Connect with us

Opini

Tidak Etis, Cukong Dihukum Pasar

Published

on

Oleh: Gede Sandra*

Channel9.id-Jakarta. Pada saat kita menganggap investasi pribadi kita baik-baik saja, ternyata perusahaan “milik” kita di pasar malah melanggar HAM. Sebagai contohnya kasus yang sedang hangat belakangan ini, perusahaan properti mengusir warga dari tanahnya dengan menggunakan preman dan aparat, tanahnya dibayar dengan harga amat murah. Pejabat pemerintah disuap oleh mereka, sehingga semua mendukung pengusiran warga dan perampasan tanah rakyat tersebut. Melihat situasi tersebut, amankah investasi kita?

Jawabnya boleh jadi tidak aman. Karena perusahaan tempat kita berinvestasi sangat beresiko. Apakah risiko menghadapi kemarahan rakyat yang menolak tanahnya dirampas. Yang bukan tidak mungkin isu ini akan menyeret banyak pihak mulai dari aktivis, intelektual, media massa independen, budayawan, hingga para elit politik. Karena soal tanah bukan hal yang baru bagi Indonesia dan Dunia.

Revolusi akibat persoalan tanah sudah seringkali terjadi di dalam sejarah dunia. Sebagai respon dari perjuangan masyarakat dunia mendapatkan tanah terwujud dalam berbagai proyek redistribusi tanah atau “land reform” yang terjadi di banyak Negara. Sebut saja misal: Lenin pada saat Revolusi Rusia, Mao pada saat Revolusi Tiongkok, Gamal Abdul Nasser di Mesir, Che Guevara pada saat Revolusi Kuba, Ho Chi Minh di Revolusi Vietnam, Hugo Chaves di Venezuela, Evo Morales di Bolivia, dan pemerintahan-pemerintahan progresif lainnya di Dunia.

Indonesia tidak termasuk negara yang pernah melakukan program land reform seperti negara- negara tersebut. Di Indonesia sendiri, sebenarnya periode panas 1960-1965 yang berujung jatuhnya Sukarno dan terbantainya jutaan rakyat Indonesia juga disulut oleh persoalan tanah. Kekuatan politik terbesar saat itu, Partai Komunis, melakukan aksi-aksi sepihak pendudukan lahan untuk mempercepat pelaksanaan UU Pokok Agraria 1960 yang menjadi program Pemerintah Sukarno. Kebetulan selain tanah perusahaan swasta, ada juga tanah-tanah milik pesantren yang dijadikan target land reform. Kelompok Islam didukung oleh militer dan polisi, berhadap-hadapan dengan kelompok komunis di lapangan. Lalu terjadilah kudeta gagal 30 September 1965, dilanjutkan pembantaian massal kelompok komunis di seluruh Indonesia hingga 1966. Dan Indonesia tutup buku dengan land reform, hingga saat ini.

Tapi saat ini yang menduduki lahan pesantren bukannya kelompok komunis seperti tahun 1965, melainkan kelompok antek taipan properti. Seperti belum lama ini terjadi di sebuah bukit di kabupaten Bogor. Para warga masyarakyat (ada pesantren juga di antaranya) yang menjadi korban dari keganasan perusahaan properti ini kemudian mengadu ke Komnas HAM (28/9). Kenapa rakyat yang menjadi korban ke Komnas HAM? Karena buat rakyat, seluruh aparat di wilayah tersebut sudah dibeli oleh pihak pengembang. Mereka rakyat yang mengadu malah dipenjara. Sungguh berkuasa mereka para taipan pengembang ini.

Perhitungannya sederhana. Mereka beli tanah rakyat dari kisaran Rp 3000/m2 – Rp 4000 m2. Kalau ada bangunan/runah Rp 25ribu/m2, hingga Rp 35 ribu/m2. Luar biasa murah! Padahal tanah tersebut mereka dapat jual hingga Rp 15 juta-20 juta/meter. Oleh pengembang dialokasikan dana Rp 100 ribu/m2 lagi untuk membiayai aparat dan preman. Mereka masih sangat untung!

Mereka ini juga adalah para cukong politik yang terlalu percaya diri dapat mengendalikan dunia politik Indonesia. Mereka merasa dengan membeli seluruh pejabat, membiayai para politisi, dan mengerahkan ribuan preman untuk intimidasi rakyat dan pihak yang kritis dapat membuat mereka memenangkan situasi ini dan kembali bercukong. Tapi sampai kapan!?

Mereka tidak sadar bahwa saat ini zaman sudah berbeda. Pada saat ini dalam bisnis sangat memerlukan etika. Pasar modal yang unsurnya juga merupakan manusia-manusia, yang memiliki etika.

Baca juga: Kebijakan Pajak Sri Mulyani Untuk Negara Kesatuan Republik Investor 

Karena menurut studi, permasalahan HAM dapat menjadi alasan para investor di pasar modal lari meninggalkan perusahaan pelanggarnya. Hal ini terjadi karena investor menganggap perusahaan pelanggar HAM sudah kehilangan akuntabilitasnya, sehingga reputasinya sebagai perusahaan publik pun hancur di mata investor.

Dalam penelitian yang dilakukan David Kreitmeir, Nathan Lane, dan Paul A. Raschky dari University of Oxford dan Monash University, yang mengestimasi dampak dari laporan pelanggaran HAM terhadap harga saham perusahaan publik. Hasilnya menyebutkan bahwa dampak dari kasus pelanggaran HAM sangat substansial terhadap jatuhnya harga saham perusahaan tersebut di pasar modal.

Bila sudah ditinggalkan oleh investor di pasar modal, habis sudah kekayaan para cukong yang nir- etika tersebut. Sudah saatnya kita menganut “school of thinking” yang baru, mulai berbisnis dengan menggunakan etika.

Etika adalah good business practice, dan akan menjadi masa depan umat manusia. Sederhananya, bila perusahaanmu tidak melanggar HAM, atau tidak merusak lingkungan, atau menghargai masalah gender, maka nilai perusahaan tersebut akan jauh lebih diapresiasi oleh pasar. Investor di Indonesia juga seharusnya mengikuti perkembangan ini.

Jangan-jangan karena banyak perusahaan Indonesia yang melanggar etika, ikut melestarikan korupsi, merusak lingkungan, dan diskriminasi gender sehingga investasi serasa jauh dari Indonesia. Maka, dengan begitu sudah waktunya kita semua berubah bersama. Bila ingin Indonesia kebanjiran investasi, jadilah lebih etis dalam berbisnis.

*Ekonom Universitas Bung Karno

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

OTT Bupati Musi Banyuasin, Makin Menunjukkan Pejabat Mental Penipu Kena Tipu

Published

on

By

Jaksa dan Hakim Dalam Bansos Juliari Batubara

Oleh: Azmi Syahputra*

Channel9.id-Jakarta. Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin ditangkap KPK Jumat lalu(15/10), karena dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa infrastruktur. Dodi merupakan anak Alex Noerdin, mantan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel). Melihat fenomena ini sangat miris, hilangnya budaya kejujuran, dan sudah tidak ada sifat malu lagi untuk korupsi. Anak dan bapak di satu masa yang sama-sama pemimpin di daerahnya terjerat kasus korupsi.

Karakteristik praktik korupsi pimpinan daerah sebagai atasan dengan sengaja mengumpulkan pengusaha dan anak buahnya berstatus ASN merancang dan punya keinginan yang sama untuk korupsi. Pelaku itu pemimpin daerah atau pemeras? Atau mereka ini adalah kumpulan penipu yang kena tipu?

Operasi Tangkap Tangan atau OTT ini menunjukkan bahwa banyak sudah kejadian OTT membuat sebagian pemimpin bangsa ini semakin lupa diri. Kejadian OTT bagi pemimpin yang lain belum dijadikan pelajaran, malah seolah berlomba ingin ikut melakukan OTT. Seolah OTT jadi trend yang menggairahkan bagi Pejabat.

Padahal praktik minta fee dari proyek ini menunjukkan sifat pemimpin murahan, tidak ada integritas, minim keteladan pemimpin, dan sekaligus masih menunjukkan sistem birokrasi yang buruk, curang, penyimpangan prosedur pun jadi modus pejabat menciptakan ladang korupsi.

Komitmen fee yang ditetapkan dan mendapat uang yang besar nilainya inilah jadi candu yang buat ketagihan sekaligus jalan mudah bagi pejabat yang punya kewenangan. Pejabat ini melakukan hal yang bertentangan dengan tujuan diberikan kewenangan tersebut. Mereka melalaikan tugas dan kewajiban maka hukuman bagi pejabat yang jual beli jabatan ini semestinya terapkan hukuman mati saja, tidak bisa dibiarkan lagi praktik korupsi ini dalam bentuk apapun kalau bangsa ini mau maju dan membangun peradaban serta mewujudkan tujuan bangsa.

Karena mencermati sanksi selama ini yang dikenakan aparat penegak hukum bagi para koruptor berupa penjara atau denda maupun perampasan tidak membuat pelaku korupsi jera. Maka dosis sanksinya ditingkatkan menjadi hukuman mati bagi pelaku korupsi.

Semakin kekinian sangat terlihat tindakan korupsi ini dilakukan oleh para pemimpin sebagai upaya mengejar dan mempertahankan kekuasaan, memuaskan kekuasaan pribadi atau kelompok tertentu yang pada akhirnya mereka ditenggelamkan perilaku yang melampaui batas kekuasaan mereka.

Mereka para pimpinan ini tidak mau belajar dari kasus- kasus OTT sebelumnya, mereka punya slogan keliru, mumpung masih menjabat jadi harus bisa dapat uang dari jualan kewenangan dengan korupsi.

Inilah prilaku mentalitas sebahagian pemimpin dan bawahnya juga yang gak berani mengingatkan atasannya, yang penting asal bapak senang, memilih zona aman dan nyaman. Namun begitu ada masalah hukum biasanya mereka ini akan selamatkan diri masing masing-masing. Bahkan antar atasan dan bawahan akan saling bantah membantah bila sudah terkena OTT.

Perbuatan korupsi itu hanya menambah permasalahan baru dan menciptakan lingkungan kerja terbiasa dengan cara korup. Ini juga terjadi karena mereka mendapatkan jabatan dengan cara tidak bersih, sehingga akan membuat motivasi kerja hanya cari uang dengan cara singkat dan mudah yakni korupsi. Pada implementasinya akan cendrung dalam aktifitas jabatannya berkhianat terhadap sumpah jabatan dan melukai hak masyarakat serta merugikan negara.

*Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha)

Continue Reading

Opini

Si Tou Timou Tumou Tou, Jenderal!

Published

on

By

Oleh: Indra Jaya Piliang*

Channel9.id-Jakarta. Nama Brigadir Jenderal TNI Junior Tumilaar sedang terbang bak layang-layang danguang asal Pariaman. Sendirian menantang angin. Semakin tagak tali, dalam bahasa Minang.

Pria yang lahir tanggal 3 April 1964 ini baru berusia 57 tahun. Tiga tahun lagi, memasuki usia pensiun. Karir yang pernah ditempuh, Komandan Kodim 0211 di Tapanuli Tengah.

Tentu, Tumilaar sangat paham dengan nama-nama seperti Ahmad Husein, Zulkifli Lubis, dan Maludin Simbolon. Nama-nama yang identik dengan kisah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang dideklarasikan tanggal 15 Februari 1958.

PRRI adalah saudara muda dari Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) yang meletus tanggal 2 Maret 1957. Nama Ventje Samual, Muhammad Saleh Lahade, Andi Pangerang, DJ Somba, Herman Pieters, dan Minggu berada dalam barisan Pemerintahan Militer.

Junior tentu paham dengan dua sosok yang hebat: Abdul Haris Nasution dan Alexander Evert Kawilarang. Mereka berdua berasal dari Tapanuli dan Minahasa. Tetapi berbeda pilihan ketika PERMESTA/PRRI meletus. Nasution membangun komunikasi dengan sejumlah nama, seperti Andi Mattalatta dan M Jusuf. Alex Kawilarang pulang dari jabatan sebagai Atase Militer di Amerika Serikat, bergabung dengan Permesta.

Selain menjadi dosen di Sekolah Tinggi Komando (SESKO) TNI Angkatan Darat di Bandung, Junior berkarir sebagai Staf Ahli Panglima Kodam I Bukit Barisan. Jabatan terakhir adalah Inspektur Kodam XIII/Merdeka.

Sumatera dan Sulawesi, dua teritorial penugasan Junior. Selain pada tugas lain, tentu. Bagi yang mengenali betul karakter dari tentara di dua pulau ini, tentu tak menganggap gaya bercakap terus terang dari Junior sebagai satu masalah besar. Berbeda, misalnya, seandainya tentara itu bertugas di Siliwangi, Diponegoro, atau Brawijaya yang lebih halus.

Namun, militer tetaplah militer. Tidak boleh ada “pikiran” di dalam tubuh seorang militer. Terkecuali, sejarah mencatat, beberapa orang saja yang menyebar pikiran mereka ke publik terkait bidang militer. Tak jauh-jauh, mereka yang “diizinkan” berpikir itu adalah sosok-sosok yang punya hubungan darah dengan para jenderal.

Baca juga: Amandemen Konstitusi Tanpa Penjelasan 

Minahasa, entah kenapa, berbatasan dengan Gorontalo. Hanya Gorontalo dan Sumatera Barat yang memikul falsafah Adat Bersendi Sara’, Sara’ Bersendi Kitabullah (Adat Bersendi Agama, Agama Bersendi Al Qur’an). Sara’ mangato, adat mamakai.

Bisa jadi, tempat pembuangan Tuanku Imam Bonjol yang memimpin Perang Paderi (1821-1837) adalah Manado. Bersama keluarganya, Tuanku Imam Bonjol bisa saja memberi pengaruh kepada perkembangan ajaran agama Islam yang sudah jauh-jauh hari dibawa oleh sejumlah Datuk (Dato) ke tanah Sulawesi. Mereka yang berasal dari Ulakan, Padang Pariaman. Syech Burhanuddin adalah guru (mufti) dari Tuanku Imam Bonjol dalam tarekat Syatariyah. Tarekat yang begitu tunduk ke bumi, namun terlihat keras ke langit.

