Channel9.id, Jakarta – Usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai mendapat dukungan lintas fraksi. Hingga Selasa (10/11/2026), sekitar 50 anggota DPR telah membubuhkan tanda tangan untuk mengajukan hak konstitusional tersebut.
Anggota DPR RI Mardani Ali Sera mengonfirmasi jumlah dukungan tersebut. Dia mengatakan, dokumen usulan telah diserahkan kepada pimpinan DPR untuk diproses lebih lanjut.
“Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani,” kata Mardani kepada awak media di Gedung DPR RI, Selasa (10/11/2026).
Mardani yang turut menandatangani usulan tersebut menyebut dukungan datang dari sejumlah fraksi. Bahkan, mayoritas fraksi di DPR disebut telah memiliki perwakilan dalam daftar pengusul.
“Surat sudah disampaikan ke pimpinan,” ujarnya.
Dia menambahkan, dukungan terhadap usulan tersebut terus bertambah sejak dokumen mulai diedarkan kepada anggota DPR.
Perkembangan ini berkaitan dengan polemik keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran yang dinyatakan tidak sah dan batal oleh Mahkamah Agung (MA).
Menanggapi perkembangan tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Wakil Presiden Gibran.
Meski demikian, DPR belum menentukan langkah lanjutan. Pimpinan DPR terlebih dahulu akan mengumpulkan masukan dari fraksi-fraksi, komisi, serta anggota dewan sebelum memutuskan mekanisme penanganannya.
“Ya, kami memang sudah menerima laporan (usulan Hak Menyatakan Pendapat) tersebut, namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,” kata Puan dalam konferensi pers seusai rapat paripurna di DPR, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Puan menegaskan, setiap proses yang berjalan di parlemen harus berpedoman pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Karena itu, seluruh pihak diminta memberikan kesempatan kepada DPR untuk menjalankan tahapan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada, jadi kita taat pada konstitusi yang ada,” ujarnya.
Menurut Puan, pimpinan DPR juga telah menerima berbagai masukan selama masa reses. Aspirasi tersebut disampaikan melalui fraksi, Badan Aspirasi Masyarakat (BAM), maupun anggota DPR.
Seluruh masukan akan dihimpun sebagai bahan pertimbangan sebelum pimpinan DPR mengambil keputusan mengenai tindak lanjut usulan tersebut.
“Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut, mendengarkan laporan dan masukannya, dan setelahnya baru akan mengambil langkah-langkah tindak lanjut terkait dengan hal tersebut,” jelasnya.
Puan meminta masyarakat bersabar menunggu proses di parlemen. Dia menegaskan, pembahasan masih berada pada tahap awal setelah pembukaan masa sidang.
Dengan masuknya laporan usulan dan bertambahnya jumlah anggota DPR yang memberikan dukungan, perkembangan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran kini menjadi salah satu isu politik yang menunggu tindak lanjut pimpinan parlemen.
