Connect with us

Opini

Upaya Menegasi Esensi Reformasi 1998

Published

on

Oleh: Dr. Usmar. SE.,MM

Channel9.id – Jakarta. Dinamika wacana tentang jabatan Presiden tiga periode sebenarnya sudah digulirkan dalam wacana publik sejak Satu setengah tahun yang lalu.

Bahkan saat perayaan HUT Ke-8 NasDem di JI. Internasional Jatim, Surabaya, Sabtu, 23 November 2019, dalam sambutannya Ketua Umum Partai Nasdem, mengatakan bahwa opini ini sebuah diskursus, “Kita harus bisa melihat ini sebagai sesuatu hal yang wajar sekali,”.

Selanjutnya pada hari lalu Sabtu 19 Juni 2021, sekelompok relawan dengan kemasan acara Syukuran Sekretariat Jokpro, yang dapat dibaca sebagai titik awal resmi mendeklarasikan Komunitas Jokowi-Prabowo 2024 atau Jokpro 2024.

Adapun program utama dari Jokpro ini adalah melakukan upaya mendukung kembali Presiden Jokowi untuk kali ketiganya pada saat Kontestasi Politik Plpres 2024 yang akan datang untuk berpasangan dengan Prabowo Subianto.

Ketika isu tentang jabatan Presiden tiga periode masih sekedar wacana sebuah diskursus yang digulirkan, dalam konteks kebebasan beropini tentu tidak masalah.

Namun ketika wacana ini coba diwujudkan dengan berbagai upaya untuk merealisasinya dengan membentuk barisan relawan dan lain sebagainya, sudah masuk pada wilayah kebebasan berekspresi, tentu ini sudah menjadi gerakan politik.

Karena itu, sebagai bagian dari tanggung jawab sebagai anak bangsa Indonesia, yang ikut berperan aktif dalam gerakan reformasi 1998 yang terjadi 23 tahun lalu itu, merasa perlu secara moral dan nalar untuk ikut urun rembug meresponnya dalam konteks dan konsepsi kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan konstitusi kita yang berlaku sekarang ini.

Esensi Agenda Reformasi 1998

Peristiwa Reformasi 1998, sejatinya adalah sebuah upaya gerakan mahasiswa, pemuda dan masyarakat yang ingin melakukan perubahan untuk perbaikan kehidupan demokrasi di bidang sosial, politik, ekonomi dan lain sebagainya di Indonesia dengan cara mengoreksi kebijakan menyimpang dan otoriterian era rezim Orde Baru.

Memang ada beberapa agenda reformasi yang diperjuangkan saat itu, tetapi yang paling utama adalah melakukan pembatasan masa jabatan Presiden.

Karena saat itu masyarakat menilai bahwa dalam ukuran ideal, jabatan seorang Presiden hanya diperbolehkan maksimal dua Periode.

Masa Jabatan Presiden RI

Sebagai respon dari tuntutan perjuangan reformasi yang berhasil menumbangkan rezim orde baru, yang dibayar dengan air mata, darah dan nyawa mahasiswa, pemuda dan masyarakat, telah berhasil mewujudkan tuntutan itu secara konstitusional.

Berdasar TAP MPR Nomor XIII/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang diterbitkan pada 13 November 1998, telah mengatur tentang periodesasi jabatan Presiden.

Dan di UUD 1945 juga telah diatur dalam Pasal 7 bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.

Jadi jelas sudah tak terbantahkan, bahwa konstitusi kita secara tersirat dan tersurat, telah mengatur tentang periode jabatan Presiden yang dibolehkan menurut konstitusi, adalah maksimal 2 periode.

Jadi siapapun Presidennya, tetap harus tunduk dengan ketentuan UUD 1945 ini, dimana saat dilantik oleh MPR, sudah berjanji sesuai pasal 9 UUD 1945, yang berbunyi :

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsaakan memegang teguh UUD 1945”.

Dukungan Yang Menegasikan Esensi Reformasi 98

Berkembangnya wacana jabatan Presiden tiga periode yang didukung para petualang politik, sekali lagi sebagai bagian kebebasan berpikir itu harus di hormati.

Namun ketika sudah masuk pada tataran mewujudkan kebebasan berekspresi, maka itu perlu disikapi untuk tidak menjadi liar berdiri diluar konstitusi negara kita.

Kita bisa melihat, diantaranya adalah dalam acaranya syukuran sekretariat nasional Jokpro, pada jumat, 18 Juni 2021 lalu, yang agenda utamanya adalah mendukung Jokowi-Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, membuktikan bahwa gerakan politik tersebut memang sedang berlangsung.

Ada 3 orang yang menginisiasi berdirinya relawan tersebut, yaitu Baron Danardono Wibowo sebagai ketua umum, Timothy Ivan sebagai Sekretaris Jenderal Jokpro 2024, dan direktur eksekutif Indo Barometer (IB) M Qodari sebagai penasihat.

Jika saja para politisi dan para relawan tersebut, dapat berpikir benar dan linear dengan perubahan dan perbaikan untuk bangsa dan negara tercinta ini, tentu tidak akan sepakat menerobos rambu-rambu konstitusi tersebut.

Atau mungkin saja, sebenarnya mereka tahu bahwa tuntutan yang mereka sedang Viralkan tersebut, sejatinya adalah upaya “Menegasikan esensi reformasi 98 tersebut”, namun semangat untuk eksis yang tidak pada tempatnya mereka tetap saja menyuarakan syahwat berkuasa itu.

Komersialisasi Jabatan Presiden

Upaya mendorong dan mewujudkan syahwat politik berkuasa dengan membangun narasi Jabatan Presiden 3 periode, tanpa mau menghormati esensi perjuangan gerakan reformasi 98, sejatinya adalah gerakan kaum oportunis yang sempurna dan memalukan.

Mengapa kita katakan gerakan kaum oportunis yang sempurna dan memalukan ?

Karena saat gerekan reformasi 98 mendorong batasan jabatan Presiden, adalah suatu keinginan mulia, yang berangkat dari semangat ingin membangun suasana yang lebih demokratis di Indonesia dalam konteks sirkulasi pergantian pimpinan khususnya Kepemimpinan Nasional yang smooth dan alami.

Jadi dengan ketentuan adanya pembatasan jabatan Predien yang berhasil diperjuangan itu, bahwa sebaik apapun anda memerintah tetap harus ada periodesasi yang membatasinya.

Dengan semangat yang luar biasa untuk menerobos rambu-rambu konstitusi, ini dapat kita maknai bahwa persoalan ikut kontestasi politik Pilpres, adalah semata soal peluang kapitalisasi sumber daya yang dimiliki bangsa dan negara ini.

Dan jika benar itu yang jadi para meternya, maka ini menjadi kewajiban kolektif anak bangsa untuk menolaknya. Karena sinyalemen pemikir politik Lord Acton, bahwa power tends to corrupt, adalah suatu kenyataan.

Memang secara teori, bahwa politik adalah seni kemungkinan. Sehingga berbagai kemungkinan dapat saja terjadi, jika memang syahwat politik semata yang mendasari pemikiran para elit politik kita.

Kita masih ingat ketika isue ini bergulir dan sampai ke Presiden, dan dengan tegas Presiden Jokowi menjawab, dengan menyatakan, “Saya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca reformasi. Posisi saya jelas: tak setuju dengan usul masa jabatan Presiden tiga periode,”.

Dan menurut Presiden Jokowi, usulan dan wacana itu ada 3 makna, yaitu:
Satu ingin menampar muka saya. Yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja,”.

Maka Menilik kalimat yang digunakan Jokowi dalam merespon isue ini, lugas dan tegas, tentu cukup memukul rasa dan adab mereka yang mencoba menggulirkan wacana tiga periode tersebut.

Jadi jika kita menggunakan nalar rasional, menyimak jawaban Presiden itu, dengan pilihan kalimat yang relatif keras, sesungguhnya sudah cukup buat elit politik untuk lebih kreatif mencari isue baru, jika memang sengaja ingin “mendinamisir” perpolitikan di tanah air.

Saya tetap berpendapat bahwa kekuatan masyarakat itu, bukan pada kekuatan kontrol sosialnya, tapi lebih pada kemampuannya menjadikannya dirinya realitas.

Jadi dalam realitas masyarakat yang sedang berjuang mengatasi problema pandemi Covid-19 yang telah melemahkan berbagai sendi kehidupan sosial politik dan ekonomi masyarakat, janganlah para elit kegenitan membangun narasi yang sarat dengan syahwat politik semata.

Jika hal tersebut tetap dilakukan para elit politik, para petualang politik, tidak ada kata yang lebih keras untuk menolak itu. Selain kita mengatakan bahwa mereka itu adalah Penghianat bangsa.

Penulis adalah Ketua SMPT Univ.Moestopo 1993-1994/Inisiator Pendiri Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Se-Jakarta (FK-SMJ) dan Ketua LPM Universitas Moestopo (Beragama) Jakarta

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

Biden Harus Mulai Marshall Plan Baru Melawan Hegemoni Cina

Published

on

By

Oleh: Rizal Ramli*

Channel9.id-Jakarta. Ketika dunia memasuki fase pandemi yang baru, dan berpotensi lebih mematikan, para politisi harus mencari solusi yabg lebih baik dalam menangani krisis kesehatan masyarakat.

Masyarakat menjadi lelah dengan pandemi, lonjakan kasus yang tak henti-hentinya, penguncilan dan kesulitan keuangan. Dan mereka sekarang mulai mengekspresikan ketidakpuasan mereka di jalanan.

Kita telah melihat gerakan massa di Brasil, Kuba, Afrika Selatan, dan baru-baru ini rakyat Malaysia berkumpul protes menuntut perubahan politik.

Dengan pandemi yang menyebabkan kemerosotan ekonomi, krisis itu dapat cepat berkembang menjadi krisis politik.

Akses vaksin yang relatif jauh lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara maju membuat negara-negara berkembang akan menderita lebih lama akivat Covid-19, daripada negara-negara di Amerika Utara dan Eropa.

Di negara-negara berkembang, tingkat vaksinasi rata-rata di bawah 20 persen, dan di banyak negara Afrika yang lebih miskin, tingkat rata-ratanya kurang dari 5 persen.

Di negara-negara berpenghasilan rendah, tingkat vaksinasi secara keseluruhan sangat rendah 1,1 persen. Kita boleh ambil contoh Venezuela, jika tingkat vaksinasi tidak dipercepat, akan dibutuhkan satu dekade lagi untuk mencapai keseluruhan penduduk tervaksinasi.

Dengan kata lain, jika bantuan tidak segera datang, itu akan menjadi situasi tanpa harapan.

Kita sering bertanya-tanya, bagaimana jadinya dunia setelah pandemi berlalu. Saat ini, tidak terlihat sangat menjanjikan.

Namun, kita tidak boleh putus asa, dan saya tidak dapat memikirkan contoh lebih baik tentang apa yang terjadi di Eropa pada tahun-tahun setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua.

Setelah Rusia menyerbu Jerman, dan Berlin jatuh pada tahun 1945, Uni Soviet di bawah rezim Stalin dengan cepat menguasai kendali atas negara-negara Baltik dan Eropa Timur.

Pada akhir 1940-an, sebagian besar Eropa Timur dikurung di balik apa yang kemudian dikenal sebagai Tirai Besi.

Sementara itu, di Eropa Barat yang dipimpin AS, perang dunia kedua telah menghancurkan seluruh perekonomian.

Pusat-pusat industri terkemuka telah hancur, infrastruktur penting rusak dan Eropa Barat tidak memiliki kemampuan utk memperbaiki. Produksi pertanian terganggu sampai-sampai orang Eropa di ambang kelaparan.

Karena kesengsaraan seperti itu, banyak perkiraan  bahwa masa depan politik Eropa Barat akan jatuh ke tangan partai komunis lokal yang didukung oleh Uni Soviet.

Telah tercipta iklim yang matang untuk revolusi dan, pada bulan Maret 1947, ketika Yunani dan Turki di ambang pengambil  alihan oleh gerakan gerilya yang didukung Soviet, hal itu membuat AS harus bersikap.

