Connect with us

Hot Topic

Ulama Jatim Sebut  Isu Agama Sudah Lewat di Pilkada

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Pilkada 2020 dijadwalkan sesuai rencana yaitu pada 9 Desember 2020. Pilkada kali ini dilaksanakan dalam situasi yang membutuhkan kesadaran seluruh rakyat yaitu ancaman penyebaran pandemi virus corona.

Ini momentum mencari pimpinan kepala daerah yang menjaga keluarga, pendukung, dan masyarakatnya terhindar dari wabah Corona.

“Pilkada kali ini adalah momentum tepat paslon menunjukkan komitmen untuk melindungi keluarganya dan pemilihnya dari pandemi corona,” kata KH. A. Halim Mahfudz MA, Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang.

Menurut sepupu mantan Presiden Alm. KH. Abdurrahman Wahid ini, “Isu agama sudah lewat, jangkauannya makin mengecil dan akan menghadapi banyak cibiran.  Ini saatnya mengangkat isu kesehatan dan perlindungan warga,” katanya di Jombang, Jawa Timur, Rabu (18/11).

Menurut ulama yang disapa Gus Iim  ini, tantangannya adalah komitmen dan kepedulian paslon terhadap perlindungan kesehatan warga dan lingkungan secara luas. Paslon sudah waktunya meninggalkan isu-isu menggunakan agama karena yang dihadapi warga (dan paslon itu sendiri) adalah kesehatan diri dan keluarga, lingkungan dan bangsa secara umum dan masalah ekonomi.

Baca juga: Mendagri: Pelanggaran Prokes pada Tahapan Pilkada Tidak Signifikan 

Keteladanan paslon, lanjutnya, juga menjadi perhatian warga karena dampak nyata perilaku paslon terkait dengan prokes dan kebutuhan warga saat ini.

“Publik melihat kehadiran publik figure dalam kerumunan besar merupakan tindakan ganjil karena bertentangan dengan prokes,”katanya.

“Kita berdoa semoga Covid-19 di Jakarta dan daerah sekitarnya tidak makin meningkat,” imbuh Gus Iim.

Pantauan situasi dari beberapa daerah menunjukkan munculnya kesadaran beberapa pasangan calon (paslon) kepala daerah tentang pentingnya meningkatkan kesadaran bersama menangkal penyebaran virus. Perludem menandai kepatuhan pasangan calon atas penerapan prokes untuk menekan pelanggaran. Di Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, dua kandidat kepala daerah di sana melaksanakan tahapan pemilihan sesuai prokes.

Begitu juga yang terjadi di Pilkada Kota Mataram. Polresta Mataram mencatat empat paslon di Pilkada Kota Mataram mematuhi protokol kesehatan (prokes) yang ditetapkan. Selain patuh terhadap protokol kesehatan, sejumlah paslon juga telah memanfaatkan kampanye sebagai momentum melawan Covid-19. Seperti yang telah dilakukan oleh tim paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar.

Tiap paslon tentu paham cara dan strategi untuk menerapkan dan mempromosikan prokes ketika menghadapi persaingan dalam Pilkada.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Wali Kota Cimahi Ditangkap, KPK Sita Uang dan Dokumen

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sekitar Rp 425 juta dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna. Selain itu, beberapa dokumen keuangan juga turut disita.

“Turut diamankan dalam kegiatan tangkap tangan ini uang dalam pecahan rupiah setidaknya sekitar Rp 425 juta dan dokumen keuangan dari pihak RS,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (27/11).

Selain Ajay, kata Ali, total 10 orang diamankan tim satgas lembaga antirasuah dalam operasi senyap terhadap Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna.

“Jumat, 27 November 2020, sekitar jam 10.40 KPK telah mengamankan sekitar 10 orang di wilayah Bandung, Jawa Barat,” terang Ali.

Baca juga: Wali Kota Cimahi di OTT KPK, PDIP: Diberhentikan Tidak Hormat 

Ali menuturkan, dari 10 orang yang diamankan tersebut termasuk Wali Kota Cimahi Ajay, pejabat di Pemerintah Kota Cimahi, dan beberapa orang dari pihak swasta.

“Saat ini KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan. Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut,” kata Ali.

Sebelumnya, Wali Kota Cimahi  Ajay Muhammad Priatna ditangkap KPK dalam satu operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat, 27 November 2020, sekitar pukul 10.30 WIB. Penangkapan Ajay diduga terkait tindak pidana korupsi pembangunan RS Kasih Bunda Cimahi.

“Dugaan walkot melakukan kopupsi dalam proyek pengadaan pembangunan RS di Cimahi,” kata Ketua KPK Firli Bahuri.

Sesuai KUHP, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka yang diamankan.

 

Continue Reading

Hot Topic

Wali Kota Cimahi di-OTT KPK, PDIP: Diberhentikan Tidak Hormat

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna yang juga Ketua DPC PDIP Kota Cimahi akan diberhentikan dengan tidak hormat.

Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Djarot Syaiful Hidayat. Menurut dia, pemberhentian dari partai itu secara otomatis langsung diberlakukan.

“Yang jelas yang bersangkutan pasti diberhentikan dengan tidak hormat,” kata Djarot kepada, Jumat (27/11) dilansir CNNIndonesia.com.

Baca juga: KPK Tangkap Wali Kota Cimahi 

Djarot pun menyampaikan, PDIP tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Ajay yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penangkapan ini terkait dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit di Cimahi.

“Partai tidak akan memberikan bantuan hukum,” ucap Djarot. Petugas KPK diketahui melakukan operasi tangkap tangan terhadap Ajay dan menyita uang sebesar Rp420 juta, Jumat (27/11).

Belum diketahui pasti berapa nilai korupsi dalam kasus yang membelit kepala daerah ini. Lembaga antirasuah juga belum mengungkap siapa saja pihak yang turut ditangkap bersama Ajay.

Ajay menjabat Wali Kota Cimahi sejak 22 Oktober 2017. Sebelum masuk dunia politik, ia merupakan pengusaha dan pernah menjabat Ketua HIPMI Jabar.

KPK juga pernah mengusut dugaan korupsi Wali Kota Cimahi sebelumnya, Atty Suharti pada 2016. Saat itu, Atty ditetapkan sebagai tersangka suap bersama suaminya, M Itoch Tochija terkait pembangunan pasar.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Polri: Komjen Listyo Sigit Siap Penuhi Undangan Hakim Jika Dibutuhkan

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polri menyampaikan, Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit akan patuh pada hukum dan memenuhi undangan dari Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta jika dibutuhkan keterangannya.

Seperti diketahui, nama Listyo sempat disebut oleh Irjen Napoleon Bonaparte pada saat memberikan keterangan dalam perkara dugaan tindak pidana gratifikasi penghapusan status red notice Djoko Tjandra.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono menyampaikan, Polri akan menghormati dan mendukung penuh seluruh proses persidangan terkait kasus tersebut.

“Terkait dengan kegiatan pemanggilan semua kan ada hakim tentunya tadi kita hormati apapun yang terjadi nanti,” kata Awi, Jumat (27/11).

Kendati begitu, Awi memastikan, nama Komjen Listyo Sigit tidak pernah ada di dalam BAP Irjen Pol Napoleon Bonaparte sewaktu menjadi tersangka maupun dalam BAP tersangka lainya.

“Jadi ini sekali lagi perlu kami jelaskan ini adalah kesaksian terdakwa NB di pengadilan. Tetapi tidak pernah ada di BAP, BAP tersangka sendiri maupun tersangka lainnya,” katanya.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC