Channel9.id-Jakarta. Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian menyatakan bahwa Posyandu merupakan ujung tombak dalam pelayanan masyarakat agar lebih sehat.
Hal itu disampaikan Tri dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (24/04).
“Posyandu, sebagai salah satu upaya layanan kesehatan bersumber daya masyarakat, merupakan ujung tombak dari pelayanan masyarakat agar lebih sehat,”ujarnya.
Tri meninjau langsung dua Posyandu di wilayah itu, yakni Posyandu Batalyon TNI 742 Mataram, dan Posyandu Kemala di Polres Mataram.
Dalam kunjungannya itu, Tri ingin memastikan, bahwa pelayanan di kedua fasilitas kesehatan tersebut berjalan baik.
Tri menuturkan, Posyandu Batalyon TNI 742 Mataram merupakan layanan kesehatan yang dibuat khusus untuk Prajurit TNI setempat.
Ia pun berharap, fasilitas ini bisa dinikmati masyarakat di luar lingkungan Batalyon TNI 742 Mataram, seperti Posyandu Keluarga yang digagas Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB, yang dapat melayani kesehatan para ibu hamil, balita, mencakup semua keluarga dan lansia.
“Kami yakin Posyandu di sini pasti sudah sangat baik, sudah menjalankan fungsinya dengan baik,”katamya.
Tri juga menyambangi Posyandu Kemala yang ada di Polres Mataram. Dijelaskan Tri, Posyandu tersebut merupakan program dari pemerintah yang melayani pelayanan kesehatan dasar di tengah masyarakat yang dikelola mandiri oleh masyarakat, tapi juga dibantu oleh Dinas Kesehatan, BKKBN, dan Kepolisian setempat.
“Kami melihat bahwa sudah dilaksanakan dengan baik, di mana para kadernya juga sangat semangat melayani kesehatan, tidak hanya di lingkungan Polri di sini, tapi juga masyarakat sekitarnya, di sini juga mereka melayani pemeriksaan ibu hamil, pelayanan keluarga berencana, dan melayani kebutuhan gizi anak-anak balita serta bantuan lain misalnya imunisasi, pemberian makanan tambahan, dan juga untuk penyuluhan dan sosialisasi kepada ibu hamil, ibu yang juga menyusui dan anak balita,” bebernya.
Tri berharap kerja sama dalam menggagas layanan kesehatan tersebut, bisa dilakukan di komunitas lain.
“Masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya,”tandasnya.