Presiden AS Harry Truman dan para pembantu utamanya mengatakan bahwa AS harus turun tangan dan memberikan dukungan militer dan ekonomi.

Eropa Barat cemas akan menghadapi nasib yang sama seperti Eropa Timur, dibawah hegemoni komunis dan Soviet Russia. Pada bulan Juni tahun itu, Presiden Truman mengumumkan kebijakan ‘Marshall Plan’, sebuah upaya kemanusiaan darurat yang memberikan bantuan 17 miliar dolar AS ke Eropa.

Empat tahun kemudian, pendapatan rakyat Eropa Barat naik dua kali lipat, tertinggi sejak sebelum perang, mereka kembali bekerja, dan demokrasi aman berkembang.

Apa yang dulu tampak tidak bisa terelakkan, bahwa seluruh Eropa akan menjadi satelit komunis Uni Soviet, ternyata tidak terjadi.

Kita menghadapi situasi yang sama hari ini. Alih-alih perang, dunia sedang mengalami pandemi, yang terburuk dalam lebih dari satu abad dan yang diyakini para ahli statistik dapat menyebabkan sebanyak 12 juta kematian, atau tiga kali lebih banyak dari jumlah resmi.

Triliunan dolar telah hilang dalam output ekonomi. Dan dengan kehancuran seperti itu, seperti yang dialami Eropa setelah Perang Dunia II, bisa berkembang menjadi krisis politik.

Alih-alih Rusia, hari ini Cina yang akan mencari cara untuk mengeksploitasi dinamika yang terjadi untuk memperkuat pengaruhnya, dan lebih lanjut melanjutkan agenda hegemoninya.

Namun pada saat penulisan ini, baik Joe Biden dari AS maupun para pemimpin dunia demokratis lainnya belum melangkah untuk mengatasi tantangan eksistensial ini.

Bertentangan dengan apa yang dipikirkan oleh para perencana kebijakan Barat, ancaman langsung dari Cina tidak berasal dari militernya.

Apa yang disebut Quad, semacam NATO untuk Asia, bukanlah solusi untuk ancaman saat ini.

Inisiatif ‘G7’s Build Back Better World’,  yang secara konsep akan menyediakan pembiayaan multilateral untuk proyek-proyek infrastruktur di negara berkembang, seolah-olah dengan persyaratan, yang dianggap lebih menguntungkan daripada ‘Inisiatif Belt Road Cina’, ternyata tidak memadai.

Biden sekarang harus menyadari tidak ada yang bisa menghentikan Beijing untuk mencoba mengeksploitasi ketidakstabilan politik di halaman belakang Amerika sendiri, Amerika Selatan.

Hal yang sama dapat dikatakan tentang Afrika dan Asia, dua wilayah rentan lainnya di dunia.

Presiden Truman  memahami perlunya tindakan segera menghadapi hegemoni komunis Soviet Russia, Biden harus menyadari bahwa dia harus menerapkan Marshall Plan Baru untuk menghadapi hegemoni Cina.

Negara-negara berkembang yang  bisa jatuh dengan cepat ke dalam jurang membutuhkan dukungan segera. Jika tidak, akibatnya akan terasa jauh dan sangat luas.

Tulisan Edisi Bahasa Inggris dimuat di Thediplomat.com.

*Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia

Continue Reading

Opini

Bukan Lockdown Solusi Covid-19 di Tanah Air

Published

on

By

Pegawai KPK Tidak Lolos Test, Bentuk Saja Wadah Mentan Pegawai KPK

Oleh: Emrus Sihombing*

Channel9.id-Jakarta. Terus terang, saya termasuk yang prihatin tentang kasus Covid-19 yang menerpa negeri kita setahun lebih dan hingga kini belum ada tanda-tanda (indikator) yang meyakinkan bahwa akan berakhir kasus Covid-19 pada suatu waktu tertentu ke depan di tanah air.

Namun demikian, izinkan saya memberi pendapat sebagai seorang komunikolog Indonesia bahwa lockdown belum solusi efektif atasi Covid-19 dengan kondisi geografis, ekonomi dan sosial kultural masyarakat Indonesia.

