Channel9.id-Jakarta. Mendagri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mendukung pembenahan layanan haji dan umrah. Langkah ini antara lain untuk menekan potensi penipuan yang memanfaatkan panjangnya waktu tunggu keberangkatan haji.
Dukungan tersebut diperkuat melalui penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Digitalisasi Layanan Jemaah Haji Berbasis Data Kependudukan di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (9/10/2026). SEB itu ditandatangani bersama Kementerian Haji dan Umrah serta Kementerian Kesehatan.
Tito mengatakan, SEB tersebut menjadi pedoman bagi kepala daerah untuk berkoordinasi dengan kantor wilayah Kementerian Haji dan Umrah dalam membenahi layanan di daerah masing-masing.
“Kita minta mereka (kepala daerah) follow up dengan bahan paparan kami dan surat edaran tadi menjadi pegangan dasar hukum bagi mereka untuk melakukan pembenahan di daerah masing-masing,” ujar Tito, di Jakarta (9/10/2026).
Salah satu upaya yang didorong ialah pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) untuk mempersempit celah kecurangan dalam proses keberangkatan haji. Menurut Tito, lebih dari 98 persen penduduk Indonesia yang jumlahnya di atas 290 juta jiwa telah tercatat dalam server Kemendagri.
Integrasi data tersebut diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan identitas, pencatatan nama ganda, hingga praktik yang berupaya mempercepat keberangkatan jemaah di luar ketentuan.
“Nah, tapi ini akan bisa diselesaikan, diclearkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada Dukcapilnya,” tuturnya.
Selain digitalisasi layanan, pemerintah juga mendorong penyeragaman tarif pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi bagi calon jemaah haji. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi perbedaan biaya layanan yang selama ini terjadi antardaerah.
“Di samping itu, kerja sama Kementerian Haji juga dengan Kementerian Kesehatan di antaranya adalah masalah tarif ya. Penyeragaman tarif, kan ada yang mahal, ada yang murah,” kata Tito.
Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah serta pemanfaatan data kependudukan, pembenahan ini diharapkan dapat meningkatkan ketertiban administrasi, mempersempit peluang penipuan, dan memberikan kepastian layanan bagi calon jemaah haji.
Penandatanganan SEB tersebut turut dihadiri Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf Hasyim, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, serta sejumlah pejabat terkait.
Baca juga:
