Connect with us

Politik

Usul Jokowi 3 Periode, Pakar Hukum: Ada Kecenderungan Kultus Individu

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menduga ada dua alasan yang melatarbelakangi para pendukung masa jabatan presiden tiga periode.

Pertama, dia menilai adanya kultus terhadap individu Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kedua, para pendukung itu tak ingin menghadapi ketidakpastian jika kepemimpinan berganti.

“Ada kecenderungan kultus individu dan tidak ingin menghadapi ketidakpastian karena hidupnya sudah nyaman,” kata Bivitri seperti dilansir Tempo.co, Selasa 22 Juni 2021.

Bivitri mengatakan kecenderungan kultus individu ini terlihat dari hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 21-28 Mei 2021. Dalam survei yang dirilis Minggu kemarin itu, sebanyak 74 persen responden menyatakan ingin masa jabatan presiden dua periode tetap dipertahankan.

Namun, saat ditanya sikap jika Jokowi maju kembali sebagai capres di 2024, sebanyak 40,2 persen responden menyatakan setuju. SMRC menyebutkan temuan ini menandakan ada efek Jokowi yang menjadi variabel.

Menurut Bivitri, angka 74 persen menimbulkan optimisme karena banyak yang bisa berpikir demokratis soal pentingnya pembatasan masa jabatan presiden.

Namun ketika disodori nama Jokowi yang sangat populer, kata dia, cara berpikir demokratis itu langsung runtuh.

“Selain itu, ada kecenderungan manusia tidak mau keluar dari zona nyamannya. Pasti ada ketidakpastian setiap ada pergantian presiden, entah hidup lebih baik atau lebih buruk,” kata Bivitri.

Pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera ini menduga, mereka yang sudah hidup nyaman akan cenderung tak ingin ada penggantian.

Dia pun menyoroti profil responden survei SMRC yang tak terlihat jelas dari aspek pendapatan, kendati sebaran desa-kotanya hampir 50-50.

“Saya duga, kelas menengah ke atas yang mendominasi responden, apalagi suku Jawa 40 persen sendiri. Jadi angka yang turun mengkonfirmasi kecenderungan yang saya sebut di atas,” kata Bivitri.

Bivitri pun menilai wacana tiga periode yang di antaranya diserukan oleh Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari berbahaya.

“Karena bisa mendorong masyarakat untuk berpikir ulang soal pembatasan kekuasaan, karena yang dikedepankan Jokowinya,” ujar Bivitri.

Bivitri mengatakan setidaknya ada tiga bahaya perubahan masa jabatan presiden jadi tiga periode. Pertama, besarnya potensi penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, terhambatnya regenerasi kepemimpinan.

“Dampak terakhir ialah terhambatnya inovasi dan kemajuan di Indonesi,” pungkasnya.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Megawati Siap Melepas Jabatan Ketum PDIP

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku siap jika tak lagi memimpin PDIP. Apabila para kader partai berlambang banteng itu sudah ikhlas tidak memerlukannya di pucuk pimpinan. Meskipun salah satu alasan kenapa masih dipercaya menjadi ketua umum karena ia bersemangat menjalankan tugas.

“Tapi kalau sudah melihat begitu anak-anak benar ikhlas enggak perlu saya, ya sayanya yo uwis,” ujar Megawati, Rabu, 5 Agustus 2021, dalam pidato pembukaan Pelatihan Mitigasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami yang digelar secara daring.

Pengakuan tersebut, kata Mega, lantaran dirinya sudah lelah menjadi ketua umum.

“Coba tanya saja anak buah saya, opo kok ngangkat saya mulu. Saya sendiri apa dipikir tidak capek? Ya capek lah,” ujar Megawati.

Baca juga: Megawati Tegur Ganjar Pranowo, Ini Masalahnya 

Dalam kesempatan itu, Megawati pun mengenang ketika dirinya menjadi Presiden RI. Ia mengaku terbelenggu ketika menjadi presiden. Sebab, posisi tersebut mengharuskannya untuk dapat menata tutur kata dan pernyataannya.

“Saya rasa terbelenggu ketika jadi wapres, presiden, saya harus menata cara bicara saya,” ujar Megawati.

Hal tersebut diakuinya sulit dilakukan, karena Megawati menilai dirinya sebagai orang yang berbicara apa adanya. Khususnya di hadapan kader partai berlambang kepala banteng itu.

“Saya suka merasakan, ini kadang-kadang kok tujuannya katakan ke sana, kok saya mesti belok-belok supaya sepertinya perkataaan itu menjadi manis,” ujar Megawati.

Setelah tak lagi menjadi presiden, ia mengaku masih dipercaya untuk menjadi ketua umum partai. Saat menempati posisi tersebut, ia sering diminta untuk membagikan wawasannya mengenai masalah bencana alam maupun konflik.

“Saya ini orang yang senang guyon sama diri sendiri. Saya bilang sama diri saya sendiri, lama-lama kok saya jadi konsultan ya, konsultan yang namanya bencana ya,” ujar Megawati.

Terkait tema utama acara tersebut, Megawati meminta kepada seluruh kader untuk terus menerapkan pelatihan mitigasi bencana. Menurutnya, tindakan pascabencana merupakan hal yang tak bisa diabaikan, terutama bagi masyarakat Indonesia.