Solusinya menurut hemat saya sebagai komunikolog bahwa seluruh masyarakat harus menjadi garis paling depan lawan Covid-19 dengan memberi “senjata perang” melalui komunikasi yang menumbuhkan kesadaran, membentuk sikap dan perubahan perilaku taat ketat prokes.

Baca juga: KPK Laporkan Greenpeace Indonesia ke Kepolisian Sangat Tepat 

Untuk itu, pengelolaan komunikasi publik pemerintah penanganan Covid-19 harus hal utama, jangan sampai dinomorduakan dan harus dilakukan di hulu. Sebagai keutamaan, antara lain, alokasi biaya komunikasi tersebut paling sedikit harus setara dengan biaya pengadaan vaksin.

Selain itu, izinkan juga saya menyampaikan saran kepada Bapak Presiden agar segera mengangkat seseorang langsung di bawah Presiden untuk memimpin komunikasi publik pemerintah dari seorang komunikolog handal yang menguasai konsep, teori, manajemen dan aksiologi komunikasi serta juga memiliki profesional komunikasi di ruang publik.

Jika komunikasi bukan keutamaan dalam penanganan Covid-19, dipastikan akan mengalami kendala dalam rangka menumbuhkan kesadaran, membentuk sikap dan perubahan perilaku di masyarakat. Padahal, tiga hal ini penting sekali.

Dengan komunikasi publik yang buruk, pada suatu waktu ke depan kemungkinan kita bisa berada pada jebakan pandemi, sebagaimana dikatakan oleh seorang epidemiolog, ketika kami live bersama di stasiun televisi berita terkemuka di tanah air beberapa hari lalu. Saya berpendapat, jebakan pandemi ini jangan sampai terjadi karena akan menimbulkan persoalan yang semakin sulit diurai dan ditangani.

Sebaliknya, jika komunikasi publik pemerintah dikelola dengan prinsip manajemen yang baik dalam rangka mengatasi Covid-19, maka persoalan di hilir (tracing, testing, treatment) dipastikan akan semakin terkendali dan kasus Covid-19 menjadi berkurang signifikan. Pada akhirnya kita bisa lepas dari pandemi. Tentu, lebih cepat lebih baik.

*Komunikolog Indonesia

Continue Reading

Opini

4 Wapres, Moerdiono, 1 Sifu

Published

on

By

Oleh: Indra J Piliang*

Channel9.id-Jakarta. Denmark. Piala Eropa baru saja selesai. Tim dinamit tidak jadi meledak.

Atas kuasa langit, tampak lelaki berperawakan sedang, sawo matang, berjas kebesaran, sedang menuju stasiun kereta api di Kopenhagen. Tak jauh dari stasiun itu, terdapat deretan toko penjahit pakaian. Sistem pasar sosial yang berlaku di Denmark langsung terlacak. Usia toko-toko itu rerata sudah lebih dari satu abad.

Mohammad Hatta atau Bung Hatta. Pria berkacamata berusia 119 tahun kurang dua hari itu pernah berutang budi kepada penjahit pakaian Denmark. Tak punya uang, mantel robek, tukang jahit itu membolehkan Hatta yang masih mahasiswa di Amsterdam untuk berhutang.

“Pelajar Hindia Belanda adalah warga paling jujur di planet bumi,” begitu alasan penjahit itu.

Saking terkesan pada penjahit itu, Hatta terus berlangganan sampai usia menjemput.
Yang melayani Hatta berusia kepala lima.

Penjahit: “Mau bikin apa, Mister?”

Hatta mengeluarkan kiriman Gustika, cucunya, garmen untuk pakaian pramuka. Termasuk kacu merah-putih. Celana coklat. Baju warna coklat muda. Berbeda dengan pakaian pramuka orang Eropa yang lebih coklat tua.

Penjahit: “Kenapa warnanya lebih muda?”

Hatta: “Hemat bahan pewarna.”

Sebentar lagi 17 Agustus. Hatta lebih senang berpakaian pramuka, hadir di barisan energi pahlawan yang turut bernyanyi Indonesia Raya di Istana Negara.

Ketika duduk menunggu pakaian jadi, seseorang mendehem.

