Channel9.id-Jakarta. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat Inspektur Jenderal Ahmad Dofiri mengatakan, kepolisian sudah memanggil sejumlah pihak terkait RS Ummi yang diduga menghalang-halangi upaya penanganan COVID-19.

“Sudah dilakukan pemanggilan pada beberapa pihak. Kita lihat yang Polresta Bogor telah melayangkan surat pemanggilan itu,” katanya, Senin (30/11).

Menurutnya, langkah Rumah Sakit atau RS Ummi yang diduga menghalangi Satgas Penangan Covid-19 Kota Bogor termasuk pidana murni.

“Ini bukan delik aduan tapi pidana murni. Kalau pidana murni, kewajiban negara melalui aparatnya yakni kepolisian untuk meng-handle langsung dan mengusut perkara ini,” kata Ahmad Dofiri.

Baca juga: Polisi Periksa Empat Direktur RS Ummi Hari Ini 

Satgas Covid-19 Kota Bogor melaporkan Direktur Rumah Sakit Ummi ke polisi pada Sabtu, 28 November 2020. Rumah sakit diduga menghalangi upaya tes swab oleh tim satgas COVID-19 terhadap Rizieq Shihab.

Dofiri mengatakan polisi bakal bertindak tegas terhadap siapapun yang kurang serius dalam penanganan Covid-19.

“Covid-19 adalah penyakit yang membahayakan dan penularannya sangat cepat dan meluas, oleh karena itu perlu upaya kita bersama dan dalam hal ini pihak kepolisian akan bersungguh melakukan tindakan yang lebih tegas dan terukur,” kata Dofiri.

Sebelumnya, Direktur Utama RS Ummi Andi Tata mengatakan RS Ummi didatangi Satgas Kota Bogor dan meminta tetap dilakukan uji usap kepada Rizieq. Bahkan menurut Andi, pihak Satgas menunggu hingga larut malam.

Menurut Andi, dari pertemuan dengan Satgas, pihak rumah sakit kemudian meminta Rizieq Shihab melakukan swab test.

Pada Jumat, 27 November, Rizieq kemudian melakukan tes usap. Tapi bukan pihak rumah sakit yang melakukannya, melainkan lembaga bernama Mer-C. “kami pun belum diberi tahu. Kalau sudah ada infonya, kami pasti koordinasikan dengan Pemkot,” kata Andi, Ahad, 29 November 2020.

Meski telah dilakukan swab test, Satgas Covid-19 Kota Bogor mengatakan hal tersebut tidak sesuai prosedur, sehingga akhirnya pemerintah melaporkan rumah sakit ke kepolisian. Satgas menganggap RS Ummi menghalang-halangi tugas Satgas.

“Tapi setelah melakukan klarifikasi dan kami mengakui ini kelemahan internal kami dalam koordinasi dan komunikasi, pihak Pemkot pun memahami dan mencabut laporan itu,” kata Andi.

IG

Channel9.id – Jakarta. Politikus PDI Perjuangan Henry Yosodiningrat meyakini, usai Rizieq Shihab diperiksa oleh Polda Metro Jaya, Rizieq akan ditetapkan sebagai tersangka.

Diketahui, Polda Metro Jaya memanggil Rizieq sebagai saksi terkait pelanggaran protokol kesehatan pada Selasa 1 Desember 2020 besok.

“Ngakunya sehat, kita lihat aja besok, datang gak si begundal itu memenuhi panggilan, kalau dia datang, keyakinan saya setelah dia diperiksa sebagai saksi akan “dinaikkan” statusnya sebagai tersangka,” katanya, Senin (30/11).

Dia pun memprediksi usai ditetapkan sebagai tersangka, Rizieq akan ditahan atas perbuatannya.

“Setelah diperiksa sebagai tersangka dia akan ditahan karena melakukan perbuatan sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 160 KUHP,” lanjutnya.

Pun jika Rizieq tidak datang esok, penyidik akan memanggil Rizieq kembali.

“Dan kalau dia gak datang juga, pasti langsung dijemput paksa dan hari itu juga saya yakin dia ditahan  (setelah dia diperiksa sebagai saksi & sebagai tersangka),” katanya.

Dan jika saat dijemput tidak ada, Henry menilai, Rizieq akan masuk dalam daftar DPO.

“Tapi kalau waktu dijemput paksa dia gak ada di rumah dan gak diketahui keberadaannya, maka saya yakin dia akan masuk dalam daftar DPO dan dicekal (dicegah keluar negeri). We’ll see what will be happens,” pungkasnya.

(HY)

Channel9.id-Jakarta. Beredar video berupa azan yang menyelipkan lafaz ‘hayya alal jihad’ viral di media sosial. Muhammadiyah mengaku tak menemukan hadis yang menjadi dasar azan tersebut.

“Saya belum menemukan hadis yang menjadi dasar azan tersebut. Saya juga tidak tahu apa tujuan mengumandangkan azan dengan bacaan ‘hayya alal jihad’,” kata Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Senin (30/11/2020).

Abdul meminta aparat keamanan menelusuri sejumlah video yang beredar di masyarakat ini. Kementerian Agama juga harus meneliti hal itu.

Baca juga: Polisi Imbau Masyarakat Tidak Terprovokasi Seruan Jihad FPI 

“Aparatur keamanan dapat melakukan penyelidikan dan memblokir supaya video azan tersebut tidak semakin beredar dan meresahkan masyarakat. Balitbang Kementerian Agama dapat segera meneliti,” ucapnya.

Abdul mengatakan ormas Islam di Indonesia juga wajib menuntut anggotanya tetap teguh ikut ajaran yang baik.

“Ormas-ormas Islam perlu segera memberikan tuntunan kepada para anggota agar tetap teguh mengikuti ajaran agama Islam yang lurus,” ujarnya.

Seperti diketahui, Wakil Sekretaris Umum FPI Aziz Yanuar menyampaikan salah satu azan yang menyelipkan kata jihad memang ada di masjid yang berada di sekitar lingkungan Petamburan, Jakarta Pusat.

Aziz mengatakan seruan seperti itu wajar karena masyarakat menganggap ada ketidakadilan.

“Iya benar. Macam-macam itu di mana-mana ada di Petamburan, ada di Bogor,” ungkap Aziz saat dihubungi terpisah.

Ia menilai seruan azan dengan lafaz jihad wajar karena menilai ada ketidakadilan kepada ulama yang tak sepaham dengan pemerintah. Azis pun meminta ada perlakuan yang sama di sektor hukum.

“Saya rasa itu wajar karena masyarakat melihat ketidakadilan melihat kezaliman luar biasa kepada ulama dan habaib karena tidak sepaham dengan pemerintah.  Kan seharusnya tidak seperti itu, masyarakat kan diajarin pemerintah demokrasi Pancasila seperti apa menghargai pendapat, keadilan, dan kesetaraan di depan hukum,” ujar Aziz.

“Tapi pemerintah dan aparat keamanan diduga memperlihatkan hal sebaliknya. Ya wajar kalau rakyat marah makanya saya memiliki pandangan perlakukan hukum dengan baik sesuai asas-asas keadilan,” tandasnya.

IG