Connect with us

Opini

Tersanderanya Proyek Strategis MBTK 

Published

on

Oleh: Dr. Usmar. SE.,MM

Channel9.id – Jakarta. KETIKA tanggal 24 Agustus 2021 Presiden Jokowi dengan ceria meresmikan Jalan Tol pertama di pulau Borneo, yaitu Tol Balikpapan-Samarinda sambil melantunkan kalimat yang sangat optimistik. Keceriaan Presiden itu telah membangkitkan harapan dan semangat  masyarakat di Kalimantan Timur.

Masyarakat juga turut bergembira, saat Presiden mengatakan “keberadaan jalan tol tersebut menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, meningkatkan jaringan logistik dan memperbaiki daya saing terutama komoditas-komoditas yang diproduksi di Provinsi Kalimantan Timur”. Sungguh sebuah keinginan yang sangat mulia dari seorang Presiden yang berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Kegembiraan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar Balikpapan-Samarinda, ternyata tak sama dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat sekitar Kabupaten Kutai Timur, khususnya masyarakat Maloy di kecamatan Sangkulirang.

Hadirnya Harapan Baru

Menjelang memasuki tahapan ke-4 atau terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 di era Presiden Jokowi ini, telah mendorong berbagai upaya pembangunan ekonomi yang lebih merata untuk wilayah Indonesia Timur, tak terkecuali di Benua Etam (Kalimantan Timur).

Sebagai implementasi dari niat suci pemerintah ini, maka digagas akan dibangun 7 buah proyek strategis nasional di Kalimantan Timur, dan satu diataranya adalah Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) yang berada di kecamatan Sangkulirang kabupaten Kutai Timur.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Sebagai wujud keseriusan dari komitmen untuk mengembangkan kegiatan perekonomian pada wilayah Maloy Batuta Trans Kalimantan di Kutai Timur yang bersifat strategis, maka ditetapkanlah PP Nomor 85 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK).

Pemilihan pembangunan KEK MBTK ini, berdasarkan keunggulan geostrategis wilayah Kutai Timur. Kelak KEK MBTK akan menjadi pusat pengolahan kelapa sawit dan produk turunannya, serta pusat bagi industri energi lainnya, seperti industri mineral, gas dan batu bara.

Untuk itu diharapkan pembangunan KEK MBTK, akan mampu menarik investasi sebesar Rp.34,3 Triliun dan diproyeksikan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 55.700 tenaga kerja hingga tahun 2025, dan dapat meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp.4,6 Triliun. Yang pasti dampak multiplier efeknya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

Sehingga dengan Doa dan harapan, masyarakat mendukung sepenuhnya pembangunan proyek strategis tersebut.

Upaya Realisasi Sebuah Harapan

Persoalan dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah sudah relatif baik. Ini dapat kita lihat dari indikasi penyelesaian berbagai kendala, seperti kendala lahan dari luasan 509,34 hektar, sekitar 400 hektar sudah clear n clean.

Begitu juga dengan kebutuhan air, dimana PUPR Kaltim membangun infrastruktur untuk air baku dipompa menuju IPA di KEK Maloy melalui pipa transmisi air baku diameter 500 mm sejauh 28 KM. Air baku diolah terlebih dahulu di IPA selanjutnya sebagian ditransfer menuju reservoir booster dan dialirkan dengan kapasitas 200 liter perdetik.

Juga tak mau ketinggalan sebagai kelengkapan standar yang wajib terpenuhi seperti Listrik dan kebutuhan internet juga telah disiapkan.

Sehingga tak heran masyarakat ikut bergembira, ketika Presiden Jokowi pada tanggal 1 April 2019 meresmikan tiga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di kawasan timur Indonesia, yaitu KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) di Sangkulirang, Kutai Timur (Kaltim), KEK Bitung (Sulawesi Utara) dan KEK Morotai (Maluku Utara). di Bandara Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara.

Dan tak lupa Presiden menyampaikan keinginan dan harapannya berbalut optimisme dengan mengatakan “Kita sudah mulai, lapangan kerja sudah terbuka dari sini. Investor juga sudah banyak ngantri. Pemerintah juga harus bantu membangun infrastruktur,”.

Dengan mengusung mimpi indah itu, seluruh masyarakat Kutai Timur berani mengatakan bahwa kedepannya kawasan ekonomi khusus ini akan menjadi “Motor Penggerak Ekonomi Andalan” bagi benua Etam.

Dan itu semakin mendapat penguatan, manakala Presiden membentuk Kementerian Investasi untuk menggenjot investasi dengan menaikkan status BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) menjadi salah satu kementerian dengan melantik Bahlil Lahadalia menjadi Menteri Investasi RI, pada Rabu 28 April 2021.

Naiknya status lembaga ini diharapkan dapat mengatasi kesulitan dan hambatan koordinasi dan eksekusi  implementasi investasi di tengah meningkatnya arogansi kelembagaan sektoral, baik di tingkat kementerian maupun dengan PEMDA dalam konsepsi otonomi daerah.

Kabar gembiranya, ternyata para pejabat di Kementerian Investasi/BKPM yang baru ini, mampu menterjemahkan dengan baik harapan Presiden itu.

BKPM mampu memaknai harapan masyarakat dan harapan Presiden di sektor investasi dengan membangun komunikasi yang baik dan bersinergi dengan berbagai pihak yang berkepentingan dan berhubungan dalam upaya meningkatkan investasi di Indonesia.

Berbagai geliat aktivitas yang dilakukan BKPM dengan mendorong dan mempercepat penyelesaian berbagai proyek strategis nasional yang dapat diandalkan untuk ditawarkan kepada para investor adalah wujud kesadaran komitmen kebangsaan yang patut diberi apresiasi tinggi.

Mencari Solusi Dengan Tak Bersinergi

Di penghujung tahun 2020, Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mencatat realisasi investasi di kawasan ekonomi khusus mencapai Rp23,1 triliun dan secara keseluruhan, dari pengembangan 15 KEK telah menghasilkan komitmen investasi sebesar Rp70,4 triliun.

Namun yang disampaikan oleh Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) itu, TIDAK termasuk tentang keberhasilan pembangunan KEK MBTK sebagaimana estimasi target awal yang akan dicapai dengan terbangunnya KEK tersebut.

Bahkan KEK MBTK ini mendapat teguran dan peringatan keras dari Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), bahwa jika dalam kurun waktu 6 bulan – 1 tahun tidak mampu menghadirkan investor, maka status KEK untuk MBTK akan dicabut.

Sejatinya ketika pemilihan pembangunan KEK MBTK ini, berdasarkan keunggulan geostrategis wilayah Kutai Timur dengan berbagai kemudahan dan insentip yang dapat diberikan kepada para investor dalam wilayah industri yang berstatus KEK, tentu sangatlah seksi dan menarik bagi para investor.

Dan ini dapat terlihat dan terungkap di lapangan, manakala banyak perusahaan yang berminat untuk membangun pabrik dan infrastruktur lainnya di kawasan MBTK dengan harga yang telah direvisi oleh Bupati Kutai Timur yang sangat kompetitif.

Namun ketika selang dua tahun berlalu sejak Proyek Strategis KEK MBTK ini disresmikan oleh Presiden, secara riil belum mampu menghadirkan investasi di wilayah tersebut dan membangun lapangan kerja sebagaimna target awal, banyak masyarakat bertanya, “Apakah gerangan persoalannya” ?.

Permasalahan yang dialami oleh KEK MBTK, sebetulnya tidaklah terlalu rumit, yang dibutuhkan hanyalah kemauan dan kesadaran serta komitmen dari konsorsium yang berwenang di proyek tersebut, untuk secara bersama melakukan yang terbaik sebagai bagian dari tanggung jawab warga bangsa Indonesia, dengan segera memutuskan untuk memberikan kewenangan legal standing kepada lembaga pengelola untuk melakukan kontrak dan kerjasama kepada para investor.

Hanya saja, sampai saat ini komitmen dan kesadaran berbangsa itu dari para pemangku kuasa konsorsium pengelola KEK MBTK itu belum hadir dalam nurani dan pikiran para petinggi itu. Karena sampai saat ini yang dilakukan adalah mencari Solusi dengan kepentingan diri tanpa sinergi.

Karena persoalan ini adalah seperti pepatah mengatakan adalah “menegakkan benang basah”, artinya memang keputusannya harus dilakukan dari atas. maka TINDAKAN bijak dan tegas dari Presiden, Kemenkomarves, dan Ketua Dewan Nasional KEK, untuk menuntaskan permasalahn yang tak rumit ini dapat segera dilakukan.

Selain untuk menyelamatkan uang negara yang sudah terlanjur di investasikan kurang lebih sekitar Rp.1,6 Triliun, juga untuk menegaskan bahwa berbagai ungkapan niat dan keinginan dari para petinggi negara baik di daerah hingga petinggi pusat untuk mensejahterkan rakyatnya adalah nyata, bukan utopia.

Harapan Yang Terluka

Jika para elit petinggi negara ini, tidak segera melakukan political will terhadap persoalan eksistensi KEK MBTK ini, di tengah harapan yang terluka dan tersandera yang dirasakan oleh masyarakat Kutai Timur, memasuki tahun politik jelang 2024, akan timbul berbagai persepsi dan asumsi yang tak mengenakkan.

Karena itu, mumpung masih ada waktu, diharapkan Para elit Petinggi Negeri ini, dapat memberikan dan melakukan keputusan terbaik yang akan tercatat dalam sejarah investasi di republik Indonesia Tercinta ini.

Penulis: Ketua LPM Universitas Moestopo (Beragama) Jakarta & Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

Kasus Lily Pintauli, Komitmen Dewas KPK Diragukan

Published

on

By

Oleh: Azmi Syahputra*

Channel9.id-Jakarta. Surat balasan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 16 September 2021, diketahui bahwa Dewas telah berhasil menemukan cukup bukti termasuk delik pidana yang dilakukan oleh salah satu komisioner KPK, Lili Pintauli. Namun, anehnya Dewas berdalih dalam surat jawabannya untuk tidak mau melaporkan ke penegak hukum lantaran bukan menjadi kewenangannya.

Untuk itu, komitmen Dewas diragukan karena seolah melakukan pembiaran karena tidak membuat kasus ini tuntas dan terang serta kurang mampu menjaga kinerja komisioner KPK.

Demi menjaga nama baik kualitas dan integritas KPK, semestinya Dewas lah yang langsung otomatis melaporkan pidananya. Jika Dewas telah menemukan peristiwa pidana dalam pemeriksaan kepada kepolisian, Dewas melempar tak perlu melempar kepada pihak lain atau melakukan tindakan yang terkesan menghindar.

Dewas berkewajiban menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau bertentangan maupun pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang KPK.

Semestinya Dewas dengan tugasnya dan filosofi kedudukan Dewas dalam UU KPK berani dan bersikap tegas. Apabila dalam pemeriksaan Dewas ditemukan pelanggaran dalam UU KPK apalagi ada unsur pidana, maka Dewas melaporkan temuan tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga fungsi Dewas benar optimal, sebagaimana maksud dari tujuan perubahan UU KPK .

Penerapan putusan Dewas sangat menunjang pelaksanaan kinerja KPK dan menunjukkan pemeriksaan Dewas bukan sekedar pemeriksaan yang sifatnya aksesoris belaka, karena tidak besar manfaatnya.

Ilustrasinya, terjadi pembunuhan dalam sebuah keluarga, pelakunya sudah terlihat dan bahkan sudah ditanyai oleh anggota keluarga dan memang benar pelaku membunuh, selanjutnya otomatis mau di follow up dilaporkan.
Pertanyaannya, kenapa menyuruh keluarga lain atau orang lain yang melapor, padahal faktanya adalah saksi merupakan keluarga yang melihat dan telah mendengarkan keterangan pelaku tadi. Semestinya anggota keluarga yang menanyai pelaku tadilah yang lebih tepat melapor ke penegak hukum.

Jadi sikap Dewas ini aneh. Dewas melalui pemeriksaannya sudah menyatakan ada perbuatan pidana namun tidak mau melaporkan. Ini kan namanya Dewas menyimpangi tugasnya, merintangi untuk meluruskan kinerja pimpinan KPK yang melakukan tindakan terlarang, dan telah dinyatakan pula bersalah memenuhi unsur pidana.

Jika begini kedudukan dewan Pengawas patut diragukan, malah sikap Dewas dalam surat balasan Dewas seolah terkesan membiarkan dan membela pelaku komisioner KPK yang sudah melakukan tindak pidana.

Jadi melaporkan pidana ini adalah bagian yang otomatis dari tugas Dewas yaitu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, dan ini bagian rangkaian tugas dari evaluasi kinerja pimpinan KPK, bila ada ditemukan pidananya maka otomatis Dewas melaporkan.

Alasan tidak ada dalam kewenangan atau dalam UU KPK ini adalah hal yang dicari cari. Apalagi Ketua Dewas sering kali mengeluarkan pernyataan di hadapan publik soal ketiadaan dalam UU tidak jadi alasan bagi Dewas. Selalu ada kesepakatan dengan pimpinan KPK lantaran memiliki pemikiran yang sama untuk kinerja KPK yang lebih baik.

Begitupun semestinya Ketua Dewas dengan melaporkan salah satu komisioner KPK yang perbuatannya telah memenuhi unsur pidana guna memperbaiki organ komisioner KPK agar lebih berintegritas dan berkualitas.

BIla Dewas bekerja setengah setengah begini, jangan salahkan kalau ada pikiran liar dari masyarakat, yang beranggapan Dewas seolah-olah ada maksud tersembunyi untuk tidak menindaklanjuti dalam hal ini tidak melaporkan secara pidana. Atau bahkan di duga ini akal-akalan untuk menghindar dari Dewas atau kelompok yang super power untuk melindungi kelompok tertentu dalam jajaran pimpinan komisoner KPK.

*Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia(Alpha).

Continue Reading

Opini

Merek kolektif : Jawaban Di Masa Disrupsi

Published

on

By

Oleh :

Dr. Dewi Tenty Septi Artiany SH, MH, MKn

Notaris, Pemerhati Koperasi dan UMKM

 

Era disrupsi adalah era terjadinya perubahan besar-besaran yang disebabkan oleh adanya inovasi yang mengubah sistem dan tatanan bisnis ke taraf yang lebih baru.

Salah satu inovasi yang paling cepat terjadi di masa pandemi ini adalah digitalisasi.  Percepatan digitalisasi di saat pandemi ini berupa pemanfaatan teknologi digital yang diciptakan karena dirasa memberikan banyak manfaat bagi banyak orang, khususnya pada pelaku usaha.

Menurut pendapat ahli, Indonesia pada dasarnya membutuhkan waktu sekitar 10 tahun lagi untuk bertransformasi ke digital. Namun, pandemi COVID-19 justru memaksa transformasi itu menjadi lebih cepat dan di satu sisi adanya perubahan ini menciptakan suatu iklim yang positif, khususnya untuk perdagangan secara online.

Mengingat pentingnya peran digitalisasi, Karena itu pemerintah terus mengembangkan wilayah melalui dukungan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Selain itu, digitalisasi dibutuhkan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) sehingga berkualitas dan berdaya saing,

Berdasarkan data BPS, jumlah pelaku UMKM di Indonesia sebanyak 64,2  dan menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM), daya serap tenaga kerja UMKM dapat menyerap hingga 119 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha.

Dari data di atas, Indonesia memiliki potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM, terutama usaha mikro yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja sangat besar.

Dan di era digitalisasi ini per Maret 2021, jumlah UMKM yang memasuki ekosistem digital melonjak menjadi 4,8 juta. Atau bertambah 1 juta UMKM (dalam waktu empat bulan) hal ini tentunya di picu dari kebijakan yang melarang masyarakat untuk berkumpul dan adanya pembatasan kegiatan baik di bidang sosial, pendidikan, dan usaha akibat diterapkannya PPKM.

Indonesia sendiri sebetulnya merupakan pasar yang besar bagi produk UMKM data Administrasi Kependudukan (Adminduk) per Juni 2021, menyebutkan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272.229.372 jiwa, dengan menempati urutan ke 4 terbanyak di dunia, seharusnya dapat menyerap sebagian besar produk UMKM dalam negeri, akan tetapi di era pandemi dengan pembatasan kegiatan tadi dimana UMKM yang berdigitalisasi masih 4 juta lantas bagaimana nasib 60 juta unit UMKM lainnya? Haruskan pasrah menunggu pandemi yang entah sampai kapan akan berakhir?

Pada masa ini manusia mulai tersadarkan bahwa walaupun dilarang ber sosialisasi tetapi sebagai mahluk sosial selalu ada dorongan untuk berinteraksi dengan sesama, berkumpul dengan sesama pelaku UMKM dalam suatu komunitas menjadi suatu oase bagi para pelaku UMKM  karena selain dapat saling memberi informasi, pelatihan, juga dapat saling membuka jejaring pasar dan membantu bagaimana bisa bersama sama membuka pasar digital.

Fungsi perkumpulan disini akan lebih terasa apabila perkumpulan tersebut (baik asosiasi/ koperasi/kelompok usaha bersama) memiliki satu produk bersama dalam suatu merek kolektif atau one brand.

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Merek kolektif dapat menampung semua jenis barang dan jasa dari para anggotanya yang terdaftar pada perkumpulan yang kemudian dapat di pasarkan secara bersama sama. Hal ini tentunya akan menjawab tantangan tentang kesulitan yang biasa di rasakan oleh pelaku umkm yaitu permodalan, ketersediaan bahan baku, perijinan, promosi, dan yang terakhir adalah pasar itu sendiri.

Gerakan merek kolektif atau one brand ini apabila diterapkan secara benar maka dapat pula menjawab tantangan penjualan di era digitalisasi ini, karena dengan bersama-sama tentunya yang melek digital akan membawa anggota yang masih konvensional karena alasan usia, pengetahuan atau keterbatasan perangkatnya.

Menjadikan tantangan sebagai peluang adalah suatu keniscayaan untuk pelaku UMKM agar dapat survive di masa pandemi ini, dan merek kolektif dapat menjadi solusi yang cukup efektif untuk menjawab tantangan dan mengisi peluang pasar digital di era disrupsi ini.

(Disampaikan pada acara international chamber of commerce (icc Indonesia) first community workshop di jakarta : September 2021)

 

Continue Reading

Hukum

Keberanian Kejaksaan Agung Atas Penahanan Alex Noerdin Layak Diapresiasi

Published

on

By

Konflik Organ UI Gara-Gara Statuta Ibarat "Perang Saudara"

Oleh: Azmi Syahputra*

Channel9.id-Jakarta. Alex Noerdin yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan tahun 2010-2019.

Penetapan Alex Noerdin sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung layak diapresiasi,  dan hal ini sejalan dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ini  terobosan  dan langkah berani kejaksaan Agung dalam penegakan hukum apalagi bagi pelaku yang dijadikan tersangka, padahal diketahui ia masih aktif sebagai anggota DPR, hal ini bisa jadi contoh bagi lembaga penegak hukum lainnya untuk menegakkan  hukum.

Artinya penyidik jaksa berhasil menemukan titik terang peran dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan pelaku. Dengan didapatkan serta terpenuhinya alat bukti, yang maknanya ada keadaan dan  fakta hukum yang benar, logis dan terungkap untuk menduga pelaku telah melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga dapat dikenakan upaya paksa, dalam hal ini dilakukan penahanan oleh penyidik kejaksaan.

Jadi penyidik itu harus profesional, karena penyidik tidak bertugas untuk mencari kesalahan dan menuduh seseorang supaya dihukum. Namun menyidik perkara supaya dapat ditarik kesimpulan dari fakta yang ditemukan, adakah suatu tindak pidana dan siapa tersangkanya? Agar ia atau masyarakat mendapat keadilan.

Ke depan, penegakan hukum dalam rangka melaksanakan proses peradilan untuk terus mendorong aparat penegak hukum seharusnya tidak membiarkan korupsi terjadi lagi. Apalagi bila sudah diketahui ada tanda-tandanya telah terjadi, adanya kejahatan dan terdapat bukti merugikan keuangan negara.

*Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha)

Continue Reading

HOT TOPIC