnya tidak akan tersentuh sedikit pun oleh api neraka.” (HR An Nasa’i)

Bergembira menyambut Ramadhan sudah mendapat ganjaran yang besar, yaitu akan dijauhkan dari api neraka. Apalagi setelah menyambut kita membersamai selama satu bulan akan mendapat kebaikan yang lebih banyak. Salah satu amalan ibadah yang datang bersamaan dengan Ramadhan adalah puasa wajib sebagai salah satu pilar dari rukun Islam yang lima. Dalam surat Al Baqarah ayat 183, berfirman yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (QS: 2 : 183)

Goal atau tujuan dari puasa adalah mencapai derajat taqwa sebuah derajat tertinggi yang Allah akan berikan kepada hamba-hambaNya. Allah berfirman bahwa “Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu” (QS 49: 13). Sehingga idealnya setelah melalui pendidikan/kuliah di kampus Ramadhan, maka umat Islam pada Idul Fitri akan diwisuda sebagai hamba yang bertakwa. Menjadi pribadi yang lebih dan berkualitas daripada sebelumnya.

Ramadhan selain bulan penuh kebaikan, Ramadhan adalah bulan yang sangat penuh dengan ujian. Ujian kesabaran, ujian keimanan, ujian kelaparan, ujian kehausan, dan berbagai ragam ujian lainnya.

Pada masa pandemi Covid-19 ini Ramadhan akan lebih bermakna karena kita semua sedang mengalami ujian sesungguhnya. Kita harus memakai masker, sebagai isyarat agar kita tidak berkata-kata yang kotor atau menyakiti hati orang lain. Menjaga jarak, agar kita memaknai tidak mudah bergunjing dengan sesama di bulan Ramadhan serta sering mencuci tangan, yang mengandung makna agar tangan kita selalu terjaga dari perbuatan-perbuatan kotor dan tercela.

Pandemi mengajari agar kita benar-benar melaksanakan ibadah dengan baik dan memberikan dampak yang baik bagi yang menjalankannya. Karena banyak orang yang berpuasa, namun dampaknya hanya merasakan lapar dan haus semata. Tidak ada dampak sosial yang signifikan untuk kebaikan masyarakat atau lingkungannya yang muncul karena kesalehan diri setelah berpuasa. Rasulullah SAW dalam suatu hadits bersabda, “Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga.” (HR. Thabrani).

Berpuasa Ramadhan di masa Pandemi akan lebih melatih kita untuk benar-benar memanfaatkan waktu dengan baik dan bermanfaat. Kita tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat selama menjalankan ibadah di bulan Ramadhan, selain dapat meningkatkan imunitas tubuh juga bermanfaat untuk meningkatkan kualitas puasa ramadhan kita. Surat Al Muminun ayat 3 mengingatkan kita agar kita meninggalkan hal-hal yang tidak baik “dan orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna” (QS 23: 3).

Mari kita sambut bulan Ramadhan sebagai tamu agung kita semua dengan mengisi dan menghidupi serta membersamai dengan amal-amalan terbaik kita dalam rangka memperkuat hablun minnas dan hablun minallah sehingga kita dapat bersama-sama menghadapi Ujian Pandemi Covid-19 ini dengan baik dan tentunya dengan disertai doa-doa berupa ikhtiar batiniah disamping ikhtiar lahiriah agar dunia dapat kembali normal. Pemerintahpun telah memberikan kesempatan kepada umat Islam Indonesia untuk menyemarakkan dan mensyiarkan Ramadhan,  tentunya dengan menggunakan syarat-syarat dan protokol kesehatan yang ada.

Semoga tamu agung yang akan datang dan akan kita sambut bersama membawa keberkahan dan keselamatan serta kebaikan untuk umat manusia di dunia.

Wallahualam bi shawab

Penulis adalah Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan PW ISNU DKI Jakarta

Continue Reading

Opini

Selamat Datang Kementerian Baru

Published

on

By

Oleh: Dr. Usmar.SE.,MM

Channel9.id – Jakarta. Dalam Rapat Paripurna DPR RI pada hari Jumat tangal 9 April 2021, telah disetujui terbentuknya Kementerian baru yaitu Kementerian Investasi dan penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Keputusan penting ini, sebagai respon diterimanya Surat Presiden (Surpres) dengan Nomor R-14/Pres/03/2021 kepada parlemen, dimana isi surat itu adalah pertimbangan pengubahan kementerian.

Dan hal ini sudah benar, jika kita melihat Undang-Undang No.39 Tahun 2008, dalam Pasal 19 ayat 1, yang berbunyi Pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan Kementerian dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Untuk pembahasan tulisan kali ini, penulis hanya membahas tentang dibentuknya Kementerian Baru yaitu Kementerian Investasi.

Sebetulnya wacana pembentukan Kementerian Investasi, sudah digulirkan Presiden Jokowi pada tanggal 14 Agustus 2019 lalu saat menang Pilpres 2019. Dimana beliau mengatakan bahwa tengah menyusun nomenkelatur dan menteri baru, yaitu bakal membentuk Kementerian Investasi untuk menggenjot investasi dan nantinya BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) akan menjadi salah satu portofolio dalam kementerian itu,”.

Memang dalam rapat paripurna tanggal 9 April 2021 kemarin, secara prinsip DPR RI sudah menyetujui tentang rencana kementerian baru tersebut, tapi masih ada tahapan berikutnya yang akan dilakukan dalam melengkapi dan menyiapkan regulasi keberadaan Kementerian baru tersebut yang rencananya DPR RI akan kembali bersidang pada tanggal 5 Mei 2021, setelah masa reses selama 1 bulan yang sedang di jalani saat ini.

Karena itu dalam rentang waktu saat reses ini, perlu kiranya publik memberikan masukan dan saran, tentang keberadaan kementerian baru tersebut, mengingat rencana pembentukan kementerian baru ini, meski sudah diwacanakan sejak tahun 2019, tapi tidak didahului dengan masukan dan uji publik.

Idealnya pembentukan lembaga ataupun kementerian baru, adalah sebuah upaya untuk mendorong dan meningkatkan kinerja pemerintah, dalam konteks kewenangan dari lembaga ataupun kementerian baru tesebut. Jika tidak terjadi perbaikan dan peningkatan yang signifikan, maka sesungguhnya adalah suatu ke sia-sian.

Keberadaan Kementerian Investasi

Dari nama kementerian ini, maka kita dapat membayangkan bahwa dibentuknya kemeneterian investasi ini, adalah bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan jumlah investasi baik dalam skala kuantitas maupun kualitas.

Dalam kondisi pandemi Covid-19 yang sedang terjadi saat ini, diseluruh dunia terjadi kontraksi ekonomi, dan bahkan dalam konteks indonesia telah terjadi hattrick kontraksi ekonomi dalam 3 triwulan terakhir 2020 lalu, bahkan kemungkinan masih berlanjut dalam triwulan 1 tahun 2021 ini, yang berarti secara teoritis Indonesia telah masuk dalam Resesi Ekonomi dengan tekanan ekonomi yang sangat berat.

Dapat dipahami dan dimengerti, jika harapan besar tentunya digantungkan pada eksistensi dan kinerja Kementerian Investasi ini.

Untuk itu, pertanyaan yang harus digulirkan dalam diskursus publik adalah apa dan bagaimana upaya dan strategi yang akan dilakukan oleh Kementerian Investasi ini ? Dan seperti apa nantinya Status Kementerian Investasi ini, apakah sebatas Kementerian Negara ataukah ditingkatkan menjadi Kementerian Teknis ? serta nanti keberadaannya, apakah dibawah Koordinasi Menko Ekuin atau Menko Maritim dan Investasi ?

BKPM Hilang Kementerian Investasi Datang

Sesuai dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi pada 14 Agustus 2019 lalu, bahwa “BKPM akan menjadi salah satu portofolio dalam kementerian itu,”.

Artinya secara fungsi dan kewenangan Kementerian Investasi adalah sama dengan tupoksi dari BKPM. Hanya saja ketika kelembagaanya masih sebatas Badan, maka akan ada kesulitan dan hambatan koordinasi dan eksekusi implementasi investasi ditengah meningkatnya arogansi kelembagaan sektoral, baik di tingkat kementerian maupun dengan Pemda dalam konsepsi otonomi daerah.

Inilah tugas pertama yang harus mampu diatasi Kementerian Investasi, yang selama ini kesulitan dilakukan oleh BKPM. Karena itu, menurut saya Kementerian Investasi ini jangan dibentuk dalam pengertian Kementerian Negara, tapi sebaiknya menjadi Kementerian Teknis.

Sebab dengan meningkatnya status Kementerian Teknis, berarti terjadi peningkatan kewenangan, dan ini lebih memudahkan mengatasi tugas pertama, yaitu minimalisr arogansi koordinasi sektoral.

Dengan demikian kita dapat berkata BKPM hilang Kementerian Investasi Datang, bukan BKPM tenggelam, Kementerian Investasipun diam, yang dalam bahasa pesimis dalam pembentukan organisasi sering disebut “Tukiyem”, habis dibentuk lalu diem.

