Connect with us

Hot Topic

Tolak Vaksin, Ribka Tjiptaning: Wartawan Jangan Sepenggal-sepenggal

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning mengaku ditegur keras oleh Sekjen PDIP Hasto Krisyanto pasca dirinya secara terang-terangan menolak vaksin corona.

“Makanya di wartawan kan kalau ini jangan sepenggal-sepenggal. Jadi orang salah persepsi. Jadi cuma Tjiptaning menolak vaksin. Nah, saya partai pemerintah. Jadi Pak Hasto marah-marah sama sayalah. Tapi ya itu sih risiko ya,” kata Ribka Tjiptaning di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1).

Baca juga: Respons Ribka Tjiptaning, PDIP: Negara Tidak Boleh Berbisnis dengan Rakyatnya 

Ribka mengungkapkan latar belakangnya sebagai dokter menjadi landasan atas pilihannya menolak vaksinasi Covid-19. Ia mengaku latar belakangnya itu membuat dirinya tidak akan mudah menerima sesuatu apa pun terkait kesehatan.

“Aku dokter, tentunya sudah tahulah basic dokter dari sisi kesehatan. Tentunya sumpah dokter itu kan melindungi pasien, apalagi sekarang sebagai wakil rakyat, melindungi rakyatnya. Jadi sudah dokter, sebagai wakil rakyat,” sambung Ribka.

Ribka Tjiptaning kemudian bercerita saat dirinya menjadi Ketua Komisi IX DPR RI. Dia bercerita soal vaksin flu burung.

“Waktu Ketua Komisi (IX), aku (vaksin) flu burung tidak terima. Saya tidak mau menandatangani 493 miliar waktu Siti Fadillah,” ujar Ribka Tjiptaning.

Diberitakan sebelumnya, nama Ribka Tjiptaning tengah menjadi sorotan usai pernyataannya yang menolak divaksinasi COVID-19. Ribka menyampaikan itu dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI kemarin.

Ribka Tjiptaning mengatakan tidak mau divaksinasi COVID-19. Ribka Tjiptaning bahkan mengatakan lebih baik dikenai sanksi daripada menerima vaksin Corona.

“Saya tetap tidak mau divaksin (Corona) maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 nih, mau semua usia boleh, tetap, di sana pun hidup di DKI semua anak-cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta, mending gue bayar, mau jual mobil, kek,” kata Ribka dalam rapat kerja (raker) Komisi IX bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1) kemarin.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Anggota Komisi III DPR Minta Polri Turunkan Tim Dokkes di Daerah Bencana

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Anggota Komisi III DPR Andi Rio Idris Padjalangi meminta Polri menurunkan Tim Dokter Kesehatan (Dokkes) di beberapa wilayah yang terkena musibah bencana seperti di Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, dan Sumedang.

Dia menilai, langkah itu guna membantu memberikan pelayanan medis dan vitamin bagi para petugas Polri yang bertugas serta masyarakat yang menjadi korban atau terdampak dari bencana alam tersebut.

“Dokkes Polri harus dapat memperhatikan petugas Polri dan masyarakat di lapangan, khususnya dengan memberikan vitamin dan makan teratur serta pengecekan kesehatan tubuh bagi anggotanya,” kata Andi, Senin 18 Januari 2021.

Dia menambahkan, upaya itu juga untuk mencegah terjadinya kelelahan yang dapat berdampak pada kesehatan petugas, terlebih kasus Covid-19 sedang meningkat. Karena itu, jangan sampai timbul masalah baru saat membantu para korban bencana alam yaitu adanya cluster baru Covid-19.

Dia pun berharap Polri dapat menerjunkan petugas medisnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan, jangan sampai ada antrian dan kurangnya obat-obatan yang diperlukan.

Menurutnya, jika hal itu bisa dilakukan maka Tim Dokkes Polri dapat sigap dalam menangani bila terjadi adanya anggota Polri atau masyarakat yang mengeluh sakit atau memiliki gejala Covid-19.