“Sehat ya, Bung Hatta? Walau tanah air kita sedang dilanda krisis manajemen penanganan krisis. Krisis di atas krisis,” ujar orang itu.

Hatta: “Yang Mulia Sultan Hamengkubuwono IX? Sejak kapan di sini?”

Sultan HB IX: “Dua hari yang lalu datang. Baru sempat ke sini. Kerajaan Denmark ini masih menganggap saya sebagai raja dari Hindia Belanda. Mereka adakan upacara kerajaan. Termasuk naik kereta kencana. Beruntung mereka kalah pada babak dengan sistem gugur Liga Eropa. Saya bisa menyamar jadi orang biasa, keluar dari penjagaan pengawal kerajaan, naik trem ke sini. Kan Bung Hatta yang kasih tahu tempat ini.”

Kedua sosok itu saling berangkulan. Sama-sama pernah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Namun berperilaku seperti rajawali. Satu berwatak Elang Laut Hindia. Satu lagi berijiwa Elang Bondo Jawa, lebih banyak berada di kalangan jelata burung-burung.

Hatta jarang berkomentar tentang Sultan HB IX, pun sebaliknya. Usia mereka berselisih 10 tahun. Hatta lebih senior.

Dua pasang mata itu tertuju ke arah pintu masuk. Seorang lelaki dengan warna kulit yang sama sedang masuk. Tersenyum ramah. Bercakap sumringah dengan siapa saja. Mudah akrab. Satu kancing baju lepas.

Lelaki itu sadar sedang diamati. Setengah berlari, sambil merunduk, langsung ke arah kedua tokoh itu.

“Sendiko dawuh, Sultan. Merdeka, Bung Hatta!” kata lelaki itu.

Sultan HB IX: “Moerdiono. Susah mencari café khusus musik tradisional Asia di sini, ya?”

Moerdiono: “Nggih, Sultan!”

Hatta: “Seingatku, Moerdiono jarang sekali berpakaian pramuka? Kenapa tadi membawa bahan garmen yang sama?”

Moerdiono: “Kan Sultan HB IX adalah Maharaja Diraja Kerajaan Pramuka di Nusantara? Legendaris. Saya tahu, medan energi para pahlawan bakal berbaris di Istana Negara jelang Hari Proklamasi. Jurnalis segan bertanya kepada para tetua. Saya bersedia jadi bumper guna memberi informasi lengkap.”

Ketiga lelaki itu bercakap akrab. Moerdiono terlihat semakin muda. Sembilan belas hari lagi, Moerdiono baru berusia 87 tahun.

Mereka berpindah ke café yang berada di luar tempat penjahit baju. Sebelum sempat duduk, pelayan sudah menunjukkan meja buat mereka.

Moerdiono: “Siapa yang pesan?’

Pelayan menoleh ke arah meja dekat kasir. Seorang lelaki bermuka runcing, mirip Zola, pemain Tim Nasional Italia. Berjaket kulit hitam. Parlente. Berkacamata hitam.

Hatta: “Tempat duduk saja bisa diatur oleh Adam Malik Batubara. Sejak zaman Jepang paling berani sebagai jurnalis. Punya jaringan kuat di kalangan pemilik warung.”

Lelaki yang dibicarakan itu tampak tersenyum. Berjalan penuh percaya diri. Memeluk Moerdiono. Bersalaman dengan Hatta dan Sultan HB IX.

Moerdiono: “Jam segini sudah minum anggur?”

Adam Malik: “Minum berbeda dengan menghirup aroma anggur. Walau bukan untuk mencegah virus Corona, ya.”

Moerdiono: “Bukankah Faisal Basri Batubara suka menghirup aroma anggur dari botol-botol tua di rumah? Kalau ketemu Faisal, kami suka bicarakan kebiasaan para pembesar negeri. Faisal keras khas Batak, tapi bertutur lembut seperti orang Sunda.”

Hatta, Sultan HB IX dan Adam Malik sama-sama tertawa. Mereka tahu, Faisal adalah cucu Adam Malik yang baru saja ulang tahun ke 104 tahun. Kejujuran Moerdiono menganggap mereka sebagai pembesar negeri lumayan menghibur.