Perubahan “haluan” M Jusuf dan kawan-kawan, jangan-jangan juga dapat pengaruh dari pembuangan Pangeran Diponegoro di Makassar. Diponegoro memimpin Perang Jawa (1925-1930). Kehidupan tarekat yang dtempuh oleh Diponegoro, semakin menyelam ke dalam jiwa. Pengaruh Hindu dan Budha di tanah Jawa telah memberi warna yang lebih banyak menyelami dunia jiwa.

Andai saja Junior sudah membaca “Indonesie in Pacific”, buku yang ditulis oleh GSSJ Ratulangie, seorang anggota Volsraad yang dibuang ke Sukabumi, bisa saja alam berpikir tanah Pasundan masuk ke dalam dirinya. “Indonesia in Pasific” terbit di Bandung tahun 1937. Sukabumi subur dengan pemikiran pro kemerdekaan dan non kooperasi. Koran “Oetoesan Indonesia” yang diterbitkan Didi Sukardi – kakek dari Laksamana Sukardi dan Airlangga Hartarto – salah satu pilarnya.

Sebagaimana “Indonesia Menggugat”, pledoi Sukarno di Penjara Sukamiskin Bandung tahun 1930, buku “Indonesie in Pasific” semakin memerinci tentang kemungkinan Perang Pasific yang melibatkan Jepang sebagai pemburu kekayaan alam Bumi Nusantara.

Ratulangie terkenal dengan falsafah khas Minahasanya: Si Tou Timou Tumou Tou yang bermakna “Manusia baru bisa disebut sebagai manusia, jika sudah dapat menanusiakan manusia lain.”

Pada titik itulah, Ratulangie dan Junior bertemu. Tak peduli latar belakang mereka, sipil atau militer. Junior jelas telah memanusiakan manusia lain. Manusia yang tuna daksa. Seorang difabel. Masalah perampasan tanah, sebagaimana awal Perang Jawa. Sekeliru apapun yang dilakukan Junior, semangat si tou timou tumou tou jelas sudah melekat dalam dirinya.

Pimpinan TNI mengambil langkah cepat, yakni menaruh Brigjen Junior Tumilaar di sisi Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Posisi yang penting: Staf Khusus KASAD. Seperti layang-layang danguang Pariaman, Mayjen Junior tak sampai putus tali. Malahan, diturunkan ke atas. Tak mudah melahirkan seorang jenderal berbintang satu. Sekuno apapun doktrin ketentaraan yang beliau anut.

Tabik, Jenderal!!!

*Ketua Umum Perhimpunan Sang Gerilyawan Nusantara

 

Continue Reading

Opini

57 Eks Pegawai KPK Jadi Polisi Khusus Pelacakan Aset Tindak Pidana Korupsi

Published

on

By

Jaksa dan Hakim Dalam Bansos Juliari Batubara

Oleh: Azmi Syahputra*

Channel9.id-Jakarta. Rencana Polri menarik 57 eks pegawai KPK ke Polri layak untuk diapresiasi. Niat baik Kapolri, yang merupakan sebuah sikap dari kebijaksanaan dan fungsinya memimpin dalam menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian dan penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian. Kalau SDM ini dikelola dengan tepat dan punya formula yang pas, hal ini dapat menjadi penguatan kewenangan kepolisian dan menjadikan sinergis koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Karenanya, perlu kejelasan identifikasi sejak awal dan disikapi dengan cermat penempatan atas 57 personil ini dan batasan kewenangannya apakah berorientasi pada pencegahan (preventif) atau pada fungsi pemberantasan (represif)?

Baca juga: Keberanian Kejaksaan Agung Atas Penahanan Alex Noerdin Layak Diapresiasi 

Karena eks pegawai KPK ini mempunyai karakteristik kemampuan khusus dan telah mumpuni, dengan pengalaman kerjanya di KPK selama ini, tim ini harus diberikan keleluasaan kewenangan dan akses. Kalaupun akan dibentuk menjadi polisi bagian khusus apalagi diperuntukkan demi menjaga dan menyelamatkan keuangan dan kekayaan negara, misal diberi kewenangan pelacakan aset pelaku tindak pidana korupsi dan penyadapan.

Sehingga melalui fungsi tim khusus Polri ini akan terbentuk tidak ada istilah “negara aman untuk melakukan korupsi” atau tempat yang aman untuk menyembunyikan aset maupun harta dari tindak pidana korupsi, karena Polri mulai bekerja melakukan pelacakan aset, pengembalian aset termasuk dapat melakukan perampasan aset hasil korupsi pada negara guna mengembalikan kerugian keuangan dan perekonomian negara.

*Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti

Continue Reading

HOT TOPIC