Channel9.id-Jepang. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo menyelenggarakan kegiatan promosi budaya dan pariwisata “Indonesia Day: Pesona Seni Budaya Jawa Barat” pada Rabu (15/9). Acara dibuka oleh Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Jepang Heri Akhmadi yang didampingi oleh Kepala Bidang Penerangan, Sosial dan Budaya serta jajaran pejabat KBRI Tokyo lainnya.

Sebanyak 26 mahasiswa pemelajar dan pengajar Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) dari Universitas Keio Kampus Shonan Fujisawa, Kanagawa yang berjarak 60km dari Tokyo hadir langsung di ruang promosi Japan Indonesia Partnership Lounge (Jaipong) KBRI Tokyo. Hadir secara daring para pelajar dan pemelajar BIPA dari berbagai belahan dunia.

“Saya bangga melihat generasi muda Jepang antusias belajar bahasa dan budaya Indonesia. Hari ini mereka juga belajar Tari Jaipong dan Degung. Saya berharap ini bisa membuat mereka semakin mencintai Indonesia,” demikian disampaikan Dubes Heri usai berdiskusi dalam Bahasa Indonesia dengan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Keio.

Para mahasiswa Universitas Keio memanfaatkan acara ini dengan melakukan diskusi langsung dengan Dubes Heri. Berbagai pertanyaan seputar Indonesia diajukan para mahasiswa dan dijawab langsung oleh Dubes Heri.

Lihat juga: Ratri/Alim Ukir Sejarah Raih Emas, Dubes Heri Bangga Kibaran Merah Putih dan Kumandang Indonesia Raya di Paralimpiade Tokyo 2020

Sementara itu, Profesor Yo Nonaka yang juga merupakan Ketua Program Bahasa Indonesia Universitas Keio mengaku gembira dan mengapresiasi kegiatan ini. Ia berharap, para mahasiswanya dapat lebih bersemangat dalam mempelajari kekayaan seni dan budaya Indonesia.

“Akibat kondisi pandemi, kami tidak dapat berkunjung ke Indonesia. Jadi, kami berusaha menghadirkan Indonesia dengan membawa para mahasiswa ke KBRI Tokyo. Mereka bisa merasakan suasana Indonesia dengan melihat dan belajar langsung tari Jaipong dan Degung Jawa Barat. Para mahasiswa juga antusias bisa diskusi langsung dengan Bapak Duta Besar. Terima kasih kepada KBRI Tokyo,” ujar Profesor Yo Nonaka.

Kegiatan yang dilakukan secara hybrid ini bertujuan mempromosikan seni, budaya, dan pariwisata Indonesia kepada masyarakat Jepang khususnya mahasiswa dari Universitas Keio dan memberikan wadah bagi para pemelajar Bahasa Indonesia di Universitas Keio untuk dapat mempraktikkan dan memperkaya kemampuan Bahasa Indonesia.

Mahasiswa dan pengajar dari Universitas Keio yang hadir luring tampak antusias disuguhi dengan Tari Jaipong serta kesenian Degung Jawa Barat. Peserta yang hadir secara luring juga berkesempatan untuk melakukan workshop singkat memainkan degung dan menari Jaipong. Selain itu, para peserta yang hadir juga mendapat ragam jajan khas Jawa Barat seperti gehu dan pisang molen sebagai “omiyage” (oleh-oleh) untuk dibawa pulang.

Sebagaimana kegiatan lain di masa pandemi Covid19, acara Pesona Seni Budaya Jawa Barat dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Channel9.id-Jakarta. Pengamat politik Rocky Gerung kembali angkat suara terkait sengketa lahan rumahnya dengan perusahaan property Sentul City, di Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Rocky mengatakan dirinya menaruh curiga mengenai kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang dimiliki Sentul City terhadap tanah yang ditempatinya.

“Ketika ketua BPN siapa dia dapat sertifikat. Kita tahu pemilik Sentul City dipenjara KPK karena nyogok Bupati Rahmat Yasin waktu itu. Kenapa Sentul City nyogok Bupati Bogor, karena Sentul City mau tanah,” ungkap eks dosen filsafat UI dalam video singkat yang diterima Channel9.id, Rabu (15/9).

Lihat juga: Kekayaan Pejabat Meningkat.., Jumlah Penduduk Miskin Bertambah..

Dalam video yang tersebar di media sosial itu, Rocky didatangi Sosiolog UI Tamrin Tamagola, Said Didu, dan Prof Hafidz Abas, eks Komisioner Komnas HAM.

Lebih lanjut, Rocky pun mempertanyakan eks Komisioner KPK Basaria Pandjaitan bisa menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Sentul City. Diketahui, bos Sentul City Kwee Cahyadi Kumala terlibat kasus penyuapan Bupati Bogor Rahmat Yasin terkait alih fungsi lahan hutan yang dikelola PT Bukit Jonggol Asri sekitar 2014 silam. Mereka berdua sama-sama dijebloskan oleh KPK.

“Nah, yang sekarang viral kenapa eks Komisioner KPK ada di jajaran komisaris Sentul City. Mungkin itu soal teknis saja. Tapi di Indonesia yang teknis itu di belakangnya ada koordinasi politik,” ujarnya.

Sebelumnya, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M. Massardi, mendesak Dewan Pengawas KPK memeriksa Basaria dengan alasan guna mencari tahu latar belakang penunjukan Basaria. Dalam hal ini ia menyinggung kasus yang menjerat mantan petinggi Sentul City, Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng, yang diproses oleh KPK.

Adapun Dewan Pengawas KPK hanya bisa memeriksa dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku insan komisi aktif. Hal itu berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

“Dewas harus bisa membatalkan atau memerintahkan Basaria Panjaitan untuk mengundurkan diri sebagai Preskom PT Sentul City karena, apa kata dunia, KPK sebagai lembaga hukum yang dipercaya rakyat dan pernah memenjarakan Swie Teng karena korupsi, kini (bekas) pimpinannya berbangga diri jadi karyawan orang yang pernah dipenjarakannya,” ucap Adhie dalam keterangan tertulisnya, Rabu.

Channel9.id-Jakarta. Berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kekayaan pejabat atau penyelenggara negara mengalami kenaikan selama pandemi Covid-19. Hal itu disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam webinar bertajuk “Apa Susahnya Lapor LHKPN Tepat Waktu dan Akurat”, Selasa (7/9/2021).

Kenaikan harta para pejabat itu diketahui setelah KPK melakukan analisis terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama setahun terakhir.

KPK Ungkap 70,3 Persen Pejabat Bertambah Kaya Selama Pandemi Bahkan, ujar Pahala, jumlah pejabat negara yang hartanya mengalami kenaikan mencapai 70,3 persen. “Kita amati juga selama pandemi setahun terakhir ini, secara umum penyelenggara negara, 70 persen hartanya bertambah,” ucap dia.

Penduduk miskin bertambah Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email Catatan KPK ini berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi penduduk Indonesia secara umum. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang.

Jumlah ini hanya menurun tipis 0,01 juta orang dibanding September 2020. Namun, jika dibandingkan pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin naik 1,12 juta orang. Kepala BPS Margo Yuwono menuturkan, jumlah penduduk miskin di perkotaan naik 0,01 persen poin. Sementara itu, di desa mengalami penurunan 0,10 persen poin.

Adapun kategori penduduk miskin adalah masyarakat yang pengeluaran per kapitanya di bahwa garis kemiskinan (GK) atau kurang dari Rp 472.525 per kapita per bulan. Garis kemiskinan pada Maret ini naik dari Rp 458.947 di bulan September 2020.

Penyumbang terbesarnya berada pada kategori GK makanan, dengan share sebesar 73,96 persen. Baca juga: BPS: Ada 27,54 Juta Penduduk Miskin di Indonesia Hingga Maret 2021 Komoditas yang berpengaruh besar terhadap GK makanan adalah beras dengan kontribusi mencapai 20,03 persen di perkotaan dan 24,06 persen di perdesaan.

“Maka itu, supaya pengeluaran masyarakat keluar dari garis kemiskinan, caranya adalah bagaimana mengendalikan harga-harga yang paling banyak dikonsumsi penduduk miskin supaya GK tidak naik terlalu cepat,” tutur Margo dalam konferensi pers, Kamis (15/7/2021).

Harta pejabat di pusat naik Di sisi lain, sebanyak 58 persen menteri kekayaannya bertambah lebih dari Rp 1 miliar, 26 persen menteri kekayaannya bertambah kurang dari Rp 1 miliar, dan hanya 3 persen menteri yang melaporkan kekayaannya turun. Sementara itu, 45 persen kekayaan anggota DPR bertambah lebih dari 1 miliar.

Hanya 38 persen anggota Dewan yang melaporkan kekayaannya bertambah kurang dari Rp 1 miliar dan 11 persen lainnya justru melaporkan berkurang.

“Rata-rata bertambah Rp 1 miliar, sebagian besar di tingkat kementerian. Di DPR meningkat juga,” ujar Pahala.

Harta pejabat daerah juga naik Tak hanya di tingkat pusat, komisi antirasuah itu juga mencatat kenaikan harta kekayaan pejabat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. hanya 30 persen gubernur dan wakil gubernur yang melaporkan kekayaannya bertambah di atas Rp 1 miliar.

Adapun 40 persen lainnya melaporkan kekayaannya bertambah kurang dari Rp 1 miliar. Sementara itu, ada 18 persen bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota yang melaporkan kekayaannya bertambah di atas Rp 1 miliar.

Kendati begitu, Pahala berpendapat, kenaikan pundi-pundi uang para pejabat daerah masih terbilang wajar. “Kita pikir pertambahannya masih wajar,” kata dia.

Ada yang turun Kendati sebagian besar kekayaan pejabat mengalami kenaikan, KPK turut mencatat adanya penurunan harta kekayaan penyelenggara negara maupun daerah hingga mencapai 22,9 persen di semua instansi. Penurunan paling banyak terlihat pada kekayaan pejabat legislatif daerah tingkat kabupaten/kota.

Menurut Pahala, penurunan pertambahan bisa terjadi terhadap pejabat yang juga pengusaha karena bisnisnya menurun. “Kita cuma ingin melihat apakah ada hal yang aneh dari masa pandemi ini. Ternyata kita lihat kenaikan terjadi, tapi penurunan juga terjadi dengan statistik seperti ini,” ujarnya.