“Mohon maaf, dari bagian keamanan dan pertahanan Republik ini, kalau buat saya kan kurang sekali ada pelatihan. Ya TNI, ya Polri, ya Basarnas, ya BNPB,” ujar Megawati.

Presiden kelima RI itu pun heran dengan masih sedikitnya kegiatan pelatihan untuk penanganan bencana. Menurutnya, hal tersebut dapat disampaikan kepada DPR agar pelatihan serupa dapat hadir.

“Tolong kalian yang sebagai pemimpin, saya sangat perlu dalam persoalan bencana ini adalah pemimpin lapangan,” ujar Megawati.

Megawati juga mengaku pernah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo terkait hal-hal yang berkaitan dengan penanganan bencana alam. Menurutnya, status darurat dan penanganannya tak hanya disematkan saat pandemi Covid-19.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Megawati Tegur Ganjar Pranowo, Ini Masalahnya

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menyoroti mengenai fenomena banjir rob yang terjadi di Semarang, Jawa Tengah.

Untuk itu, Mega meminta kadernya yang juga Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk bisa memberikan perhatian serius mengenai daerah-daerah rawan bencana itu.

“Tadi sekilas saya lihat ada Pak Ganjar. Ini kalau masih mendengarkan saya. Nah ini itu kan dari awal kamu saya jadikan (gubernur) kamu kan sudah pernah saya omongi kan soal urusan pelabuhan Semarang dan sebagainya,” ujar Megawati dalam peluncuran Sistem Peringatan Dini Multi Bahaya Geo-Hidrometeorologi yang digelar DPP PDIP secara virtual, Rabu, 4 Juli 2021.

Baca juga: Sekjen PDIP: Megawati Ingin Monumen Kudatuli Segera Dibangun 

Presiden RI ke-5 ini mengaku berani menegur Ganjar Pranowo lantaran sebagai anak buahnya sendiri. Namun dia menolak menegur kepala daerah lain lantaran takut dianggap macam-macam.

“Saya kalau sama anak buah saya, wani aku (berani aku-Red). Tapi kalau sama yang lain, sorry, saya nanti dianggap apa,” katanya.

Megawati mengingatkan Ganjar potensi banjir rob di Semarang. Menurut Megawati pencegahan harus selalu dilakukan sebelum menyesal dikemudian hari.

“Tuh, gimana tuh Semarang. Karena saya bilang, mengko yen wes enek rob nangis melulu (nanti kalau sudah ada banjir rob nanti nangis-Red),” ungkapnya.

Megawati pun mengajak semua pemegang kewenangan bersama-sama mencari solusi mengenai fenomena banjir rob ini.

Jangan sampai nanti seperti ramalan yang disampaikan Presiden Amerika Serikat Joe Biden bahwa DKI Jakarta akan tenggelam dalam 10 tahun mendatang.

“Kan berarti koneksitasnya harus kepada pusat. Itu yang tadi saya bilang, ini seluruh pemegang kewenangan di republik ini ayo mencari inisiatif supaya kita jangan dibilang, enak aja 10 tahun lagi kita akan tenggelam. Astagfirullah, aku sampai bingung lho,” pungkasnya.

IG

Continue Reading

Politik

Ketua DPR RI Minta Pemerintah Data Jumlah Anak yang Kehilangan Ortu

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk mendata anak-anak yang kehilangan orang tua atau yatim piatu akibat dampak pandemi Covid-19 agar diberi perlindungan dan bantuan.

“Hingga saat ini, saya belum melihat adanya data khusus terkait anak-anak Indonesia yang kehilangan orang tua mereka karena Covd-19. Kita perlu data tersebut sebagai langkah untuk memberi perlindungan,” kata Puan, Rabu 4 Agustus 2021.

Menurut Puan, data tersebut sangat diperlukan untuk memastikan negara hadir memberikan perlindungan yang tepat terhadap anak-anak yang kehilangan orang tua karena pandemi Covid-19. Perlindungan mulai dari santunan sampai pengasuhan, tergantung kondisi sosial masing-masing anak.

“Negara harus bertanggung jawab terhadap masa depan anak-anak Indonesia yang menjadi korban bencana kesehatan ini,” ujarnya.

Untuk jangka pendek, kata Puan, anak-anak yatim dan/atau piatu akibat Covid-19 harus segera mendapat pendampingan untuk pemulihan dampak psikologis akibat kehilangan orang tua mereka.

Upaya tersebut, menurut politikus PDI Perjuangan ini agar semangat hidup dan semangat belajar anak-anak kembali pulih pasca ditinggal orang tua.

“Serapan anggaran pemerintah untuk penanganan Covid-19 harus digunakan untuk program-program perlindungan untuk anak yatim dan/atau piatu akibat pandemi. Program perlindungan itu bisa dalam bentuk santunan, beasiswa atau bantuan belajar,” ujar Puan.

Sebelumnya, Puan Maharani memberikan bantuan untuk seorang anak yang viral bernama Alviano Dafa Raharja (8), anak yang kehilangan kedua orang tuanya akibat Covid-19.

Bantuan pendidikan dari Puan untuk Vino dan Rahmad Dian Agasta serta Heenglay Onglay (Lim), dua anak Kabupaten Sragen yang bernasib sama diserahkan melalui Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka dan disaksikan Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC