Channel9.id-Jakarta. Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah mengevaluasi efektivitas intervensi pengendalian harga pangan. Evaluasi diperlukan karena masih ada daerah yang mengalami kenaikan harga meski berbagai program stabilisasi telah dilakukan.
Hal itu disampaikan Tomsi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Tomsi mengatakan pengendalian harga pangan harus dilakukan secara konsisten karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat. Rakor pengendalian inflasi yang telah digelar hampir 200 kali pun akan terus dilakukan untuk memantau perkembangan harga di daerah.
“Dalam kesempatan pagi hari ini, hampir 200 kali kita melaksanakan pertemuan setiap minggunya, dan tentunya kita akan terus melaksanakan ini untuk menjaga harga barang-barang, terutama pangan tetap stabil, sehingga kita memberikan sesuatu yang terbaik berkaitan dengan daya beli masyarakat juga dapat terjaga,” ujar Tomsi.
Berdasarkan paparan Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Agustus 2026 secara month-to-month tercatat 0,21%. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi 0,57% dengan andil 0,17%. Sejumlah komoditas yang turut mendorong inflasi antara lain daging ayam ras, cabai rawit, ikan segar, dan beras.
Tomsi menyoroti masih tingginya kenaikan harga di sejumlah daerah. Sulawesi Utara dan Gorontalo tercatat memiliki Indeks Perkembangan Harga (IPH) relatif tinggi, masing-masing 12,45% dan 10,25%. Komoditas yang memengaruhi kenaikan antara lain cabai rawit, cabai merah, daging sapi, dan beras.
Menurut Tomsi, intervensi pemerintah tidak cukup hanya dilihat dari terlaksananya program. Dampak bantuan terhadap harga di lapangan juga harus diukur.
Ia meminta daerah penerima bantuan kembali diundang dalam pertemuan khusus bersama Kementerian Pertanian untuk mengevaluasi sejauh mana bantuan tersebut mampu menekan harga.
Hal serupa disampaikan Tomsi setelah mendengarkan paparan Perum Bulog. Ia menyoroti masih adanya 135 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras. Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Maybrat menjadi beberapa daerah yang masih mencatatkan harga beras tinggi.
Tomsi meminta Bulog bersama pemerintah daerah mengevaluasi kondisi tersebut dan mencari penyebab harga beras belum turun.
“Upaya-upayanya sudah oke nih, sudah bagus, saya sangat menghargai, tapi kan kita tidak bisa dengan upaya yang sudah baik ini tapi hasilnya belum baik. Nah ini harus dicari penyebabnya,” kata Tomsi.
Tomsi menegaskan pengendalian inflasi masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah. Ia meminta pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pihak terkait terus berkoordinasi agar kebijakan stabilisasi harga benar-benar berdampak pada masyarakat.
“Sekali lagi terima kasih atas kerja samanya, masih banyak PR yang harus kita lakukan untuk menjaga stabilitas harga ini. Kami minta kesediaannya, keikhlasannya untuk betul-betul dapat kita laksanakan dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat kita,” pungkasnya.
Baca juga:
