Channel9.id – Jakarta. DPR RI resmi membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 melalui Rapat Paripurna ke-11. Pada masa persidangan ini, DPR memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana akan dilanjutkan bersama pemerintah.
Hal itu disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidatonya saat membuka Rapat Paripurna ke-11 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Selain RUU Perampasan Aset, DPR juga akan memfokuskan pembahasan pada sejumlah RUU inisiatif DPR RI lainnya.
“DPR RI bersama dengan pemerintah akan melakukan pembahasan beberapa rancangan undang-undang yang merupakan RUU inisiatif DPR RI, di antaranya RUU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, RUU tentang Hak Cipta, RUU tentang Perkoperasian, dan RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana,” kata Puan dalam pidatonya, sebagaimana dikutip Channel9.id dari siaran langsung di kanal Youtube DPR RI, Selasa.
Selain melanjutkan pembahasan sejumlah RUU tersebut, DPR juga akan mempercepat penyusunan RUU yang mendesak dan memiliki urgensi tinggi bagi kebutuhan hukum masyarakat. Penyusunan sejumlah RUU tersebut akan dilakukan dengan mengutamakan kualitas substansi, kehati-hatian, dan partisipasi masyarakat yang bermakna.
Lebih lanjut, Puan mengatakan DPR RI juga akan memberi perhatian kepada ketahanan fiskal APBN 2026 di tengah ketidakpastian ekonomi global yang memberi tekanan fiskal melalui dinamika harga minyak bumi, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dan dinamika pasar modal.
“DPR RI akan memastikan bahwa ketahanan fiskal pada APBN tahun anggaran 2026 tetap dapat melindungi perekonomian rakyat dan kesejahteraan rakyat,” ujar Puan.
Masuknya RUU Perampasan Aset dalam agenda pembahasan bersama pemerintah menjadi perkembangan terbaru setelah rancangan tersebut melalui proses panjang di parlemen.
Sejak masuk Prolegnas Prioritas 2025, pembahasan RUU Perampasan Aset ditugaskan kepada Komisi III DPR yang mulai menyusun naskah akademik dan draf RUU pada Januari 2026. Sedikitnya, Komisi III DPR telah menggelar sedikitnya 62 rapat dengar pendapat umum (RDPU), delapan kunjungan kerja, serta menerima ratusan aspirasi tertulis dari masyarakat.
Pada 6 Oktober 2026, rapat paripurna DPR menyepakati RUU tersebut menjadi usul inisiatif DPR. Pembahasan selanjutnya akan dilakukan bersama pemerintah melalui pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
DPR menargetkan pembahasan RUU Perampasan Aset dapat diselesaikan paling lambat 15 Desember 2026. Sejumlah isu yang menjadi perhatian antara lain mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana, pembuktian terbalik, serta perlindungan hak pihak ketiga.
HT