“Tim Dokkes Polri harus dapat terus memberikan penyuluhan kepada para anggota Polri di lapangan dan masyarakat untuk terus dapat memperhatikan Protokol Kesehatan sehingga dapat mencegah atau mengantisipasi penyebaran Covid-19,” katanya.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Bertolak ke Kalsel, Jokowi Akan Tinjau Wilayah Terdampak Banjir

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan mengunjungi Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Senin (18/01). Jokowi akan meninjau beberapa wilayah yang terdampak banjir.

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan nantinya Jokowi akan meninjau beberapa wilayah yang terdampak banjir agar bisa ditindak lanjuti.

“Iya betul. Sarana yang terkena dampak agar PU bisa segera tindak lanjut,” ujar Heru, Senin (18/01).

Jokowi juga akan mengecek kebutuhan para korban dan memastikan bantuan kemanusiaan untuk korban banjir telah sampai di tujuan. “Kebutuhan lain yang diperlukan warga, Bapak Presiden akan memperhatikan,” jelas Heru.

Baca juga: BNPB: 21.990 Jiwa Terdampak Banjir Kalsel 

Rencananya, Jokowi akan bertolak ke Banjarbaru melalui Bandara Halim Perdana Kusuma pukul 10.15 WIB.

Sebelumnya, akibat hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan air sungai di Kecamatan Pelaihari meluap yang terjadi pada Minggu 3 Januari 2021, pukul 10.30 WITA.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 21.990 jiwa terdampak banjir di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Continue Reading

Hot Topic

Korupsi Bansos, KPK Mensinyalir Ada Arahan Khusus Juliari Batubara

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga  tersangka mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara (JPB) memberi arahan khusus untuk pengadaan bantuan sosial (bansos) di wilayah Jabodetabek Tahun 2020. Maka dari itu, KPK pun memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemensos Adi Wahyono (AW) untuk mendalaminya.

Adi menjadi saksi untuk tersangka Juliari dan kawan-kawan dalam penyidikan kasus suap pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020. Adi juga salah satu tersangka kasus tersebut.

“Adi Wahyono, PPK pada proyek bansos Tahun Anggaran 2020, masih terus didalami terkait dengan jabatan saksi selaku PPK serta adanya dugaan arahan khusus dari tersangka JPB dalam pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020 di Kemensos,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (17/1).

Baca juga: KPK Kembali Geledah Dua Lokasi Terkait Suap Juliari Batubara  

Selain Adi, KPK pada Jumat (15/1) juga telah memeriksa dua saksi lainnya untuk tersangka Juliari dan kawan-kawan, yakni Manajer PT Pertani Muslih dan Ivo Wongkaren dari unsur swasta. Saksi Muslih, kata Ali, didalami keterangannya terkait adanya kerja sama dalam proyek bansos untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020 pada Kemensos.

“Serta digali juga mengenai besaran nilai anggaran proyek yang didapat dari kerja sama tersebut dan berapa nilai anggaran yang dibayarkan ke oleh Pertani ke PT Mandala Hamonangan Sude dalam pengadaan ini,” ucap dia.

PT Mandala Hamonangan Sude merupakan salah satu rekanan penyedia bansos untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020. Sedangkan saksi Ivo Wongkaren, penyidik mendalami pengetahuannya mengenai tahapan dari perusahaan saksi sehingga mendapatkan proyek distribusi bansos pada wilayah Jabodetabek Tahun 2020 di Kemensos serta teknis pembayaran atas kerja sama tersebut.

Selain Juliari, KPK juga telah menetapkan empat tersangka lainnya, yaitu dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemensos Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) serta Ardian Iskandar Maddanatja (AIM) dan Harry Van Sidabukke (HS) masing-masing dari pihak swasta. Juliari diduga menerima suap senilai Rp17 miliar dari “fee” pengadaan bantuan sosial sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19 di Jabodetabek.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC