Connect with us

Ekbis

Ancaman PHK Massal, Said Iqbal: Kendalikan Dulu Covid-19, Baru Ekonomi

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbagai level hingga 9 Agustus 2021 mendatang. Kebijakan itu diambil demi menekan angka penularan virus Corona yang masih tinggi dan belum juga dapat diprediksi kapan akan berakhir.

Aturan ini menimbulkan dampak luas, khususnya di sektor ekonomi. Pengusaha pun menjerit lantaran usaha mereka mandek selama PPKM berlaku. Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal pun di depan mata.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, ada dua masalah yang dihadapi pemerintah saat ini, yakni kesehatan dan ekonomi. Menurut Iqbal, seharusnya pemerintah memprioritaskan dulu kesehatan dengan mengendalikan penyebaran Covid-19.

“Mau kesehatan dulu atau ekonomi, Presiden kan mengatakan dua-duanya. Seharusnya kendalikan dulu Covid, baru perusahaan (ekonomi) bisa jalan,”ujarnya saat menjadi narasumber dalam webinar yang digelar FEM Station IPB University dengan tajuk Ancaman PHK Massal Membayangi PPKM, Kamis (05/08) malam.

Baca juga: Pemerintah Gelontorkan Rp10 Triliun untuk Pekerja TerkenaPHK 

Iqbal menjelaskan, aturan bekerja dari rumah atau WFH tidak bisa diaplikasikan di labour intensive yang mengandalkan ribuan tenaga kerja.

“Gak ada itu hanya 50 persen karyawan yang diperbolehkan masuk kerja, orang mereka masuk semua kok.  Bayangkan ribuan orang karyawan pabrik,”ungkapnya.

Mirisnya, lanjut Iqbal, di labour intensive tidak ada test antigen bagi pegawai. Berbeda dengan capital intensive dimana test dan tracing bisa dilakukan.

“Akibatnya, angka penularan menjadi tinggi. Perusahaan cuma kasih pilihan, isoman tapi benar-benar mandiri karena minta buruh supaya tidak berobat ke puskesmas. Karena apa, nanti pabrik didatangi satgas, pabrik ditutup, tambah susah,”katanya.

Iqbal pun meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja, untuk membuat regulasi agar buruh terlindungi dan pengusaha pun tidak merasa dirugikan.

“Pemerintah jangan gampangin masalah. Gak bisa lah ancam 5 persen harus WFH. Bisa bisa kena pinalti kalo produksi ekspor. Tapi yang bisa kapasitas produksi yang diatur,”imbuhnya.

Selain itu, Iqbal pun meminta agar buruh yang melakukan isoman diberikan obat-obatan dan vitamin gratis. “Nanti kan buruh bisa cepat sembuh, bisa kerja lagi, roda ekonomi berjalan,”tegasnya.

Selain itu, Iqbal pun meminta agar vaksinasi di daerah pabrik diperkuat untuk mencapai herd immunity. Ia pun menyentil peran dari Kementerian Tenaga Kerja yang dinilainya lamban. “Saya mengapresiasi Polri dan TNI yang cepat tanggap soal vaksin. Terima kasih,”ucapnya.

Pada kesempatan sama, Dosen Fakultas Ekonomi dan Manajeman IPB University Dr. Iman Sugema mengatakan, kebijakan PPKM berbagai level itu dibedakan perlakuannya. Menurutnya,  disinilah pentingnya komunikasi antara Serikat Buruh dan Pemerintah Daerah (Pemda).

“Karena yang lebih tahu Dinas Ketenagakerjaan di daerah. Supaya proses lebih smooth dan hak karyawan dapat terpenuhi,”katanya.

Iman berujar, tujuan utama dari berbagai macam penyelamatan krisis yakni mempertahanakan keberlangsungan usaha. Ia menilai, pemerintah sudah antisipatif dengan kondisi pandemi.

“Ada berbagai macam relaksasi khususnya perusahaan, misalnya restrukturisasi utang diperlunak. Sehingga memungkinkan para pengusaha bernafas selama pandemi,”ucapnya.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

Harga Emas Antam Turun Rp4.000

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Harga emas produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) melemah pada perdagangan hari ini, Kamis, 16 September 2021. Logam mulia Antam itu dijual Rp932.000 per gram atau turun Rp4.000. Sebelumnya, emas Antam dibanderol Rp936.000 per gram pada Rabu (15/9).

Sementara itu, harga buy back emas Antam turun Rp5.000 dan  berada di level Rp822.000 per gram.

Baca juga: Merangkak Naik, Emas Antam Dibanderol Rp936.000

Berikut harga emas Antam, Kamis, 16 September 2021:

  • Emas batangan 1 gram Rp932.000
  • Emas batangan 2 gram Rp1.804.000
  • Emas batangan 3 gram Rp2.681.000
  • Emas batangan 5 gram Rp4.435.000
  • Emas batangan 10 gram Rp8.815.000
  • Emas batangan 25 gram Rp21.912.000
  • Emas batangan 50 gram Rp43.745.000
  • Emas batangan 100 gram Rp87.412.000
Continue Reading

Ekbis

RAPBN 2022 Perkuat Fundamental Ekonomi Nasional

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ketua Badan Anggaran DPR RI Muhidin Mohamad Said menyatakan belanja yang disusun pemerintah sebesar Rp2.714,2 triliun dalam postur sementara RAPBN 2022 akan mampu memperkuat fundamental ekonomi nasional di tengah krisis pandemi Covid-19. “Diharapkan kebijakan ini memperkuat fundamental ekonomi nasional 2022,” kata dia, Rabu, 15 September 2021.

Postur belanja negara sendiri mengalami peningkatan Rp5,5 triliun yakni dari Rp2.708,7 triliun dalam penetapan RAPBN 2022 menjadi Rp2.714,2 triliun dalam postur sementara. Kenaikan tersebut berasal dari target penerimaan perpajakan dan PNBP yang masing-masing naik dari Rp1.506,9 triliun menjadi Rp1.510 triliun dan dari Rp333,2 triliun menjadi Rp335,6 triliun.

Belanja negara dinaikkan Rp5,5 triliun karena nantinya akan dimanfaatkan untuk tambahan belanja pendidikan Rp1,1 triliun dan tambahan belanja non pendidikan Rp4,4 triliun. Oleh sebab itu belanja pemerintah pusat yang merupakan salah satu komponen belanja negara naik dari Rp1.983,3 triliun menjadi Rp1.943,7 triliun.

Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian/lembaga naik dari Rp940,6 triliun menjadi Rp945 triliun dan belanja nonkementerian/lembaga Rp997,7 triliun menjadi Rp998,8 triliun. Said mengapresiasi kebijakan belanja pemerintah pusat yang tertuang dalam RAPBN 2022 karena tetap fokus untuk mendukung keberhasilan pemulihan sosial, ekonomi dan masyarakat.

Menurut dia, target pemulihan tersebut dapat dicapai melalui kombinasi langkah reformasi struktural khususnya di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. “Kami mengapresiasi kebijakan belanja pemerintah pusat yang tertuang dalam RAPBN 2022,” ujarnya.

Continue Reading

Ekbis

Utang Luar Negeri Tumbuh Melambat selama Juli

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Bank Indonesia melaporkan Utang Luar Negeri Indonesia pada Juli 2021 tercatat sebesar US$ 415,7 miliar, tumbuh melambat 1,7 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). “Perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ULN pemerintah,” ujar Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, Rabu, 15 September 2021.

Dia mengatakan utang luar negeri pemerintah Juli 2021 mencapai US$ 205,9 miliar atau tumbuh 3,5 persen (yoy). Angka ini melambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan Juni 2021 sebesar 4,3 persen (yoy).

Perkembangan tersebut disebabkan penurunan Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan pembayaran neto pinjaman bilateral, di tengah penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung penanganan dampak pandemi Covid-19. Sesuai strategi pembiayaan yang telah ditetapkan, pemerintah juga menerbitkan SBN dalam dua mata uang asing yaitu dolar AS dan Euro pada Juli 2021 untuk memenuhi pembiayaan APBN secara umum, termasuk untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi.

Menurut Erwin, penerbitan SBN valuta asing tersebut memanfaatkan momentum sentimen positif investor yang kuat dan kondusifnya pasar keuangan AS. Pemerintah akan terus berkomitmen mengelola ULN pemerintah secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas.

Belanja tersebut antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8 persen dari total utang luar negeri. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,2 persen), sektor jasa pendidikan (16,4 persen), sektor konstruksi (15,4 persen persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (12,6 persen).

Sedangkan Erwin menyebutkan ULN swasta pada Juli 2021 tumbuh rendah sebesar 0,1 persen (yoy) setelah mengalami kontraksi sebesar 0,2 persen (yoy) pada Juni 2021. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan utang luar negeri perusahaan bukan lembaga keuangan sebesar 1,5 persen (yoy), meski melambat dari 1,7 persen (yoy) pada bulan sebelumnya.

Sedangkan, pertumbuhan ULN lembaga keuangan mengalami kontraksi sebesar 5,1 persen (yoy), lebih rendah dari kontraksi bulan sebelumnya sebesar 6,9 persen (yoy). “Dengan perkembangan tersebut, posisi ULN swasta pada Juli 2021 tercatat sebesar US$ 207 miliar, menurun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar US$ 207,8 miliar,” kata Erwin.

Continue Reading

HOT TOPIC