Peringkat Investasi Indonesia

Berdasar Indeks yang dibuat oleh Bank Dunia, yang tercantum dalam Kemudahan Berbisnis atau Ease of Doing Business, Indonesia masih berada di urutan 73 di dunia dan peringkat 6 di ASEAN. Namun, jumlah investasi asing atau Foreign Direct Investment (FDI) ke Indonesia, yang secara tidak langsung dipengaruhi Indeks Kemudahan Berbisnis, adalah yang terbesar nomor dua di ASEAN.

Ada 10 (sepuluh) indikator untuk mengukur kemudahan berbisnis atau yang juga dikenal dengan istilah Ease of Doing Business itu, yaitu sbb:
1. Pengurusan berbagai perizinan yang perlu dilakukan untuk memulai usaha.

2. Izin mendirikan bangunan untuk kegiatan usaha.

3. Pendaftaran tanah sebagai kepastian dan perlindungan hukum pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain.

4. Pembayaran dan jumlah pajak kepada perusahaan sesuai aturan perpajakan yang berlaku.

5. Hak legal peminjam dan pemberi pinjaman terkait dengan transaksi yang dijamin dan kedalaman informasi kredit.

6. Biaya dan waktu dalam penyelesaian perselisihan perdagangan dan kualitas proses hukum.

7. Perihal prosedur, waktu dan biaya dalam memperoleh koneksi jaringan listrik, pengadaan listrik yang baik, dan biaya konsumsi listrik.

8. Kemudahan dalam mengekspor barang dari perusahaan yang memiliki keunggulan komparatif dan impor suku cadang.

9. Kemudahan dalam tingkat pemulihan dalam hal kebangkrutan komersial dan kekuatan kerangka hukum kepailitan.

10. Perlindungan bagi pemegang saham minoritas di suatu negara.
Peringkat yang tinggi menunjukkan peraturan untuk berbisnis yang lebih baik (biasanya yang lebih sederhana), dan kuatnya perlindungan atas hak milik.

Ddlalam konteks Indonesia, sebagai tindak lanjut dari lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang diharapkan dapat mendorong kemudahan berusaha dan berinvestasi, sebagai upaya mempercepat pemulihan ekonomi, maka Kementerian Investasi ini dibentuk sudah sangat tepat.

Mungkinkah Terjadi Peningkatan Investasi ?

Berdasar rilis dari BKPM capaian investasi Indonesia di tahun 2020, realisasi investasi Q4-2020 tumbuh 3% (yoy) menjadi Rp 214 Triliun dengan PMA tumbuh 5,5% menjadi Rp 111,1 Triliun sehingga total pencapaian investasi 2020 mencapai 101,1% dari target pemerintah.

Sedangkan untuk tahun 2021 ini, World Bank memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal tumbuh positif 4,4 persen untuk PDB riil dan 5,5 persen untuk government budget balance. Angka ini lebih rendah dibandingkan perkiraan sebelumnya yakni 4,7 persen.

Ini sejalan dengan perbaikan ekonomi global yang diperkirakan terus berlanjut dengan tumbuh pada tahun 2021, setelah terkontraksi 3,8 persen pada tahun 2020.

Prediksi pertumbuhan ini dipicu peningkatan mobilitas yang terjadi di berbagai negara dan dampak stimulus kebijakan yang berlanjut yang ada di USA dan China yang dapat dilihat dari Perkembangan kenaikan Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur dan jasa berlanjut di AS dan Tiongkok.

Adapun target investasi yang masuk ke Indonesia tahun 2020 adalah sebesar Rp817,2, sedangkan realisasinya tahun 2020 sebesar Rp 826,3 triliun atau naik 10,1 persen dari target yang dicanangkan.

Sedangkan target investasi yang masuk ke Indonesia di 2021 ini sebesar Rp 900 triliun atau naik sekitar 8,96 persen dari realisasi tahun 2020 lau, tentu ini tidaklah mudah.

Sebagai orang yang lebih suka melihat dan berbicara dari perspektif positif dialektika saya hanya ingin mengatakan, “Memang tidak ada yang mudah dalam hidup, tapi tidak ada yang tidak mungkin”.

Yang penting kita berharap Pemerintah mau membuka data apa adanya. Dan harus dihindar menggunakan strategi dalam ilmu statistik, yang disebut teknik “cherry picking”, yaitu teknik hanya memilih data yang pas agar hasilnya bagus sesuai keinginan, sementara data yang tidak pas tidak dipilih.

Karena kalau itu yang dilakukan, maka adagium dari negatif dialektika tentang statistik yang mengatakan bahwa, “Di atas bohong ada dusta, di atas dusta ada Statistik”, tak dapat kita hindari.

 

Penulis adalah Ketua LPM Universitas Moestopo (Beragama) Jakarta/Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Nasional

Continue Reading

HOT TOPIC