“Sunda mampu mengubah segalanya. Apapun. Siapapun,” ucap seseorang bernada berat. Tubuhnya tambun. Duduk di pojokan, hampir dekat toilet.

Moerdiono mendekati lelaki itu. Memberi hormat dalam militer. Lalu mengawal ke arah meja tiga orang itu.

“Umar Wirahadi Kusumah! Lengkap sudah secara etnografis. Batak, Minang-Palembang, Jawa Ngayogyakarta, Banyuwangi – Jawa Timuran, dan Sunda! Yang belum ada, Semarang, Jawa Tengah. Cuma, saya sudah telanjur pesan pakaian pramuka dari Shanghai!”

Pria yang tak kalah bangsawannya dibanding Sultan HB IX itu, terlihat masih tegap di usia menjelang 97 tahun. Kewibawaannya mencapai tujuh lapis langit.

Seseorang menyerobot jalan Umar dan Moerdiono, sambil membawa bangku sendiri.

Adam Malik: “Paling muda. Paling pandai memintal.”

Hatta: “Yang namanya jurnalis di republik ini, sudah pasti secara geneanologis terhubung dengan Adam Malik. Tapi Tuan Christianto Wibisono sudah pasti tak termasuk kelompok anti kaum tua, apalagi sampai menculik senior citizen.”

Hatta menyindir sekondannya, Adam Malik. Sultan HB IX menyeringai.

Moerdiono: “Dek Chris, boleh tanya? Kenapa beli di Shanghai?”

Christianto yang jelas paling muda, langsung bersalaman gaya jamaah. Menyembah dengan dua kepal tangan.

“Indra J Piliang, boss saya, pernah ketipu ketika belanja di Shanghai. Padahal, murah dan dekat dari Jakarta. Tan Malaka saja belanja baju-baju murah di Shanghai, sebelum Jepang masuk kan? Saya bisa bahasa Mandarin. Sekaligus, supaya tak dianggap pelit, saya langsung pesan satu kontainer untuk dikirim ke alamat Sangga Nusantara. Biar mereka berseragam, setelah diam-diam saja melewati ulang tahun ketiga,” jelas Christianto sejelas-jelasnya.

Hanya satu orang yang tersenyum mendengar jawaban Christianto. Siapa lagi kalau bukan Moerdiono. Senyum kecut. Sebab belakangan, murid Christianto itu mulai masuk industri hiburan di tanah air, yakni bernyanyi berjam-jam di facebook atau instagram, walau hampir tak ada penonton.

“Dek, kalau HUT Kemerdekaan nanti, kita singgah ke markas gerilyawan ya?” bisik Moerdiono ke Christianto.

CW: “Ada yang penting, Cak?”

Moerdiono: “Aku ngakak baca kolom Indra J Piliang minggu lalu. Aku ndak mau diperlakukan seperti Mas Harmoko itu lho. Nanti aku dibilang jubir komat-kamit lagi.”

Bel berbunyi dari arah toko penjahit. Karyawan datang. Memberi tahu pesanan pakaian pramuka mereka sudah selesai.

“Semua bisa diatur, Cak. Semua ada harganya, tentu,” bisik CW ke telinga Moerdiono. Sambil berjalan ke arah toko penjahit.

Moerdiono kembali meringis. Mengatupkan kedua bibir. Membasahi.

Jakarta, 31 Juli 2021

Hatta, bernama Mohammad Attar, lahir di Fort de Kock – sebelum diganti nama menjadi Bukittinggi, guna menghapus jejak PRRI – lupa PDRI – pada 12 Agustus 1902.
Adam Malik, lahir di Pematang Siantar, 22 Juli 1917.
Sultan Hamengkubuwono IX, lahir di Ngayogyakarta Hadiningrat, 12 April 1912.
Christianto Wibisono alias Oey Kian Kok, lahir di Semarang, 10 April 1945.
Moerdiono, lahir di Banyuwangi, 19 Agustus 1934.
Umar Wirahadikusumah, lahir di Sumedang, 10 Oktober 1924.

*Ketua Umum Perhimpunan Sang Gerilyawan Nusantara

Continue Reading

HOT TOPIC