Channel9.id, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan membahas persiapan program perumahan di wilayah perbatasan bersama Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman dan jajaran di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (14/4/2026).
Dalam arahannya, Tito meminta BNPP memanfaatkan program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyasar kawasan perbatasan. Ia menyebut kementerian tersebut telah menyiapkan perbaikan 15.000 unit RTLH.
“Ini [Menteri PKP] Pak Ara, sudah menyampaikan 15.000, tadinya 10.000, ini [dinaikkan menjadi] 15.000. Kemudian, tugas daripada BNPP, ini saya minta, tangkap betul program ini. Ini betul-betul kerjakan dengan hati,” ujarnya.
Tito juga menugaskan BNPP memetakan lokasi prioritas dan menghitung kebutuhan unit di setiap wilayah perbatasan. Untuk data penerima, ia meminta BNPP berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik.
Menurutnya, BPS telah memiliki data sosial ekonomi masyarakat melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), termasuk warga yang tinggal di RTLH. Data ini membantu penyaluran program agar tepat sasaran.
“Karena [BPS] sudah melakukan survei, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN),” ujarnya.
Lebih lanjut, Tito meyakini program ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan sekaligus memperkuat rasa nasionalisme. Ia menilai masyarakat perbatasan berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara.
“Nasionalisme, mereka akan timbul. Itu [akan menjadi] buffer zone untuk pertahanan,” pungkasnya.
