Connect with us

Nasional

Unnes Kembalikan Mahasiswa ke Orang Tua, KPK Menyayangkan

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes) mengembalikan Frans Napitu, mahasiswanya yang melaporkan dugaan korupsi rektor ke KPK, kepada orang tuanya untuk mendapat pembinaan moral karakter. Bersamaan dengan keputusan itu, perguruan tinggi itu juga menunda seluruh kewajiban Frans Napitu sebagai mahasiswa Unnes untuk enam bulan ke depan.

“Surat pemberitahuan sudah kami kirimkan kepada orangtua yang bersangkutan melalui PT Pos serta pemberitahuan melalui Whatsapp,” kata Dekan Fakultas Hukum Unnes, Rodiyah, di Semarang, Senin (16/11).

Baca juga: Nadiem Makarim Dilaporkan ke Komnas HAM

Menurut dia, pengembalian pembinaan Frans Napitu ini belum merupakan sanksi atas tindakannya yang dinilai telah menurunkan reputasi Unnes tersebut. Ia menjelaskan surat keputusan ini dibuat setelah melalui pertimbangan tim yang dibentuk usai laporan Frans ke KPK pada pekan lalu.

Ia menuturkan pembinaan terhadap mahasiswa semester 9 tersebut bukan merupakan yang pertama diberikan. Sebelumnya, kata dia, teguran juga diberikan kepada mahasiswa program bidikmisi itu atas beberapa perbuatan, seperti menyampaikan tuduhan adanya plagiasi yang dilakukan rektor, memimpin aksi yang menuduh rektor melakukan penindasan, hingga unggahan di media sosial tentang dukungan terhadap kelompok separatis di Papua.

Setelah enam bulan dikembalikan kepada orangtuanya, kata dia, Frans akan kembali dievaluasi untuk mengetahui adanya perubahan atau tidak.

Sebelumnya diberitakan, mahasiswa Unnes Frans Napitu melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan Rektor Unnes ke KPK. Dalam laporannya, Frans menemukan beberapa komponen terkait anggaran di kampusnya yang dinilai janggal.

Atas dasar temuan tersebut, muncul dugaan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi sehingga menimbulkan keresahan di kalangan mahasiswa. Frans mengatakan komponen anggaran yang dimaksud adalah keuangan yang bersumber dari mahasiswa maupun luar mahasiswa baik sebelum dan di tengah pandemi Covid-19.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan keputusan Universitas Negeri Semarang (Unnes) mengembalikan mahasiswanya bernama Frans Napitu kepada orang tuanya.

“KPK menyayangkan Rektor Unnes yang telah mengembalikan pembinaan mahasiswanya kepada orangtuanya kembali karena yang bersangkutan telah melaporkan rektornya ke KPK atas dugaan tindak pidana korupsi,” ucap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melalui keterangannya di Jakarta, Senin (17/11).

Ia menilai Frans Napitu mempunyai hak untuk melapor kepada KPK jika mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi. Hal tersebut, kata Ghufron, dilindungi oleh hukum sebagaimana Pasal 41 ayat 1Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Kasus Corona Jateng Membludak, Opsi Pembukaan RS Khusus Mencuat

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mulai mempersiapkan penambahan ruangan isolasi menyusul peningkatan kasus virus Corona atau COVID-19 di wilayahnya. Skenario terburuknya adalah pembukaan rumah sakit baru khusus COVID-19.

Gubernur Jateng Ganjar mengatakan hal tersebut sempat dibahas dalam rapat. Namun saat ini diupayakan menggunakan fasilitas yang ada termasuk dengan memanfaatkan hotel sebagai tempat isolasi.

“Pertama tambah dulu tempat tidur untuk ICU sama isolasi baik di rumah sakit atau yang mandiri. Untuk yang mandiri, karena banyak yang di rumah tidak nyaman sekarang siapkan, udah Donohudan (asrama haji Boyolali) buka sekarang, yang gede-gede. Hotel yang siap ya siapkan, nanti kita bayar, isolasi di sana kan nyaman. Beda kan kalau di stadion. Skenario berikutnya ya rumah sakit darurat. Sudah komunikasi sih dengan pusat, sudah siapkan dan menawari, skenario terakhir,” ujar Ganjar, Selasa (1/12).

Baca juga: Mendagri: Kepala Daerah Fokus Mengendalikan Penyebaran Covid-19 

Menurutnya, saat ini ruang isolasi pasien Corona di rumah sakit di Jateng sudah terisi lebih dari 60 persen sehingga harus sudah ada persiapan penambahan.

“Untuk persentasenya untuk ICU (terisi) 58,61 persen, isolasi COVID (terisi) 76,73 persen. Itungannya kalau sudah lebih 60 persen mesti siap-siap. Untuk ICU masih cukup, untuk isolasi sudah perlu ditambah,” kata Ganjar.

“Saya lihat ruangnya masih cukup. Badan Diklat yang ada di provinsi di Semarang hanya terisi 11. Jadi masih punya untuk isolasi,” imbuhnya.

Sementara untuk penambahan ruang isolasi di rumah sakit, lanjut Ganjar, bisa dengan memanfaatkan ruang perawatan umum menjadi ruang isolasi. Sehingga tidak perlu membuat bangunan baru.

“Cuma yang penting di rumah sakitnya. Ada dua cara. Untuk penanganan non-COVID dipakai COVID kan tidak nambah,” katanya.

Untuk diketahui Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merilis data terbaru lewat corona.jatengprov.go.id. Tercatat total ada 57.094 kasus virus Corona di Jateng hingga saat ini. Dari angka di tersebut, 8.998 pasien masih dirawat, 44.341 sembuh, dan 3.755 meninggal.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Ratusan Orang Geruduk Rumah Mahfud MD di Pamekasan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ratusan orang mendatangi rumah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Pamekasan, Selasa (01/12) siang. Massa tersebut berteriak-teriak di depan rumah yang kini ditempati ibunda Mahfud MD. Mereka meminta penghuni rumah keluar menemui massa.

Bahkan, sebagian massa ada yang mendorong pagar rumah. “Kalau sama-sama orang Madura, Mahfud tolong keluar. Jangan ngumpet dan temui kami,” teriak salah satu peserta aksi di depan rumah.

Salah satu peserta aksi juga berteriak agar massa tak membuat keributan. “Tolong jangan membuat kerusakan,” kata peserta aksi lainnya.

Baca juga: Buntut Acara Rizieq Shihab, Mahfud MD: Pemerintah Akan Tindak Tegas Tiap Kerumunan Massa 

Meski aksi itu tak berlangsung lama, namun kejadian tersebut cukup membuat warga sekitar rumah Mahfud MD ketakutan. Mereka tak berani keluar rumah.

Beruntung, saat itu rumah Mahfud MD yang biasanya ditempati oleh ibunda dan perawatnya itu sedang kosong.

Tidak jelas tuntutan massa yang tidak diketahui asalnya itu. Namun, diduga terkait pemanggilan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab oleh polisi.

 

Continue Reading

Nasional

Pemerintah Bakal Pangkas Libur Panjang Desember 2020

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan akan memangkas libur panjang akhir Desember 2020. Namun, libur Hari Raya Natal pada 25 Desember 2020 dan Tahun Baru pada 1 Januari 2021 tak bisa dihilangkan.

“Kalau libur kan ada yang memang sudah libur. Misal Natal kan tidak mungkin tidak libur, kemudian tanggal 1 Januari kan juga tidak mungkin tidak libur. Itu saja. Kalau yang lain, yang cuti bersama bisa kita kurangi,” kata Muhadjir di Jakarta, Selasa (1/12).

Baca juga: Pengusaha Ketar-Ketir Pengurangan Hari Libur Panjang Akhir Tahun

Muhadjir menuturkan, libur dan cuti bersama akhir tahun yang berjumlah kurang lebih 11 hari jika dihitung dengan jumlah libur akhir pekan itu hanya dikurangi. Menurutnya, keputusan itu juga akan segera diambil.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan pada Senin, 23 November 2020 lalu, dengan tegas menyebut akan mengurangi libur akhir tahun. Alasannya, saat ini kasus positif Covid-19 di Indonesia belum juga melandai

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC